20260611_DPNS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100355_lamp1.pdf

     yang sah atau setara dengan 73,4379% (tujuh puluh koma empat tiga tujuh sembilan persen)
     dari 331.129.952 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan
     ratus lima puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah
     yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Dalam Rapat kepada seluruh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham diberikan
   kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap
   mata acara Rapat dan terdapat pertanyaan pada mata acara rapat pertama, kedua dan
   keempat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
   untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat
   tangan sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju,
   kemudian dilakukan perhitungan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang
   disampaikan dalam Rapat dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui
   eASY.KSEI.

F.   Hasil pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat adalah berdasarkan
     musyawarah untuk mufakat.



Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:
     1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
        31 Desember 2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) termasuk Laporan
        Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).
     2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
        lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
        Retno, Palilingan & Rekan” sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor:
        01456/2.1133/AU.1/04/1822-1/1/V/2026, tanggal 21 Mei 2026 (dua puluh satu Mei dua
        ribu dua puluh enam) dengan pendapat “Wajar, dalam semual hal yang material”, dengan
        demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya
        (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
        tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025
        (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
        Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh
        lima) dan bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara Kedua:
   Menyetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp 595.193.392,- (lima ratus sembilan puluh
   lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagai
   berikut:
       a. Sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan sebagai
          “cadangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor
          40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
       b. Sisanya sebesar Rp 245.193.392,- (dua ratus empat puluh lima juta seratus sembilan
          puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dimasukkan sebagai laba
          ditahan.
   Dengan demikian untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) tidak ada pembagian
   Dividen.


Mata Acara Ketiga:
   1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik “Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
      Palilingan & Rekan” untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
      2026 (dua ribu dua puluh enam).
   2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
      honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk
      Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena
      sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan
      untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).


Mata Acara Keempat:
  1.   Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan
       Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 4.286.000.000,- (empat
       miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua
       puluh enam) sebelum dipotong pajak penghasilan yang mulai berlaku sejak bulan Januari
       2026 (dua ribu dua puluh enam) hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
       Tahunan di 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dan memberikan wewenang kepada PT
       Dutapermana Makmur selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan
       pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris.

   2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
      pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi untuk tahun
      buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Demikian laporan kami mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Duta Pertiwi
Nusantara Tbk.



 Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 Hormat kami,




 Hendrik Loprado
 Corporate Secretary