20260619_KING_Rencana Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha_32102743_lamp1.pdf

                                           PENDAHULUAN
Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan ini (“Keterbukaan Informasi”) memuat
informasi mengenai perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK Np 17/2020
yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) berupa
penambahan bidang usaha yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2026.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan
Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan maksud untuk
memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkkap kepada para pemegang saham Perseroan
mengenai rencana penambahan kegiatan usaha. Perseroan juga menyediakan data mengenai penambahan
kegiatan usaha kepada pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS serta dokumen pendukung kepada
OJK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk
memberikan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha dalam hal ini berupa penambahan KBLI
yang akan diusulkan oleh Perseroan kepada RUPS.

 1. Maksud dan tujuan Kegiatan Usaha
    Berdasarkan Akta Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa PT Hoffmen Cleanindo Nomor 150 Tanggal
    28 Mei 2021 pada pasal 3 maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
    Kegiatan Utama
       a. KBLI 81210 - Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
          Kelompok yang mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis Gedung
          milik Perusahaan/Lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung
          perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termaksud jasa
          kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding,
          furniture, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta
          pembersihan gorden dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan
          Gedung yang dilakukan pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam
          kelompok 97000.

    Kegiatan Penunjang
       a. KBLI 20231 - Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
           Kelompok yang mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat,
           bubuk, cream atau cair, industry pembuatan deterjen dan bahan pembersih ru,ah tangga
           lainnya, seperti pembersih lantai organic; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya
           yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tisue basah; gliserol mentah; pembersih
           permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat
           pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersiih dan pengkilap, seperti
           pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim
           untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu pengilap kaca dan logam, pasta
           dan bubuk gosok, termasuk kerta, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan
           bubuk penggosok.

       b. KBLI 46499 – Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga
          Lainnya yang Tidak dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain
          Kelompok yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan
          rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan
          sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia
          untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga
          Pendidikan.

                                                  2

       c. KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
          Kelompok yang mencakup ketentuan bantuan nasihat bimbingan dan operasional usaha
          dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan
          organisasi; Keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran;
          perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan
          dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat,
          bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen dan
          agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan
          dari metode dan prosedur akuntasi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan
          anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan
          Masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi
          manajemen dan lain-lain.

       d. KBLI 78200 – Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
          Kelompok yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada
          jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan
          tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit.
          Kegiatan yang diklasifikasikan disini tidak menyediakan pengawas langsung untuk
          pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan
          tenaga penjaga stand pameran.

       e. KBLI 80100 – Aktivitas Keamanan Swasta
          Kelompok yang mencakup usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan
          atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan
          patrol, seperti pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga, bodyguard,
          patrol jalan raya, penjagaan Gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan
          sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan. Penjagaan dengan sistem instalasi alarm
          dimasukkan dalam kelompok 80200. Penyelidikan yang berhubungan dengan
          perasuransian dimasukkan dalam kelompok 66210.

                                   RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sehubungan dengan rencana penambahan KBLI baru, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang
terdaftar di Kementerian Keuangan, yaitu Kantor Jasa Penilai Guntur, Eki, Andri dan Rekan (“Penilai”)
sebagaimana penilai independent untuk memberikan pendapat tentang rencana penambahan KBLI baru.
Berikut adalah ringkasa dari laporan studi kelayakan berdasarkan Laporan No 00041/2.0116-
06/BS/05/0511/1/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 (“Laporan Studi Kelayakan”)

Maksud dan Tujuan
Maksud penugasan ini adalah untuk melakukan Kajian Penambahan Kegiatan Usaha PT Hoffmen Cleanindo
Tbk, yang diperlukan dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penugasan ini dilakukan
mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 352020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan
Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17 2020 tentang Pedoman
Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII
Tahun 2018.




                                                  3

Adapun KBLI yang akan ditambahkan adalah sebagai berikut:




   Asumsi dan Kondisi Pembatas

   Asumsi
   1. Laporan Studi Kelayakan bersifat non disclaimer opinion.
   2. Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses
       Studi Kelayakan.
   3. Dalam menyusun laporan, mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan
       dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan indormasi lainnya serta
       penelitian yang kami anggap relevan.
   4. Pemberi tugas memnyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan studi
       kelayakan telah diungkapkan seluruhnya kepada Penilai dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta
       yang penting.
   5. Penilai menggunakan proyeksikeuangan yang disampaikan dan telah disesuaikan sehingga
       mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
   6. Laporan studi kelayakan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang
       bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional.
   7. Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
   8. Penilai telah memperoleh infimasi atas status hukum objek studi kelayakan dari pemberi tugas.
   9. Laporan studi kelayakan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasal Modal dan pemenuhan
       peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
   10. Studi kelayakan ini dususun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis
       dan Keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan
       dialkukan pada tanggal studi kelayakan ini diterbitkan.
   11. Dalam penyusunan laporan studi kelayakan ini, Penilai menggunakan beberapa asumsi, seperti
       terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban pemberi tugas dan semua pihak yang terlibat dalam
       Penambahan Kegiatan usaha serta keakuratan informasi mengenai Penambahan Kegiatan Usaha
       yang diungkapkan oleh manajemen Pemberi Tugas.
   12. Studi kelayakan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan danpenggunaan sebagian dari analisis
       dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu
       kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyestkan atas proses yang
       mendasari studi kelayakan. Penyusunan studi kelayakan ini merupakan suatu proses yan rumit dan
       mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
   13. Penilai juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan studi kelayakan ini sampai dengan
       tanggal terjadinya Penambahan Kegiatan Usaha tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh
       secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini.
       Kami tidak bertanggungjawab untuk mengeaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan
       (update) opini Penilai karena adanya perubahan asumsi kondisi serta peristiwa-peristiwa yang
       terjadi setelah tanggal laporan ini.




                                                 4

Kondisi Pembatas
1. Penilai tidak melakukan proses due diligence tehadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan
   transaksi.
2. Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan
   dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan
   kepada Penilai atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan
   tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen
   terhadap informasi-informasi tersebut.
3. Analisis studi kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha ini dipersiapkan menggunakan data dan
   informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir opini Penilai secara material. Oleh karenanya,
   kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan kami dikarenakan
   adanya perubahan data dan informasi berikut.
4. Tidak terdapat opini atas dampak perpajakan dari Penambahan Kegiatan Usaha ini. Jasa-jasa yang
   kami berikan kepada pemberi tugas dalam kaitan dengan Penambahan Kegiatan Usaha ini hanya
   merupakan pemberian studi kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan dan
   bukan jasa-jasa akutansi, audit, atau perpajakan. Tidak melakukan penilaian atas keabsahan
   Penambahan Kegiatan Usaha dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Penambahan
   Kegiatan Usaha tersebut.

Pernyataan Penilai

1. Pernyataan yang menjadi dasar dari analisis, pendapat dan kesimpulan nilai yang diuraikan dalam
    Laporan Studi Kelayakan adalah benar, sesuai dengan pemahaman terbaik Penilai, dan berdasarkan
    infirmasi dan data pendukung yang kami gunakan dalam proses penilaian;
2. Laporan ini menjelaskan semua syarat-syarat pembatasan yang mempengaruhi anallisa, pendapat
    dan kesimpulan yang tertera dalam laporan ini;
3. Imbalan jasa tidak berpengaruh terhadap proses penilaian;
4. Penilai tidak memiliki kepentingan terhadap Objek Studi Kelayakan;
5. Laporan ini tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Penilai Indonesia
    (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia 2018 (SPI Edisi VII Tahun 2018) serta Peraturan Otoritas
    Jasa Keuangan No 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan
    Penilaian Bisnis di Pasar Modal (“POJK 35”) dan SEOJKK No 17/SEOJK.04/2020 Tentang Pedoman
    Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal;
6. Penilai bertanggung jawab sepenuhnya atas prosedur, pelaporan hasil Studi Kelayakan yang
    dilakukan;
7. Penugasan penyusunan penilaian secara professional telah dilakukan terhadap Obyek Studi
    Kelayakan pada tanggal Penilaian (Cut Off Date);
8. Penilai telah melakukan wawancara terkait Obyek Studi Kelayakan;
9. Penilai telah melakukan ruang lingkup sebagai berikut: identifikasi massalah, inspeksi,
    pengumpulan data dan wawancara, analisis data, estimasi nilai dengan pendekatan penilaian,
    penulisan laporan;
10. Analisa telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Studi Kelayakan;
11. Penugasan penilaian professional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang
    berlaku;
12. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penugasan professional telah disajikan sebagai pendapat hasil
    Studi Kelayakan;
13. Pendapat tersebut telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
14. Penilai telah memenuhi persyaratan Pendidikan professional yang ditentukan dan/atau
    diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui Pemerintah;
15. Tidak seorangpun selain yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah terlibat dalam pelaksanaan
    inspeksi, analisis, pembuatan kesimpulan dan opinii sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan
    Studi Kelayakan ini.



                                             5

  Kesimpulan
  Berdasarkan kajian, evaluasi terhadap aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model
  manajemen dan aspek keuangan dengan seluruh syarat tersebut terpenuhi. Maka disimpulkan bahwa
  penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah layak.


KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
  Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha, saat ini Perseroan sedang memproses
  persiapan tenaga ahli yang dapat mendukung penambahan kegiatan usaha, dimana tenaga kerja
  dalam rencana penambahan kegiatan usaha berasal dari tenaga ahli yang telah bekerja pada
  Perseroan, sehingga tidak terdapat biaya yang akan dikeluarkan dari Perseroan dalam perekrutan
  tenaga ahli.



PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA


  Perseroan memiliki pola bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan penunjang operasional
  secara terintegrasi, memliputi jasa kebersihan, jasa higinitas, penyediaan tenaga kerja, jasa
  keamanan, hingga pengelolaan parkir dan solusi berbasi teknologi. Model bisnis tersebut
  memungkinkan Perseroan memberikan layanan one-stop-service yang mendukung efisiensi
  operasional yang mendukung efisiensi operasional pelanggan dari berbagai sektor industri
  komersial.

  Perserian telah memperkuat posisi usahanya melalui penyediaan layanan integrated facility
  management memberikan prospek pasar yang positif bagi Perseroan. Perseroan telah memperkuat
  posisi usahanya melalui penyediaan layanan integrated facility management yang mencakup
  berbagai jasa penunjang operasional secara terpadu. Penambahan KBLI tersebut lebih ditujukan
  untuk melengkapi legalitas dan cakupan layanan Perseroan sehingga dapat meningkatkan
  fleksibilitas usaha serta mendukung penyediaan layanan yang lebih terintegrasi kepada pelanggan.

  Perseroan tidak ingin melewatkan kesempatan-kesempatan lagi dan mendukung pertumbuhan
  kebutuhan para pengguna jasa dan menjadi dasar pertimbangan Perseroan melakukan
  penambahan bidang usaha, agar Perseroan selalu siap dalam menghadapi tantangan persaingan
  usaha ke depannya. Mengingat kegiatan usaha saat ini masih penyedia jasa tenaga kerja waktu
  tertentu masih secara umum dan terdapat jasa tenaga kerja waktu tertentu yang memerlukan KBLI
  tersendiri dan belum dimiliki Perseroan saat ini, maka atas dasar tersebut Perseroan bermaksud
  untuk menambah kegiatan-kegiatan usaha jasa lebih khusus.

  Penambahan KBLI oleh Perseroan merupakan Langkah strategis untuk memperkuat posisi
  Perseroan sebagai layanan integrated facility management di Indonesia. Meskipun tidak mengubah
  strategis pemasaran secara signifikan, penambahan KBLI tersebut memperluas cakupan layanan
  dan legalitas usaha sehingga Perseroan dapat menawarkan solusi jasa yang lebih terintegrasi
  kepada pelanggan, sehingga Perseroan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dari sisi efisiensi,
  kemudahan koordinasi serta pengelolaan layanan yang lebih terintegrasi.




                                              6

  Kedepannya, Perseroan akan terus memajukan usahanya dan karenanya Perseroan berencana
  untuk melakukan penambahan kegiatan usaha di bidang sebagai berikut:




  Dengan mengembangkan berbagai kapabilitas terbatu, Perseroan diharapkan dapat terus menjaga
  keberlanjutan usaha kepada seluruh para pengguna jasa, pemegang saham.


PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KBLI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN


  Kelayakan dari penambahan kegiatan usaha ini dihitung dari manfaat ekonomis yang diantisipassi
  dimasa mendatang dari Penambahan kegiatan usaha yang dihitung dari selisih antara free cash flow
  to firm apabila ada penambahan kegiatan usaha dengan free cash flow to firm apabila Prseroan
  tidka melakukan penambahan kegiatan usaha. Yang selanjutnya dibandingkan dengan pengorbanan
  ekonomisnya. Sehingga diperolhe free cash flow to incremental. Berdasarkan analisis kelayakan
  penambahan kegiata usaha degan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang telah dilakukan
  diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

   Net Present Value (NPV)         : Rp283.101.911 Ribu
   Internal Rate of Return (IRR)   :
   Profitability Index (PI)        :
   Payback Periode (PP)            :


                            INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS
  Perseroan akan menyelenggarakan RUPS sehubungan dengan persetujuan atas rencana
  penambahan kegiatan usaha RUPS tersebut akan diselenggarakan ole Perseroan pada:

  Hari           : Selasa , 23 Juni 2026
  Tempat         : Hotel Mercure Jakarta Batavia
                   Jl Kali Besar Barat No 44-46, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat




                                                7