Back to announcement
20250317_SSMS_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31869260_lamp1.pdf
Asset transaction Needs review SSMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 66
Page 1
PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL
PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK DAN PT CITRA BORNEO UTAMA TBK
KETERBUKAAN INFORMASI INI DISIAPKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN SURAT UTANG OLEH PT
SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK (“SSMS”) DAN PT CITRA BORNEO UTAMA TBK (“CBUT”) SECARA TANGGUNG
RENTENG DAN SENDIRI-SENDIRI (JOINT AND SEVERAL) DENGAN JUMLAH KESELURUHAN SEBANYAK-BANYAKNYA
SEBESAR USD 600.000.000 (ENAM RATUS JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) KETERBUKAAN INFORMASI INI DISIAPKAN
DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN POJK NO. 17/2020 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) TERKAIT
PELAKSANAAN TRANSAKSI MATERIAL ATAS PENERBITAN SURAT UTANG OLEH SSMS DAN CBUT SECARA TANGGUNG
RENTENG DAN SENDIRI-SENDIRI (JOINT AND SEVERAL).
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN
DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM SSMS DAN CBUT.
JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI,
PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.
Kegiatan Usaha Utama: Kegiatan Usaha Utama:
Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perdagangan dan industri Menjalankan usaha dalam bidang industri pemurnian,
pemisahan/fraksinasi dan perdagangan produk kelapa sawit dan
turunannya
Berkedudukan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah, Indonesia Kalimantan Tengah, Indonesia
Kantor Pusat: Kantor Pusat:
Jl. H. Udan Said No.47, Baru, Arut Selatan Jl. ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kumai Hulu, Kumai
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113, Indonesia Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74181, Indonesia
DIREKSI SSMS DAN CBUT BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI DAN SECARA BERSAMA-SAMA MENYAMPAIKAN INFORMASI
SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI
MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DARI MASING-MASING SSMS DAN CBUT
MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN MASING-MASING SSMS DAN CBUT ATAS POJK NO. 17/2020.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DARI MASING-MASING SSMS DAN CBUT BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN
BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN
SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI,
DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN
DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN
SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR
DAN ATAU MENYESATKAN.
TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA SSMS DAN CBUT AKAN DAPAT MENYELESAIKAN RENCANA TRANSAKSI DALAM WAKTU
DEKAT ATAU SECARA KESELURUHAN. WAKTU, PELAKSANAAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DALAM TRANSAKSI
DAPAT BERUBAH OLEH KARENA BEBERAPA FAKTOR TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA KONDISI PASAR DI
LUAR NEGERI DAN INDONESIA.
SURAT UTANG, APABILA DITERBITKAN, TIDAK AKAN DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933,
SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (“SECURITIES ACT”) DAN TIDAK AKAN DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA
SERIKAT, KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN
PENDAFTARAN DALAM RULE 144A DAN PERATURAN EFEK NEGARA BAGIAN ATAU DAERAH YANG BERLAKU, DAN, OLEH
KARENANYA, SURAT UTANG, APABILA DITERBITKAN, AKAN DITAWARKAN DAN DIJUAL KEPADA INVESTOR YANG MERUPAKAN
(1) QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM RULE 144A BERDASARKAN SECURITIES ACT ATAU
(2) PIHAK DI LUAR AMERIKA SERIKAT DALAM TRANSAKSI LUAR NEGERI DENGAN BERGANTUNG PADA REGULATION S
BERDASARKAN SECURITIES ACT. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU
WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DIMANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.
1
Page 2
SURAT UTANG TIDAK AKAN DITAWARKAN MELALUI PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UUPM
(SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA. SURAT UTANG DILAKUKAN TANPA
MELALUI PENAWARAN UMUM DI LUAR WILAYAH INDONESIA DAN TIDAK DITAWARKAN KEPADA INVESTOR INDONESIA
BAIK INDIVIDU, INSTITUSI MAUPUN BENTUK HUKUM LAINNYA, SEHINGGA TIDAK WAJIB MEMENUHI KETENTUAN DALAM
POJK NO.30/2019 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) SEBAGAIMANA DITEGASKAN DALAM SURAT OJK
NO.S-161/2020 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI).
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN SSMS UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI AKAN
DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 21 APRIL 2025 PADA PUKUL 14.00 WIB – SELESAI BERTEMPAT DI JAKARTA.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN CBUT UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI AKAN
DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 21 APRIL 2025 PADA PUKUL 14.00 WIB – SELESAI BERTEMPAT DI JAKARTA.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2025 yang merupakan tambahan dan/atau perubahan
informasi atas keterbukaan informasi yang telah diterbitkan sebelumnya di website SSMS dan CBUT, Bursa Efek
Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 12 Maret 2025.
2
Page 3
DAFTAR ISI
BAB JUDUL HAL
BAB I DEFINISI 4
BAB II RINGKASAN 7
BAB III URAIAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL 9
PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA
BAB IV TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP 28
KONDISI KEUANGAN SSMS DAN CBUT
HUBUNGAN DAN SIFAT AFILIASI SERTA PENJELASAN,
PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI
BAB V 31
TERSEBUT DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN
DENGAN PIHAK TIDAK TERAFILIASI
PENJELASAN TENTANG TEMPAT, ALAMAT, NOMOR TELEPON, DAN
ALAMAT EMAIL YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM
BAB VI 32
UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI
MATERIAL
BAB VII PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 32
PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
BAB VIII 32
SSMS
PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
BAB IX 33
CBUT
3
Page 4
BAB I – DEFINISI
Akuntan Publik CBUT berarti KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang melaksanakan
audit atas Laporan Keuangan CBUT per 31 Desember 2024 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Akuntan Publik SSMS berarti KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang
melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian SSMS per 31 Desember 2024 (sebagaimana didefinisikan di
bawah ini).
BNI berarti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
BRI berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
CBUT berarti PT Citra Borneo Utama Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl. ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kumai Hulu, Kumai, Kotawaringin
Barat, Kalimantan Tengah 74181, Indonesia, yang sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi (sebagaimana
didefinisikan di bawah ini) ini merupakan Perusahaan Terkendali SSMS dengan kepemilikan saham sebesar 70,216%
dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam CBUT.
JISDOR berarti Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dari Bank Indonesia.
Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan informasi ini yang disampaikan kepada Para Pemegang Saham SSMS dan
CBUT dalam rangka pemenuhan POJK No. 17/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
KSA berarti PT Kalimantan Sawit Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl. H. Udan Said No. 47, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113, Indonesia, yang sampai dengan tanggal Keterbukaan
Informasi ini merupakan Perusahaan Terkendali SSMS dengan kepemilikan saham sebesar 99% dari seluruh modal
ditempatkan dan disetor dalam KSA.
KUHPer berarti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
Laporan Keuangan CBUT per 31 Desember 2024 berarti laporan keuangan CBUT untuk periode yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik CBUT.
Laporan Keuangan Konsolidasian SSMS per 31 Desember 2024 berarti laporan keuangan konsolidasian SSMS untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik SSMS.
Menkum berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(Menkumham)).
MKM berarti PT Menteng Kencana Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl. Pakunegara, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia, yang sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini merupakan
Perusahaan Terkendali SSMS melalui MMS dengan kepemilikan saham sebesar 99% dari seluruh modal ditempatkan
dan disetor dalam MKM.
MMS berarti PT Mitra Mendawai Sejati, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl. H. Udan Said No. 47, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113, Indonesia, yang sampai dengan tanggal Keterbukaan
Informasi ini merupakan Perusahaan Terkendali SSMS dengan kepemilikan saham sebesar 99% dari seluruh modal
ditempatkan dan disetor dalam MMS.
MPP berarti PT Mirza Pratama Putra, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl. Pakunegara, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia, yang sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini merupakan
4
Page 5
Perusahaan Terkendali SSMS melalui MMS dengan kepemilikan saham sebesar 99% dari seluruh modal ditempatkan
dan disetor dalam MPP.
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan berarti lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia dalam Perkara Nomor 25/PUU-XII/2014 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2015, sebagaimana diubah
berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Para Anak Perusahaan Penanggung berarti KSA, MKM, MMS, MPP, TSA dan SMU.
Pemegang Saham Independen berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi
sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris,
pemegang saham utama, dan pengendali; atau (b) bukan merupakan Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan
komisaris, pemegang saham utama dan pengendali.
Penerbit berarti penerbit Surat Utang yaitu SSMS dan CBUT secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri (joint and
several).
Penilai Independen berarti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan, penilai Independen yang terdaftar di
OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi yang dilakukan oleh SSMS dan CBUT.
Perjanjian Kredit Bilateral BNI (MKM) berarti (i) Akta Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp482.212.000.000,- No. 19
tanggal 19 Juli 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara BNI sebagai
kreditur dan MKM sebagai debitur; (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi Tranche I Maksimum Rp265.801.000.000,- No. 20
tanggal 19 Juli 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah
berdasarkan Persetujuan perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 20 KI Maksimum Rp265.801.000.000,- tanggal 14
Januari 2022, dibuat dibawah tangan, antara BNI sebagai kreditur dan MKM sebagai debitur, (iii) Akta Perjanjian Kredit
Investasi Maksimum Rp185.367.000.000,- No. 21 tanggal 19 Juli 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah berdasarkan Persetujuan perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 21 KI
Maksimum Rp185.367.000.000,- tanggal 14 Januari 2022, dibuat dibawah tangan, antara BNI sebagai kreditur dan MKM
sebagai debitur, (iv) Akta Perjanjian Kredit Investasi Maksimum USD 3.319.555,87 No. 22 tanggal 19 Juli 2019, dibuat di
hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah berdasarkan Persetujuan
perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 22 KI Maksimum USD 3.319.555,87 tanggal 14 Januari 2022, dibuat dibawah
tangan, antara BNI sebagai kreditur dan MKM sebagai debitur, (v) Akta Perjanjian Kredit Investasi IDC Maksimum
Rp25.600.000.000,- No. 23 tanggal 19 Juli 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat,
sebagaimana diubah berdasarkan Persetujuan perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 23 KI-IDC Maksimum
Rp25.600.000.000,- tanggal 14 Januari 2022, dibuat dibawah tangan, antara BNI sebagai kreditur dan MKM sebagai
debitur, dan (vi) Akta Perjanjian Kredit Investasi IDC Maksimum USD 458.452,72 No. 24 tanggal 19 Juli 2019, dibuat di
hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah berdasarkan Persetujuan
perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 24 KI-IDC Maksimum USD 458.452,72 tanggal 14 Januari 2022,dibuat dibawah
tangan, antara BNI sebagai kreditur dan MKM sebagai debitur.
Perjanjian Kredit Bilateral BNI (MMS) berarti (i) Akta Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 26 Oktober 2018, dibuat di hadapan
Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara BNI sebagai kreditur dan MMS sebagai debitur,
sebagaimana diubah berdasarkan Persetujuan perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 40 Maksimum sebesar
Rp570.000.000.000,- tanggal 07 Februari 2025, dibuat dibawah tangan, antara BNI sebagai kreditur dan MMS sebagai
debitur, (ii) Akta Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 26 Oktober 2018, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta Pusat, antara BNI sebagai kreditur dan MMS sebagai debitur, sebagaimana diubah berdasarkan
Persetujuan perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 41 Maksimum sebesar USD 25,020,576.00 tanggal 07 Februari
2025, dibuat dibawah tangan, antara BNI sebagai kreditur dan MMS sebagai debitur; dan (iii) Akta Perjanjian Kredit No. 5
tanggal 7 Februari 2025, dibuat di hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara BNI sebagai kreditur dan
MMS sebagai debitur.
Perjanjian Kredit Bilateral BNI (MPP) berarti (i) Akta Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp169.803.000.000,- No. 18
tanggal 4 November 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara BNI
sebagai kreditur dan MPP sebagai debitur, dan (ii) Akta Perjanjian KI-IDC Maksimum Rp22.900.000.000,- No. 19 tanggal
5
Page 6
4 November 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara BNI sebagai
kreditur dan MPP sebagai debitur.
Perjanjian Kredit Bilateral BNI (TSA) berarti (i) Akta Perjanjian Kredit Investasi dengan batas maksimum kredit sebesar
Rp465.000.000.000,- No. 18 tanggal 19 Desember 2016, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris
di Jakarta Pusat, antara BNI sebagai kreditur dan TSA sebagai debitur, sebagaimana diubah berdasarkan Persetujuan
perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 18 Maksimum Rp465.000.000.000,- tanggal 07 Februari 2025, dibuat dibawah
tangan, antara BNI sebagai kreditur dan TSA sebagai debitur; (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi dengan batas maksimum
kredit sebesar USD 23.308.270 No. 19 tanggal 19 Desember 2016, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta Pusat, antara BNI sebagai kreditur dan TSA sebagai debitur, sebagaimana diubah berdasarkan
Persetujuan perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 19 Maksimum USD 23,308,270.00 tanggal 07 Februari 2025, dibuat
dibawah tangan, antara BNI sebagai kreditur dan TSA sebagai debitur; dan (iii) Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 7
Februari 2025, dibuat di hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara BNI sebagai kreditur dan TSA
sebagai debitur.
Perjanjian Kredit Bilateral BRI (CBUT) berarti (i) Akta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 18 Oktober 2023, dibuat di
hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara BRI sebagai kreditur dan CBUT sebagai debitur; (ii) Akta
Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 18 Oktober 2023, dibuat di hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara
BRI sebagai kreditur dan CBUT sebagai debitur, sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit
Modal Kerja No. 16 tanggal 25 Oktober 2024 dibuat di hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara BRI
sebagai kreditur dan CBUT sebagai debitur; dan (iii) Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 18 Oktober 2023, dibuat di
hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H, Notaris di Jakarta, antara BRI sebagai kreditur dan CBUT sebagai debitur, sebagaimana
terakhir diubah oleh Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja W/A Sublimit Commercial Line
No. 17 tanggal 25 Oktober 2024, dibuat di hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara BRI sebagai
kreditur dan CBUT sebagai debitur.
Perjanjian Kredit Bilateral BRI (SSMS) berarti Akta Perjanjian Kredit Investasi dan Pemberian Jaminan No. 22 tanggal
30 Oktober 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, dibuat antara (i) SSMS sebagai
debitur dan (ii) BRI sebagai kreditur.
Perjanjian Kredit Sindikasi BRI (SSMS) berarti Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 35 tanggal 27 Juni 2022, dibuat di
hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta, dibuat antara: (i) SSMS sebagai debitur, (ii) BRI, PT Bank
DKI (“DKI”), PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Woori”) dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“JTrust”) sebagai
para kreditur, dan (iii) BRI sebagai agen fasilitas, agen penampungan, dan/atau agen jaminan, sebagaimana terakhir
diubah oleh Akta Perubahan Ketiga atas Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi No. 01 tanggal
18 Desember 2024, dibuat di hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dibuat antara: (i) SSMS sebagai
debitur, (ii) BRI, PT Bank Raya Indonesia Tbk (“Raya”), DKI, Woori, JTrust, Sumsel Babel dan Papua sebagai kreditur,
dan (iii) BRI sebagai agen fasilitas, agen penampungan dan/atau agen jaminan.
Perjanjian Kredit Sindikasi Musyarakah BRI (SSMS) berarti Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Sindikasi
berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 36 tanggal 27 Juni 2022, dibuat di hadapan Dewantari Handayani S.H., MPA, Notaris
di Jakarta, dibuat antara: (i) SSMS sebagai debitur, (ii) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”) dan PT Maybank Indonesia
Tbk (“Maybank”) sebagai kreditur, dan (iii) BRI sebagai agen penampungan, agen jaminan dan/atau agen fasilitas,
sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Perubahan ke-Empat Perjanjian Line Facility Pembiayaan Sindikasi berdasarkan
Prinsip Musyarakah No. 02 tanggal 18 Desember 2024, dibuat di hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta,
dibuat antara: (i) SSMS sebagai debitur, (ii) BSI dan Maybank sebagai para kreditur, dan (iii) BRI sebagai agen
penampungan, agen jaminan, dan/atau agen fasilitas.
Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh
perusahaan terbuka sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020.
POJK No. 17/2020 berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha.
POJK No. 30/2019 berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
6
Page 7
POJK No. 42/2020 berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan.
Rencana Transaksi berarti rencana penerbitan Surat Utang oleh Penerbit dan dijamin dengan penanggungan
perusahaan (corporate guarantee) oleh Para Anak Perusahaan Penanggung.
Rp berarti Rupiah, yang merupakan mata uang yang sah dari Republik Indonesia.
RUPS Independen berarti Rapat Umum Pemegang Saham Independen.
SGX-ST berarti Singapore Exchange Securities Trading Limited, Bursa Efek di Singapura.
SMU berarti PT Sawit Multi Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl. H. Udan Said No. 47, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113, Indonesia, yang sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini
merupakan Perusahaan Terkendali SSMS melalui KSA dengan kepemilikan saham sebesar 99% dari seluruh modal
ditempatkan dan disetor dalam SMU.
SSMS berarti PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan dan dijalankan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl. H. Udan Said No.47, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113, Indonesia.
Surat OJK No. S-161/2020 berarti Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan No. S-
161/D.04/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Implementasi POJK Nomor 30/POJK.04/2019 terhadap penerbitan Efek
Bersifat Utang dan/atau Sukuk tanpa Penawaran Umum di luar wilayah Indonesia, yang ditujukan kepada Pelaku Industri
Pasar Modal.
Surat Utang berarti surat utang dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika
Serikat) yang akan diterbitkan oleh SSMS dan CBUT secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri (joint and several).
TSA berarti PT Tanjung Sawit Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl. H. Udan Said No. 47, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113, Indonesia, yang sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini
merupakan Perusahaan Terkendali SSMS melalui KSA dengan kepemilikan saham sebesar 99% dari seluruh modal
ditempatkan dan disetor dalam TSA.
Securities Act berarti United States Securities Act of 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
USD berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.
UU P2SK berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPM berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU
P2SK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
BAB II - RINGKASAN
Dalam rangka memenuhi Pasal 14 huruf (a), Pasal 18 huruf (d) dan Pasal 18 huruf (f) POJK No. 17/2020, Direksi SSMS
dan CBUT baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk
memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan para pemegang saham masing-masing SSMS dan
CBUT, dalam rangka memberikan informasi terperinci bahwa SSMS dan CBUT secara tanggung renteng dan sendiri-
sendiri (joint and several) akan menawarkan dan menerbitkan Surat Utang di luar Indonesia dan Amerika Serikat dan
kemudian mencatatkan Surat Utang tersebut pada SGX-ST sesuai dengan ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari
Securities Act. Surat Utang akan dijamin dengan penanggungan perusahaan (corporate guarantee) yang akan diberikan
oleh Para Anak Perusahaan Penanggung. Dana hasil penerbitan Surat Utang akan dipergunakan oleh masing-masing
SSMS, CBUT, dan Para Anak Perusahaan Penanggung untuk melunasi utang-utang sebagaimana diuraikan dalam
Bagian 1.2 Bab III Keterbukaan Informasi ini.
7
Page 8
Rencana penerbitan Surat Utang secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri (joint and several) berdasarkan Hukum
Negara Bagian New York, Amerika Serikat oleh Penerbit juga serupa dengan perikatan tanggung renteng sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1280 KUHPer dimana masing-masing SSMS dan CBUT adalah pemilik kewajiban utama (primary
obligor) atas pembayaran kembali Surat Utang dimana salah satu Penerbit dapat dimintakan untuk melunasi seluruh Surat
Utang, dan pemenuhan oleh salah satu Penerbit membebaskan Penerbit lainnya terhadap kewajiban pelunasan seluruh
Surat Utang tersebut. Perikatan tanggung renteng ini bukan merupakan pemberian penanggungan dari SSMS kepada
CBUT (dan sebaliknya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1820 – 1844 KUHPer.
Surat Utang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan tidak dicatatkan pada
Bursa Efek Indonesia. Surat Utang dilakukan tanpa melalui penawaran umum di luar wilayah Indonesia dan tidak
ditawarkan kepada investor Indonesia baik individu, institusi maupun bentuk hukum lainnya, sehingga tidak wajib
memenuhi ketentuan dalam POJK No. 30/2019 sebagaimana ditegaskan dalam Surat OJK No. S-161/2020.
Rencana Nilai Transaksi adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD 600.000.000 (enam ratus juta Dollar Amerika Serikat)
atau setara dengan Rp9.694.200.000.000,- (sembilan triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus juta
Rupiah) berdasarkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menggunakan Kurs JISDOR per 31 Desember
2024 adalah USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) = Rp16.157,- (enam belas ribu seratus lima puluh tujuh Rupiah).
Terkait dengan SSMS, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian SSMS per 31 Desember 2024 yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik SSMS, total ekuitas SSMS adalah sebesar Rp2.891.357.343.538,- (dua triliun delapan ratus sembilan
puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah).
Sehingga persentase Rencana Transaksi secara keseluruhan terhadap total ekuitas SSMS adalah sebesar 335% (tiga
ratus tiga puluh lima persen). Lebih lanjut, penerbitan Surat Utang adalah Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam
POJK No. 42/2020 oleh karena dilakukan secara tanggung renteng dengan CBUT. Oleh karena itu, total nilai Rencana
Transaksi tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas SSMS per tanggal 31 Desember 2024 dan
merupakan Transaksi Afiliasi, sehingga Rencana Transaksi wajib memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham
Independen SSMS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a) POJK No. 17/2020. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 20
POJK No. 17/2020, SSMS diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang,
ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai Rencana Transaksi, jumlah yang dipinjam dan tingkat suku
bunga kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.
Terkait dengan CBUT, berdasarkan Laporan Keuangan CBUT per 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan
Publik CBUT, total ekuitas CBUT adalah sebesar Rp 969.298.306.722,- (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar dua
ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah). Sehingga persentase Rencana
Transaksi secara keseluruhan terhadap total ekuitas CBUT adalah sebesar 1.000% (seribu persen). Lebih lanjut
penerbitan Surat Utang adalah Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 oleh karena dilakukan
secara tanggung renteng dengan SSMS. Oleh karena itu, total nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 50% (lima puluh
persen) dari total ekuitas CBUT per tanggal 31 Desember 2024 dan merupakan Transaksi Afiliasi, sehingga Rencana
Transaksi wajib memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham Independen CBUT sebagaimana diatur dalam Pasal 14
huruf (a) POJK No. 17/2020. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 20 POJK No. 17/2020, CBUT diwajibkan untuk
mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang
kewajaran nilai Rencana Transaksi, jumlah yang dipinjam dan tingkat suku bunga kepada masyarakat paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.
Apabila salah satu dari SSMS atau CBUT tidak dapat memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dari
masing-masing mereka sesuai dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan masing-masing anggaran dasar mereka, maka Rencana Transaksi tidak dilanjutkan atau ditunda.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK
No. 17/2020, Direksi SSMS dan CBUT secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan ini mengumumkan Keterbukaan
Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan Transaksi Material yang merupakan Transaksi Afiliasi
dengan nilai transaksi lebih 50% (lima puluh persen) dari ekuitas dengan maksud untuk memberikan informasi maupun
gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham SSMS dan CBUT mengenai Rencana Transaksi.
8
Page 9
BAB III - URAIAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL
1. OBJEK TRANSAKSI
1.1 Struktur Surat Utang
SSMS dan CBUT secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri (joint and several) bermaksud menerbitkan Surat
Utang dengan rencana struktur sebagai berikut:
Indikasi Jumlah Pokok : Sebanyak-banyaknya sebesar USD 600.000.000 (enam ratus juta Dollar
Amerika Serikat) Total nilai Surat Utang secara pasti akan diumumkan kepada
masyarakat oleh Penerbit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
diterbitkannya Surat Utang, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 POJK No.
17/2020.
Periode Pembayaran Bunga : Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (semi-annual).
Jatuh Tempo : 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
Jaminan : Surat Utang dijamin dengan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dari
Para Anak Perusahaan Penanggung.
Penerbit, secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri (joint and several),
memiliki sumber dana yang memadai untuk memenuhi kewajiban pokok dan
bunga. Rasio kemampuan membayar biaya tetap masing-masing SSMS dan
CBUT mencapai 3,14 (tiga koma satu empat) dan 1,43 (satu koma empat tiga)
kali. Penerbit juga senantiasa menjaga tingkat financial covenant dengan baik
sebagai bentuk perlindungan kepada calon pembeli dalam hal default.
Pencatatan (listing venue) : SGX-ST.
Pembatasan : Sehubungan dengan Rencana Transaksi, terdapat potensi pembatasan-
pembatasan yang akan diberlakukan bagi Penerbit yang wajar dan umum
diberlakukan dalam transaksi yang serupa, antara lain:
(i) Pembatasan untuk memperoleh utang (Limitation on Indebtedness).
(ii) Pembatasan untuk penjualan dan penerbitan saham (Limitation on Sales
and Issuances of Capital Stock).
(iii) Pembatasan untuk memberikan jaminan perusahaan oleh anak
perusahaan yang dibatasi (Limitation on Issuances of Guarantees by
Restricted Subsidiaries).
(iv) Pembatasan untuk melakukan transaksi dengan afiliasi (Limitation on
Transactions with Affiliates).
(v) Pembatasan untuk menjaminkan harta kekayaan perusahaan (Limitation
on Liens).
(vi) Pembatasan untuk menjual harta kekayaan (Limitation on Asset Sales).
(vii) Pembatasan pembayaran dividen apabila tidak mencatatkan laba bersih
(Limitation on Restricted Payments)
Dalam menegosiasikan perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani,
Penerbit berkomitmen untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham
publik masing-masing mereka.
Format Penawaran : Penerbitan Surat Utang oleh Penerbit di luar Indonesia sesuai dengan
ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari Securities Act. Surat Utang tidak
ditawarkan melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam UUPM
dan tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Surat Utang dilakukan tanpa
9
Page 10
melalui Penawaran Umum di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan
kepada investor Indonesia baik individu, institusi maupun bentuk hukum
lainnya, sehingga tidak wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 30/2019
sebagaimana ditegaskan dalam Surat OJK No. S-161/2020.
Hukum Yang Mengatur : Hukum Negara Bagian New York, Amerika Serikat.
Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Penerbit masih mendiskusikan pembatasan-pembatasan
Surat Utang dan karenanya hal-hal tersebut di atas masih dapat berubah sesuai dengan kesepakatan akhir.
Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan Surat Utang akan diumumkan kepada masyarakat
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 POJK No.
17/2020.
1.2 Penggunaan Dana
Dana bersih yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang akan digunakan oleh Penerbit untuk : (i) melunasi seluruh
sisa utang Penerbit dan masing-masing Anak Perusahaan Penanggung (kecuali SMU dan KSA) berdasarkan
perjanjian kredit sebagaimana disebutkan di bawah ini; dan (ii) untuk modal kerja dan investasi pengembangan
bisnis SSMS dan anak usahanya.
1. Perjanjian Kredit Sindikasi BRI (SSMS)
Kreditur Sindikasi : BRI, Raya, DKI, Woori, Jtrust
Sumsel Babel, Papua
Nilai Pinjaman : Rp2.800.000.000.000,-
Saldo Pinjaman per tanggal : Rp1.892.409.740.078,-
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 9%
Pinalti : -
Jatuh Tempo : 31 Desember 2030
Prosedur dan persyaratan : SSMS wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu
pembayaran dipercepat kepada para kreditur melalui agen fasilitas selambat-lambatnya pada
7 hari kerja sebelum tanggal pembayaran dipercepat yang
direncanakan.
2. Perjanjian Kredit Sindikasi Musyarakah BRI (SSMS)
Kreditur Sindikasi : BSI, Maybank
Nilai Pinjaman : Rp1.500.000.000.000,-
Saldo Pinjaman per tanggal : Rp1.079.900.020.033,-
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 9% p.a.
Pinalti : -
Jatuh Tempo : 31 Desember 2030
Prosedur dan persyaratan SSMS wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu
pembayaran dipercepat kepada para kreditur melalui agen fasilitas selambat-lambatnya pada
7 hari kerja sebelum tanggal pembayaran dipercepat yang
direncanakan.
3. Perjanjian Kredit Bilateral BRI (SSMS)
Kreditur : BRI
Nilai Pinjaman : Rp48.060.600.000,-
Saldo Pinjaman per tanggal : Rp17.056.812.200,-
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 9,75%-9,95%
Pinalti : Rp2.403.030.000,-
10
Page 11
Jatuh Tempo : 30 Oktober 2027
Prosedur dan persyaratan : SSMS wajib mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu
pembayaran dipercepat kepada BRI selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal
pelunasan maju yang direncanakan.
4. Perjanjian Kredit Bilateral BRI (CBUT)
a. Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 18 Oktober 2023, dibuat di
hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara BRI
sebagai kreditur dan CBUT sebagai debitur.
Kreditur : BRI
Nilai Pinjaman : Rp850.000.000.000,-
Saldo Pinjaman per tanggal : Rp770.000.000.000,-
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 9,25% p.a.
Pinalti : Rp17.000.000.000,-
Jatuh Tempo : 29 Oktober 2029
Prosedur dan persyaratan : CBUT wajib mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 1
pembayaran dipercepat (satu) bulan sebelum tanggal pelunasan yang dipercepat yang
direncanakan.
b. Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 18 Oktober 2023, dibuat di
hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara BRI
sebagai kreditur dan CBUT sebagai debitur, sebagaimana
terakhir diubah oleh Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal
Kerja No. 16 tanggal 25 Oktober 2024, dibuat di hadapan Winter
Sigiro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara BRI sebagai kreditur
dan CBUT sebagai debitur.
Kreditur : BRI
Nilai Pinjaman : USD 72.500.000
Saldo Pinjaman per tanggal : USD 67.800.000
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 6,5% p.a.
Pinalti : USD 1.450.000
Jatuh Tempo : 17 Oktober 2025
Prosedur dan persyaratan : CBUT wajib mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 1
pembayaran dipercepat (satu) bulan sebelum tanggal pelunasan yang dipercepat yang
direncanakan.
c. Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 18 Oktober 2023, dibuat di
hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H, Notaris di Jakarta, antara BRI
sebagai kreditur dan CBUT sebagai debitur, sebagaimana
terakhir diubah oleh Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal
Kerja W/A Sublimit Commercial Line No. 17 tanggal 25 Oktober
2024, dibuat di hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H., Notaris di
Jakarta, antara BRI sebagai kreditur dan CBUT sebagai debitur.
Kreditur : BRI
Nilai Pinjaman : USD 20.000.000
Saldo Pinjaman per tanggal : USD 14.825.807
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 6,5% p.a.
Pinalti : USD 400.000
Jatuh Tempo : 17 Oktober 2025
Prosedur dan persyaratan : CBUT wajib mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 1
pembayaran dipercepat (satu) bulan sebelum tanggal pelunasan yang dipercepat yang
direncanakan.
11
Page 12
5. Perjanjian Kredit Bilateral BNI (MKM)
a Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp482.212.000.000,-
No. 19 tanggal 19 Juli 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini,
S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara BNI sebagai
kreditur dan MKM sebagai debitur. Akta Perjanjian Kredit
Investasi Tranche I Maksimum Rp265.801.000.000,- No. 20
tanggal 19 Juli 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H.,
M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara BNI sebagai
kreditur dan MKM sebagai debitur, sebagaimana diubah
berdasarkan Persetujuan perubahan Perjanjian Kredit Nomor :
(1) 20 KI-Tranche I Maksimum Rp265.801.000.000,- tanggal 14
Januari 2022, dibuat dibawah tangan, antara BNI sebagai
kreditur dan MKM sebagai debitur.
Kreditur : BNI
Nilai Pinjaman : Rp482.212.000.000,-
Saldo Pinjaman per tanggal : Rp201.426.000.000,-
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 9.25%
Pinalti : Rp4.847.120.000,-
Jatuh Tempo : 18 Juli 2029
Prosedur dan persyaratan : MKM wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih
pembayaran dipercepat dahulu tentang rencana pelunasan dipercepat selambat-
lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
b Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp185.367.000.000,-
No. 21 tanggal 19 Juli 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara BNI sebagai kreditur
dan MKM sebagai debitur, sebagaimana diubah berdasarkan
Persetujuan perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 21 KI
Maksimum Rp185.367.000.000,- tanggal 14 Januari 2022, dibuat
dibawah tangan, antara BNI sebagai kreditur dan MKM sebagai
debitur.
Kreditur : BNI
Nilai Pinjaman : Rp185.367.000.000,-
Saldo Pinjaman per tanggal : Rp135.894.000.000,-
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 9,25%
Pinalti : Rp1.866.170.000,-
Jatuh Tempo : 18 Juli 2029
Prosedur dan persyaratan : MKM wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih
pembayaran dipercepat dahulu tentang rencana pelunasan dipercepat selambat-
lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
c Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit Investasi Maksimum USD 3.319.555,87
No. 22 tanggal 19 Juli 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara BNI sebagai kreditur
dan MKM sebagai debitur, sebagaimana diubah berdasarkan
Persetujuan perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 22 KI
Maksimum USD 3.319.555,87 tanggal 14 Januari 2022, dibuat
dibawah tangan, antara BNI sebagai kreditur dan MKM sebagai
debitur.
Kreditur : BNI
Nilai Pinjaman : USD 3.319.555,87
Saldo Pinjaman per tanggal : USD 2.428.583
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 6,25%
Pinalti : Rp475.910.000,-
Jatuh Tempo : 18 Juli 2029
12
Page 13
Prosedur dan persyaratan : MKM wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih
pembayaran dipercepat dahulu tentang rencana pelunasan dipercepat selambat-
lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
d Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit Investasi IDC Maksimum
Rp25.600.000.000,- No. 23 tanggal 19 Juli 2019, dibuat di
hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat,
antara BNI sebagai kreditur dan MKM sebagai debitur,
sebagaimana diubah berdasarkan Persetujuan perubahan
Perjanjian Kredit Nomor : (1) 23 KI-IDC Maksimum
Rp25.600.000.000,- tanggal 14 Januari 2022,dibuat dibawah
tangan, antara BNI sebagai kreditur dan MKM sebagai debitur.
Kreditur : BNI
Nilai Pinjaman : Rp25.600.000.000,-
Saldo Pinjaman per tanggal : Rp16.681.341.600,-
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 9,25%
Pinalti : Rp268.500.000,-
Jatuh Tempo : 18 Juli 2029
Prosedur dan persyaratan : MKM wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih
pembayaran dipercepat dahulu tentang rencana pelunasan dipercepat selambat-
lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
e Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit Investasi IDC Maksimum USD458.452,72
No. 24 tanggal 19 Juli 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara BNI sebagai kreditur
dan MKM sebagai debitur, sebagaimana diubah berdasarkan
Persetujuan perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 24 KI
Maksmum USD458.452,72 tanggal 14 Januari 2022,dibuat
dibawah tangan, antara BNI sebagai kreditur dan MKM sebagai
debitur.
Kreditur : BNI
Nilai Pinjaman : USD 458.452,72
Saldo Pinjaman per tanggal : USD 329.513
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 6,25%
Pinalti : Rp76.500.000,-
Jatuh Tempo : 18 Juli 2029
Prosedur dan persyaratan : MKM wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih
pembayaran dipercepat dahulu tentang rencana pelunasan dipercepat selambat-
lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
6. Perjanjian Kredit Bilateral BNI (MMS)
a Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 26 Oktober 2018, dibuat di
hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
Pusat, antara BNI sebagai kreditur dan MMS sebagai debitur,
sebagaimana diubah berdasarkan Persetujuan perubahan
Perjanjian Kredit Nomor : (1) 40 Maksimum sebesar
Rp570.000.000.000,- tanggal 07 Februari 2025, dibuat dibawah
tangan, antara BNI sebagai kreditur dan MMS sebagai debitur.
Kreditur : BNI
Nilai Pinjaman : Rp570.000.000.000,-
Saldo Pinjaman per tanggal : Rp193.800.000.000,-
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 9,25%
Pinalti : Rp5.725.000.000,-
Jatuh Tempo : 25 Oktober 2026
13
Page 14
Prosedur dan persyaratan : MMS wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih
pembayaran dipercepat dahulu tentang rencana pelunasan dipercepat selambat-
lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
b Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 26 Oktober 2018, dibuat di
hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
Pusat, antara BNI sebagai kreditur dan MMS sebagai debitur,
sebagaimana diubah berdasarkan Persetujuan perubahan
Perjanjian Kredit Nomor : (1) 41 Maksimum sebesar USD
25,020,576.00 tanggal 07 Februari 2025, dibuat dibawah tangan,
antara BNI sebagai kreditur dan MMS sebagai debitur.
Kreditur : BNI
Nilai Pinjaman : USD 25.020.576
Saldo Pinjaman per tanggal : USD 8.506.996
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 6,25%
Pinalti : Rp3.825.000.000,-
Jatuh Tempo : 25 Oktober 2026
Prosedur dan persyaratan : MMS wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih
pembayaran dipercepat dahulu tentang rencana pelunasan dipercepat selambat-
lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
c Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 07 Februari 2025, dibuat di
hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat,
antara BNI sebagai kreditur dan MMS sebagai debitur
Kreditur : BNI
Nilai Pinjaman : Rp255.375.000.000,-
Saldo Pinjaman per tanggal : Rp169.390.642.737,-
Keterbukaan Informasi
Tingkat Bunga : 9,25%
Pinalti : Rp871.953.214,-
Jatuh Tempo : 06 Februari 2030
Prosedur dan persyaratan : MMS wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih
pembayaran dipercepat dahulu tentang rencana pelunasan dipercepat selambat-
lambatnya 7 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
7. Perjanjian Kredit Bilateral BNI (MPP)
a Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp169.803.000.000,-
No. 18 tanggal 4 November 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin
Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara BNI
sebagai kreditur dan MPP sebagai debitur.
Kreditur : BNI
Nilai Pinjaman : Rp169.803.000.000,-
Saldo Pinjaman per : Rp111.003.000.000,-
tanggal 31 Desember
2024
Tingkat Bunga : 9,25%
Pinalti : Rp1.723.030.000,-
Jatuh Tempo : 3 November 2029
Prosedur dan persyaratan : MPP wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu
pembayaran dipercepat tentang rencana pelunasan dipercepat selambat-lambatnya 10
hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
b Nama Perjanjian : Akta Perjanjian KI-IDC Maksimum Rp22.900.000.000,- No. 19
tanggal 4 November 2019, dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini,
S.H., M.H. M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara BNI sebagai
kreditur dan MPP sebagai debitur.
Kreditur : BNI
Nilai Pinjaman : Rp22.900.000.000,-
14
Page 15
Saldo Pinjaman per : Rp18.442.589.500,-
tanggal 31 Desember
2024
Tingkat Bunga : 9,25%
Pinalti : Rp254.000.000,-
Jatuh Tempo : 3 November 2029
Prosedur dan persyaratan : MPP wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu
pembayaran dipercepat tentang rencana pelunasan dipercepat selambat-lambatnya 10
hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
8. Perjanjian Kredit Bilateral BNI (TSA)
a Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit Investasi dengan batas maksimum kredit
sebesar Rp465.000.000.000 No. 18 tanggal 19 Desember 2016,
dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta Pusat, antara BNI sebagai kreditur dan TSA sebagai
debitur, sebagaimana diubah berdasarkan Persetujuan
perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 18 Maksimum
Rp465.000.000.000,- tanggal 07 Februari 2025, dibuat dibawah
tangan, antara BNI sebagai kreditur dan TSA sebagai debitur.
Kreditur : BNI
Nilai Pinjaman : Rp465.000.000.000,-
Saldo Pinjaman per tanggal : Rp111.600.000.000,-
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 9,25%
Pinalti : Rp4.675.000.000,-
Jatuh Tempo : 9 Desember 2025
Prosedur dan persyaratan : TSA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu
pembayaran dipercepat tentang rencana pelunasan dipercepat selambat-lambatnya 10
hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
b Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit Investasi dengan batas maksimum kredit
sebesar USD23.308.270 No. 19 tanggal 19 Desember 2016,
dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta Pusat, antara BNI sebagai kreditur dan TSA sebagai
debitur.
Kreditur : BNI
Nilai Pinjaman : USD 23.308.270
Saldo Pinjaman per tanggal : USD 5.593.985
31 Desember 2024
Tingkat Bunga : 6,25%
Pinalti : Rp3.125.000.000,-
Jatuh Tempo : 9 Desember 2025
Prosedur dan persyaratan : TSA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu
pembayaran dipercepat tentang rencana pelunasan dipercepat selambat-lambatnya 10
hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
c Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 07 Februari 2025, dibuat di
hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat,
antara BNI sebagai kreditur dan TSA sebagai debitur, ,
sebagaimana diubah berdasarkan Persetujuan perubahan
Perjanjian Kredit Nomor : (1) 19 Maksimum USD 23,308,270.00
tanggal 07 Februari 2025, dibuat dibawah tangan, antara BNI
sebagai kreditur dan TSA sebagai debitur.
Kreditur : BNI
Nilai Pinjaman : Rp60.000.000.000,-
Saldo Pinjaman per tanggal : Rp60.000.000.000,-
Keterbukaan Informasi
Tingkat Bunga : 9,25%
15
Page 16
Pinalti : Rp325.000.000,-
Jatuh Tempo : 06 Agustus 2028
Prosedur dan persyaratan : TSA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu
pembayaran dipercepat tentang rencana pelunasan dipercepat selambat-lambatnya 7
hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
9. Perjanjian Kredit Modal Kerja Standard Chartered Bank (SSMS dan Para Anak Perusahaan
Penanggung)
Nama Perjanjian : Surat fasilitas (tanpa ikatan)
Kreditur : Standard Chartered Bank
Nilai Pinjaman : USD 20.000.000
Saldo Pinjaman per tanggal 31 : Rp250.141.555.663,-
Desember 2024
Tingkat Bunga : COF + 2,5%
Jatuh Tempo : 18 Agustus 2025
10. Modal kerja dan pengembangan bisnis
Modal kerja dan investasi pengembangan bisnis SSMS dan anak usahanya dengan total
USD 179.481.729 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua
puluh sembilan Dollar Amerika Serikat)
2. NILAI RENCANA TRANSAKSI
Rencana Nilai Transaksi adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD 600.000.000 (enam ratus juta Dollar Amerika
Serikat) atau setara dengan Rp9.694.200.000.000,- (sembilan triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar dua
ratus juta Rupiah) berdasarkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menggunakan Kurs JISDOR
per 31 Desember 2024 adalah USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) = Rp16.157,- (enam belas ribu seratus lima
puluh tujuh Rupiah).
2.1 SSMS
Terkait dengan SSMS, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian SSMS per 31 Desember 2024 yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik SSMS, total ekuitas SSMS adalah sebesar Rp2.891.357.343.538,- (dua triliun
delapan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus
tiga puluh delapan Rupiah). Sehingga persentase Rencana Transaksi secara keseluruhan terhadap total ekuitas
SSMS adalah sebesar 335% (tiga ratus tiga puluh lima persen). Lebih lanjut, penerbitan Surat Utang adalah
Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 oleh karena dilakukan secara tanggung
renteng dengan CBUT. Oleh karena itu, total nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 50% (lima puluh persen)
dari total ekuitas SSMS per tanggal 31 Desember 2024 dan merupakan Transaksi Afiliasi, sehingga Rencana
Transaksi wajib memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham Independen SSMS sebagaimana diatur dalam
Pasal 14 huruf (a) POJK No. 17/2020. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 20 POJK No. 17/2020, SSMS diwajibkan
untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai
independen tentang kewajaran nilai Rencana Transaksi, jumlah yang dipinjam dan tingkat suku bunga kepada
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.
2.2 CBUT
Terkait dengan CBUT, berdasarkan Laporan Keuangan CBUT per 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik CBUT, total ekuitas CBUT adalah sebesar Rp969.298.306.722,- (sembilan ratus enam puluh
sembilan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah).
Sehingga persentase Rencana Transaksi secara keseluruhan terhadap total ekuitas CBUT adalah sebesar
1.000% (seribu persen). Lebih lanjut penerbitan Surat Utang adalah Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud
dalam POJK No. 42/2020 oleh karena dilakukan secara tanggung renteng dengan SSMS. Oleh karena itu, total
nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas CBUT per tanggal 31
Desember 2024 dan merupakan Transaksi Afiliasi, sehingga Rencana Transaksi wajib memerlukan persetujuan
16
Page 17
dari Pemegang Saham Independen CBUT sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a) POJK No. 17/2020.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 20 POJK No. 17/2020, CBUT diwajibkan untuk mengumumkan informasi
mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai
Rencana Transaksi, jumlah yang dipinjam dan tingkat suku bunga kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.
3. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI
3.1 PENERBIT
(a) SSMS
Pendirian
Penerbit Surat Utang adalah SSMS, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.51
tanggal 22 November 1995 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 22
April 1996 yang keduanya, dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko S.H, Notaris di Jakarta dan telah
memperoleh status sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman (sekarang Menkum)
No.C2.8176.HT.01.01-Th’96 tanggal 26 Juli 1996 dan No.C2.99983.HT.01.04-Th.1999 tanggal 8 Desember
1996, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No.250/BH.15.05/VII/2011 pada tanggal 26
Juli 1996 dan diumumkan dalam BNRI No.36, tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No.839. (Akta Pendirian
SSMS). Anggaran dasar SSMS yang dituangkan dalam Akta Pendirian SSMS telah diubah beberapa kali terakhir
diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 30 September
2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan laporan
penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0305712 tanggal 25 Oktober
2022 (Akta No. 66/2022).
Tempat kedudukan
Jl. H. Udan Said, No.47, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan
Tengah 74113, Indonesia.
Kegiatan Usaha
SSMS, yang merupakan Perseroan Terbuka telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Indonesia
pada tanggal 12 Desember 2013, menyelenggarakan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan,
industri pengolahan, pengadaan listrik dan perdagangan.
Manajemen
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SSMS adalah
sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 63 tanggal 25 April 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H.,
Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan
dari Menkum berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0182992 tanggal 6 Mei 2024, serta telah didaftarkan pada
Daftar Perseroan No. AHU-0087148.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bungaran Saragih
Komisaris : Rimbun Situmorang
Komisaris Independen : Hoesen
Direksi
Direktur Utama : Jap Hartono
Direktur : Akhmad Faisyal
Berdasarkan Akta No.66/2022 juncto Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, Biro
Administrasi Efek Perseroan, per tanggal 31 Januari 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham
SSMS adalah sebagai berikut:
17
Page 18
Nilai Nominal Rp100,- per Saham
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase
(Lembar) (Rupiah) (%)
Modal Dasar 32.100.000.000 3.210.000.000.000 -
1. PT Citra Borneo Indah 5.933.726.800 593.372.680.000 62,30
2. PT Putra Borneo Agro Lestari 700.065.944 70.006.594.400 7,35
3. Masyarakat 2.823.872.156 282.387.215.600 30,35
Modal Ditempatkan dan Disetor 9.525.000.000 952.500.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 22.575.000.000 2.257.500.000.000 -
Ikhtisar Keuangan Penting
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Total aset lancar 1.037.661
Total aset tidak lancar 10.597.983
TOTAL ASET 11.635.644
Total liabilitas jangka pendek 2.973.939
Total liabilitas jangka panjang 2.941.728
TOTAL LIABILITAS 5.915.667
TOTAL EKUITAS 5.719.977
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Pendapatan 1.515.003
Beban pokok penjualan (841.645)
LABA BRUTO 673.358
Beban Umum dan Administrasi (509.446)
LABA USAHA 1.264.230
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN 819.534
(b) CBUT
Pendirian
Penerbit Surat Utang adalah CBUT, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT Citra Borneo Utama No. 102 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Teguh
Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh
pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17660.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 April
2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0030107.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 5
April 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013,
Tambahan No. 91231 (Akta Pendirian CBUT). Anggaran dasar CBUT yang dituangkan dalam Akta Pendirian
CBUT telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Akta No.38 tanggal 16 November 2022, dibuat di
hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan laporan penerimaan
pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0314200 tanggal 17 November 2022 (Akta
No.38/2022).
Tempat kedudukan
Jl. ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah 74181, Indonesia.
Kegiatan Usaha
CBUT, yang merupakan Perseroan Terbuka telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Indonesia
pada tanggal 8 November 2022, menyelenggarakan usaha di industri pengolahan, perdagangan besar dan
eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda.
18
Page 19
Manajemen
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CBUT adalah
sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 12 tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Winter Sigiro, S.H., M.H.
yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan
Surat No.AHU-AH.01.09-0234944 tanggal 2 Agustus 2024, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan
No.AHU-0159904.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sofyan A. Djalil
Komisaris Independen : Boumediene Sumurung Halomoan
Direksi
Direktur Utama : Ronny Hertantyo Raharjo
Direktur : Rorry Christian Tobing
Berdasarkan Akta No.38/2022 juncto Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, Biro
Administrasi Efek Perseroan, per tanggal 31 Januari 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham
CBUT adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,- per Saham
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase
(Lembar) (Rupiah) (%)
Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 -
1. SSMS 2.194.263.700 219.426.370.000 70,22
2. KSA 125.000.000 12.500.000.000 4,00
3. MMS 125.000.000 12.500.000.000 4,00
4. CBI 55.736.300 5.573.630.000 1,78
5. Masyarakat 625.000.000 62.500.000.000 20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor 3.125.000.000 312.500.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 6.875.000.000 687.500.000.000 -
Ikhtisar Keuangan Penting
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Total aset lancar 3.591.721
Total aset tidak lancar 608.598
TOTAL ASET 4.200.319
Total liabilitas jangka pendek 2.547.153
Total liabilitas jangka panjang 683.868
TOTAL LIABILITAS 3.231.021
TOTAL EKUITAS 969.298
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Pendapatan 9.766.108
Beban pokok penjualan (8.619.599)
LABA BRUTO 1.146.509
Beban Umum dan Administrasi (1.056.870)
LABA USAHA 89.639
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN 68.186
19
Page 20
3.2 PARA ANAK PERUSAHAAN PENANGGUNG
(a) KSA
Pendirian
KSA didirikan berdasarkan Akta No. 46 tanggal 25 Maret 2004, dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris
di Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No.
C-29239 HT.01.01.TH.2004 tanggal 2 Desember 2004, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kotawaringin Barat di bawah agenda No. 079/BH.15.02/XII/2005 (Akta Pendirian KSA). Anggaran dasar KSA
yang dituangkan dalam Akta Pendirian KSA telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Akta No. 5 tanggal
2 September 2019, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang
telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075921.AH.01.02.Tahun
2019 tanggal 27 September 2019 (Akta No. 5/2019).
Tempat kedudukan
Jl. H. Udan Said No.47, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan
Tengah 74113, Indonesia.
Kegiatan Usaha
KSA menyelenggarakan usaha di bidang: pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan
listrik; dan perdagangan.
Manajemen
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KSA adalah
sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 2 tanggal 6 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H.,
M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan
pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0020274 tanggal 10 Juni 2022, serta telah
didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0107760.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 10 Juni 2022, yaitu sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris : Monica Putri
Direksi
Direktur Utama : Sucipto
Direktur : Achmad Kursani
Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan
pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0114445 tanggal 29 Desember 2016, serta
telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-01580228.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016,
struktur permodalan dan susunan pemegang saham KSA adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase
(Lembar) (Rupiah) (%)
Modal Dasar 1.450.000 725.000.000.000 -
1. SSMS 358.875 179.437.500.000 99,00
2. PT Mandiri Indah Lestari 3.625 1.812.500.000 1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor 362.500 181.250.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 1.087.500 543.750.000.000 -
20
Page 21
Ikhtisar Keuangan Penting
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Total aset lancar 571.010
Total aset tidak lancar 2,102.793
TOTAL ASET 2.673.803
Total liabilitas jangka pendek 412.322
Total liabilitas jangka panjang 25.445
TOTAL LIABILITAS 437.767
TOTAL EKUITAS 2.236.036
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Pendapatan 743.726
Beban pokok penjualan (625.066)
LABA BRUTO 118.660
Beban Umum dan Administrasi (39.155)
LABA USAHA 340.702
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN 305.718
(b) MKM
Pendirian
MKM didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 15 November 2005, dibuat di hadapan Agustri Parlina, S.H.,
Notaris di Palangkaraya, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C-
10757 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 April 2006 (Akta Pendirian MKM). Anggaran dasar MKM yang dituangkan
dalam Akta Pendirian MKM telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Akta No. 6 tanggal 4 November
2024, dibuat di hadapan Muhammad Ramdhanie, SH., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat,
yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0071729.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, (ii) diberitahukan kepada dan mendapat laporan
penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0273100 tanggal 7 November
2024 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0208784 tanggal 7 November 2024; seluruhnya telah didaftarkan pada Daftar
Perseroan No. AHU-0240834.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 7 November 2024 (Akta No. 6/2024).
Tempat kedudukan
Jl. Pakunegara, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah,
Indonesia.
Kegiatan Usaha
MKM menyelenggarakan usaha di bidang: pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan
listrik; perdagangan; dan pengangkutan dan pergudangan.
Manajemen
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MKM adalah
sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 60 tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Lya Indah Novelya, S.H.,
M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan
pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-02222187 tanggal 4 Juli 2024, serta telah
didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0134052.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024, yaitu sebagai
berikut:
21
Page 22
Dewan Komisaris
Komisaris : Muhammad Rizaldi
Direksi
Direktur Utama : Purnomo
Direktur : Achmad Kursani
Berdasarkan Akta No. 6/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MKM adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase
(Lembar) (Rupiah) (%)
Modal Dasar 1.000.000.000 1.000.000.000.000 -
1. MMS 823.962.300 823.962.300.000 99,78
2. KSA 1.807.700 1.807.700.000 0,22
Modal Ditempatkan dan Disetor 825.770.000 825.770.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 175.230.000 175.230.000.000 -
Ikhtisar Keuangan Penting
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Total aset lancar 272.049
Total aset tidak lancar 1.090.507
TOTAL ASET 1.362.556
Total liabilitas jangka pendek 259.026
Total liabilitas jangka panjang 565.141
TOTAL LIABILITAS 824.167
TOTAL EKUITAS 538.389
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Pendapatan 803.203
Beban pokok penjualan (742.688)
LABA BRUTO 60.515
Beban Umum dan Administrasi (60.472)
LABA USAHA 55.034
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN (131.946)
(c) MMS
Pendirian
MMS didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 6 Mei 1999, dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris di
Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan
No. C-15159.HT.01.01.TH.99 tanggal 19 Agustus 1999 (Akta Pendirian MMS). Anggaran dasar MMS yang
dituangkan dalam Akta Pendirian MMS telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Akta No. 1 tanggal
2 September 2019, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang
telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075855.AH.01.02.Tahun
2019 tanggal 27 September 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-
0181014.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 (Akta No. 1/2019).
Tempat kedudukan
Jl. H. Udan Said No.47, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan
Tengah 74113, Indonesia.
22
Page 23
Kegiatan Usaha
MMS menyelenggarakan usaha di bidang: pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan
listrik; dan perdagangan.
Manajemen
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MMS adalah
sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 127 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Lya Indah Novelya,
S.H., M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan
pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0219742 tanggal 28 Juni 2024, serta telah
didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0129087.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024, yaitu sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris : Monica Putri
Direksi
Direktur Utama : Sucipto
Direktur : Mandra Lismana
Berdasarkan Akta No. 1/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MMS adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase
(Lembar) (Rupiah) (%)
Modal Dasar 1.819.816 909.908.000.000 -
1. SSMS 450.405 225.202.500.000 99,00
2. PT Mandiri Indah Lestari 4.549 2.274.500.000 1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor 454.954 227.477.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 1.364.862 682.431.000.000 -
Ikhtisar Keuangan Penting
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Total aset lancar 590.277
Total aset tidak lancar 2.184.019
TOTAL ASET 2.774.296
Total liabilitas jangka pendek 538.655
Total liabilitas jangka panjang 191.587
TOTAL LIABILITAS 730.242
TOTAL EKUITAS 2.044.054
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Pendapatan 969.978
Beban pokok penjualan (650.249)
LABA BRUTO 319.729
Beban Umum dan Administrasi (90.314)
LABA USAHA 294.803
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN 320.911
23
Page 24
(d) MPP
Pendirian
MPP didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 9 Juni 2004, dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris di
Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan
No. C-11143 HT.01.01.TH.2006 tanggal 20 April 2006, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kabupaten Lamandau di bawah agenda No. 18/BH.15.14/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 (Akta Pendirian MPP).
Anggaran dasar MPP yang dituangkan dalam Akta Pendirian MPP telah diubah beberapa kali terakhir diubah
dengan Akta No. 5 tanggal 4 November 2024, dibuat di hadapan Muhammad Ramdhanie, SH., M.H., M.Kn.,
Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat
Keputusan No. AHU-0071664.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, (ii) diberitahukan kepada dan
mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0208653
tanggal 7 November 2024 dan Surat No. AHU-AH.01.09-0273019 tanggal 7 November 2024; seluruhnya telah
didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0240639.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 7 November 2024 (Akta
No. 5/2024).
Tempat kedudukan
Jl. Pakunegara, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah,
Indonesia.
Kegiatan Usaha
MPP menyelenggarakan usaha di bidang: pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan
listrik; dan perdagangan.
Manajemen
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MPP adalah
sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 122 tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Lya Indah Novelya,
S.H., M.Kn., Notaris di Pangkalan Bun, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan
pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0241216 tanggal
19 Agustus 2024, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0173048.AH.01.11.Tahun 2024
tanggal 19 Agustus 2024, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris : Monica Putri
Direksi
Direktur : Dedy Yusdarly
Berdasarkan Akta No. 5/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPP adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase
(Lembar) (Rupiah) (%)
Modal Dasar 10.000 10.000.000.000 -
1. MMS 4.225 4.225.000.000 99,41
2. KSA 25 25.000.000 0,59
Modal Ditempatkan dan Disetor 4.250 4.250.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 5.750 5.750.000 -
24
Page 25
Ikhtisar Keuangan Penting
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Total aset lancar 569.225
Total aset tidak lancar 269.832
TOTAL ASET 839.057
Total liabilitas jangka pendek 321.160
Total liabilitas jangka panjang 124.721
TOTAL LIABILITAS 445.882
TOTAL EKUITAS 393.175
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Pendapatan 800.658
Beban pokok penjualan (710.122)
LABA BRUTO 190.536
Beban Umum dan Administrasi (17.385)
LABA USAHA 92.539
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN 68.833
(e) TSA
Pendirian
TSA didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Desember 2003, dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., Notaris
di Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan
No. C-08715 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 April 2004, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kotawaringin Barat di bawah agenda No. 58/BH.15.02/IV/2004 tanggal 24 April 2004 (Akta Pendirian TSA).
Anggaran dasar TSA yang dituangkan dalam Akta Pendirian TSA telah diubah beberapa kali terakhir diubah
dengan Akta No. 6 tanggal 2 September 2019, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, SH., M.Kn., Notaris di
Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan
No. AHU-0075930.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 September 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar
Perseroan No. AHU-0181171.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 (Akta No. 6/2019).
Tempat kedudukan
Jl. H. Udan Said No.47, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan
Tengah 74113, Indonesia .
Kegiatan Usaha
TSA menyelenggarakan usaha di bidang: pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan
listrik; dan perdagangan.
Manajemen
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TSA adalah
sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 294 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Lya Indah Novelya,
S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan
penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0120823 tanggal 26 Maret
2024, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0062841.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 Maret
2024, yaitu sebagai berikut:
25
Page 26
Dewan Komisaris
Komisaris : Monica Putri
Direksi
Direktur Utama : Sukardi Abdul Karim
Direktur : Achmad Kursani
Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 11 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan
pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0957456 tanggal 18 Agustus 2015, serta
telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-3542738.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015,
struktur permodalan dan susunan pemegang saham TSA adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase
(Lembar) (Rupiah) (%)
Modal Dasar 2.729.414 1.364.707.000.000 -
1. KSA 1.351.059 675.529.500.000 99,00
2. MMS 13.648 6.824.000.000 1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor 1.364.707 682.353.500.000 100,00
Saham Dalam Portepel 1.364.707 682.353.500.000 -
Ikhtisar Keuangan Penting
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Total aset lancar 1.322.969
Total aset tidak lancar 949.987
TOTAL ASET 2.272.956
Total liabilitas jangka pendek 591.257
Total liabilitas jangka panjang 53.470
TOTAL LIABILITAS 644.727
TOTAL EKUITAS 1.628.229
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Pendapatan 1.121.995
Beban pokok penjualan (669.688)
LABA BRUTO 452.307
Beban Umum dan Administrasi (74.802)
LABA USAHA 412.287
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN 324.651
(f) SMU
Pendirian
SMU didirikan berdasarkan Akta No. 35 tanggal 16 Februari 2004, dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H.,
Notaris di Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan
No. C-29238 HT.01.01.TH.2004 tanggal 2 Desember 2004, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kotawaringin Barat di bawah agenda No. 75/BH.15.02/XII/2004 tanggal 1 Desember 2005 (Akta
Pendirian SMU). Anggaran dasar SMU yang dituangkan dalam Akta Pendirian SMU telah diubah beberapa kali
terakhir diubah dengan Akta No. 4 tanggal 2 September 2019, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, SH.,
M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat
Keputusan No. AHU-0075893.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 September 2019, serta telah didaftarkan pada
Daftar Perseroan No. AHU-0181089.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 (Akta No. 4/2019).
26
Page 27
Tempat kedudukan
Jl. H. Udan Said No.47, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan
Tengah 74113, Indonesia .
Kegiatan Usaha
SMU menyelenggarakan usaha di bidang: pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan
listrik; dan perdagangan.
Manajemen
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMU adalah
sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 258 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Lya Indah Novelya,
S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan
penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0112977 tanggal 21 Maret
2024, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0058895.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 21 Maret
2024, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Monica Putri
Komisaris : Ernis Desidistrisna
Direksi
Direktur Utama : Purnomo
Direktur : Sukardi Abdul Karim
Berdasarkan Akta No. 4/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMU adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Persentase
(Lembar) (Rupiah) (%)
Modal Dasar 3.185.380 1.592.690.000.000 -
1. KSA 1.576.763 788.381.500.000 99,00
2. MMS 15.927 7.963.500.000 1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor 1.592.690 796.345.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 1.592.690 796.345.000.000 -
Ikhtisar Keuangan Penting
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Total aset lancar 784.330
Total aset tidak lancar 1.185.178
TOTAL ASET 1.969.508
Total liabilitas jangka pendek 144.832
Total liabilitas jangka panjang 56.176
TOTAL LIABILITAS 201.008
TOTAL EKUITAS 1.768.500
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Pendapatan 1.027.176
Beban pokok penjualan (535.847)
LABA BRUTO 491.329
Beban Umum dan Administrasi (70.577)
LABA USAHA 468.042
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN 382.976
27
Page 28
BAB IV – PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI
MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN SSMS DAN
CBUT
1. PERTIMBANGAN, ALASAN SERTA MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI PENERBITAN SURAT
UTANG
Transaksi ini diperlukan oleh SSMS dan CBUT untuk menjaga likuiditas dan modal kerjanya serta pelunasan
sebagian utang-utang dalam kelompok usaha SSMS. Lebih jauh, berikut adalah manfaat-manfaat yang akan
diperoleh Penerbit dengan melaksanakan Rencana Transaksi:
a. Dana hasil penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk membayar kembali (refinancing) kewajiban
SSMS, CBUT dan masing-masing Anak Perusahaan Penanggung (kecuali SMU dan KSA) berdasarkan
Perjanjian Kredit Sindikasi BRI (SSMS), Perjanjian Kredit Sindikasi Musyarakah BRI (SSMS), Perjanjian
Kredit Bilateral BRI (SSMS), Perjanjian Kredit Bilateral BRI (CBUT), Perjanjian Kredit Bilateral BNI
(MKM), Perjanjian Kredit Bilateral BNI (MMS), Perjanjian Kredit Bilateral BNI (MPP) dan Perjanjian Kredit
Bilateral BNI (TSA). Pengaturan pendanaan ini memungkinkan masing-masing Penerbit untuk
memperpanjang jangka waktu kewajiban utang mereka dengan syarat dan kondisi yang lebih
menguntungkan, meningkatkan arus kas dan fleksibilitas operasional untuk mendukung pertumbuhan
kelompok usaha SSMS ke depannya. Oleh karena itu, SSMS akan dapat memiliki laporan keuangan
konsolidasian yang sehat dan secara otomatis dapat menunjang keberlangsungan usaha kelompok
usaha SSMS.
b. Kewajiban SSMS, CBUT dan masing-masing Anak Perusahaan Penanggung (kecuali SMU dan KSA)
berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi BRI (SSMS), Perjanjian Kredit Sindikasi Musyarakah BRI
(SSMS), Perjanjian Kredit Bilateral BRI (SSMS), Perjanjian Kredit Bilateral BRI (CBUT), Perjanjian Kredit
Bilateral BNI (MKM), Perjanjian Kredit Bilateral BNI (MMS), Perjanjian Kredit Bilateral BNI (MPP) dan
Perjanjian Kredit Bilateral BNI (TSA) dikenakan bunga secara rata-rata sebesar 8,46% (delapan koma
empat puluh enam persen). Terdapat keuntungan atas selisih bunga dimana bunga Surat Utang lebih
kecil, apabila tingkat bunga ditetapkan di bawah 8,46% (delapan koma empat puluh enam persen).
c. Dana kas internal yang semula akan dialokasikan oleh Penerbit untuk membayar seluruh atau sebagian
hutang Penerbit dapat difokuskan untuk mengembangkan kegiatan usaha dan modal kerja.
d. Dengan adanya Rencana Transaksi, Penerbit dapat menjaga likuiditas dan modal kerja. Dengan
demikian dapat memperkuat arus kas Penerbit, sehingga akan membuat saham Penerbit di Bursa Efek
Indonesia menjadi semakin menarik dan likuid. Jika kinerja keuangan kelompok usaha Penerbit dapat
meningkat, maka akan meningkatkan nilai saham bagi pemegang saham Penerbit.
e. Terbukanya opsi pendanaan bagi Penerbit melalui kombinasi opsi pendanaan dari penerbitan Surat
Utang dan kredit perbankan/sindikasi agar mencapai potensi pertumbuhan usaha jangka panjang yang
dapat mendukung perekonomian serta strategi bisnis Penerbit dari waktu ke waktu.
2. PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN SSMS
Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian SSMS per 31 Desember 2024, SSMS memiliki jumlah utang
sebesar Rp6.985.435.221.723,- (enam triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh
lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga Rupiah) atau setara USD 432.347.294 (empat
ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat Dollar Amerika Serikat),
dengan perincian sebagai berikut:
28
Page 29
Pinjaman Jumlah Terutang Halaman Laporan
(per 31 Desember 2024) Keuangan per
dalam ribuan Rupiah 31 Desember 2024
Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 989.173.991 CALK 21 Hal. 98
Pinjaman bank jangka pendek 2.195.100.881 CALK 21 Hal. 98
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh 3.801.160.349 CALK 21 Hal. 98
tempo dalam satu tahun
Total 6.985.435.221 CALK 21 Hal. 98
Namun demikian, sebagaimana telah diungkapkan di atas, SSMS dan Anak Perusahaan Penanggung (kecuali
SMU dan KSA) hanya akan melakukan pembiayaan kembali atas jumlah utang berdasarkan Perjanjian Kredit
Sindikasi BRI (SSMS), Perjanjian Kredit Sindikasi Musyarakah BRI (SSMS), Perjanjian Kredit Bilateral BRI
(SSMS), Perjanjian Kredit Bilateral BNI (MKM), Perjanjian Kredit Bilateral BNI (MMS), Perjanjian Kredit Bilateral
BNI (MPP), Perjanjian Kredit Bilateral BNI (TSA) dan Perjanjian Kredit Modal Kerja Standard Chartered Bank
(SSMS dan Para Anak Perusahaan Penanggung) yaitu sebesar Rp4.530.137.843.410,- (empat triliun lima ratus
tiga puluh milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah)
dan biaya pinalti sebesar Rp30.461.213.214,- (tiga puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga
belas ribu dua ratus empat belas Rupiah.
Transaksi penerbitan Surat Utang akan memperpanjang profil jatuh tempo utang SSMS dan anak-anak
perusahaan secara konsolidasi karena dana yang diterima dari penerbitan Surat Utang akan dipergunakan untuk
melunasi seluruh utang-utang SSMS dan Para Anak Perusahaan Penanggung. Ketentuan-ketentuan di dalam
Surat Utang tersebut diharapkan memberikan keleluasaan lebih kepada SSMS di dalam merencanakan serta
menjalankan bisnis yang juga akan berdampak kepada perkembangan kegiatan usaha dari SSMS.
Dengan diterbitkannya Surat Utang, maka likuiditas dan kemampuan SSMS akan meningkat. Sehingga dapat
membiayai pertumbuhan SSMS di masa yang akan datang. Mengingat tingkat suku bunga Surat Utang yang
tetap dan pembayaran pokok Surat Utang yang tidak teramortisasi selama periode Surat Utang, diharapkan
nantinya SSMS dapat lebih memaksimalkan penggunaan dana dalam meningkatkan pertumbuhan laba yang
nantinya juga akan memaksimalkan nilai perusahaan.
Dibawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan SSMS dan entitas anak setelah Transaksi serta
analisa ringkas mengenai kondisi dan pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasian proforma SSMS per
31 Desember 2024 setelah dilakukannya Transaksi:
Jumlah liabilitas jangka pendek berkurang sebesar Rp1.149.485.548.000,- (satu triliun seratus empat
puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)
oleh karena pelunasan Perjanjian Kredit Sindikasi BRI (SSMS), Perjanjian Kredit Sindikasi Musyarakah
BRI (SSMS), Perjanjian Kredit Bilateral BRI (SSMS), Perjanjian Kredit Bilateral BNI (MKM), Perjanjian
Kredit Bilateral BNI (MMS), Perjanjian Kredit Bilateral BNI (MPP) dan Perjanjian Kredit Bilateral BNI
(TSA) pada Liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas jangka panjang bertambah dari hasil penerbitan
Surat Utang (bersih) setelah dikurangkan biaya penerbitan Surat Utang yang akan diamortisasi sesuai
dengan jangka waktu Surat Utang sebesar Rp6.290.455.969.950,- (enam triliun dua ratus sembilan
puluh miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus
lima puluh Rupiah).
Jumlah kas dan setara kas berkurang sebesar Rp128.523.037.500,- (seratus dua puluh delapan miliar
lima ratus dua puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) oleh karena biaya penerbitan Surat
Utang.
Penerbitan Surat Utang dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar USD 600.000.000 (enam
ratus juta Dollar Amerika Serikat) berdampak pada Rasio Kas dari 0,07 kali menjadi 3,42 kali dan Rasio
Lancar dari 0,87 kali menjadi 9,43 kali.
3. PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN CBUT
Berdasarkan Laporan Keuangan CBUT per 31 Desember 2024, CBUT memiliki jumlah utang sebesar
Rp2.104.576.634.615,- (dua triliun seratus empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tig apuluh
29
Page 30
empat ribu enam ratus lima belas Rupiah) atau setara USD 130.217.587 (seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh
belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat), dengan perincian sebagai berikut:
Pinjaman Jumlah Terutang Halaman Laporan
(per 31 Desember 2024) Keuangan per
dalam jutaan Rupiah 31 Desember 2024
Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu 89.830 CALK.17 Hal.53
tahun
Pinjaman bank jangka pendek 1.335.398 CALK.17 Hal.53
Pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian 679.348 CALK.17 Hal.53
yang jatuh tempo dalam satu tahun
Total 2.104.577 CALK.17 Hal.53
Namun demikian, sebagaimana telah diungkapkan di atas, CBUT hanya akan melakukan pembiayaan kembali
atas jumlah utang berdasarkan Perjanjian Kredit Bilateral BRI (CBUT) yaitu sebesar Rp2.104.576.634.615,- (dua
triliun seratus empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima
belas Rupiah) atau sesuai dengan konfirmasi outstanding dari kreditur (BRI).
Transaksi penerbitan Surat Utang akan memperpanjang profil jatuh tempo utang CBUT karena dana yang
diterima dari penerbitan Surat Utang akan dipergunakan untuk melunasi seluruh utang-utang CBUT. Ketentuan-
ketentuan di dalam Surat Utang tersebut diharapkan memberikan keleluasaan lebih kepada CBUT di dalam
merencanakan serta menjalankan bisnis yang juga akan berdampak kepada perkembangan kegiatan usaha dari
CBUT.
Dengan diterbitkannya Surat Utang, maka likuiditas dan kemampuan CBUT akan meningkat. Sehingga dapat
membiayai pertumbuhan CBUT di masa yang akan datang. Mengingat tingkat suku bunga Surat Utang yang
tetap dan pembayaran pokok Surat Utang yang tidak teramortisasi selama periode Surat Utang, diharapkan
nantinya CBUT dapat lebih memaksimalkan penggunaan dana dalam meningkatkan pertumbuhan laba yang
nantinya juga akan memaksimalkan nilai perusahaan.
Dibawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan CBUT setelah Transaksi serta analisa ringkas
mengenai kondisi dan pengaruh terhadap laporan keuangan proforma CBUT per 31 Desember 2024 setelah
dilakukannya Transaksi:
Jumlah liabilitas jangka pendek berkurang sebesar Rp1.425.228.301.282,- (satu triliun empat ratus dua
puluh lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus satu ribu dua ratus delapan puluh dua
Rupiah) dan Jumlah liabilitas jangka panjang berkurang sebesar Rp679.348.333.333,- (enam ratus tujuh
puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga
puluh tiga Rupiah) oleh karena pelunasan Perjanjian Kredit Bilateral BRI (CBUT) pada Liabilitas jangka
pendek dan jangka panjang. Jumlah liabilitas jangka panjang bertambah dari hasil penerbitan Surat
Utang (bersih) setelah dikurangkan biaya penerbitan Surat Utang yang akan diamortisasi sesuai dengan
jangka waktu Surat Utang sebesar Rp3.347.290.553.093,- (tiga triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar
dua ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh tiga Rupiah).
Jumlah kas dan setara kas berkurang sebesar Rp61.367.397.006,- (enam puluh satu miliar tiga ratus
enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam Rupiah) oleh karena biaya penerbitan
Surat Utang.
Penerbitan Surat Utang dengan jumlah pokok sebesar Rp3.408.657.950.099,- (tiga triliun empat ratus delapan
miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah)
berdampak pada Rasio Kas dari 0,65 kali menjadi 2,61 kali dan Rasio Lancar dari 1,41 kali menjadi 3,89 kali.
30
Page 31
BAB V – HUBUNGAN DAN SIFAT AFILIASI SERTA PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN
ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI TERSEBUT DIBANDINGKAN DENGAN APABILA
DILAKUKAN DENGAN PIHAK TIDAK TERAFILIASI
1. HUBUNGAN DAN SIFAT AFILIASI
CBUT dan Para Anak Perusahaan Penanggung merupakan Perusahaan Terkendali SSMS dengan kepemilikan
saham dari modal ditempatkan dan disetor sebesar yang tercantum di atas.
Penerbitan Surat Utang oleh SSMS dan CBUT secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri (joint and several)
merupakan Transaksi Afiliasi oleh karena dilakukan secara tanggung renteng untuk kepentingan satu sama
lainnya. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 POJK
No. 42/2020.
Pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh Para Anak Perusahaan Penanggung kepada SSMS
merupakan Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh SSMS dengan Perusahaan Terkendali yang dimiliki paling
sedikit 99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Terkendali sehingga dikecualikan
berdasarkan ketentuan Pasal 6(b)(1) POJK No. 42/2020.
Pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh Para Anak Perusahaan Penanggung kepada CBUT
merupakan Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh sesama Perusahaan Terkendali SSMS yang tidak dikecualikan
berdasarkan ketentuan Pasal 6 POJK No. 42/2020.
Pemberian pinjaman antar perusahaan oleh SSMS kepada Para Anak Perusahaan Penanggung yang akan
digunakan oleh masing-masing Para Anak Perusahaan Penanggung untuk melunasi utang mereka sebagaimana
diuraikan dalam Bab 1.2 atas, merupakan Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh SSMS dengan Perusahaan
Terkendali yang dimiliki paling sedikit 99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Terkendali
sehingga dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 6(b)(1) POJK No. 42/2020
2. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN
APABILA DILAKUKAN DENGAN PIHAK TIDAK TERAFILIASI
Rencana Transaksi oleh SSMS dan CBUT merupakan upaya SSMS dan CBUT untuk memperoleh pendanaan
dengan cara menerbitkan Surat Utang secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri (joint and several) dimana
dana hasil penerbitan Surat Utang tersebut akan digunakan baik oleh SSMS dan CBUT maupun oleh Para Anak
Perusahaan Penanggung yang nantinya akan digunakan untuk mendanai pembiayaan kembali (refinancing)
utang-utang pada Kelompok Usaha SSMS. Transaksi-transaksi tersebut merupakan satu kesatuan transaksi atas
penerbitan Surat Utang dan bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.
31
Page 32
BAB VI – PENJELASAN TENTANG TEMPAT, ALAMAT, NOMOR TELEPON, DAN
ALAMAT EMAIL YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM UNTUK
MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL
Bagi pemegang saham masing-masing SSMS dan CBUT yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana
Transaksi harap menghubungi:
PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK PT CITRA BORNEO UTAMA TBK
Jl. H. Udan Said, 47, Baru, Arut Selatan Jl. ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kumai Hulu,
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113, Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74181,
Indonesia Indonesia
Tel: (0532) 21297 Tel: (0532) 21297
Fax: (0532) 21396 Fax: (0432) 21396
Email: corporate@ssms.co.id Email: corporate@citraborneoutama.co.id
BAB VII – PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
1) Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
2) Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi
atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang
diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi.
BAB VIII – PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
SSMS
SSMS bermaksud mengumumkan dan meminta persetujuan atas rencana Transaksi melalui RUPS Independen yang
akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Senin, 21 April 2025
Waktu : 14.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Jakarta
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 52 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) dan Pasal 13.14 Anggaran Dasar SSMS,
maka panggilan RUPS Independen akan diumumkan melalui situs web SSMS (https://ssms.co.id/) dan situs web Bursa
Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2025.
Para pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam RUPS Independen adalah Pemegang Saham SSMS yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham SSMS pada tanggal 26 Maret 2025 pukul 16:00 WIB atau pemilik saldo
rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham SSMS di
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2025.
Setiap usulan dari Pemegang Saham SSMS akan dimasukkan ke dalam acara RUPS Independen jika memenuhi
persyaratan dalam Pasal 16 ayat (1) POJK No. 15/2020 dan Pasal 13.7 Anggaran Dasar SSMS dan Direksi SSMS
mengharapkan agar usulan tersebut dapat disampaikan kepada Direksi SSMS secara tertulis oleh seorang atau lebih
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SSMS
dengan hak suara yang sah, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS Independen yaitu
pada tanggal 20 Maret 2025.
32
Page 33
Persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan RUPS Independen berdasarkan Anggaran Dasar
SSMS sebagaimana mengikuti POJK No. 15/2020.
a) RUPS Independen untuk menyetujui rencana Transaksi harus dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang sah dimiliki Pemegang Saham Independen, dan keputusan RUPS Independen ini
harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS Independen kedua dapat di
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
c) Keputusan RUPS Independen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen.
d) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai,
RUPS Independen ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan Terbuka dengan ketentuan kuorum, jumlah
suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Independen ditetapkan oleh
Ketua OJK.
Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen SSMS,
maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS
Independen SSMS
BAB IX – PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
CBUT
CBUT bermaksud mengumumkan dan meminta persetujuan atas rencana Transaksi kepada para Pemegang Saham
Independen CBUT melalui RUPS Independen yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Senin, 21 April 2025
Waktu : 14.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Jakarta
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 52 POJK No. 15/2020 dan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar CBUT, maka
panggilan RUPS Independen akan diumumkan melalui situs web CBUT (https://www.citraborneoutama.co.id/) dan situs
web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2025.
Para pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam RUPS Independen adalah Pemegang Saham CBUT yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham CBUT pada tanggal 26 Maret 2025 pukul 16:00 WIB atau pemilik saldo
rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham CBUT di
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2025.
Setiap usulan dari Pemegang Saham CBUT akan dimasukkan ke dalam acara RUPS Independen jika memenuhi
persyaratan dalam Pasal 16 ayat (1) POJK No. 15/2020 dan Pasal 11 ayat 6(a) Anggaran Dasar CBUT dan Direksi CBUT
mengharapkan agar usulan tersebut dapat disampaikan kepada Direksi CBUT secara tertulis oleh seorang atau lebih
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CBUT
dengan hak suara yang sah, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS Independen yaitu
pada tanggal 20 Maret 2025.
Persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan RUPS Independen berdasarkan Anggaran Dasar
CBUT sebagaimana mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
a) RUPS Independen untuk menyetujui rencana Transaksi harus dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang sah dimiliki Pemegang Saham Independen, dan keputusan RUPS Independen ini
33
Page 34
harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS Independen kedua dapat di
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
c) Keputusan RUPS Independen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen.
d) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai,
RUPS Independen ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan Terbuka dengan ketentuan kuorum, jumlah
suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Independen ditetapkan oleh
Ketua OJK.
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS
Independen ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan Terbuka dengan ketentuan kuorum, jumlah suara untuk
mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Independen ditetapkan oleh Ketua OJK.
Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen CBUT,
maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS
Independen CBUT
34
Page 35
CHANGES AND/OR ADDITIONAL INFORMATION TO
MATERIAL TRANSACTION INFORMATION DISCLOSURE OF
PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK AND PT CITRA BORNEO UTAMA TBK
THIS INFORMATION DISCLOSURE IS PREPARED IN CONNECTION WITH THE PLAN TO ISSUE BONDS BY PT SAWIT
SUMBERMAS SARANA TBK ("SSMS") AND PT CITRA BORNEO UTAMA TBK ("CBUT") ON A JOINT AND SEVERAL BASIS
WITH A TOTAL AMOUNT OF USD600,000,000 (SIX HUNDRED MILLION U.S. DOLLAR). THIS INFORMATION DISCLOSURE IS
PREPARED IN ORDER TO COMPLY WITH THE PROVISIONS OF POJK NO. 17/2020 (AS DEFINED BELOW) REGARDING THE
IMPLEMENTATION OF MATERIAL TRANSACTIONS ON THE ISSUANCE OF BONDS BY SSMS AND CBUT ON A JOINT AND
SEVERAL BASIS.
THE INFORMATION AS STATED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT TO BE READ AND PAID ATTENTION
TO BY SSMS AND CBUT SHAREHOLDERS.
IF YOU HAVE DIFFICULTY UNDERSTANDING THE INFORMATION AS SET OUT IN THIS INFORMATION DISCLOSURE, YOU
SHOULD CONSULT A SECURITIES BROKER, INVESTMENT MANAGER, LEGAL ADVISER, PUBLIC ACCOUNTANT OR OTHER
PROFESSIONAL ADVISER.
Main Business Activities: Main Business Activities:
Running a business in agriculture, trade and industry Operating a business in the refining, separation/fractionation and trading
of palm oil products and their derivatives
Based in Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat Regency, Central Based in West Kotawaringin, Kotawaringin Barat Regency, Central
Kalimantan, Indonesia Kalimantan, Indonesia
Head Office: Head Office:
Jl. H. Udan Said, 47, Baru, South Arut Jl. ASDP/Roro Tempenek Port, Kumai Hulu, Kumai
West Kotawaringin, Central Kalimantan 74113, Indonesia West Kotawaringin, Central Kalimantan 74181, Indonesia
THE DIRECTORS OF SSMS AND CBUT BOTH INDIVIDUALLY AND JOINTLY CONVEY INFORMATION AS STATED IN THIS
INFORMATION DISCLOSURE WITH THE INTENTION OF PROVIDING MORE COMPLETE INFORMATION AND OVERVIEW TO
THE SHAREHOLDERS OF EACH SSMS AND CBUT REGARDING THE TRANSACTION AS PART OF THEIR RESPECTIVE SSMS
AND CBUT COMPLIANCE WITH POJK NO. 17/2020.
THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS FROM EACH SSMS AND CBUT INDIVIDUALLY AND
JOINTLY, DECLARE FULL LIABILITY FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF ALL INFORMATION OR MATERIAL
FACTS AS DISCLOSED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE, AND AFFIRM THAT AFTER CONDUCTING CAREFUL
RESEARCH AND TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND BELIEF, AFFIRM THAT THE MATERIAL INFORMATION
CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS TRUE AND NOT THERE ARE OTHER MATERIAL FACTS THAT ARE NOT
DISCLOSED OR OMITTED SO THAT THE INFORMATION PROVIDED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE BECOMES
INCORRECT AND/OR MISLEADING.
THERE IS NO CERTAINTY THAT SSMS AND CBUT WILL BE ABLE TO COMPLETE THE TRANSACTION PLAN IN THE NEAR
FUTURE OR IN ITS ENTIRETY. THE TIMING, EXECUTION AND OTHER TERMS OF THE TRANSACTION ARE SUBJECT TO
CHANGE DUE TO SEVERAL FACTORS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MARKET CONDITIONS ABROAD AND INDONESIA.
THE BONDS, IF ISSUED, WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED
(THE "SECURITIES ACT") AND WILL NOT BE OFFERED OR SOLD WITHIN THE UNITED STATES, EXCEPT PURSUANT TO
AN EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE
SECURITIES ACT AND APPLICABLE STATE OR LOCAL SECURITIES LAWS. ACCORDINGLY, THE BONDS, IF ISSUED, WILL
BE OFFERED AND SOLD TO INVESTORS WHO ARE EITHER (1) QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS AS DEFINED IN RULE
144A UNDER THE SECURITIES ACT OR (2) PERSONS OUTSIDE THE UNITED STATES IN OFFSHORE TRANSACTIONS IN
RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT. NO PUBLIC OFFERING WILL BE MADE WITHIN THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH OFFERING IS RESTRICTED, PROHIBITED OR OTHERWISE
UNLAWFUL.
1
Page 36
THE BONDS WILL NOT BE OFFERED THROUGH A PUBLIC OFFERING AS REFERRED TO IN THE CAPITAL MARKET LAW
(AS DEFINED BELOW) AND ITS IMPLEMENTING REGULATIONS. THE BONDS WILL BE CARRIED OUT WITHOUT GOING
THROUGH A PUBLIC OFFERING OUTSIDE INDONESIA AND WILL NOT BE OFFERED TO INDONESIAN INVESTORS, EITHER
INDIVIDUALS, INSTITUTIONS OR OTHER LEGAL FORMS, SO THEY ARE NOT OBLIGED TO COMPLY WITH THE PROVISIONS
IN POJK NO. 30/2019 (AS DEFINED BELOW) AS AFFIRMED IN OJK LETTER NO. S-161/2020 (AS DEFINED BELOW).
THE INDEPENDENT GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SSMS TO APPROVE THE TRANSACTION PLAN WILL BE
HELD ON 21 APRIL 2025 AT 14.00 WIB IN JAKARTA.
THE INDEPENDENT GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF CBUT TO APPROVE THE TRANSACTION PLAN WILL BE
HELD ON 21 APRIL 2025 AT 14.00 WIB IN JAKARTA.
This Information Disclosure is published on March 17, 2025, which is an addition and/or amendment to the information
disclosure previously published on the SSMS’s and CBUT’s website, the Indonesia Stock Exchange, and the Indonesian
Central Securities Depository on March 12, 2025.
2
Page 37
TABLE OF CONTENTS
CHAPTER TITLE PAGE
CHAPTER I DEFINITIONS 4
CHAPTER II SUMMARY 7
CHAPTER III DESCRIPTION OF MATERIAL TRANSACTIONS 8
CHAPTER IV EXPLANATION, CONSIDERATION, AND REASONS FOR 27
MATERIAL TRANSACTIONS AND THE EFFECT OF
TRANSACTIONS ON THE FINANCIAL CONDITION OF SSMS
AND CBUT
CHAPTER V RELATIONSHIP AND NATURE OF AFFILIATION AND 29
EXPLANATION, CONSIDERATION, AND REASONS FOR THE
TRANSACTION COMPARED TO WHEN IT IS CONDUCTED
WITH AN UNAFFILIATED PARTY
CHAPTER VI EXPLANATION OF THE PLACE, ADDRESS, TELEPHONE 30
NUMBER, AND EMAIL ADDRESS THAT SHAREHOLDERS
CAN CONTACT TO OBTAIN INFORMATION REGARDING
MATERIAL TRANSACTIONS
CHAPTER VII STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD 30
OF COMMISSIONERS
CHAPTER VIII ANNOUNCEMENT OF INDEPENDENT SHAREHOLDERS 31
MEETING OF SSMS
CHAPTER IX ANNOUNCEMENT OF INDEPENDENT SHAREHOLDERS 32
MEETING OF CBUT
3
Page 38
CHAPTER I - DEFINITIONS
CBUT Public Accountant means KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners who conducted
the audit of the CBUT Financial Statements as of 31 December 2024 (as defined below).
SSMS Public Accountant means KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
which conducted an audit of the SSMS Consolidated Financial Statements as of 31 December 2024 (as defined below).
BNI means PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
BRI means PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
CBUT means PT Citra Borneo Utama Tbk, a public company incorporated and operated under the laws of the Republic
of Indonesia, headquartered at Jl. ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kumai Hulu, Kumai, West Kotawaringin, Central
Kalimantan 74181, Indonesia, which as of the date of the Information Disclosure (as defined below) is an SSMS Controlled
Company with share ownership of 70.216% of the total issued and paid-up capital in CBUT.
JISDOR means Jakarta Interbank Spot Dollar Rate from Bank Indonesia.
Information Disclosure means the disclosure of this information that is submitted to the Shareholders of SSMS and
CBUT in the context of fulfilling POJK No. 17/2020 (as defined below).
KSA means PT Kalimantan Sawit Abadi, a limited liability company incorporated and operated under the laws of the
Republic of Indonesia, headquartered at Jl. H. Udan Said No. 47, Baru Sub-District, Arut Selatan District, Kotawaringin
Barat Regency, Central Kalimantan 74113, Indonesia, which as of the date of this Information Disclosure is an SSMS
Controlled Company with share ownership of 99% of the total issued and paid-up capital in KSA.
KUHPer means the Indonesian Civil Code.
CBUT Financial Statements as of 31 December 2024 means the CBUT's financial statements for the period ended 31
December 2024 that have been audited by the CBUT Public Accountant.
SSMS Consolidated Financial Statements as of 31 December 2024 means SSMS's consolidated financial statements
for the period ended 31 December 2024 that have been audited by the SSMS Public Accountant.
MOL means the Minister of Law of the Republic of Indonesia (formerly the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia (MOLHR)).
MKM means PT Menteng Kencana Mas, a limited liability company established and operated under the laws of the
Republic of Indonesia, headquartered at Jl. Pakunegara Baru Sub-District, Arut Selatan District, Kotawaringin Barat
Regency, Central Kalimantan, Indonesia, which as of the date of this Information Disclosure is an SSMS Controlled
Company through MMS with share ownership of 99% of all issued and paid-up capital in MKM.
MMS means PT Mitra Mendawai Sejati, a limited liability company established and operated under the laws of the Republic
of Indonesia, headquartered at Jl. H. Udan Said No. 47, Baru Sub-District, Arut Selatan District, Kotawaringin Barat
Regency, Central Kalimantan 74113, Indonesia, which as of the date of this Information Disclosure is an SSMS Controlled
Company with share ownership of 99% of the total issued and paid-up capital in MMS.
MPP means PT Mirza Pratama Putra, a limited liability company established and operated under the laws of the Republic
of Indonesia, headquartered at Jl. Pakunegara, Baru Sub-District, Arut Selatan District, West Kotawaringin Regency,
Central Kalimantan, Indonesia, which as of the date of this Information Disclosure is an SSMS Controlled Company through
MMS with share ownership of 99% of the total issued and paid-up capital in MPP.
OJK or Financial Services Authority means an independent state institution, which has the functions, duties, and
authority to regulate, supervise, inspect, and investigate as referred to in Article 1 number 1 of Law No. 21 of 2011
concerning the Financial Services Authority jo. Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in Case
No. 25/PUU-XII/2014 which was read on 4 August 2015, as amended based the P2SK Law (as defined below).
4
Page 39
Guarantor Subsidiaries mean KSA, MKM, MMS, MPP, TSA and SMU.
Independent Shareholder means a shareholder who has no personal economic interest in connection with a particular
transaction and: (a) is not a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, a major
shareholder, and a controlling person; or (b) is not an Affiliate of a member of the board of directors, a member of the
board of commissioners, a major shareholder and a controlling shareholder.
Issuers means the issuers of the Bonds, namely SSMS and CBUT acting jointly and severally.
Independent Appraiser means the Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan, an Independent appraiser
registered with the OJK who provides a fair opinion on Transactions conducted by SSMS and CBUT.
BNI Bilateral Credit Agreement (MKM) means (i) Deed of Investment Credit of up to IDR482,212,000,000 No. 19 dated
19 July 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, between BNI as lender and
MKM as borrower; (ii) Deed of Investment Credit of Tranche I of up to IDR265,801,000,000 No. 20 dated 19 July 2019,
drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, as amended by Agreement for the Amendment
of Credit Agreement No. (1) 20 Investment Credit of up to IDR265,801,000,000 dated 14 January 2022, drawn privately,
between BNI as lender and MKM as borrower; (iii) Deed of Investment Credit of up to IDR185,367,000,000 No. 21 dated
19 July 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, as amended by Agreement for
the Amendment of Credit Agreement No. (1) 21 of Investment Credit of up to IDR185,367,000,000 dated 14 January 2022,
drawn privately, between BNI as lender and MKM as borrower; (iv) Deed of Investment Credit of up to USD3,319,555.87
No. 22 dated 19 July 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, as amended by
Agreement for the Amendment of Credit Agreement No. (1) 22 of Investment Credit of up to IDR3,319,555.87 dated 14
January 2022, drawn privately, between BNI as lender and MKM as borrower; (v) Deed of Investment Credit of up to
IDR25,600,000,000 No. 23 dated 19 July 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Central
Jakarta, as amended based on the Credit Agreement Amendment Agreement No. (1) 23 KI-IDC Maximum
IDR25,600,000,000 dated January 14, 2022, drawn privately, between BNI as lender and MKM as borrower; and (vi) Deed
of IDC Investment Credit of up to USD458,452.72 No. 24 dated 19 July 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H.,
M.Kn., Notary in Central Jakarta, as amended based on the Approval of Amendment to Credit Agreement No. (1) 24 KI-
IDC Maximum USD458,452.72 dated January 14, 2022, drawn privately, between BNI as lender and MKM as borrower.
BNI Bilateral Credit Agreement (MMS) means (i) Deed of Credit Agreement No. 40 dated 26 October 2018, drawn before
Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, between BNI as lender and MMS as borrower, as amended
based on the Approval of Amendment to Credit Agreement No. (1) 40 Maximum Rp570.000.000.000,- dated February 07,
2025, drawn privately, between BNI as lender and MMS as borrower; (ii) Deed of Credit Agreement No. 41 dated
26 October 2018, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, between BNI as lender and
MMS as borrower, as amended based on the Approval of Amendment to Credit Agreement No. (1) 41 Maximum USD
25,020,576 dated February 07, 2025, drawn privately, between BNI as lender and MMS as borrower; and (iii) Deed of
Credit Agreement No. 5 dated 7 February 2025, drawn before Winter Sigiro, S.H., M.H., Notary in Jakarta, between BNI
as lender and MMS as borrower.
BNI Bilateral Credit Agreement (MPP) means (i) Deed of Investment Credit Agreement of up to IDR169,803,000,000
No. 18 dated 4 November 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, between BNI
as lender and MPP as borrower; and (ii) Deed of KI-IDC (Investment Credit-Interest During Construction) of up to
IDR22,900,000,000 No. 19 dated 4 November 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Central
Jakarta, between BNI as lender and MPP as borrower.
BNI Bilateral Credit Agreement (TSA) means (i) Deed of Credit Agreement of up to IDR465,000,000,000 No. 18 dated
19 December 2016, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, between BNI as lender
and TSA as borrower, as amended based on the Approval of Amendment to Credit Agreement No. (1) 18 Maximum
Rp465.000.000.000,- dated February 07, 2025, drawn privately, between BNI as lender and TSA as borrower; (ii) Deed of
Credit Agreement of up to USD23,308,270 No. 19 dated 9 December 2016, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H.,
M.Kn., Notary in Central Jakarta, between BNI as lender and TSA as borrower, as amended based on the Approval of
Amendment to Credit Agreement No. (1) 19 Maximum USD 23,308,270.00 dated February 07, 2025, drawn privately,
between BNI as lender and TSA as borrower; and (iii) Deed of Credit Agreement No. 7 dated 7 February 2025, drawn
before Winter Sigiro, S.H., M.H., Notary in Jakarta, between BNI as lender and TSA as borrower.
5
Page 40
BRI Bilateral Credit Agreement (CBUT) means (i) Deed of Credit Agreement No. 16 dated 18 October 2023, drawn
before Winter Sigiro, S.H., M.H., Notary in Jakarta, between BRI as lender and CBUT as borrower; (ii) Deed of Credit
Agreement No. 17 dated 18 October 2023, drawn before Winter Sigiro, S.H., M.H., Notary in Jakarta, between BRI as
lender and CBUT as borrower, as lastly amended by Deed of Extension of Working Capital Credit Agreement No. 16 dated
25 October 2024, drawn before Winter Sigiro, S.H., M.H., Notary in Jakarta, between BRI as lender and CBUT as borrower;
and (iii) Deed of Credit Agreement No. 18 dated 18 October 2023, drawn before Winter Sigiro, S.H., M.H., Notary in
Jakarta, between BRI as lender and CBUT as borrower, as lastly amended by Deed of Extension of Working Capital
Credit Agreement w/a Commercial Line Sublimit No. 17 dated 25 October 2024, drawn before Winter Sigiro, S.H., M.H.,
Notary in Jakarta, between BRI as lender and CBUT as borrower.
BRI Bilateral Credit Agreement (SSMS) means the Deed of Investment Credit and Security Provision Agreement No. 22
date 30 October 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, made between: (i) the
Company as borrower and (ii) BRI as lender.
BRI Syndicated Credit Agreement (SSMS) means the Deed of Syndicated Credit Agreement No. 35 dated 27 June
2022, drawn before Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notary in Jakarta, made between: (i) SSMS as the borrower, (ii)
BRI, PT Bank DKI ("DKI"), PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk ("Woori") and PT Bank JTrust Indonesia Tbk
("JTrust") as lenders, and (iii) BRI as a facility agent, escrow agent, and/or security agent, as lastly amended by the Deed
of Third Amendment and Restatement of Syndicated Credit Agreement No. 01 dated 18 December 2024, drawn before
Winter Sigiro, S.H., M.H., Notary in Jakarta, made between: (i) SSMS as the borrower, (ii) BRI, PT Bank Raya Indonesia
Tbk ("Raya"), DKI, Woori, JTrust, South Sumatra Babel and Papua as lenders, and (iii) BRI as facility agents, escrow
agents and/or security agents.
BRI Musyarakah Syndicated Credit Agreement (SSMS) means the 2. Deed of Musyarakah Syndicated Line Facility
Agreement No. 36 dated 27 June 2022, drawn before Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notary in Jakarta, made between:
(i) SSMS as the borrower, (ii) PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") and PT Maybank Indonesia Tbk ("Maybank") as
lenders, and (iii) BRI as a escrow agent, security agent and/or facility agent, as lastly amended by the Deed of Fourth
Amendment of Musyarakah Syndicated Line Facility Agreement No. 02 dated 18 December 2024, drawn before Winter
Sigiro, S.H., M.H., Notary in Jakarta, made between: (i) SSMS as the borrower, (ii) BSI and Maybank as lenders, and (iii)
BRI as the escrow agent, security agent, and/or facility agents.
Controlled Company means a company that is controlled either directly or indirectly by a public company as defined in
POJK No. 17/2020.
POJK No. 17/2020 means OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in
Business Activities.
POJK No. 30/2019 means OJK Regulation No. 30/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt Securities and/or
Sukuk Conducted without a Public Offering.
POJK No. 42/2020 means OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of
Interest Transactions.
Transaction Plan means the plan to issue Bonds by the Issuers and guaranteed by corporate guarantee by the Guarantor
Subsidiaries.
IDR means Rupiah, which is the legal currency of the Republic of Indonesia.
Independent GMS means the Independent General Meeting of Shareholders.
SGX-ST means Singapore Exchange Securities Trading Limited, the Stock Exchange in Singapore.
SMU means PT Sawit Multi Utama, a limited liability company incorporated and operated under the laws of the Republic
of Indonesia, headquartered at Jl. H. Udan Said No. 47, Baru Sub-District, Arut Selatan District, Kotawaringin Barat
Regenct, Central Kalimantan 74113, Indonesia, which as of the date of this Information Disclosure is an SSMS Controlled
Company through KSA with share ownership of 99% of all issued and paid-up capital in SMU.
6
Page 41
SSMS means PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, a public company incorporated and operated under the laws of the
Republic of Indonesia, headquartered at Jl. H. Udan Said, 47, Baru Sub-District, Arut Selatan District, Kotawaringin Barat
Regency, Central Kalimantan 74113, Indonesia.
OJK Letter No. S-161/2020 means the Letter of the Chief Executive of the Capital Market Supervisory Authority of the
Financial Services Authority No. S-161/D.04/2020 dated 12 June 2020 regarding the Implementation of POJK No.
30/POJK.04/2019 on the issuance of Debt Securities and/or Sukuk without a Public Offering outside Indonesia, which is
addressed to Capital Market Industry Actors.
Bonds means bonds in the amount of a maximum of USD600,000,000 (six hundred million United States Dollars) that will
be issued by SSMS and CBUT jointly and severally.
TSA means PT Tanjung Sawit Abadi, a limited liability company incorporated and operated under the laws of the Republic
of Indonesia, headquartered at Jl. H. Udan Said No. 47 Pangkalan Bun, Central Kalimantan 74113, Indonesia, which as
of the date of this Information Disclosure is an SSMS Controlled Company through KSA with share ownership of 99% of
all issued and paid-up capital in TSA.
Securities Act means the United States Securities Act of 1933 (as amended from time to time).
USD means United States Dollar, which is the legal currency of the United States.
P2SK Law means Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.
Capital Market Law means Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, as partially amended based on the P2SK
Law.
CHAPTER II - SUMMARY
In order to comply with Article 14 letter (a), Article 18 letter (d) and Article 18 letter (f) of POJK No. 17/2020, the Board of
Directors of SSMS and CBUT both individually and jointly announce this Information Disclosure to provide information to
the public and also for the benefit of the shareholders of SSMS and CBUT respectively, in order to provide detailed
information about the Bonds that SSMS and CBUT expect to offer and issue outside of Indonesia to investors who are
either (1) qualified institutional buyers as defined in Rule 144A under the Securities Act or (2) persons outside the United
States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act. SSMS and CBUT will be jointly and
severally liable for all obligations under the Bonds. The Bonds will be listed on the SGX-ST. Proceeds from the issuance
of the Bonds will be used by each SSMS, CBUT, and the Guarantor Subsidiaries to pay off the debts as described in
Section 1.2 of Chapter III of this Information Disclosure.
The Issuers’ plan to issue Bonds on a joint and several basis pursuant to and in accordance with terms governed by the
law of the State of New York, United States, is similar to the joint liability agreement as referred to in Article 1280 of the
KUHPer where each SSMS and CBUT are the primary obligor for the repayment of the Bonds, where one of the Issuers
may be required to pay off all the Bonds, and fulfilment by one of the Issuers exempts the other Issuer from the obligation
to repay all of the Bonds. This joint liability agreement is not a guarantee from SSMS to CBUT (and vice versa) as referred
to in Articles 1820 – 1844 of the KUHPer.
The Bonds will not be offered through a Public Offering as referred to in the Capital Market Law and are not listed on the
Indonesia Stock Exchange. The Bonds will be carried out without going through a public offering outside the territory of
Indonesia and are not offered to Indonesian investors, either individuals, institutions or other legal forms, so they are not
obliged to comply with the provisions in POJK No. 30/2019 as affirmed in OJK Letter No. S-161/2020.
The value of the Transaction Plan is a maximum of USD600,000,000 (six hundred million U.S. Dollar) or equivalent to
IDR9,694,200,000,000 (nine trillion six hundred ninety four billion two hundred million Rupiah) based on the exchange rate
of the Rupiah against the United States Dollar using the JISDOR exchange rate as of 31 December 2024, which is
USD1 (one U.S. Dollar) = IDR16,157 (sixteen thousand one hundred fifty seven Rupiah).
Regarding SSMS, based on the SSMS Consolidated Financial Statements as of 31 December 2024 which have been
audited by the SSMS Public Accountant, the total equity of SSMS is IDR2,891,357,343,538 (two trillion eight hundred
7
Page 42
ninety one billion three hundred fifty seven million three hundred fourty three thousand five hundred Rupiah). So that the
percentage of the overall Transaction Plan to the total equity of SSMS is 335% (three hundred thirty five per cent).
Furthermore, the issuance of Bonds is an Affiliated Transaction as referred to in POJK No. 42/2020 because it is carried
out jointly with CBUT. Therefore, the total value of the Transaction Plan exceeds 50% (fifty percent) of SSMS's total equity
as of 31 December 2024 and is an Affiliated Transaction, so the Transaction Plan must require approval from the
Independent Shareholders of SSMS as stipulated in Article 14 letter (a) of POJK No. 17/2020. Furthermore, based on
Article 20 of POJK No. 17/2020, SSMS is required to announce information about the party who purchased the Bonds, a
summary of the independent appraiser's report on the fairness of the value of the Transaction Plan, the amount borrowed
and the interest rate to the public no later than 2 (two) working days after the date of issuance of the Bonds.
Regarding CBUT, based on the CBUT Consolidated Financial Statements as of 31 December 2024 which have been
audited by the CBUT Public Accountant, the total equity of CBUT is IDR969,298,306,722 (nine hundred and sixty nine
billion two hundred and ninety eight million three hundred and six thousand seven hundred and twenty two Rupiah). So
that the percentage of the overall Transaction Plan to the total equity of CBUT is 1,000% (one thousand per cent).
Furthermore, the issuance of Bonds is an Affiliated Transaction as referred to in POJK No. 42/2020 because it is carried
out jointly with SSMS. Therefore, the total value of the Transaction Plan exceeds 50% (fifty percent) of the total equity of
CBUT as of 31 December 2024 and is an Affiliated Transaction, so the Transaction Plan must require the approval of the
Independent Shareholders of CBUT as stipulated in Article 14 letter (a) of POJK No. 17/2020. Furthermore, based on
Article 20 of POJK No. 17/2020, CBUT is required to announce information about the party who purchased the Bonds, a
summary of the independent appraiser's report on the fairness of the value of the Transaction Plan, the amount borrowed
and the interest rate to the public no later than 2 (two) working days after the date of issuance of the Bonds.
If either SSMS or CBUT is unable to obtain the approval of the Independent Shareholders from each of them in accordance
with the quorum that has been stipulated by the applicable laws and regulations and their respective articles of association,
the Transaction Plan will not be continued or postponed.
In connection with these matters, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, especially POJK
No. 17/2020, the Board of Directors of SSMS and CBUT separately and jointly hereby announces this Information
Disclosure in accordance with the procedures and procedures for the implementation of Material Transactions which are
Affiliated Transactions with a transaction value of more than 50% (fifty percent) of equity with the intention of providing
more complete information and overview to the holders of SSMS and CBUT shares regarding the Transaction Plan.
CHAPTER III - DESCRIPTION OF MATERIAL TRANSACTIONS
1. TRANSACTION OBJECT
1.1 Structure of the Bonds
SSMS and CBUT jointly and severally intend to issue Bonds with the following structural plan:
Principal Amount : As much as USD600,000,000 (six hundred million U.S. Dollar). Total value of
the Bonds in a certain manner will be announced to the public by the Issuers
no later than 2 (two) working days after the issuance of the Bonds, in
accordance with the provisions of Article 20 POJK No. 17/2020.
Interest Payment Period : Interest will be paid every 6 (six) months (semi-annually).
Maturity Date : 5 (five) years from the date of issuance.
Guarantee : The Bonds are guaranteed by the Guarantor Subsidiaries by way of corporate
guarantees.
The Issuers, jointly and severally (joint and several), have adequate sources of
funds to meet principal and interest obligations. The fixed cost solvency ratio of
SSMS and CBUT respectively reached 3.14x (three point one four) and 1.43x
8
Page 43
(one point four three). The Issuers also always maintains the level of financial
covenant well as a form of protection to potential buyers in the event of default.
Listing venue : SGX-ST.
Restriction : In connection with the Transaction Plan, there are potential restrictions that will
be imposed on Issuers that are reasonable and commonly imposed in similar
transactions, including:
(i) Limitation on Indebtedness.
(ii) Limitation on Sales and Issuances of Capital Stock.
(iii) Limitation on Issuances of Guarantees by Restricted Subsidiaries.
(iv) Limitation on Transactions with Affiliates.
(v) Limitation on Liens.
(vi) Limitation on Asset Sales.
(vii) Limitation on Restricted Payments
In negotiating the agreements to be signed, the Issuers are committed to paying
attention to the interests of their respective public shareholders.
Offer Format : The issuance of the Bonds by the Issuers outside Indonesia will be in
accordance with the provisions of Rule 144A and Regulation S of the Securities
Act. The Bonds will not be offered through a Public Offering as referred to in
the Capital Market Law and are not listed on the Indonesia Stock Exchange.
The Bonds will be carried out without going through a Public Offering outside
the territory of Indonesia and are not offered to Indonesian investors, either
individuals, institutions or other legal forms, so they are not obliged to comply
with the provisions in POJK No. 30/2019 as affirmed in OJK Letter No. S-
161/2020.
Governing Law : New York State law, United States.
As of the date of this Information Disclosure, the Issuers are still discussing the terms of the Bonds and therefore
the aforementioned matters are still subject to change in accordance with the final agreement. Information
regarding the certainty of the restrictions on Bonds will be announced to the public no later than 2 (two) working
days after the issuance of the Bonds, in accordance with the provisions of Article 20 POJK No. 17/2020.
1.2 Use of Proceeds
The net proceeds from the issuance of the Bonds will be used by the Issuers to settle all remaining debts of the
Issuers and each of its Guarantor Subsidiaries (except SMU and KSA) under the credit agreement as mentioned
below; and (ii) for working capital and business development investments for SSMS and its subsidiaries.
1. BRI Syndicated Credit Agreement (SSMS)
Syndicated Lenders : Tranche I Facilities: BRI, Raya, DKI, Woori, JTrust
Tranche II Facility: South Sumatra Babel, Papua
Loan Value : IDR2,800,000,000,000
Loan Balance as of : IDR1,892,409,740,078
31 December 2024
Interest Rate : 9% p.a.
Penalty : -
Due : 31 December 2030
Expedited payment : SSMS is required to submit a written notice in advance to lenders
procedures and terms through the facility agent no later than 7 (seven) business days prior
to the planned accelerated payment date.
9
Page 44
2. BRI Musharakah Syndicated Credit Agreement (SSMS)
Syndicated Lenders : Tranche I Facility: BSI, Maybank
Loan Value : IDR1,500,000,000,000
Loan Balance as of : IDR1,079,900,020,033
31 December 2024
Interest Rate : 9% p.a.
Penalty : -
Due : 31 December 2030
Expedited payment SSMS is required to submit a written notice in advance to lenders
procedures and terms through the facility agent no later than 7 business days prior to the
planned accelerated payment date.
3. BRI Bilateral Credit Agreement (SSMS)
Lender : BRI
Loan Value : IDR48,060,600,000
Loan Balance as of 31 : IDR17,056,812,200
December 2024
Interest Rate : 9,75% - 9,95%
Penalty : IDR2,403,030,000
Due : 30 October 2027
Expedited payment : SSMS is required to submit a written application to BRI no later than
procedures and terms 10 working days before the planned advance repayment date.
4. BRI Bilateral Credit Agreement (CBUT)
a. Name of the Agreement : Deed of Credit Agreement No. 16 dated 18 October 2023, drawn
before Winter Sigiro, S.H., M.H, Notary in Jakarta, between BRI
as lender and CBUT as borrower.
Lender : BRI
Loan Value : IDR850,000,000,000
Loan Balance as of the : IDR770,000,000,000
date of 31 December 2024
Interest Rate : 9.25% p.a.
Penalty : IDR17,000,000,000
Due : 29 October 2029
Expedited payment : CBUT is required to submit an application at least 1 (one) month
procedures and terms before the planned accelerated repayment date.
b. Name of the Agreement : Deed of Credit Agreement No. 17 dated 18 October 2023, drawn
before Winter Sigiro, S.H., M.H., Notary in Jakarta, between BRI
as lender and CBUT as borrower, as lastly amended by Deed of
Extension of Working Capital Credit Agreement No. 16 dated 25
October 2024, drawn before Winter Sigiro, S.H., M.H., Notary in
Jakarta, between BRI as lender and CBUT as borrower.
Lender : BRI
Loan Value : USD72,500,000
Loan Balance as of : USD67,800,000
31 December 2024
Interest Rate : 6.5% p.a.
Penalty : USD1,450,000
Due : 17 October 2025
Expedited payment : CBUT is required to submit an application at least 1 (one) month
procedures and terms before the planned accelerated repayment date.
c. Name of the Agreement : Deed of Credit Agreement No. 18 dated 18 October 2023, drawn
before Winter Sigiro, S.H., M.H., Notary in Jakarta, between BRI
as lender and CBUT as borrower, as lastly amended by Deed of
10
Page 45
Extension of Working Capital Credit Agreement w/a Commercial
Line Sublimit No. 17 dated 25 October 2024 drawn before Winter
Sigiro, S.H., M.H., Notary in Jakarta, between BRI as lender and
CBUT as borrower.
Lender : BRI
Loan Value : USD20,000,000
Loan Balance as of : USD14,825,807
31 December 2024
Interest Rate : 6.5% p.a.
Penalty : USD400,000
Due : 17 October 2025
Expedited payment : CBUT is required to submit an application at least 1 (one) month
procedures and terms before the planned accelerated repayment date.
5. BNI Bilateral Credit Agreement (MKM)
a. Name of the Agreement : Deed of Investment Credit of up to IDR482,212,000,000 No. 19
dated 19 July 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H.,
M.Kn., Notary in Central Jakarta, between BNI as lender and
MKM as borrower and Deed of Investment Credit Tranche I of up
to IDR265,801,000,000 No. 20 dated 19 July 2019, drawn before
Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta,
between BNI as lender and MKM as borrower, as amended by
Agreement for the Amendment of Credit Agreement No. (1) 20
Investment Credit of up to IDR265,801,000,000 dated 14 January
2022, drawn privately, between BNI as lender and MKM as
borrower.
Lender : BNI
Loan Value : IDR482,212,000,000
Loan Balance as of 31 : IDR201,426,000,000
December 2024
Interest Rate : 9.25%
Penalty : IDR4,847,120,000
Due : 18 July 2029
Expedited payment : MKM is required to submit a written notification in advance about
procedures and terms the accelerated repayment plan no later than 10 working days
before the implementation date.
b. Name of the Agreement : Deed of Investment Credit of up to IDR185,367,000,000 No. 21
dated 19 July 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H.,
M.Kn., Notary in Central Jakarta, between BNI as lender and
MKM as borrower, as amended by Agreement for the
Amendment of Credit Agreement No. (1) 21 of Investment Credit
of up to IDR185,367,000,000 dated 14 January 2022, drawn
privately between BNI as lender and MKM as borrower.
Lender : BNI
Loan Value : IDR185,367,000,000
Loan Balance as of : IDR135,894,000,000
31 December 2024
Interest Rate : 9.25%
Penalty : IDR1,866,170,000
Due : 18 July 2029
Expedited payment : MKM is required to submit a written notification in advance about
procedures and terms the accelerated repayment plan no later than 10 working days
before the implementation date.
c. Name of the Agreement : Deed of Investment Credit of up to USD3,319,555.87 No. 22
dated 19 July 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H.,
M.Kn., Notary in Central Jakarta, between BNI as lender and
11
Page 46
MKM as borrower, as amended by Agreement for the
Amendment of Credit Agreement No. (1) 22 of Investment Credit
of up to IDR3,319,555.87 dated 14 January 2022, drawn
privately, between BNI as lender and MKM as borrower.
Lender : BNI
Loan Value : USD3,319,555.87
Loan Balance as of the : USD2,428,583
date of this Information
Disclosure
Interest Rate : 6.25%
Penalty : IDR475,910,000
Due : 18 July 2029
Expedited payment : MKM is required to submit a written notification in advance about
procedures and terms the accelerated repayment plan no later than 10 working days
before the implementation date.
d. Name of the Agreement : Deed of IDC Investment Credit of up to IDR25,600,000,000 No.
23 dated 19 July 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H.,
M.Kn., Notary in Central Jakarta, between BNI as lender and
MKM as borrower, as amended based on the Credit Agreement
Amendment Agreement No. (1) 23 KI-IDC Maximum
IDR25,600,000,000 dated January 14, 2022, drawn privately,
between BNI as lender and MKM as borrower.
Lender : BNI
Loan Value : IDR25,600,000,000
Loan Balance as of : IDR16,681,341,600
31 December 2024
Interest Rate : 9.25%
Penalty : IDR268,500,000
Due : 18 July 2029
Expedited payment : MKM is required to submit a written notification in advance about
procedures and terms the accelerated repayment plan no later than 10 working days
before the implementation date.
e. Name of the Agreement : Deed of Investment Credit of up to USD458,452.72 No. 24 dated
19 July 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn.,
Notary in Central Jakarta, between BNI as lender and MKM as
borrower, as amended based on the Approval of Amendment to
Credit Agreement No. (1) 24 KI-IDC Maximum USD458,452.72
dated January 14, 2022, drawn privately, between BNI as lender
and MKM as borrower.
Lender : BNI
Loan Value : USD458,452.72
Loan Balance as of : USD329,513
31 December 2024
Interest Rate : 6.25%
Penalty : IDR76,500,000
Due : 18 July 2029
Expedited payment : MKM is required to submit a written notification in advance about
procedures and terms the accelerated repayment plan no later than 10 working days
before the implementation date.
6. BNI Bilateral Credit Agreement (MMS)
a. Name of the Agreement : Deed of Credit Agreement No. 40 dated 26 October 2018, drawn
before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Central
Jakarta, between BNI as lender and MMS as borrower, as
amended based on the Approval of Amendment to Credit
Agreement No. (1) 40 Maximum Rp570.000.000.000,- dated
12
Page 47
February 07, 2025, drawn privately, between BNI as lender and
MMS as borrower.
Lender : BNI
Loan Value : IDR570,000,000,000
Loan Balance as of : IDR193,800,000,000
31 December 2024
Interest Rate : 9.25%
Penalty : IDR5,725,000,000
Due : 25 October 2026
Expedited payment : MMS is required to submit a written notice in advance about the
procedures and terms accelerated repayment plan no later than 10 working days before
the implementation date.
b. Name of the Agreement : Deed of Credit Agreement No. 41 dated 26 October 2018, drawn
before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Central
Jakarta, between BNI as lender and MMS as borrower, as
amended based on the Approval of Amendment to Credit
Agreement No. (1) 41 Maximum USD 25,020,576 dated February
07, 2025, drawn privately, between BNI as lender and MMS as
borrower.
Lender : BNI
Loan Value : USD25,020,576
Loan Balance as of : USD8,506,997
31 December 2024
Interest Rate : 6.25%
Penalty : IDR3,825,000,000
Due : 25 October 2026
Expedited payment : MMS is required to submit a written notice in advance about the
procedures and terms accelerated repayment plan no later than 10 working days before
the implementation date.
c. Name of the Agreement : Deed of Credit Agreement No. 05 dated 07 February 2025, drawn
before Winter Sigiro, S.H., M.H., Notary in Central Jakarta,
between BNI as lender and MMS as borrower.
Lender : BNI
Loan Value : IDR255,375,000,000
Loan Balance as of the : IDR169,390,642,737
date of this Information
Disclosure
Interest Rate : 9.25%
Penalty : IDR871,953,214
Due : 6 February 2030
Expedited payment : MMS is required to submit a written notice in advance about the
procedures and terms accelerated repayment plan no later than 7 working days before
the implementation date.
7. BNI Bilateral Credit Agreement (MPP)
a. Name of the Agreement : Deed of Investment Credit of up to IDR169,803,000,000 No. 18
dated 4 November 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H.,
M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, between BNI as lender
and MPP as borrower.
Lender : BNI
Loan Value : IDR169,803,000,000
Loan Balance as of : IDR111,003,000,000
31 December 2024
Interest Rate : 9.25%
Penalty : IDR1,723,030,000
Due : 3 November 2029
13
Page 48
Expedited payment : MPP is required to submit a written notice in advance about the
procedures and terms accelerated repayment plan no later than 10 working days before
the implementation date.
b. Name of the Agreement : Deed of KI-IDC (Investment Credit-Interest During Construction)
Agreement of up to IDR22,900,000,000 No. 19 dated 4
November 2019, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H.,
M.Kn., Notary in Central Jakarta, between BNI as lender and
MPP as borrower.
Lender : BNI
Loan Value : IDR22,900,000,000
Loan Balance as of : IDR18,442,589,500
31 December 2024
Interest Rate : 9.25%
Penalty : IDR254,000,000
Due : 3 November 2029
Expedited payment : MPP is required to submit a written notice in advance about the
procedures and terms accelerated repayment plan no later than 10 working days before
the implementation date.
8. BNI Bilateral Credit Agreement (TSA)
a. Name of the Agreement : Deed of Credit Agreement of up to IDR465,000,000,000 No. 18
dated 19 December 2016, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H.,
M.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, between BNI as lender
and TSA as borrower, as amended based on the Approval of
Amendment to Credit Agreement No. (1) 18 Maximum
Rp465.000.000.000,- dated February 07, 2025, drawn privately,
between BNI as lender and TSA as borrower.
Lender : BNI
Loan Value : IDR465,000,000,000
Loan Balance as of : IDR111,600,000,000
31 December 2024
Interest Rate : 9.25%
Penalty : IDR4,675,000,000
Due : 9 December 2025
Expedited payment : The TSA is required to provide prior written notice of the
procedures and terms expedited repayment plan no later than 10 business days prior to
the implementation date.
b. Name of the Agreement : Deed of Credit Agreement of up to USD23,308,270 No. 19 dated
9 December 2016, drawn before Dr. Tintin Surtini, S.H., M.H.,
M.Kn., Notary in Central Jakarta, between BNI as lender and TSA
as borrower, as amended based on the Approval of Amendment
to Credit Agreement No. (1) 19 Maximum USD 23,308,270.00
dated February 07, 2025, drawn privately, between BNI as lender
and TSA as borrower.
Lender : BNI
Loan Value : USD23,308,270
Loan Balance as of : USD5,593,985
31 December 2024
Interest Rate : 6.25%
Penalty : IDR3,125,000,000
Due : 9 December 2025
Expedited payment : The TSA is required to provide prior written notice of the
procedures and terms expedited repayment plan no later than 10 business days prior to
the implementation date.
14
Page 49
c. Name of the Agreement : Deed of Credit Agreement No. 05 dated 7 February 2025, drawn
before Winter Sigiro, S.H., M.H., Notary in Central Jakarta,
between BNI as lender and TSA as borrower.
Lender : BNI
Loan Value : IDR60,000,000,000
Loan Balance as of the : IDR60,000,000,000
date of this Information
Disclosure
Interest Rate : 9.25%
Penalty : IDR325,000,000
Due : 6 August 2028
Expedited payment : The TSA is required to provide prior written notice of the
procedures and terms expedited repayment plan no later than 10 business days prior to
the implementation date.
9. Standard Chartered Bank Working Capital Credit Agreement (SSMS and Guarantor Subsidiaries)
Name of the Agreement : Facility Letter (Non-Binding)
Lender : Standard Chartered Bank
Loan Value : USD20,000,000
Loan Balance as of : IDR250,141,555,663
31 December 2024
Interest Rate : COF + 2.5%
Due : 18 Agustus 2025
10. Working Capital and Business Development
Working capital and business development investment for SSMS and its subsidiaries, totaling
USD179,481,729 (one hundred seventy nine million four hundred eighty one thousand seven hundred
twenty nine United States Dollars)
2. VALUE OF THE TRANSACTION PLAN
The value of the Transaction Plan is up to USD600,000,000 (six hundred million U.S. Dollar) or equivalent to
IDR9,694,200,000,000 (nine trillion six hundred and ninety four billion two hundred million Rupiah) based on the
exchange rate of the Rupiah against the United States Dollar using the JISDOR exchange rate as of 31 December
2024, is USD1 (one U.S. Dollar) = IDR16,157 (sixteen thousand one hundred fifty seven Rupiah).
2.1 SSMS
Regarding SSMS, based on the SSMS Consolidated Financial Statements as of 31 December 2024 which have
been audited by the SSMS Public Accountant, SSMS's total equity is IDR2,891,357,343,538 (two trillion eight
hundred ninety one billion three hundred fifty seven million three hundred forty three thousand five hundred thirty
eight Rupiah). So that the percentage of the overall Transaction Plan to the total equity of SSMS is as much as
335% (three hundred and thirty five percent). Furthermore, the issuance of Bonds is an Affiliated Transaction as
referred to in POJK No. 42/2020 because it is carried out jointly with CBUT. Therefore, the total value of the
Transaction Plan exceeds 50% (fifty percent) of SSMS's total equity as of 31 December 2024 and is an Affiliated
Transaction, so the Transaction Plan must require the approval of SSMS's Independent Shareholders as
stipulated in Article 14 letter (a) POJK No. 17/2020. Furthermore, based on Article 20 of POJK No. 17/2020,
SSMS is required to announce information about the party who purchased the Bonds, a summary of the
independent appraiser's report on the fairness of the value of the Transaction Plan, the amount borrowed and the
interest rate to the public no later than 2 (two) working days after the date of issuance of the Bonds.
2.2 CBUT
Regarding CBUT, based on the CBUT Consolidated Financial Statements as of 31 December 2024 which have
been audited by the CBUT Public Accountant, CBUT's total equity is IDR969,298,306,722 (nine hundred and
15
Page 50
sixty nine billion two hundred and ninety eight million three hundred and six thousand seven hundred and twenty
two Rupiah). So that the percentage of the overall Transaction Plan to the total equity of CBUT is as much as
1,000% (one thousand percent). Furthermore, the issuance of Bonds is an Affiliated Transaction as referred to in
POJK No. 42/2020 because it is carried out jointly with SSMS. Therefore, the total value of the Transaction Plan
exceeds 50% (fifty percent) of the total equity of CBUT as of 31 December 2024 and is an Affiliated Transaction,
so the Transaction Plan must require approval from the Independent Shareholders of CBUT as stipulated in
Article 14 letter (a) POJK No. 17/2020. Furthermore, based on Article 20 of POJK No. 17/2020, CBUT is required
to announce information about the party who purchased the Bonds, a summary of the independent appraiser's
report on the fairness of the value of the Transaction Plan, the amount borrowed and the interest rate to the public
no later than 2 (two) working days after the date of issuance of the Bonds.
3. PARTIES CONDUCTING TRANSACTIONS
3.1 ISSUERS
(a) SSMS
Establishment
One of the issuers of the Bonds is SSMS, a limited liability company established under the Deed of Incorporation
No. 51 dated 22 November 1995 as amended by the Deed of Amendment to the Articles of Association No. 28
dated 22 April 1996, both of which were made before Enimarya Agoes Suwarko S.H, a Notary in Jakarta and
have obtained the status of a legal entity based on the Decree of the Minister of Justice (now MOL) No.
C2.8176.HT.01.01-Th'96 dated 26 July 1996 and No. C2.99983.HT.01.04-Th.1999 dated 8 December 1996,
registered at the Company Registration Office under No. 250/BH.15.05/VII/2011 on 26 July 1996 and announced
in BNRI No. 36, dated 22 February 2011, Supplement No. 839. (SSMS Deed of Establishment). The articles of
association of SSMS as outlined in the Deed of Establishment of SSMS have been amended several times, most
recently amended by the Deed of Statement of Decision of the Meeting to Amend the Articles of Association No.
66 dated 30 September 2022, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, who has received a
report on the receipt of a notification from the MOL based on Letter No. AHU-AH.01.03-0305712 dated 25 October
2022 (Deed No. 66/2022).
Domicile
Jl. H. Udan Said, 47, Baru Sub-District, Arut Selatan District, Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan
74113, Indonesia.
Business Activities
SSMS, which is a Public Company that has listed all its shares on the Indonesia Stock Exchange on 12 December
2013, conducts business in the fields of agriculture, trade and industry.
Management
On the date of this Information Disclosure, the composition of the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of SSMS is as described in Deed No. 63 dated 25 April 2024 made before
Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta which has been notified to and received a report on the receipt of a
notification from the MOL based on Letter No. AHU-AH.01.09-0182992 dated 6 May 2024, and has been
registered in the Company Register No. AHU-0087148. AH.01.11.Tahun 2024 dated 6 May 2024, which is as
follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Bungaran Saragih
Commissioner : Rimbun Situmorang
Independent Commissioner : Hoesen
16
Page 51
Board of Directors
President Director : Jap Hartono
Director : Akhmad Faisyal
Based on Deed No.66/2022 in conjunction with the Register of Shareholders issued by PT Datindo Entrycom, the
Company's Securities Administration Bureau, as of 31 January 2025, the capital structure and composition of
SSMS's shareholders are as follows:
Nominal Value IDR 100 per Share
Information Number of Shares Total Face Value Percentage
(Sheet) (Rupiah) (%)
Authorized Capital 32,100,000,000 3,210,000,000,000 -
1. PT Citra Borneo Indah 5,933,726,800 593,372,680,000 62.30
2. PT Putra Borneo Agro Lestari 700,065,944 70,006,594,400 7.35
3. Public 2,823,872,156 282,387,215,600 30.35
Issued and Paid-up Capital 9,525,000,000 952,500,000,000 100.00
Stocks in the portfolio 22,575,000,000 2,257,500,000,000 -
Important Financial Overview
Financial Position Report
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Total current assets 1,037,661
Total non-current assets 10,597,983
TOTAL ASSETS 11,635,644
Total short-term liabilities 2,973,939
Total long-term liabilities 2,941,728
TOTAL LIABILITIES 5,915,667
TOTAL EQUITY 5,719,977
Other Comprehensive Income and Income Statement
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Revenue 1,515,003
Cost of Sales (841,645)
GROSS PROFIT 673,358
General and Administrative Expenses (509,446)
OPERATING PROFIT 1,264,230
PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR 819,534
(b) CBUT
Establishment
The other issuer of the Bonds is CBUT, a limited liability company established based on the Deed of
Establishment of PT Citra Borneo Utama Limited Liability Company No. 102 dated 14 March 2013 which was
made before Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn., Notary in West Kotawaringin Regency. The Deed of Establishment
has been ratified by the MOL based on Decree No. AHU-17660. AH.01.01.Tahun 2013 dated 5 April 2013 and
has been registered in the Register of Companies with No. AHU-0030107. AH.01.09.Tahun 2013 dated
5 April 2013 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 72 dated 6 September
2013, Supplement No. 91231 (CBUT Deed of Establishment). The articles of association of CBUT as outlined
in the CBUT Deed of Establishment have been amended several times, most recently amended by Deed No.38
dated 16 November 2022, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, who has received a report
on the receipt of a notification from the MOL based on Letter No. AHU-AH.01.03-0314200 dated 17 November
2022 (Deed No.38/2022).
17
Page 52
Domicile
Jl. ASDP/Roro Tempenek Port, Kumai Hulu, Kumai, West Kotawaringin, Central Kalimantan 74181, Indonesia.
Business Activities
CBUT, which is a Public Company that has listed all its shares on the Indonesia Stock Exchange on 8 November
2022, conducts business in the refining, separation/fractionation and trading industry of palm oil products and
their derivatives.
Management
On the date of this Information Disclosure, the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of CBUT is as described in Deed No. 12 dated 30 July 2024 made before Winter Sigiro, S.H.,
M.H. which has been notified to and received a notification receipt from the MOL based on Letter
No. AHU-AH.01.09-0234944 dated 2 August 2024, and has been registered in the Company Register
No. AHU-0159904.AH.01.11.Tahun 2024 dated 2 August 2024, which are as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Sofyan A. Djalil
Independent Commissioner : Boumediene Sumurung Halomoan
Board of Directors
President Director : Ronny Hertantyo Raharjo
Director : Rorry Christian Tobing
Based on Deed No. 38/2022 in conjunction with the Register of Shareholders issued by PT Datindo Entrycom,
the Company's Securities Administration Bureau, as of 31 January 2025, the capital structure and composition of
CBUT's shareholders are as follows:
Nominal Value IDR100 per Share
Information Number of Shares Total Face Value Percentage
(Sheet) (Rupiah) (%)
Authorized Capital 10,000,000,000 1,000,000,000,000 -
1. SSMS 2,194,263,700 219,426,370,000 70.22
2. KSA 125,000,000 12,500,000,000 4.00
3. MMS 125,000,000 12,500,000,000 4.00
4. CBI 55,736,300 5,573,630,000 1.78
5. Public 625,000,000 62,500,000,000 20.00
Issued and Paid-up Capital 3,125,000,000 312,500,000,000 100.00
Stocks in the portfolio 6,875,000,000 687,500,000,000 -
Important Financial Overview
Financial Position Report
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Total current assets 3,591,721
Total non-current assets 608,598
TOTAL ASSETS 4,200,319
Total short-term liabilities 2,547,153
Total long-term liabilities 683,868
TOTAL LIABILITIES 3,231,021
TOTAL EQUITY 969,298
18
Page 53
Other Comprehensive Income and Income Statement
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Revenue 9,766,108
Cost of Sales (8,619,599)
GROSS PROFIT 1,146,509
General and Administrative Expenses (1,056,870)
OPERATING PROFIT 89,639
PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR 68,186
3.2 GUARANTOR SUBSIDIARIES
(a) KSA
Establishment
KSA was established based on Deed No. 46 dated 25 March 2004, made before Eko Soemarno, S.H., Notary in
Pangkalan Bun, which has received approval from the MOL based on Decree No. C-29239 HT.01.01.TH.2004
dated 2 December 2004, and has been registered at the West Kotawaringin Company Registration Office under
agenda No. 079/BH.15.02/XII/2005 (KSA Deed of Establishment). The articles of association of KSA as outlined
in the KSA Deed of Establishment have been amended several times, most recently amended by Deed No. 5
dated 2 September 2019, made in front of Citra Buana Tungga, SH., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, which
has received approval from the MOL based on Decree No. AHU-0075921. AH.01.02.Tahun 2019 dated
27 September 2019 (Deed No. 5/2019).
Domicile
Jl. H. Udan Said No. 47, Baru Sub-District, Arut Selatan District, Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan
74113, Indonesia.
Business Activities
KSA organizes businesses in the fields of: agriculture, forestry and fisheries; processing industry; electricity
procurement; and trade.
Management
On the date of this Information Disclosure, the composition of the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of KSA is as outlined in Deed No. 2 dated 6 June 2022 made before Citra Buana Tungga,
S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, which has been notified to and received a report on the receipt of a
notification from the MOL based on Letter No. AHU-AH.01.09-0020274 dated 10 June 2022, and has been
registered in the Company Register No. AHU-0107760. AH.01.11.Tahun 2022 dated 10 June 2022, which is as
follows:
Board of Commissioners
Commissioner : Monica Putri
Board of Directors
President Director : Sucipto
Director : Achmad Kursani
Based on Deed No. 21 dated 23 December 2016, which was made before Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn.,
Notary in Tangerang Regency, which has been notified to and received a report on the receipt of a notification
from the MOL based on Letter No. AHU-AH.01.03-0114445 dated 29 December 2016, and has been registered
in the Company Register No. AHU-01580228. AH.01.11.Tahun 2016 dated 29 December 2016, the capital
structure and composition of KSA shareholders are as follows:
19
Page 54
Nominal Value IDR500,000 per Share
Information Number of Shares Total Face Value Percentage
(Sheet) (Rupiah) (%)
Authorized Capital 1,450,000 725,000,000,000 -
1. SSMS 358,875 179,437,500,000 99.00
2. PT Mandiri Indah Lestari 3,625 1,812,500,000 1.00
Issued and Paid-up Capital 362,500 181,250,000,000 100.00
Stocks in the portfolio 1,087,500 543,750,000,000 -
Important Financial Overview
Financial Position Report
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Total current assets 571.010
Total non-current assets 2,102.793
TOTAL ASSETS 2,673,803
Total short-term liabilities 412,322
Total long-term liabilities 25,445
TOTAL LIABILITIES 437,767
TOTAL EQUITY 2,236,036
Other Comprehensive Income and Income Statement
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Revenue 743,726
Cost of Sales (625,066)
GROSS PROFIT 118,660
General and Administrative Expenses (39,155)
OPERATING PROFIT 340,702
PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR 305,718
(b) MKM
Establishment
MKM was established based on Deed No. 11 dated 15 November 2005, made before Agustri Parlina, S.H., Notary
in Palangkaraya, which has received approval from the MOL based on Decree No. C-10757 HT.01.01.TH.2006
dated 17 April 2006 (MKM Deed of Establishment). The articles of association of the MKM as outlined in the
MKM Deed of Establishment have been amended several times, most recently amended by Deed No. 6 dated
4 November 2024, made before Muhammad Ramdhanie, SH., M.H., M.Kn., Notary in West Kotawaringin, which
has: (i) received approval from the MOL based on Decree No. AHU-0071729. AH.01.02.Tahun 2024 dated
7 November 2024, (ii) been notified to and received a notification receipt from the MOL based on Letter No. AHU-
AH.01.09-0273100 dated 7 November 2024 and Letter No. AHU-AH.01.03-0208784 dated 7 November 2024; all
of them have been registered in the Company Register No. AHU-0240834. AH.01.11.Tahun 2024 dated
7 November 2024 (Deed No. 6/2024).
Domicile
Jl. Pakunegara, Baru Sub-District, Arut Selatan District, Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan,
Indonesia.
Business Activities
MKM organizes businesses in the fields of: agriculture, forestry and fisheries; processing industry; electricity
procurement; trade; and transportation and warehousing.
20
Page 55
Management
On the date of this Information Disclosure, the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of MKM is as described in Deed No. 60 dated 4 July 2024 made before Lya Indah Novelya, S.H.,
M.Kn., Notary in Pangkalan Bun, which has been notified to and received a report on the receipt of a notification
from the MOL based on Letter No. AHU-AH.01.09-02222187 dated 4 July 2024, and has been registered in the
Company Register No. AHU-0134052. AH.01.11.Tahun 2024 dated 4 July 2024, which is as follows:
Board of Commissioners
Commissioner : Muhammad Rizaldi
Board of Directors
President Director : Purnomo
Director : Achmad Kursani
Based on Deed No. 6/2024, the capital structure and shareholder structure of MKM are as follows:
Nominal Value IDR1,000 per Share
Information Number of Shares Total Face Value Percentage
(Sheet) (Rupiah) (%)
Authorized Capital 1,000,000,000 1,000,000,000,000 -
1. MMS 823,962,300 823,962,300,000 99.78
2. KSA 1,807,700 1,807,700,000 0.22
Issued and Paid-up Capital 825,770,000 825,770,000,000 100.00
Stocks in the portfolio 175,230,000 175,230,000,000 -
Important Financial Overview
Financial Position Report
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Total current assets 272,049
Total non-current assets 1,090,507
TOTAL ASSETS 1,362,556
Total short-term liabilities 259,026
Total long-term liabilities 565,141
TOTAL LIABILITIES 824,167
TOTAL EQUITY 538,389
Other Comprehensive Income and Income Statement
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Revenue 803,203
Cost of Sales (742,688)
GROSS PROFIT 60,515
General and Administrative Expenses (60,472)
OPERATING PROFIT 55,034
PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR (131,946)
(c) MMS
Establishment
MMS was established based on Deed No. 4 dated 6 May 1999, made before Eko Soemarno, S.H., Notary in
Pangkalan Bun, which has received approval from the MOL based on Decree No. C-15159. HT.01.01.TH.99
dated 19 August 1999 (MMS Deed of Establishment). The articles of association of MMS as outlined in the
MMS Deed of Establishment have been amended several times, most recently amended by Deed No. 1 dated
2 September 2019, made in front of Citra Buana Tungga, SH., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, which has
received approval from the MOL based on Decree No. AHU-0075855. AH.01.02.Tahun 2019 dated 27 September
21
Page 56
2019, and has been registered in the Company Register No. AHU-0181014. AH.01.11.Tahun 2019 dated
27 September 2019 (Deed No. 1/2019).
Domicile
Jl. H. Udan Said No. 47, Baru Sub-District, Arut Selatan District, Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan
74113, Indonesia.
Business Activities
MMS organizes businesses in the fields of: agriculture, forestry and fisheries; processing industry; electricity
procurement; and trade.
Management
On the date of this Information Disclosure, the composition of the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of MMS is as outlined in Deed No. 127 dated 28 June 2024 made before Lya Indah
Novelya, S.H., M.Kn., Notary in Pangkalan Bun, which has been notified to and received a report on the receipt
of a notification from the MOL based on Letter No. AHU-AH.01.09-0219742 dated 28 June 2024, and has been
registered in the Company Register No. AHU-0129087. AH.01.11.Tahun 2024 dated 28 June 2024, which is as
follows:
Board of Commissioners
Commissioner : Monica Putri
Board of Directors
President Director : Sucipto
Director : Mandra Lismana
Based on Deed No. 1/2019, the capital structure and shareholder structure of MMS are as follows:
Nominal Value IDR500,000 per Share
Information Number of Shares Total Face Value Percentage
(Sheet) (Rupiah) (%)
Authorized Capital 1,819,816 909,908,000,000 -
1. SSMS 450,405 225,202,500,000 99.00
2. PT Mandiri Indah Lestari 4,549 2,274,500,000 1.00
Issued and Paid-up Capital 454,954 227,477,000,000 100.00
Stocks in the portfolio 1,364,862 682,431,000,000 -
Important Financial Overview
Financial Position Report
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Total current assets 590,277
Total non-current assets 2,184,019
TOTAL ASSETS 2,774,296
Total short-term liabilities 538,655
Total long-term liabilities 191,587
TOTAL LIABILITIES 730,242
TOTAL EQUITY 2,044,054
Other Comprehensive Income and Income Statement
(in milion IDR)
December 31
Information
2024
Revenue 969,978
Cost of Sales (650,249)
GROSS PROFIT 352,646
22
Page 57
(in milion IDR)
December 31
Information
2024
General and Administrative Expenses (90,314)
OPERATING PROFIT 294,803
PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR 320,911
(d) MPP
Establishment
MPP was established based on Deed No. 12 dated 9 June 2004, made before Eko Soemarno, S.H., Notary in
Pangkalan Bun, which has received approval from the Minister of Law and Human Rights based on Decree
No. C-11143 HT.01.01.TH.2006 dated 20 April 2006, and has been registered at the Lamandau Regency
Company Registration Office under agenda No. 18/BH.15.14/VI/2007 dated 7 June 2007 (MPP Deed of
Establishment). The articles of association of the MPP as outlined in the MPP Deed of Establishment have been
amended several times, most recently amended by Deed No. 5 dated 4 November 2024, made before
Muhammad Ramdhanie, SH., M.H., M.Kn., Notary in West Kotawaringin, which has: (i) received approval from
the Minister of Law and Human Rights based on Decree No. AHU-0071664. AH.01.02.Tahun 2024 dated
7 November 2024, (ii) been notified to and received a notification receipt from the Minister of Law and Human
Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0208653 dated 7 November 2024 and Letter No. AHU-AH.01.09-
0273019 dated 7 November 2024; all of them have been registered in the Company Register No. AHU-0240639.
AH.01.11.Tahun 2024 dated 7 November 2024 (Deed No. 5/2024).
Domicile
Jl. Pakunegara, Baru Sub-District, Arut Selatan District, Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan,
Indonesia.
Business Activities
MPP organizes businesses in the fields of: agriculture, forestry and fisheries; processing industry; electricity
procurement; and trade.
Management
On the date of this Information Disclosure, the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of MPP is as outlined in Deed No. 122 dated 19 August 2024 made before Lya Indah Novelya,
S.H., M.Kn., Notary in Pangkalan Bun, which has been notified to and received a report on the receipt of a
notification from the Minister of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.09-0241216 dated
19 August 2024, and has been registered in the Company Register No. AHU-0173048. AH.01.11.Tahun 2024
dated 19 August 2024, which is as follows:
Board of Commissioners
Commissioner : Monica Putri
Board of Directors
Director : Dedy Yusdarly
Based on Deed No. 5/2024, the capital structure and shareholder structure of MPP are as follows:
Nominal Value IDR1,000,000 per Share
Information Number of Shares Total Face Value Percentage
(Sheet) (Rupiah) (%)
Authorized Capital 10,000 10,000,000,000 -
1. MMS 4,225 4,225,000,000 99.41
2. KSA 25 25,000,000 0.59
Issued and Paid-up Capital 4,250 4,250,000,000 100.00
Stocks in the portfolio 5,750 5,750,000 -
23
Page 58
Important Financial Overview
Financial Position Report
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Total current assets 569,225
Total non-current assets 269,832
TOTAL ASSETS 839,057
Total short-term liabilities 321,160
Total long-term liabilities 124,721
TOTAL LIABILITIES 445,882
TOTAL EQUITY 393,175
Other Comprehensive Income and Income Statement
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Revenue 800,658
Cost of Sales (710,122)
GROSS PROFIT 190,536
General and Administrative Expenses (17,385)
OPERATING PROFIT 92,539
PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR 68,833
(e) TSA
Establishment
TSA was established based on Deed No. 1 dated 2 December 2003, made before Eko Soemarno, S.H., Notary
in Pangkalan Bun, which has received approval from the Minister of Law and Human Rights based on Decree
No. C-08715 HT.01.01.TH.2004 dated 12 April 2004, and has been registered at the West Kotawaringin Company
Registration Office under agenda No. 58/BH.15.02/VI/2004 dated 24 April 2004 (TSA Deed of Establishment).
The TSA Articles of Association as outlined in the TSA Deed of Establishment has been amended several times,
most recently amended by Deed No. 6 dated 2 September 2019, made in front of Citra Buana Tungga, SH.,
M.Kn., Notary in Tangerang Regency, which has received approval from the Minister of Law and Human Rights
based on Decree No. AHU-0075930. AH.01.02.Tahun 2019 dated 27 September 2019, and has been registered
in the Company Register No. AHU-0181171. AH.01.11.Tahun 2019 dated 27 September 2019 (Deed No.
6/2019).
Domicile
Jl. H. Udan Said No. 47, Baru Sub-District, Arut Selatan District, Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan
74113, Indonesia.
Business Activities
TSA conducts businesses in the fields of: agriculture, forestry and fisheries; processing industry; electricity
procurement; and trade.
Management
On the date of this Information Disclosure, the composition of the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of TSA is as described in Deed No. 294 dated 25 March 2024 made before Lya Indah
Novelya, S.H., M.Kn., Notary in Pangkalan Bun, which has been notified to and received a report on the receipt
of a notification from the Minister of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.09-0120823 dated
26 March 2024, and has been registered in the Company Register No. AHU-0062841. AH.01.11.Tahun 2024
dated 26 March 2024, which is as follows:
24
Page 59
Board of Commissioners
Commissioner : Monica Putri
Board of Directors
President Director : Sukardi Abdul Karim
Director : Achmad Kursani
Based on Deed No. 6 dated 11 August 2015, made before Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang
Regency, which has been notified to and received a notification receipt report from the Minister of Law and Human
Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0957456 dated 18 August 2015, and has been registered in the
Company Register No. AHU-3542738.AH.01.11.Year 2015 dated 18 August 2015, the capital structure and
shareholder structure of TSA are as follows:
Nominal Value IDR500,000 per Share
Information Number of Shares Total Face Value Percentage
(Sheet) (Rupiah) (%)
Authorized Capital 2,729,414 1.364,707,000,000 -
1. KSA 1,351,059 675,529,500,000 99.00
2. MMS 13,648 6,824,000,000 1.00
Issued and Paid-up Capital 1,364,707 682,353,500,000 100.00
Stocks in the portfolio 1,364,707 682,353,500,000 -
Important Financial Overview
Financial Position Report
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Total current assets 1,322,969
Total non-current assets 949,987
TOTAL ASSETS 2,272,956
Total short-term liabilities 591,257
Total long-term liabilities 53,470
TOTAL LIABILITIES 644,727
TOTAL EQUITY 1,628,229
Other Comprehensive Income and Income Statement
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Revenue 1,121,995
Cost of Sales (669,688)
GROSS PROFIT 452,307
General and Administrative Expenses (74,802)
OPERATING PROFIT 412,287
PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR 324,651
(f) SMU
Establishment
SMU was established based on Deed No. 35 dated 16 February 2004, made before Eko Soemarno, S.H., Notary
in Pangkalan Bun, which has received approval from the Minister of Law and Human Rights based on Decree
No. C-29238 HT.01.01.TH.2004 dated 2 December 2004, and has been registered at the West Kotawaringin
Company Registration Office under agenda No. 75/BH.15.02/XII/2004 dated 1 December 2005 (SMU Deed of
Establishment). The articles of association of SMU as outlined in the SMU Deed of Establishment have been
amended several times, most recently amended by Deed No. 4 dated 2 September 2019, made in front of Citra
Buana Tungga, SH., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, which has received approval from the Minister of Law
and Human Rights based on Decree No. AHU-0075893. AH.01.02.Tahun 2019 dated 27 September 2019, and
has been registered in the Company Register No. AHU-0181089. AH.01.11.Tahun 2019 dated 27 September
2019 (Deed No. 4/2019).
25
Page 60
Domicile
Jl. H. Udan Said No. 47, Baru Sub-District, Arut Selatan District, Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan
74113, Indonesia.
Business Activities
SMU organizes businesses in the fields of: agriculture, forestry and fisheries; processing industry; electricity
procurement; and trade.
Management
On the date of this Information Disclosure, the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of SMU is as described in Deed No. 258 dated 21 March 2024 made before Lya Indah Novelya,
S.H., M.Kn., Notary in Kotawaringin Barat Regency, which has been notified to and received a report on the
receipt of notification from the Minister of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.09-0112977
dated 21 March 2024, and has been registered in the Company Register No. AHU-0058895. AH.01.11.Tahun
2024 dated 21 March 2024, which is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Monica Putri
Commissioner : Ernis Desidistrisna
Board of Directors
President Director : Purnomo
Director : Sukardi Abdul Karim
Based on Deed No. 4/2019, the capital structure and shareholder structure of SMU are as follows:
Nominal Value IDR500,000 per Share
Information Number of Shares Total Face Value Percentage
(Sheet) (Rupiah) (%)
Authorized Capital 3,185,380 1,592,690,000,000 -
1. KSA 1,576,763 788,381,500,000 99.00
2. MMS 15,927 7,963,500,000 1.00
Issued and Paid-up Capital 1,592.690 796,345,000,000 100.00
Stocks in the portfolio 1,592,690 796,345,000,000 -
Important Financial Overview
Financial Position Report
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Total current assets 784,330
Total non-current assets 1,185,178
TOTAL ASSETS 1,969,508
Total short-term liabilities 144,832
Total long-term liabilities 56,176
TOTAL LIABILITIES 201,008
TOTAL EQUITY 1,768,500
Other Comprehensive Income and Income Statement
(in million IDR)
December 31
Information
2024
Income 1,027,176
Cost of goods sold (535,847)
GROSS PRICE 491,329
General Loads and Administration (70,577)
BUSINESS PRACTICE 468,042
PROFIT (LOSS) PERIOD/CURRENT YEAR 382,976
26
Page 61
CHAPTER IV – EXPLANATION, CONSIDERATION, AND REASONS FOR MATERIAL
TRANSACTIONS AND THE EFFECT OF TRANSACTIONS ON THE FINANCIAL CONDITION
OF SSMS AND CBUT
1. CONSIDERATIONS, REASONS AND BENEFITS OF BONDS ISSUANCE TRANSACTIONS
This transaction is required by SSMS and CBUT to maintain its liquidity and working capital as well as to pay off
part of the debts in the SSMS business group. Furthermore, the following are the benefits that the Issuers will
obtain by implementing the Transaction Plan:
a. The proceeds from the issuance of the Bonds will be used to refinance the obligations of SSMS, CBUT
and each of the Guarantor Subsidiaries (except SMU and KSA) based on the BRI Syndicated Credit
Agreement (SSMS), BRI Musyarakah Syndicated Credit Agreement (SSMS), BRI Bilateral Credit
Agreement (SSMS), BRI Bilateral Credit Agreement (CBUT), BNI Bilateral Credit Agreement (MKM),
BNI Bilateral Credit Agreement (MMS), BNI Bilateral Credit Agreement (MPP) and Credit Agreement
Bilateral BNI (TSA). This funding arrangement allows each Issuer to extend the term of their debt
obligations on more favourable terms and conditions, increasing cash flow and operational flexibility to
support the growth of the SSMS business group in the future. Therefore, SSMS will be able to have
healthy consolidated financial statements and can automatically support the business continuity of the
SSMS business group.
b. The obligations of SSMS, CBUT and each of the Guarantor Subsidiaries (except SMU and KSA) based
on the BRI Syndicated Credit Agreement (SSMS), BRI Musyarakah Syndicated Credit Agreement
(SSMS), BRI Bilateral Credit Agreement (SSMS), BRI Bilateral Credit Agreement (CBUT), BNI Bilateral
Credit Agreement (MKM), BNI Bilateral Credit Agreement (MMS), BNI Bilateral Credit Agreement (MPP)
and BNI Bilateral Credit Agreement (TSA) are subject to an average interest of 8.46%. There may be an
advantage on the interest difference where the interest rate on the Bonds is smaller if priced below
8.46%.
c. Internal cash funds that will be allocated by the Issuers to pay all or part of the Issuers’ debts can be
focused on developing business activities and working capital.
d. With the Transaction Plan, the Issuers can maintain liquidity and working capital. Thus it can strengthen
the Issuers' cash flow, so that it will make the Issuers' shares on the Indonesia Stock Exchange more
attractive and liquid. If the financial performance of the Issuers' business group can improve, it will
increase the value of shares for the Issuers' shareholders.
e. The opening of funding options for the Issuers through a combination of funding options from the
issuance of Bonds and banking/syndicated loans in order to achieve long-term business growth potential
that can support the Issuers' economy and business strategy from time to time.
2. THE EFFECT OF TRANSACTIONS ON SSMS FINANCIAL CONDITIONS
Based on the SSMS Consolidated Financial Statements as of 31 December 2024, SSMS has a debt amount of
IDR6,985,435,221,723 (six trillion nine hundred eighty five billion four hundred thirty five million two hundred
twenty one thousand seven hundred twenty three Rupiah) or equivalent to USD432,347,294 (four hundred thirty
two million three hundred forty seven thousand two hundred ninety four U.S. Dollars), with the following details:
Loan Amount Owed (as of 31 December 2024) Financial Statement
in thousands of IDR Page as of
31 December 2024
Current Portion of Long-term Debt 989,173,991 96
Short-term Bank Loans 2,195,100,881 96
Long-term Debt, Net of Current Portion 3,801,160,349 96
Total 6,985,435,221 96
27
Page 62
However, as disclosed above, SSMS and the Guarantor Subsidiaries (except SMU and KSA) will only refinance
the amount of debt based on the BRI Syndicated Credit Agreement (SSMS), BRI Musyarakah Syndicated Credit
Agreement (SSMS), BRI Bilateral Credit Agreement (SSMS), BNI Bilateral Credit Agreement (MKM), BNI Bilateral
Credit Agreement (MMS), BNI Bilateral Credit Agreement (MPP), BNI Bilateral Credit Agreement (TSA) and
Standard Chartered Working Capital Credit Agreement (SSMS and Guarantor Subsidiaries ) which is in the
amount of IDR4,530,137,843,410 (four trillion five hundred thirty billion one hundred thirty seven million eight
hundred forty three thousand four hundred ten Rupiah) along with a penalty fee of IDR30,461,213,214 (thirty
billion four hundred sixty one million two hundred thirteen thousand two hundred fourteen Rupiah).
The Transaction Plan will extend the debt maturity profile of SSMS and its subsidiaries on a consolidated basis
as the proceeds received from the issuance of the Bonds will be used to repay in full the debts of SSMS and the
Guarantor Subsidiaries. The provisions in the Bonds are expected to provide more flexibility to SSMS in planning
and running a business which will also have an impact on the development of business activities from SSMS.
With the issuance of the Bonds, the liquidity and ability of SSMS will increase. So that it can finance the growth
of SSMS in the future. Given the fixed interest rate on the Bonds and the unamortized principal payment of the
Bonds during the period of the Bonds, it is hoped that SSMS will be able to further maximize the use of proceeds
in increasing profit growth which will also maximize the company's value.
Below is an overview of the financial condition of SSMS and its subsidiaries after the Transaction Plan as well as
a brief analysis of the conditions and effects on SSMS's proforma consolidated financial statements as of 31
December 2024 after the Transaction Plan:
The amount of short-term liabilities decreased by IDR1,149,485,548,000 (one trillion one hundred and
forty nine billion four hundred and eighty five million five hundred and forty eight thousand Rupiah) due
to the repayment of the BRI Syndicated Credit Agreement (SSMS), BRI Musyarakah Syndicated Credit
Agreement (SSMS), BRI Bilateral Credit Agreement (SSMS), BNI Bilateral Credit Agreement (MKM),
BNI Bilateral Credit Agreement (MMS), BNI Bilateral Credit Agreement (MPP) and BNI Bilateral Credit
Agreement (TSA) on short-term liabilities. The amount of long-term liabilities increases from the
proceeds of the issuance of Bonds (net) after deducting the cost of issuing Bonds which will be amortized
in accordance with the terms of the Bonds of IDR6,290,455,969,950 (six trillion two hundred ninety billion
four hundred fifty five million nine hundred sixty nine thousand nine hundred fifty Rupiah).
The amount of cash and cash equivalents decreased by IDR128,523,037,500 (one hundred twenty eight
billion five hundred twenty three million thirty seven thousand five hundred Rupiah) due to the cost of
issuing Bonds.
The issuance of Bonds with a principal amount of USD600,000,000 (six hundred million U.S Dollar) has
an impact on the Cash Ratio from 0.25x to 1.73x and the Current Ratio from 1.11x to 4.99x.
3. THE EFFECT OF TRANSACTIONS ON CBUT'S FINANCIAL CONDITION
Based on the CBUT Financial Statements as of 31 December 2024, CBUT has a debt amount of
IDR2,104,576,634,615 (two trillion one hundred four billion five hundred seventy six million six hundred thirty four
thousand six hundred and fifteen Rupiah) or equivalent to USD130,217,587 (one hundred thirty million two
hundred seventeen thousand five hundred eighty seven United States Dollars), with the following details:
Loan Amount Owed (as of 31 December 2024) Financial Statement
in million of IDR Page as of
31 December 2024
Current Portion of Long-term Debt 89,830 CALK.17 Page 53
Short-term Bank Loans 1,335,398 CALK.17 Page 53
Long-term Debt, Net of Current Portion 679,348 CALK.17 Page 53
Total 2,104,577 CALK.17 Page 53
However, as stated above, CBUT will only refinance the amount of debt based on the BRI Bilateral Credit
Agreement (CBUT), which is IDR2,104,576,634,615 (two trillion one hundred and four billion five hundred seventy
six million six hundred thirty four thousand six hundred and fifteen Rupiah) or in accordance with confirmation on
outstanding amount from the lender (BRI).
28
Page 63
The issuance of the Bonds will extend the maturity profile of the CBUT debt because the funds received from the
issuance of the Bonds will be used to repay in full the CBUT debts. The provisions in the Bonds are expected to
provide more flexibility to CBUT in planning and running a business which will also have an impact on the
development of business activities from CBUT.
With the issuance of Bonds, the liquidity and ability of CBUT will increase. So that it can finance the growth of
CBUT in the future. Given the fixed interest rate on the Bonds and the principal payment of the Bonds that are
not amortized during the period of the Bonds, it is hoped that later CBUT will be able to further maximize the use
of proceeds in increasing profit growth which will also maximize the company's value.
Below is an overview of the financial condition of CBUT after the Transaction as well as a brief analysis of the
conditions and effects on the financial statements of CBUT as of 31 December 2024 after the Transaction Plan:
The amount of short-term liabilities decreased by IDR1,425,228,301,282 (one trillion four hundred twenty
five billion two hundred twenty eight million three hundred one thousand two hundred eighty two Rupiah)
and the amount of long-term liabilities decreased by IDR679,348,333,333 (six hundred seventy nine
billion three hundred forty eight million three hundred thirty three thousand three hundred thirty three
Rupiah) due to the repayment of the BRI Bilateral Credit Agreement (CBUT) on short-term liabilities. The
amount of long-term liabilities increases from the proceeds of the issuance of Bonds (net) after deducting
the cost of issuing Bonds which will be amortized in accordance with the terms of the Bonds equivalent
to IDR3,347,290,553,093 (three trillion three hundred forty seven billion two hundred ninety million five
hundred fifty three thousand ninety three Rupiah).
The amount of cash and cash equivalents decreased by IDR61,367,397,006 (sixty one billion three
hundred sixty seven million three hundred ninety seven thousand six Rupiah) due to the cost of issuing
Bonds.
The issuance of Bonds with a principal equivalent to IDR3,408,657,950,099 (three trillion four hundred eight billion six
hundred fifty seven million nine hundred fifty thousand ninety nine Rupiah). has an impact on the Cash Ratio from 0.65x
to 2.61x and the Current Ratio from 1.41x to 3.89x
CHAPTER V – RELATIONSHIP AND NATURE OF AFFILIATION AND EXPLANATION,
CONSIDERATION, AND REASONS FOR THE TRANSACTION COMPARED TO WHEN IT IS
CONDUCTED WITH AN UNAFFILIATED PARTY
1. RELATIONSHIP AND NATURE OF AFFILIATION
CBUT and the Guarantor Subsidiaries are SSMS Controlled Companies with share ownership from issued and
paid-up capital in the amount listed above.
29
Page 64
The issuance of Bonds by SSMS and CBUT on a joint and several basis is an Affiliated Transaction because it is
carried out jointly and severally for the benefit of each other. This transaction is an Affiliated Transaction that is
not excluded based on the provisions of Article 6 of POJK No. 42/2020.
The provision of corporate guarantees by the Guarantor Subsidiaries to SSMS is an Affiliated Transaction
conducted by SSMS with a Controlled Company owned by at least 99% of the total issued and paid-up capital of
the Controlled Company so that it is exempted based on the provisions of Article 6(b)(1) of POJK No. 42/2020.
The provision of corporate guarantees by the Guarantor Subsidiaries to CBUT is an Affiliated Transaction carried
out by a fellow SSMS Controlled Company which is not exempt based on the provisions of Article 6 of POJK No.
42/2020.
The provision of inter-company loans by SSMS to the Guarantor Subsidiaries which will be used by each of the
Guarantor Subsidiaries to pay off their debts as outlined in Section 1.2 of Chapter III above, is an Affiliated
Transaction conducted by SSMS with a Controlled Company owned by at least 99% of the total issued and paid-
up capital of the Controlled Company so that it is exempted under the provisions of Article 6(b)(1) POJK No.
42/2020.
2. EXPLANATION, CONSIDERATION AND REASON FOR THE TRANSACTION COMPARED TO IF IT IS
CARRIED OUT WITH AN UNAFFILIATED PARTY
The Transaction Plan by SSMS and CBUT is an effort by SSMS and CBUT to obtain funding by issuing Bonds
jointly and severally where the proceeds from the issuance of the Bonds will be used both by SSMS and CBUT
as well as by the Guarantor Subsidiaries which will later be used to fund refinancing (Refinancing) debts to the
SSMS business group. These transactions are a single transaction of the issuance of Bonds and are not a
separate and independent transaction.
CHAPTER VI – EXPLANATION OF THE PLACE, ADDRESS, TELEPHONE NUMBER,
AND EMAIL ADDRESS THAT SHAREHOLDERS CAN CONTACT TO OBTAIN
INFORMATION REGARDING MATERIAL TRANSACTIONS
For shareholders of each SSMS and CBUT who require further information regarding the Transaction Plan, please contact:
PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK PT CITRA BORNEO UTAMA TBK
Jl. H. Udan Said, 47, Baru, South Arut Jl. ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kumai Hulu,
West Kotawaringin, Central Kalimantan 74113, Kumai, West Kotawaringin, Central Kalimantan 74181,
Indonesia Indonesia
Tel: (0532) 21297 Tel: (0532) 21297
Fax: (0532) 21396 Fax: (0432) 21396
Email: corporate@ssms.co.id Email: corporate@citraborneoutama.co.id
CHAPTER VII – STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF
COMMISSIONERS
1) Material Transactions are Affiliated Transactions but do not contain Conflicts of Interest as referred to in POJK No.
42/2020.
2) The statements in the Information Disclosure submitted do not contain statements or information or facts that are
untrue or misleading, and contain all information or material facts necessary for investors to make decisions in relation
to the Transaction.
30
Page 65
CHAPTER VIII – ANNOUNCEMENT OF INDEPENDENT SHAREHOLDERS
MEETING OF SSMS
SSMS intends to announce and seek approval for the Transaction plan through the Independent GMS which will be held
on:
Day/date : Monday, 21 April 2025
Time : 14.00 WIB until it is finished
Place : Jakarta
In accordance with the provisions of Articles 17 and 52 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK No. 15/2020) and Article 13.14 of
the Articles of Association of SSMS, the invitation of the Independent GMS will be announced through the SSMS website
(https://ssms.co.id/) and the website of the Indonesia Stock Exchange on 27 March 2025.
The shareholders who are entitled to attend/be represented in the Independent GMS are SSMS Shareholders whose
names are recorded in the SSMS Register of Shareholders on 26 March 2025 at 16:00 WIB or the owner of the securities
account balance at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading of SSMS shares
on the Indonesia Stock Exchange on 26 March 2025.
Every proposal from SSMS Shareholders will be included in the Independent GMS if it meets the requirements in Article
16 paragraph (1) POJK No. 15/2020 and Article 13.7 of the SSMS Articles of Association and the SSMS Board of Directors
expects that the proposal can be submitted to the SSMS Board of Directors in writing by one or more Shareholders
representing at least 1/10 of the total number of shares that have been issued by SSMS with valid voting rights, no later
than 7 (seven) days before the convening of the Independent GMS, which is on 20 March 2025.
Requirements for attendance quorum and quorum for decision-making of Independent GMS based on the Articles of
Association of SSMS as per POJK No. 15/2020.
a) The Independent GMS to approve the Transaction plan must be attended by more than 1/2 (one-half) of all shares
with valid voting rights owned by the Independent Shareholders, and the resolution of this Independent GMS must be
approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent
Shareholders.
b) In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second Independent GMS may be held if the
GMS is attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the
Independent Shareholders.
c) The resolution of the Independent GMS as referred to in letters a and b is valid if it is approved by more than 1/2 (one-
half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders present at the
Independent GMS.
d) In the event that the quorum of attendance at the second Independent GMS as referred to in letter b is not reached,
the third Independent GMS may be held at the request of the Public Company with the provisions of the quorum, the
number of votes to make a decision, the summoning and the time of holding the Independent GMS determined by the
Chairman of the OJK.
If this Transaction Plan does not obtain approval from the Independent Shareholders of SSMS, the plan can
only be resubmitted 12 (twelve) months after the implementation of the SSMS Independent GMS
CHAPTER IX – ANNOUNCEMENT OF INDEPENDENT SHAREHOLDERS MEETING
OF CBUT
CBUT intends to announce and seek approval of the transaction plan to the Independent Shareholders of CBUT through
the Independent GMS which will be held on:
31
Page 66
Day/date : Monday, 21 April 2025
Time : 14.00 WIB until it is finished
Place : Jakarta
In accordance with the provisions of Articles 17 and 52 of POJK No. 15/2020 and Article 11 paragraph 7 of the CBUT
Articles of Association, the invitation of the Independent GMS will be announced through the CBUT
(https://www.citraborneoutama.co.id/) website and the website of the Indonesia Stock Exchange on 27 March 2025.
The shareholders who are entitled to attend/be represented at the Independent GMS are CBUT Shareholders whose
names are recorded in the Register of CBUT Shareholders on 26 March 2025 at 16:00 WIB or the owner of securities
account balances at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading of CBUT shares
on the Indonesia Stock Exchange on 26 March 2025.
Every proposal from the CBUT Shareholders will be included in the Independent GMS if it meets the requirements in Article
16 paragraph (1) POJK No. 15/2020 and Article 11 paragraph 6 (a) of the CBUT Articles of Association and the CBUT
Board of Directors expects that the proposal can be submitted to the CBUT Board of Directors in writing by one or more
Shareholders representing at least 1/10 of the total number of shares that have been issued by CBUT with valid voting
rights, no later than 7 (seven) days before the convening of the Independent GMS, which is on 20 March 2025.
Requirements for the quorum of attendance and quorum for decision-making of the Independent GMS based on the
Articles of Association of CBUT as per the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the
Plan for the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
a) The Independent GMS to approve the Transaction plan must be attended by more than 1/2 (one-half) of all shares
with valid voting rights owned by the Independent Shareholders, and the resolution of this Independent GMS must be
approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent
Shareholders.
b) In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second Independent GMS may be held if the
GMS is attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the
Independent Shareholders.
c) The resolution of the Independent GMS as referred to in letters a and b is valid if it is approved by more than 1/2 (one-
half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders present at the
Independent GMS.
d) In the event that the quorum of attendance at the second Independent GMS as referred to in letter b is not reached,
the third Independent GMS may be held at the request of the Public Company with the provisions of the quorum, the
number of votes to make a decision, the summoning and the time of holding the Independent GMS determined by the
Chairman of the OJK.
In the event that the quorum of attendance at the second Independent GMS as referred to in letter b is not reached, the
third Independent GMS may be held at the request of the Public Company with the provisions of the quorum, the number
of votes to make a decision, the summoning and the time of holding the Independent GMS determined by the Chairman
of the OJK.
If this Transaction Plan does not obtain approval from the Independent Shareholders of CBUT, the plan can
only be resubmitted 12 (twelve) months after the implementation of the CBUT Independent GMS
32
Names mentioned 67 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Udan Said
p.1 ×24
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
BAB VII
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Paul Hadiwinata
p.4 ×2
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.4
unresolved
org
Purwantono
p.4 ×2
unresolved
org
Young Global Limited
p.4 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
PT Kalimantan Sawit Abadi
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Menteng Kencana Mas
p.4 ×2
unresolved
org
PT Mitra Mendawai Sejati
p.4 ×2
unresolved
org
PT Mirza Pratama Putra
p.4 ×2
unresolved
org
Kusnanto & Rekan
p.5 ×2
unresolved
person
Dr. Tintin Surtini
· Notaris
p.5 ×148
unresolved
person
Winter Sigiro
· Notaris
p.5 ×65
unresolved
person
Dewantari Handayani
· Notaris
p.6 ×6
unresolved
org
PT Bank DKI
p.6 ×2
unresolved
org
PT Bank Woori Saudara Indonesia
p.6 ×2
unresolved
org
Maybank Indonesia Tbk
p.6 ×4
unresolved
org
Singapore Exchange Securities Trading Limited
p.7 ×2
unresolved
org
PT Sawit Multi Utama
p.7 ×2
unresolved
org
PT Tanjung Sawit Abadi
p.7 ×2
unresolved
org
Menteri Kehakiman
p.17
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.17 ×11
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.17 ×4
unresolved
org
PT Citra
p.18 ×2
unresolved
org
PT Putra
p.18 ×2
unresolved
person
Teguh Hendrawan
· Notaris
p.18 ×3
unresolved
person
Eko Soemarno
· Notaris
p.20 ×19
unresolved
person
Citra Buana Tungga
· Notaris
p.20 ×23
unresolved
org
PT Mandiri Indah Lestari
p.20 ×4
unresolved
person
Agustri Parlina
· Notaris
p.21 ×3
unresolved
person
Muhammad Ramdhanie
· Notaris
p.21 ×7
unresolved
person
Lya Indah Novelya
· Notaris
p.21 ×19
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.32 ×7
unresolved
org
DUE TO SEVERAL FACTORS INCLUDING BUT NOT LIMITED
p.35
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.36 ×10
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.38
unresolved
org
Minister of Law
p.38
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.38 ×12
unresolved
org
Financial Services Authority
p.38 ×4
unresolved
org
Minister of Justice
p.50
unresolved
org
PT Citra Borneo Utama Limited Liability
p.51
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.273
20322 ms
12 Sep 2026 22:53
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': 'USD',
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'MATERIAL',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': '600000000'}