20241014_PPRO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31746043_lamp1.pdf

PROPERTI

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT PP Properti Tbk ("Perseroan") menyampaikan Informasi sebagai

berikut:

1. Uraian Informasi Latar Bekang adanya

Penundaan
Obligasi

Halaman 2 dari 3

Pembayaran

Bunga

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Majelis Hakim telah
memberikan Putusan, antara lain, telah menetapkan
Perseroan dalam keadaan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang ("PKPU") Sementara selama 45
(empat puluh lima) hari. Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Majelis Hakim
dalam Putusan sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU
Perseroan.

Merujuk pada Pasal 242 ayat (1) jo. Pasal 245 UU PKPU,
bahwa selama masa PKPU, Perseroan selaku debitur
dalam keadaan PKPU tidak boleh melakukan pembayaran
utang dan tidak dapat dipaksa untuk membayar utang
kepada kreditur kecuali pembayaran utang tersebut
dilakukan ke seluruh kreditur dari Perseroan, sebagaimana
kutipan ketentuannya adalah sebagai berikut:

Pasal 242 ayat (1) UU PKPU:

"(1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban
pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa
membayar utang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 dan semua tindakan eksekusi yang telah
dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus
ditangguhkan."

Pasal 245 ayat (1) UU PKPU:
"Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada

DK,
Corj FinAcg Legal Manrisk
La LS MN 22 li

rr. AJ

2. Informasi Nilai Kupon

3. Informasi Recana dan  Tindaklanjut
Perseroan

Halaman 3 dari 3

NX
Dp
“PP/

PROPERTI

sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran
utang selama berlangsungnya
penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh
dilakukan, kecuali pembayaran utang
tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut
perimbangan piutang masing-masing, tanpa
mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3)."

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan UU PKPU yang
telah diuraikan di atas, selama proses PKPU terhadap
Perseroan masih berlangsung, maka pembayaran atas
bunga Obligasi tidak dapat dilakukan / harus ditunda
terlebih dahulu kepada para pemegang Obligasi.

Rp4.332.750.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh
dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

Selama masa PKPU Sementara, Perseroan akan
melakukan kegiatan yang difasilitasi dan diawasi oleh Tim
Pengurus.

Perseroan akan menghormati dan mematuhi seluruh
ketentuan dari UU PKPU dan akan mengikuti jadwal rapat-
rapat kreditur yang telah ditetapkan oleh Tim Pengurus.

Saat ini Perseroan sedang mempersiapkan beberapa
langkah strategis untuk melalui kondisi PKPU Sementara
dengan pendampingan dari Konsultan Hukum maupun
Financial Advisor.

DK

Cofdec 23 Legal Manrisk
|

PROPERTI

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mengoptimalkan
kinerja dengan mengedepankan tata kelola yang baik
dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada:
1. Direksi PT PP Properti Tbk,

2. Arsip.

Halaman 4 dari 3

Hormat kami,

PT PP Properti Tbk

&

Direktur Utan p  &

DK,

A 2
Cbfsec | Finat Legal Manrisk
A 2