Back to announcement
20250203_FMFN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31848851_lamp5.pdf
Board change Needs review FMFNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 22
Page 1
LAMPIRAN
PERUBAHAN PASAL 12 DAN PASAL 15 ANGGARAN DASAR
APPENDIX - AMENDMENT OF ARTICLE 12 AND ARTICLE 15 OF ARTICLE OF ASSOCIATION
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
Sebelum Setelah
Pasal 12 (full version) Akta No. 196 tanggal 31
Before After
Januari 2025
Article 12 (full version) Deed No. 196 dated 31
Perbandingan Pasal 12.(2)
January 2025
Comparison of Article 12.(2)
Direksi Direksi Direksi
Pasal 12 Pasal 12 Pasal 12
Board of Directors Board of Directors Board of Directors
Article 12 Article 12 Article 12
2. Tunduk pada peraturan perundang-undangan 2. Tunduk pada peraturan perundang-undangan 1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang
yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran berlaku dan Anggaran Dasar ini, Perseroan diurus
Dasar ini para anggota Direksi diangkat oleh Dasar ini, para anggota Direksi diangkat oleh dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari
RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan minimum 5 (lima) anggota sampai maksimum 10
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat diangkat ulang untuk periode yang (sepuluh) orang Direktur yakni:
memberhentikan sewaktu-waktu, dengan sama, dengan tidak mengurangi hak RUPS
ketentuan bahwa: untuk memberhentikan sewaktu-waktu, i. Direktur Utama (Chief Executive Officer)
dengan ketentuan bahwa:
a. KB KOOKMIN CARD CORP. memiliki hak a. KB KOOKMIN CARD CORP. memiliki hak ii. Wakil Direktur Utama;
untuk menominasikan individu-individu untuk menominasikan individu-individu
untuk posisi-posisi sebagai berikut: untuk posisi-posisi sebagai berikut: iii. Direktur Sumber Daya Manusia dan
i. Direktur Utama (Chief Executive i. Direktur Utama (Chief Executive General Affairs; dan
Officer); Officer);
ii. Wakil Direktur Utama; ii. Wakil Direktur Utama; iv. 7 (tujuh) Direktur.
iii. Direktur Sumber Daya Manusia dan iii. Direktur Sumber Daya Manusia dan
General Affairs; dan General Affairs; dan 1. Subject to the applicable laws and regulations and
iv. 5 (lima) Direktur. iv. 5 (lima) Direktur. this Articles of Association, the Company shall be
(masing-masing, “Direktur Pemegang (masing-masing, “Direktur Pemegang managed and led by the Board of Directors consist
Saham Mayoritas”); dan Saham Mayoritas”); dan of a minimum of 5 (five) members up to a maximum
of 10 (ten) Directors as follows:
i. President Director (Chief Executive Officer);
b. PT Finansia Pacifica Raya memiliki hak untuk b. PT Finansia Pacifica Raya memiliki hak
menominasikan individu untuk posisi untuk menominasikan individu untuk posisi
ii. Vice President Director;
Direktur sebanyak 2 (dua) individu Direktur sebanyak 2 (dua) individu
(“Direktur FPR”). (“Direktur FPR”).
Page 2
iii. Human Resources and General Affairs
2. Subject to the applicable laws and regulations 2. Subject to the applicable laws and regulations Director; and
and provisions in this Articles of Association, and provisions in this Articles of Association,
members of the Board of Directors are appointed members of the Board of Directors are iv. 7 (seven) Directors.
by the GMS, for a period of 5 (five) years and appointed by the GMS for a period of 3 (three)
without prejudice to the right of the GMS to years and may be reappointed for the same 2. Tunduk pada peraturan perundang-undangan
dismiss them at any time, provided that: period, without prejudice to the right of the yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran
GMS to dismiss them at any time, provided Dasar ini, para anggota Direksi diangkat oleh
RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat
that:
diangkat ulang untuk periode yang sama, dengan
tidak mengurangi hak RUPS untuk
a. KB KOOKMIN CARD CORP. shall possess the a. KB KOOKMIN CARD CORP. shall possess memberhentikan sewaktu-waktu, dengan
right to nominate individuals for the the right to nominate individuals for the ketentuan bahwa:
following positions: following positions: a. KB KOOKMIN CARD CORP. memiliki hak untuk
i. President Director (Chief Executive i. President Director (Chief Executive menominasikan individu-individu untuk posisi-
Officer); Officer); posisi sebagai berikut:
ii. Vice President Director; ii. Vice President Director; i. Direktur Utama (Chief Executive Officer);
iii. Human Resources and General Affairs iii. Human Resources and General Affairs ii. Wakil Direktur Utama;
Director; and Director; and iii. Direktur Sumber Daya Manusia dan
iv. 5 (five) Directors. iv. 5 (five) Directors. General Affairs; dan
iv. 5 (lima) Direktur.
(respectively, “Majority Shareholders’ (respectively, “Majority Shareholders’ (masing-masing, “Direktur Pemegang
Directors”); and Directors”); and Saham Mayoritas”); dan
b. PT Finansia Pacifica Raya shall possess the b. PT Finansia Pacifica Raya shall possess the b. PT Finansia Pacifica Raya memiliki hak untuk
right to nominate 2 (two) individuals for the right to nominate 2 (two) individuals for the menominasikan individu untuk posisi Direktur
position of Director (“FPR Director”). position of Director (“FPR Director”). sebanyak 2 (dua) individu (“Direktur FPR”).
Page 3
2. Subject to the applicable laws and regulations and
provisions in this Articles of Association, members
of the Board of Directors are appointed by the GMS
for a period of 3 (three) years and may be
reappointed for the same period, without prejudice
to the right of the GMS to dismiss them at any time,
provided that:
a. KB KOOKMIN CARD CORP. shall possess the
right to nominate individuals for the following
positions:
(i) President Director (Chief Executive
Officer);
(ii) Vice President Director;
(iii) Human Resources and General
Affairs Director
(iv) 5 (five) Directors.
(respectively, “Majority Shareholders’
Directors”); and
b. PT Finansia Pacifica Raya shall possess the right to
nominate 2 (two) individuals for the position of
Director (“FPR Director”).
Page 4
3. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, suatu pemegang saham dapat
mengusulkan untuk menunjuk dan
memberhentikan Direktur yang dinominasikan
dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada
Perseroan dan pemegang saham lainnya dan dalam
hal pemberhentian Direktur, pemberitahuan kepada
Direktur yang akan diberhentikan tersebut.
Pengangkatan atau pemberhentian akan berlaku
sejak tanggal RUPS untuk pengangkatan atau
pemberhentian Direktur tersebut atau tanggal lain
sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Pemegang
saham yang memberhentikan Direktur yang
dinominasikannya harus membebaskan dan tetap
membebaskan Perseroan dari segala gugatan
sehubungan dengan pemberhentian Direktur
tersebut.
3. Subject to the applicable laws and regulations, a
shareholder may propose to appoint and remove
the nominated Director by giving written notice to
the Company and other shareholders, and in the
case of the removal of the Director, notification to
such to-be-removed Director. The appointment or
removal will take effect as of the date of the GMS
for the appointment or dismissal of such Director or
other dates as determined by the GMS. The
Shareholder who removes the Director which is
nominated by them shall indemnify and continue to
indemnify the Company against all claims related to
the removal of such Director.
Page 5
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau
penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris
atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Proposals for the appointment, dismissal, and/or
replacement of members of the Board of Directors
to GMS shall consider the recommendations of the
Board of Commissioners or a committee which
carries out the nomination functions.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan
RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat 2.
5. In the event that due to a certain reason the
position of a member of the Board of Directors
becomes vacant, within a period of 30 (thirty) days
as of the occurrence of such vacancy, a GMS shall
be convened to fill the vacancy by giving due regard
to the provision set forth in Article 12 paragraph 2.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan
tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk
mengangkat Direksi baru, dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat 2, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh
Dewan Komisaris.
Page 6
6. In the event that due to any reason whatsoever all
of the positions of the members of the Board of
Directors become vacant, within a period of 30
(thirty) days as of the occurrence of the said
vacancy a GMS shall be convened to appoint a new
Board of Directors, by giving due regard to the
provision set forth in Article 12 paragraph 2, and
the Company shall temporarily be managed by the
Board Commissioners.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri
dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.
Terhadap anggota Direksi tersebut tetap diminta
pertanggung jawabannya sejak pengangkatannya
sampai dengan tanggal efektifnya pengunduran
dirinya dalam RUPS.
7. A member of the Board of Directors shall have the
right to resign from his/her position prior to end of
his/her tenure by submitting written notification to
the Company of his/her intention to resign at least
30 (thirty) days before the date of the resignation.
The members of the Board of Directors are still held
accountable from the time of their appointment
until the effective date of his resignation at the
GMS.
Page 7
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat
7 di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
setelah diterimanya pengunduran diri dimaksud.
8. The Company is required to convene a GMS to
decide on the resignation of a member of the Board
of Directors as mentioned in the paragraph
(7) above no later than 90 (ninety) days after the
receipt of such resignation.
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada
OJK paling lambat 2 hari kerja setelah:
a. Diterimanya permohonan pengunduran diri
Direksi;
b. Hasil penyelenggaraan RUPS yang
menyetujui pengunduran diri.
9. The Company is required to announce a disclosure
of information to the public and submit to the OJK
no later than 2 business days after:
a. The receipt of such resignation;
b. The GMS result approves such resignation.
10. Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara
oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan
alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis
kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
Page 8
10. A member of the Board of Directors can be
dismissed temporarily by the Board of
Commissioners with a specific reason and must be
notified in writing to such Director.
11. Sehubungan dengan pemberhentian sementara,
Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS,
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
tanggal pemberhentian sementara, untuk
mencabut atau menguatkan keputusan
pemberhentian sementara tersebut.
11. In relation to the temporary dismissal, the Board of
Commissioners is required to convene a GMS, no
later than 90 (ninety) days after the date of the
temporary dismissal, to revoke or to confirm the
temporary dismissal.
12. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11 di atas
atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka
pemberhentian sementara menjadi batal.
12. With the elapse of the period of convening GMS as
referred in paragraph 11 or if GMS fails to make a
decision, the temporary dismissal shall be void.
13. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10,
anggota Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri.
13. In GMS as referred in paragraph 10, such Director shall
be given a chance to defend him/herself.
Page 9
14. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk
sementara tidak berwenang:
a. Menjalankan kepengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan;
b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar
pengadilan.
14. Members of Directors who are temporarily
dismissed do not have any authority to:
a. Manage the Company for the interest of the
Company according to the object and
purpose of the Company;
b. Represent the Company inside or outside the
court.
15. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 14 di atas berlaku sejak keputusan
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris
sampai dengan:
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan
atau membatalkan pemberhentian sementara;
b. lampaunya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat 11 di atas.
15. The restriction of the authority as referred in the
paragraph 14 is effective since the decision of the
Page 10
temporary dismissal is made by the Board of
Commissioners until:
a. there is a GMS’ decision, which confirms or
revokes the temporary dismissal;
b. the elapse of the period as referred to in the
paragraph 11;
16. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada
OJK mengenai:
a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai
pemberhentian sementara; dan
b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat 11 di atas atau informasi
mengenai batalnya pemberhentian sementara
oleh Dewan Komisaris karena tidak
terselenggaranya RUPS sampai dengan
lampaunya jangka waktu sebagaimana
dimaksud.
16. The Company must disclose the information to the
public and submit to the OJK regarding:
a. The decision of the Board of Commissioner
on the temporary dismissal;
b. The GMS’ result as referred in paragraph 11
or the revocation of the temporary dismissal
by the Board of Commissioners due to the
GMS did not convene until the elapse of the
period as mentioned.
Page 11
17. Dalam hal seorang Direktur mengetahui adanya suatu
benturan kepentingan sehubungan dengan suatu
hal yang sedang dipertimbangkan oleh Direksi,
maka Direktur tersebut harus mengungkapkan
benturan kepentingan tersebut kepada Direksi
sebelum tiap pengambilan suara atau pembahasan
mengenai hal tersebut, dan apabila benturan
kepentingan tersebut adalah bersifat pribadi,
Direktur tersebut harus mengundurkan diri. Dalam
hal pengunduran diri tersebut, untuk tujuan-tujuan
menentukan jumlah Direktur yang berwenang dan
apakah suatu kuorum terpenuhi sehubungan
dengan hal yang disampaikan kepada Direksi untuk
pengambilan suara, Direktur tersebut tidak
dianggap sebagai Direktur yang berwenang.
17. In the event that a Director has actual knowledge of
a conflict of interest regarding a matter being
considered by the Board of Directors, such Director
shall disclose such conflict of interest to the Board
of Directors prior to any vote or discussion on the
matter, and where such conflict of interest is a
matter of personal, such Director shall recuse
himself/herself. In the event of such recusal, for the
purposes of determining the number of authorized
Directors and whether a quorum is present in
relation to such matters presented to the Board of
Directors for a vote, such Director shall not be
deemed an authorized Director.
Page 12
18. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
a. Mengundurkan diri sesuai dengan
ketentuan Pasal 12 ayat 7;
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan
perundang-undangan yang berlaku;
c. Meninggal dunia;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan
RUPS.
18. Subject to the applicable laws and regulations, the
position of member of the Board of Directors shall
terminate in the event that the holder:
a. resigns from his/her position in the manner
set forth in Article 12 paragraph 7;
b. no longer meets the qualifications pursuant
to the applicable laws and regulations;
c. is deceased;
d. is removed by virtue of a resolution of the
GMS.
Page 13
Perbandingan Pasal 15.(3)
Comparison of Article 15.(3) Pasal 15 (full version) Akta No. 196 tanggal 31
Januari 2025
Article 15 (full version) Deed No. 196 dated 31
January 2025
Dewan Komisaris Dewan Komisaris Dewan Komisaris
Pasal 15 Pasal 15 Pasal 15
Board of Commissioners Board of Commissioners Board of Commissioners
Article 15 Article 15 Article 15
4. Tunduk pada peraturan perundang-undangan 3. Tunduk pada peraturan perundang undangan 1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang
yang berlaku dan Anggaran Dasar ini, para yang berlaku dan Anggaran Dasar ini, para berlaku dan Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris
anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS terdiri dari:
untuk jangka lima (5) tahun dengan tidak untuk jangka tiga (3) tahun dan dapat a. setidak-tidaknya 2 (dua) Komisaris dan apabila
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan diangkat ulang untuk periode yang sama, pemegang saham menyetujui, maka Dewan
sewaktu-waktu. dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk Komisaris dapat berjumlah sampai dengan 5
memberhentikan sewaktu-waktu. (lima) Komisaris, dimana setidak-tidaknya
terdapat 1 (satu) Komisaris Independen dengan
tetap memperhatikan Pasal 15 ayat 1 huruf (d)
3. Subject to the applicable laws and regulations 3. Subject to the applicable laws and regulations
dibawah ini; dan
and the Articles of Association, members of the and provisions in this Articles of Association,
b. Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga)
Board of Commissioners are appointed by the members of the Board of Commissioners are Komisaris atau lebih, maka 1 (satu) Komisaris
GMS for a period of five (5) years without appointed by the GMS for a period of three (3) dinominasikan oleh FPR (“Komisaris FPR”) dan
prejudice to the right of the GMS to remove at years and may be reappointed for the same setidak-tidaknya 2 (dua) atau paling banyak 4
any time. period, without prejudice to the right of the (empat) Komisaris dinominasikan oleh KB
GMS to dismiss them at any time. Kookmin Card Corp. (“Komisaris Pemegang
Saham Mayoritas”).
Selanjutnya, dalam hal anggota Dewan
Komisaris berjumlah 2 (dua) orang Komisaris,
maka keduanya merupakan Komisaris
Pemegang Saham Mayoritas.
c. Komisaris Utama harus merupakan seorang
Komisaris Pemegang Saham Mayoritas.
d. Jumlah Komisaris Independen wajib paling
kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
seluruh anggota Dewan Komisaris.
1. Subject to the applicable laws and regulations and this
Articles of Association, the Board of Commissioners
consists of:
a. at least 2 (two) Commissioners and if the
Page 14
Shareholders agreed, the total number of
members of the Board of Commissioners is up to
5 (five) Commissioners, in which at least 1 (one)
of the members of the Board of Commissioner is
an Independent Commissioner; and
b. if the Board of Commissioners consists of 3
(three) or more commissioners, then 1 (one) of
them shall be nominated by FPR (“FPR
Commissioner”) and at least 2 (two) or maximum
4 (four) Commissioners shall be nominated by
KB Kookmin Card Corp. (“Majority
Commissioners”).
Further, if the Board of Commissioners consists
of 2 (two) Commissioners, then both of them shall
be nominated only by the Majority
Commissioner.
c. The post of President Commissioner shall be
held by the Majority Commissioner.
d. The number of the Independent Commissioner
must be at least 30% (thirty percent) of the total
members of the Board of Commissioners.
2. Komisaris Independen adalah Komisaris yang:
a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
anggota Dewan Pengawas Syariah atau
pemegang saham Perseroan, dalam Perseroan;
b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas
Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat
di bawah Direksi dalam Perseroan;
c. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas
Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat
di bawah Direksi dalam perusahaan lain yang
memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan
dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
d. memahami peraturan perundang-undangan di
bidang pembiayaan dan peraturan perundang-
undangan lain yang relevan;
Page 15
e. memiliki pengetahuan yang baik mengenai
kondisi keuangan Perseroan;
f. memiliki kewarganegaraan Indonesia;
g. tidak memiliki saham pada Perseroan baik
secara langsung maupun tidak langsung;
h. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan
kegiatan usaha Perseroan; dan
i. berdomisili di Indonesia,
dimana untuk tujuan-tujuan Pasal 15 ayat (2) huruf
(a), definisi dan kriteria untuk istilah ‘afiliasi’ adalah
sesuai dengan Peraturan OJK No.
30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014
tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi
Perusahaan Pembiayaan juncto Peraturan OJK No.
29/POJK.05/2020, sebagaimana diubah dari waktu
ke waktu.
2. Independent Commissioner means a Commissioner
who, at any time:
a. has no affiliation with members of the Board of
Directors, members of the Board of
Commissioners, members of the Shariah Board
or shareholders of the Company, within the
Company;
b. has never have held a position as a member of
the Board of Directors, a member of the Board of
Commissioners, a member of the Sharia Board
or holds a position of 1 (one) level below the
Board of Directors in the Company within the last
2 (two) years;
c. shall not within the previous 2 (two) years have
held a position of the board of directors, a
member of the board of commissioners, a
Page 16
member of the Sharia Board or holds a position
of 1 (one) level below the Board of Directors in
another affiliated company with the Company
within the last 2 (two) years;
d. understand the laws of financing business and
other relevant laws and regulations;
e. has adequate knowledge about the Company's
financial condition;
f. is an Indonesian citizen;
g. does not have any shares in the Company,
directly or indirectly;
h. does not have any business relationship, directly
or indirectly associated with the business
activities of the Company; and
i. is permanently resident in Indonesia,
Page 17
where for the purposes of Article 15 paragraph (2)
(a), the definition and criteria for the term 'affiliation'
are in accordance with OJK Regulation No.
30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014
concerning Good Corporate Governance for
Financing Companies, juncto OJK Regulation No.
29/POJK.05/2020, as amended from time to time.
3. Tunduk pada peraturan perundang undangan yang
berlaku dan Anggaran Dasar ini, para anggota Dewan
Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka tiga (3)
tahun dan dapat diangkat ulang untuk periode yang
sama, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Subject to the applicable laws and regulations and
provisions in this Articles of Association, members of
the Board of Commissioners are appointed by the GMS
for a period of three (3) years and may be reappointed
for the same period, without prejudice to the right of
the GMS to dismiss them at any time.
4. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2
(dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali
pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris
Independen tersebut menyatakan dirinya tetap
independen kepada RUPS.
4. Independent Commissioners who have been in the
position for 2 (two) service periods can be re-appointed
for the next period provided that they have declared
themselves remain independent to the GMS.
5. Pernyataan independensi sebagaimana dimaksud
dalam ayat 4 di atas wajib diungkapkan dalam laporan
tahunan Perseroan.
5. Statement on the Independency of Independent
Commissioners as referred to in paragraph 4 shall be
disclosed in the annual report.
6. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada
Komite Audit, Komisaris Independen yang
Page 18
bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada
Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan
Komite Audit berikutnya.
6. If an Independent Commissioner also serves in an
Audit Committee, the individual can only be re-
appointed at the Audit Committed for the following 1
(one) service period of Audit Committee.
7. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Anggaran Dasar ini, suatu pemegang
saham dapat menunjuk dan memberhentikan
Komisaris yang dinominasikanya dengan memberikan
pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan
pemegang saham lainnya dan dalam hal
pemberhentian Komisaris, pemberitahuan kepada
Komisaris yang akan diberhentikan tersebut.
Pengangkatan atau pemberhentian akan berlaku sejak
tanggal tanggal RUPS untuk pengangkatan atau
pemberhentian Komisaris dimaksud atau tanggal
sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Pemegang
saham yang memberhentikan Komisaris yang
dinominasikannya harus membebaskan dan tetap
membebaskan Perseroan dari segala gugatan
sehubungan dengan pemberhentian Komisaris
tersebut.
7. Subject to the applicable laws and regulations and this
Articles of Association, a shareholder can appoint and
remove the nominated Commissioner by giving written
notice to the Company and other shareholders, and in
the case of the removal of the Commissioner,
notification to such to-be-removed Commissioner. The
appointment or termination will take effect as of the
date of the GMS for the appointment or dismissal of
such Commissioner or other dates as determined by
the GMS. Shareholders who remove the
Commissioners which they nominated shall indemnify
and continue to indemnify the Company against all
claims related to the removal of such Commissioner.
8. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau
penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Page 19
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi
nominasi.
8. Proposals for the appointment, dismissal, and/or
replacement of members of the Board of
Commissioners to GMS shall consider the
recommendations of the Board of Commissioners or a
committee which carries out the nomination functions.
9. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
ini.
9. In the event that due to a certain reason the position of
a member of the Commissioners becomes vacant,
within a period of 30 (thirty) days as of the occurrence
of the said vacancy, a GMS shall be convened to fill
the vacancy, with due regard to the provision of this
Article 15 paragraph (1).
10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa
jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan
sekurangnya 30 (tiga puluh) sebelum tanggal
pengunduran dirinya.
Terhadap anggota Dewan Komisaris tersebut tetap
diminta pertanggung jawabannya sejak
pengangkatannya sampai dengan tanggal efektifnya
pengunduran dirinya dalam RUPS.
10. A member of the Board of Commissioners shall be
entitled to resign from his/her position prior to end of
his/her tenure by submitting a notification in writing of
his/her intention to the Company at least 30 (thirty) days
before the date of the resignation.
The members of the Board of Commissioners are still
held accountable from the time of their appointment
until the effective date of his resignation at the GMS.
Page 20
11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat
9 di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
diterimanya pengunduran diri dimaksud.
11. The Company is required to convene a GMS to decide
on the resignation of a member of the Board of
Commissioners as mentioned in the parapraph (9)
above no later than 90 (ninety) days after the receipt of
such resignation.
12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK
paling lambat 2 hari kerja setelah:
a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan
Komisaris;
b. Hasil penyelenggaraan RUPS yang menyetujui
pengunduran diri.
12. The Company is required to announce a disclosure of
information to the public and submit to the OJK no later
than 2 business days after:
a. The receipt of such resignation;
b. The GMS result that approve such resignation.
13. Dalam hal seorang Komisaris mengetahui adanya
suatu benturan kepentingan sehubungan dengan suatu
hal yang sedang dipertimbangkan oleh Dewan
Komisaris, Komisaris tersebut harus mengungkapkan
benturan kepentingan tersebut kepada Dewan
Komisaris sebelum pemungutan suara atau
pembahasan mengenai hal tersebut, dan apabila
benturan kepentingan tersebut bersifat pribadi,
Komisaris tersebut harus mengundurkan diri. Dalam
hal pengunduran diri tersebut, untuk tujuan-tujuan
menentukan jumlah Komisaris yang berwenang dan
apakah kuorum terpenuhi sehubungan dengan tiap hal
yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk
dilakukan pemungutan suara, Komisaris tersebut tidak
dianggap sebagai Komisaris yang berwenang.
13. In the event that a Commissioner has actual knowledge
of a conflict of interest regarding a matter being
Page 21
considered by the Board of Commissioner, such
Commissioner shall disclose the conflict of interest to
the Board of Commissioner before every vote or
discussion on the matter is cast, and if the conflict of
interest is a matter of personal, such Commissioner
shall recuse himself or herself. In the case of a recusal,
for the purposes of determining the number of
authorized Commissioners and whether a quorum is
present in relation to the matters submitted to the Board
of Commissioner for voting, such Commissioner is not
considered an authorized Commissioners.
14. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Anggaran Dasar ini, jabatan anggota
Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal
15 ayat 10 dan/atau 13 ini;
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku;
c. Meninggal dunia;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
14. Subject to the applicable laws and regulations and this
Articles of Association, the position of member of the
Board of Commissioners shall be terminated in the
event that the holder:
a. resigns from the position pursuant to the provision
of Article 15 paragraph 10 and/or 13;
b. no longer meets the conditions required by the
applicable laws and regulations;
c. is deceased;
d. is removed by virtue of a resolution of the GMS.
Page 22
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE Sebelum
p.1
unresolved
—
Executive
· Direktur Utama
p.1 ×4
unresolved
org
PT Finansia Pacifica Raya
p.1 ×6
unresolved
org
Kookmin Card Corp.
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
491 ms
12 Sep 2026 22:54
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}