20241227_TOTL_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31831354_lamp1.pdf

       Tanggapan:

       Berdasarkan pemahaman Perseroan atas UU PPh Pasal 4 ayat 3 huruf c : “Harta termasuk setoran
       tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai
       pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal”, maka atas konversi utang ke modal
       bukan merupakan obyek pajak penghasilan dan Perseroan telah melaksanakan kewajiban
       perpajakan untuk mendukung pemahaman tersebut.



   d) Kemampuan TPD untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya.

       Tanggapan:

       Dalam menjalankan kegiatan usahanya, TPD akan berupaya melakukan perbaikan arus
       kas/perputaran kas, terutama dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset maupun inventaris yang
       ada, dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan peningkatan terhadap manfaatnya secara
       berkelanjutan.


   e) Rencana pendanaan Entitas Anak dalam memenuhi modal kerja dan menjalankan kegiatan
      usahanya selain dari pemegang saham.

       Tanggapan:
       Entitas Anak berupaya untuk mengelola tagihan dan pelunasan utang dengan lebih baik, dengan
       harapan jumlah ketersediaan modal kerja yang ideal dapat dipertahankan.



2. Proforma dampak kedua transaksi tersebut terhadap kondisi keuangan Perseroan, agar disampaikan
   sebelum dan sesudahnya dalam bentuk tabel.

   Tanggapan:

   Sebagaimana telah dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan pada 6 Desember
   2024. Informasi yang dapat kami sampaikan terkait dampak transaksi terhadap kondisi keuangan
   Perseroan sementara terbatas pada struktur penyertaan modal, yaitu sebagai berikut:


                                     Komposisi Modal pada TPD
                                        Sebelum                          Sesudah
    a. Modal Dasar         Rp.100.000.000.000,- yang       Rp.345.400.000.000,- yang terdiri
                           terdiri atas 100.000 saham      atas 345.400 saham
    b. Modal ditempatkan   Rp.100.000.000.000,- yang       Rp.345.400.000.000,- yang terdiri
    dan disetor            terdiri atas 100.000 saham      atas 345.400 saham




                                                                                                 2

                Susunan Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan saham pada TPD
                                Sebelum                                 Sesudah
    a. TBP         Rp.99.000.000.000,- yang terdiri atas Rp.344.400.000.000,- yang terdiri atas
                   99,000 saham (99%)                    344.400 saham (99,71%)
    b. TIP         Rp.1.000.000.000,- yang terdiri atas  Rp.1.000.000.000,- yang terdiri atas 1.000
                   1,000 saham (1%)                      saham (0,29%)


3. Terkait konversi utang menjadi modal pada Entitas Anak TPD yang telah beroperasi lebih dari 2 tahun,
   agar disampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir, mengingat
   berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2020 tentang Transaksi
   Material dan Perubahan Kegiatan Usaha pada pasal 18 ayat 1 huruf a nomor 3 bahwa “Dalam hal objek
   Transaksi Material berupa:

    a. saham perusahaan tertutup, informasi yang wajib diumumkan paling sedikit mengenai data
       keuangan perusahaan tersebut, dengan ketentuan:

       3. untuk perusahaan yang sudah berdiri paling singkat 2 (dua) tahun dan telah melakukan
          Kegiatan Usaha, berupa laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir.”

   Tanggapan:

   Mengingat Laporan Keuangan yang diterbitkan Perseroan di setiap periode/ kwartal merupakan
   Laporan Keuangan Konsolidasi antara PT Total Bangun Persada Tbk (Perseroan) dan Entitas Anak.
   Sehingga dalam penerbitan Laporan Keuangan Tahunan, Entitas Anak Perseroan turut di audit.

   Atas hal ini kami lampirkan Laporan Keuangan Tahunan PT Total Bangun Persada Tbk dan Entitas
   Anak yang telah di audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.



4. Perseroan belum mengungkapkan pada Keterbukaan Informasi terkait penjelasan, pertimbangan, dan
   alasan dilakukannya kedua transaksi tersebut apabila dibandingkan dengan transaksi lain yang sejenis
   yang tidak dilakukan dengan pihak afiliasi sebagaimana POJK nomor 42 tahun 2020 tentang Transaksi
   Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan pasal 10 huruf e bahwa “Keterbukaan informasi
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b wajib memuat paling sedikit:
       e. penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi, dibandingkan dengan
           apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak Afiliasi;”.

   Tanggapan:

   Sebagaimana telah dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan pada 6 Desember
   2024 penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi adalah dalam rangka
   pemenuhan atas kewajiban TPD untuk melunasi pinjamannya kepada TBP sebagaimana diatur dalam
   perjanjian-perjanjian pinjaman dan dalam rangka menyehatkan kondisi TPD untuk tujuan menunjang
   kegiatan operasional.


                                                                                                      3

   Pelaksanaan penambahan modal ditempatkan & disetor tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.


5. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan
   serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

   Tanggapan:

   Tidak ada Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga Efek
   Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.



Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,
PT Total Bangun Persada Tbk




Anggie R.V. Sanusi Sidharta, ST.
Corporate Secretary




Tembusan:
1. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Arsip.




                                                                                                   4