Back to announcement
20250304_BBNI_Pemanggilan RUPS_31866109_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BBNISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun
Buku 2024 Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Maret 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6
Jalan Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta
Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(“PUMK”) Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan
pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
Penjelasan:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Juncto Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan,
Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”), dan Pasal
15H ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(“UU BUMN”), yang mengatur bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-
1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan BUMN (“PER-1/2023”), Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro
dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah
dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan
untuk mendapat Pengesahan RUPS/Menteri.
- RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.
1
Page 6
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) juncto Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, serta
Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT mengatur bahwa penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun
Buku 2024 diputuskan dalam RUPS.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta
Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif
Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar
Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor
PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, ketentuan tentang
besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditetapkan oleh
RUPS.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk
Tahun Buku 2025.
Penjelasan:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK Nomor
9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam
Kegiatan Jasa Keuangan mengatur bahwa RUPS wajib memutuskan penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi
keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) PER-1/2023 diatur bahwa khusus untuk
Laporan Keuangan Program PUMK tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar
akuntansi keuangan untuk mendapat Pengesahan RUPS/Menteri.
5. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perseroan
(Buyback) dan Pengalihan Saham Hasil Buyback yang disimpan sebagai Saham Tresuri
(Treasury Stock).
Penjelasan:
- Sesuai Pasal 2 ayat (3) juncto Pasal 22 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023
tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka,
Pembelian kembali Saham (Buyback) Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil Buyback
wajib terlebih dahulu memperoleh Persetujuan RUPS.
- Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada Publik atas Rencana Buyback
dan Pengalihan Saham Hasil Buyback yang disimpan sebagai saham Treasuri (Treasury
Stock) pada tanggal 4 Februari 2025. Selanjutnya Perseroan telah melakukan Pengkinian
Keterbukaan Informasi tersebut kepada Publik pada tanggal 17 Februari 2025.
2
Page 7
Keterbukaan Informasi dan Pengkinian Keterbukaan Informasi dapat diakses melalui situs
web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan,
perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS, dimana
dalam RUPS tersebut dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan mata acara Rapat sesuai ketentuan
Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, melalui Surat Menteri Badan Usaha
Milik Negara Republik Indonesia Nomor SR-58/MBU/02/2025 tanggal 10 Februari
2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2024 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan karenanya Perseroan
bermaksud mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar
Perseroan, Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SR-
58/MBU/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh
RUPS, dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri
A Dwiwarna.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan
Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham
Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin, tanggal 3 Maret
2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan
mekanisme berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik;
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/); atau
c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. Pemegang Saham yang hadir secara langsung maupun secara elektronik atau memberikan
kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang
sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI,
Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI
(http://akses.ksei.co.id), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Selasa, 25 Maret 2025.
3
Page 8
b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
i. Proses Registrasi;
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
iii. Proses Pemungutan Suara /Voting;
iv. Tayangan RUPS, panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut
mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs website eASY.KSEI
(http://akses.ksei.co.id) atau pada situs website Perseroan.
c. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara
elektronik, dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI
melalui situs web https://akses.ksei.co.id atau melalui pemberian kuasa secara tertulis
kepada Pihak Independen. Blanko Surat Kuasa kepada Pihak Independen dapat diakses
melalui situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada
Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.
5. Apabila Pemegang Saham/wakil mereka yang sah bermaksud menghadiri Rapat secara fisik,
mohon dapat mempedomani ketentuan bahwa Pemegang Saham atau kuasanya yang akan
menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang
sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham
yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang terakhir
serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki
ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka
Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang
berlaku.
6. Perseroan berhak menetapkan jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat hadir
secara fisik.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan
dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak 4 Maret 2025. Salinan
dokumen fisik dapat dimintakan secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan sampai
dengan tanggal 26 Maret 2025.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya
diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.00 WIB.
Jakarta, 4 Maret 2025
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi Perseroan
4
Page 9
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR 2024 FINANCIAL YEAR
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
The Board of Directors of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Company”) hereby
invites the Company's Shareholders to attend the Company's Annual General Meeting of
Shareholders for the 2024 Financial Year (“Meeting”) which will be held on:
Day/Date : Wednesday, March 26, 2025
Time : 10.00 a.m up to end
Place : Ballroom Menara BNI, 6th Floor
Pejompongan Raya Street No. 7, Bendungan Hilir, Central Jakarta
The meeting will be held with the following agenda:
1. The Approval of the Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated
Financial Report, Approval of the Supervisory Duties Report of the Board of
Commisioners, and Ratification of the Financial Report of the Micro and Small
Business Funding Program (“PUMK”) for the 2024 Financial Year, as well as granting
full settlement and handing over responsibility (volledig acquit et de charge) to the
Board of Directors for the Company’s management actions and the Board of
Commissioners for the Company’s supervisory actions that have been carried out
during the 2024 Financial Year.
Explanation:
- In accordance with the provisions of Article 18 Juncto Article 21 paragraph (3) of the
Company's Articles of Association, Article 69 of Law of the Republic of Indonesia
Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") as amended by
Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of
Government Regulation instead of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022
concerning Job Creation into Law ("Job Creation Law"), and Article 15H paragraph
(1) of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 concerning the Third
Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-
Owned Enterprises ("SOE Law"), which stipulates that the Annual Report and the
Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company must obtain
approval from the General Meeting of Shareholders of the Company ("GMS") and the
Company's Consolidated Financial Statements must be ratified by the GMS.
- In accordance with the provisions of Article 33 paragraph (3) of the Regulation of the
Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-1/MBU/03/2023
concerning Special Assignments and SOE Social and Environmental Responsibility
Programs (“PER-1/2023”), the annual Financial Report of the Micro and Small
Business Funding Program (PUMK) must be audited by a Public Accounting Firm
separately from the audit of the SOE Financial Report prepared in accordance with
financial accounting standards to obtain Approval from the GMS/Minister.
1
Page 10
- The GMS provides full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de
charge) to the members of the Board of Directors for management actions and the
Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out during the
previous financial year, as long as these actions are reflected in the Annual Report and
Financial Report except for acts of embezzlement, fraud, and other criminal acts.
2. The Approval of the use of the Company’s Net Profit for the 2024 Financial Year.
Explanation:
In accordance with the provisions of Article 21 paragraph (2) in conjunction with Article 26
of the Company's Articles of Association, as well as Article 70 and Article 71 of the UUPT,
it is stipulated that the use of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year is
decided at the GMS.
3. The Determination of Salary/Honorarium and Facilities and Benefits for the 2025
Financial Year, and Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the 2024
Financial Year Performance and/or Long-Term Incentive for the Period of 2025-2027,
for the members of the Board of Directors and the members of the Board of
Commissioners of the Company.
Explanation:
In accordance with the provisions of Article 11 paragraph (19) and Article 14 paragraph
(30) of the Company's Articles of Association, Article 96 and Article 113 of the UUPT, and
Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number
PER-3/MBU/03/2023 concerning SOE Organs and Human Resources, provisions
regarding the amount of Salary/Honorarium including Facilities and Allowances, as well as
Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for members of the Board of Directors
and Board of Commissioners to be determined by the GMS.
4. The Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the
Company’s Consolidated Financial Report and Financial Report of the PUMK for the
2025 Financial Year.
Explanation:
- In accordance with the provisions of Article 21 paragraph (2) and (4) of the Company's
Articles of Association, Article 59 of the Financial Services Authority ("OJK")
Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of
the GMS of Public Companies, and Article 3 paragraph (1) of OJK Regulation Number
9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting
Firms in Financial Services Activities, it is stipulated that the GMS is required to decide
on the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will
provide audit services for annual historical financial information by considering the
proposal of the Board of Commissioners.
- In accordance with the provisions of Article 33 paragraph (3) of PER-1/2023, it is
stipulated that specifically for the annual PUMK Program Financial Report, it must be
audited by a Public Accounting Firm separately from the audit of the SOE Financial
Report prepared in accordance with financial accounting standards to obtain
GMS/Ministerial Approval.
2
Page 11
5. The Approval of the Company's Buyback Plan and the Transfer of Buyback Shares
held as Treasury Stock.
Explanation:
- In accordance with Article 2 paragraph (3) in conjunction with Article 22 paragraph (1)
of OJK Regulation Number 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares issued by
Public Companies, the Company's Share Buyback and the Transfer of Shares from the
Buyback must first obtain the Approval of the GMS.
- The Company has conducted a Public Disclosure of Information regarding the Buyback
Plan and the Transfer of Shares from the Buyback held as Treasury Stock on February
4, 2025. Furthermore, the Company has conducted an Update on the Disclosure of
Information to the Public on February 17, 2025. The Disclosure of Information and the
Update on the Disclosure of Information can be accessed through the PT Bursa Efek
Indonesia website and the Company's website.
6. The Changes to the Company’s Articles of Association.
Explanation:
- In accordance with the provisions of Article 25 paragraph (5) and Article 28 of the
Company's Articles of Association, changes to the Company's Articles of Association
must obtain approval from the GMS, where the GMS is attended and approved by
the Series A Dwiwarna Shareholder.
- The Series A Dwiwarna Shareholder proposes the agenda of the Meeting in
accordance with the provisions of Article 5 paragraph (4) letter c of the Company's
Articles of Association, through the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises
of the Republic of Indonesia Number SR-58/MBU/02/2025 dated February 10, 2025
concerning the Approval of the Holding of the Annual General Meeting of
Shareholders for the 2024 Fiscal Year of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
and therefore the Company intends to amend the Company's Articles of Association
to be determined by the GMS.
7. The Change to the Composition of the Company’s Management.
Explanation:
In accordance with the provisions of Article 11 paragraph (10) and Article 14 paragraph
(12) of the Company's Articles of Association, Letter of the Minister of State-Owned
Enterprises of the Republic of Indonesia Number SR-58/MBU/02/2025 dated February 10,
2025 concerning Approval of the Holding of the Annual General Meeting of Shareholders
for the 2024 Financial Year of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, members of the
Board of Directors and Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS,
in which the GMS must be attended and approved by the Series A Dwiwarna Shareholders.
Notes:
1. The Company will not send a separate invitation to Shareholders, because this Invitation
advertisement is an official invitation.
3
Page 12
2. 2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Company's shareholders
whose names are recorded in the Company's Shareholders Register and/or the
Company's shareholders in the securities account balance records at the Collective
Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of stock trading on
Monday, March 3, 2025, until 4.00 p.m. ("Eligible Shareholders").
3. The participation of Entitled Shareholders in the Meeting can be done through the
following mechanisms:
a. physically present at the Meeting;
b. electronically present at the Meeting through the eASY.KSEI application
(https://akses.ksei.co.id/); or
c. represented by another party by providing power of attorney electronically through
the eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id/) or providing power of attorney
in writing.
4. Shareholders who attend in person or electronically or provide electronic power of attorney
(“e-proxy”) through the eASY.KSEI applications are Shareholders whose shares are
stored in KSEI's collective custody. To use the eASY.In the KSEI application, shareholders
can access the eASY.KSEI menu on the AKSes.KSEI facility (http://akses.ksei.co.id), by
paying attention to the following provisions:
a. Shareholders must inform their presence, appoint their proxies, and/or submit their
voting choices on the eASY.KSEI application no later than 12.00 p.m on the 1 (one)
working day before the date of the Meeting.
b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting via
the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
i. Registration Process;
ii. Electronic Question and/or Opinion Submission Process;
iii. Voting Process;
iv. GMS Broadcast, registration guide, usage, and further explanation regarding
eASY.KSEI can be downloaded through the eASY.KSEI website
(http://akses.ksei.co.id) or on the Company's website.
c. The Company urges Shareholders to attend the Meeting electronically by granting
electronic power of attorney through the eASY.KSEI facility via the website
https://akses.ksei.co.id or by granting written power of attorney to the Independent
Party. The Power of Attorney Form for the Independent Party can be accessed via
the Company's website. The completed Power of Attorney must be submitted to the
Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Datindo Entrycom.
5. If Shareholders/their authorized representatives intend to attend the Meeting physically,
please be guided by the provisions that Shareholders or their proxies who will attend the
Meeting must submit a photocopy of their KTP or other valid identification to the
registration officer before entering the Meeting room. For Shareholders in the form of Legal
Entities, please bring a photocopy of their latest Articles of Association and the deed of
appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or the
latest management. Specifically, Shareholders in KSEI Collective Custody must submit a
Written Confirmation for the GMS (“KTUR”) to the registration officer before entering the
Meeting room. If Shareholders are unable to show the KTUR, then Shareholders may still
attend the Meeting as long as their names are recorded in the Register of Shareholders
and they bring a verifiable identity in accordance with applicable provisions.
6. The Company has the right to determine the number of Shareholders or proxies of
shareholders who are physically present.
7. Materials related to the meeting agenda are available and can be obtained on the
Company's website and at the Company's head office during business hours starting
4
Page 13
Monday, March 4, 2025. Copies of physical documents can be requested in writing by the
Company's Shareholders until March 26, 2025.
8. To facilitate the arrangement and ensure an orderly Meeting, Shareholders or their proxies
are requested to be at the Meeting venue at 09.00 WIB.
Jakarta, March 4, 2025
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Board of Directors
5
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Milik Negara
p.5
unresolved
org
Menteri BUMN RI Nomor PER-
p.5 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
p.6
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SR-
p.7 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.7 ×3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom.
p.8 ×2
unresolved
org
Minister of SOEs
p.9 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10
unresolved
org
Minister of State-Owned Enterprises
p.11 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.