20240902_PANI_Informasi Transaksi Afiliasi_31720670_lamp4.pdf

                                                        DEFINISI

BKS                      :   berarti PT Bangun Kosambi Sukses, yang merupakan pemegang saham mayoritas MAS dan
                             juga entitas anak Perseroan.

MAS                      :   berarti PT Mega Andalan Sukses, yang merupakan entitas anak BKS.

Menkumham                :   berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK                      :   berarti Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan                :   berarti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

POJK 17/2020             :   berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang
                             Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK 42/2020             :   berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang
                             Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Transaksi                :   berarti transaksi setoran modal oleh BKS pada MAS dengan penerbitan saham-saham baru
                             oleh MAS yang seluruhnya diambil bagian oleh BKS, sehingga terjadi peningkatan modal di
                             MAS dan penyertaan saham oleh BKS pada MAS sebagaimana diuraikan di dalam Uraian
                             Mengenai Transaksi dari Keterbukaan Informasi ini.


                                                     PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Transaksi dengan total nilai Rp 108.480.000.000,-, dengan
Peningkatan Modal disetor MAS dan penerbitan saham-saham baru oleh MAS yang seluruhnya diambil bagian oleh BKS,
sehingga terjadi peningkatan modal di MAS dan penyertaan saham oleh BKS pada MAS dari sebesar 51 % menjadi sebesar
55,89 %.

Sebelum Transaksi ini dilakukan, MAS sudah merupakan entitas anak BKS dengan kepemilikan sebesar 51%, sedangkan
BKS merupakan entitas anak Perseroan juga dengan kepemilikan sebesar 51%, sehingga sesuai ketentuan POJK 42/2020,
Transaksi yang dimaksud merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib memenuhi ketentuan dan prosedur berdasarkan POJK
42/2020.

                                            URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Tanggal Transaksi

      Tanggal Transaksi yang dimaksud adalah tanggal terbitnya persetujuan dan bukti pemberitahuan kepada Kementerian
      Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
      MAS No. 233 tanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, SH, MH, Notaris di Kota Administrasi
      Jakarta Utara, berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0054857.AH.01.02 TAHUN 2024, tanggal 30 Agustus
      2024, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187828, tanggal 30
      Agustus 2024.

2. Objek Transaksi

      Penyetoran Modal BKS pada MAS dengan peningkatan modal disetor MAS dan penerbitan saham-saham baru oleh MAS
      yang seluruhnya diambil bagian oleh BKS.

3. Nilai Transaksi dan Informasi Perubahan Kepemilikan Saham BKS pada MAS

 Nilai Transaksi                     Nilai Transaksi adalah sebesar Rp 108.480.000.000,-
 Perubahan         Persentase        SUSUNAN PEMEGANG SAHAM AWAL
 Kepemilikan Saham Dalam MAS         -      PT Bangun Kosambi Sukses, sebanyak 104.082 saham, atau setara
                                           dengan 51% dari modal ditempatkan dan disetor;
                                     - PT Agung Sedayu, sebanyak 50.000 saham, atau setara dengan 24,5%
                                           dari modal ditempatkan dan disetor; dan
                                     - PT Tunas Mekar Jaya, sebanyak 50.000 saham, atau setara dengan 24,5%
                                           dari modal ditempatkan dan disetor.

                                     SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SETELAH PENINGKATAN MODAL
                                     -    PT Bangun Kosambi Sukses, sebanyak 126.682 saham, setara dengan
                                         55,89 % dari modal ditempatkan dan disetor;
                                     - PT Agung Sedayu, sebanyak 50.000 saham, setara dengan 22,06 % dari
                                         modal ditempatkan dan disetor; dan
                                     - PT Tunas Mekar Jaya, sebanyak 50.000 saham, atau setara dengan 22,06
                                         % dari modal ditempatkan dan disetor.

                                     DASAR HUKUM PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM
                                    Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham MAS No. 233
                                    tanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, SH, MH, Notaris
                                    di Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan persetujuan perubahan Anggaran
                                    Dasar dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                                    berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0054857.AH.01.02 TAHUN 2024,
                                    tanggal 30 Agustus 2024, dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran
                                    Dasar kepada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                                    berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.
                                    AHU-AH.01.03-0187828, tanggal 30 Agustus 2024.


4. Pihak yang Melakukan Transaksi dan Hubungan Dengan Perseroan

   Pihak yang melakukan Transaksi ini terdiri dari:
   a) Pihak Penerbit Saham Baru
       MAS, yang merupakan entitas anak BKS, sedangkan BKS adalah entitas anak Perseroan.
   b) Pihak Pengambil Bagian Atas Saham Baru
       BKS, yang merupakan pemegang saham mayoritas MAS, dan adalah juga entitas anak Perseroan.

5. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Dengan Perseroan

   Dari Pihak Penerbit Saham Baru
   51% saham MAS dimiliki oleh BKS, dimana 51% saham BKS dimiliki oleh Perseroan.
   Dari Pihak Pengambil Bagian Atas Saham Baru
   BKS pemegang/pemilik 51% saham MAS, dan BKS juga entitas anak Perseroan dengan kepemilikan sebesar 51%.

6. Pertimbangan Dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain Yang
   Sejenis Dengan Pihak Bukan Afiliasi

   Transaksi dilakukan dengan pihak afiliasi dan bukan dengan pihak ketiga lainnya, dengan pertimbangan untuk
   mempertahankan bahkan meningkatkan kepemilikan saham BKS dan Perseroan di MAS, sehingga dapat terhindar dari
   dilusi kepemilikan saham BKS dan Perseroan di MAS.

                                    RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM
Merujuk pada ketentuan dalam POJK 42/2020, untuk memastikan kewajaran dari Transaksi yang dijalankan oleh grup
Perseroan, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & rekan (KR) untuk memberikan pendapat
kewajaran dari Transaksi, sebagaimana telah tertuang dalam laporan penilaian 100,00% saham minoritas MAS
No. 00116/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024.

1. Pihak-pihak yang Bertransaksi

   Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah Perseroan dan MAS.

2. Objek Penilaian

   Objek penilaian adalah nilai pasar 100,00% saham minoritas MAS.

3. Tujuan dan Maksud Penilaian

   Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari objek penilaian
   yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2024.

   Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari objek penilaian yang selanjutnya akan
   digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta
   untuk memenuhi POJK 42/2020.

   Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta Standar Penilaian
   Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

   Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta
   peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

   Penilaian objek penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan
   MAS yang disusun oleh manajemen MAS. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi
   dikembangkan berdasarkan kinerja MAS pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa
   yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat
   menggambarkan kondisi operasi dan kinerja MAS yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis
   besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja MAS yang dinilai dan telah
   mencerminkan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian
   dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis MAS dan informasi manajemen MAS terhadap
   proyeksi laporan keuangan MAS tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian MAS dan kesimpulan
   nilai akhir.

   Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP
   KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak
   terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian.
   KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat KJPP
   KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

   Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan
   kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan
   dan MAS atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan
   KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut.
   KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan MAS bahwa mereka tidak mengetahui
   fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau
   menyesatkan.

   Analisis penilaian objek penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas.
   Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material.
   KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan,
   kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang
   KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

   Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan
   pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP
   KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa
   perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad
   baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya
   perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar
   untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.
   Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik
   kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan MAS.

   Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam
   bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan.
   Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal,
   kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah
   memperoleh informasi atas status hukum MAS berdasarkan anggaran dasar MAS.

5. Metode Penilaian yang Digunakan

   Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (discounted cash
   flow [DCF] method) dan metode penyesuaian aset bersih (adjusted net asset method).

   Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh MAS di masa depan masih
   akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MAS. Dalam melaksanakan penilaian dengan
   metode ini, operasi MAS diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MAS. Arus kas yang
   dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko.
   Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

   Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan
   liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan
   nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan
   menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

   Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam
   penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan MAS. Tidak tertutup kemungkinan untuk
   diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

   Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan

   Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan
   semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian
   pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 1.023,50 miliar.

                                RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN
…………
Merujuk pada ketentuan dalam POJK 42/2020, untuk memastikan kewajaran dari Transaksi yang dijalankan oleh grup
Perseroan, Perseroan telah menunjuk KJPP KR untuk memberikan pendapat kewajaran dari Transaksi, sebagaimana telah
tertuang dalam laporan pendapat kewajaran atas Transaksi No. 00118/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2024 tanggal
30 Agustus 2024.

1. Identitas Pihak dalam Transaksi

   Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah BKS dan MAS.


2. Objek Analisis Kewajaran

   Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana MAS telah melakukan peningkatan
   modal dasar dari 800.000 saham atau setara dengan Rp 400,00 miliar menjadi 906.728 saham dengan nilai nominal
   sebesar Rp 500.000 per saham atau setara dengan Rp 453,36 miliar dan selanjutnya telah melakukan peningkatan modal
   ditempatkan dan disetor, yang akan diambil bagian oleh BKS sebanyak 22.600 saham dengan nilai nominal sebesar
   Rp 500.000 per saham atau setara dengan 9,97% saham MAS dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 4,80 juta per
   saham atau dengan nilai transaksi keseluruhan sebesar Rp 108,48 miliar.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

   Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada
   Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku,
   yaitu POJK 42/2020.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

   Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan
   di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada
   keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan
   informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR
   tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut
   dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari
   manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang
   diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab
   atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi
   tersebut.

   Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan.
   KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut
   telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan
   yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

   KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan
   pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan
   dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi,
   audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi
   aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan
   Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik
   kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP
   KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan BKS berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan
   BKS.

   Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam
   bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan.
   Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal,
   kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai
   kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi
   lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut
   terhadap Transaksi.

   Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta
   peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

   Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua
   kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti
   yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi
   yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

   Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi
   tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan
   pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat
   Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

   KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya
   Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan
   dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau
   melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa
   yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah
   dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

   Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap
   Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada
   Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan
   keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan
   Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi
   perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

   Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan
   prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

   I. Analisis atas Transaksi;
   II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
   III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

  Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan
  yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan
  dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.
……………………………………………

        PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI,
                      BENTURAN KEPENTINGAN, DAN INFORMASI MATERIAL

1. Pernyataan Direksi
   - Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi afiliasi ini telah memenuhi prosedur yang memadai sesuai dengan
      kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik
      bisnis yang baik dan berlaku umum.
   - Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK
      42/2020, namun BUKAN transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

2. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi
   Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung
   benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan semua informasi material telah diungkapkan
   serta informasi tersebut tidak menyesatkan para pemegang saham dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

                                             INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut terhadap Transaksi dapat menghubungi Perseroan dengan
alamat:
                                            PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
                                Office Tower Agung Sedayu Group, Lantai 8 dan 10 Unit G
          Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14470, Indonesia
                                                Telepon: (021) 3973 4100
                                         Website: www.pantaiindahkapukdua.com
              Email: corporate.secretary@pantaiindahkapukdua.com /corporate.secretary@agungsedayu.com