20240926_WINR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31729332_lamp4.pdf

                                       KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                     DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
                                       Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
                                                    Telp. (021) 5202387 - Hunting




 Nomor     : AHU-AH.01.03-0195010          Kepada Yth.
                                           Notaris DR. PUTRA HUTOMO S.H., M.KN..
 Lampiran :
                                           Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50
 Perihal   : Penerimaan Pemberitahuan      JAKARTA SELATAN
             Perubahan Anggaran Dasar
             PT GOSYEN INDO ASIA




      Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi

Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh

Notaris DR. PUTRA HUTOMO S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen

pendukungnya, yang diterima tanggal 25 September 2024, mengenai perubahan Peningkatan Modal

Ditempatkan/disetor, PT GOSYEN INDO ASIA, berkedudukan di KOTA BATAM, telah diterima dan

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.




                                               Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 25 September 2024.

                                                 a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                                                             REPUBLIK INDONESIA
                                               DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




                                                    Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
                                                         19690918 199403 1 001
DICETAK PADA TANGGAL 25 September 2024
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0203962.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 25 September
2024
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara