Skip to content
Back to announcement

20240806_PPRO_Penyampaian Bukti Iklan_31691614_lamp1.pdf

Other Text extracted PPRO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 1

Page 1
6      Jumat
       9 AGUSTUS 2024                                                                                                   EKONOMI                                                                                                                                                                                                                          ®




  Sektor Energi                              Sektor Bahan Dasar                               Sektor Industri                                                              Sektor Finansial                                              Sektor Properti                                                 Sektor Infrastruktur
2.479,5
                                           1.360,7                                                                                                                                                                                                                                 656,5
                           2.413,2                                                        1.036,6                                           1.014,7                     1.412,8                                 1.400,3                652,3                                                           1.557,4
                                                                  1.297,4                                                                                                                                                                                                                                                                      1.533,8




  2 Ags                     8 Ags           2 Ags                 8 Ags                      2 Ags                                          8 Ags                          2 Ags                                8 Ags                    2 Ags                                  8 Ags                    2 Ags                                  8 Ags




                                                                   Penertiban Perdagangan I Temuan Impor Ilegal di Pabean Bea dan Cukai Cikarang Senilai Rp46,19 M
                     BULLS & BEARS ­­
IHSG Rawan Terkoreksi                                              Tindak Tegas Oknum Pejabat
   JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ber-
potensi melanjutkan tren negatif jelang akhir pekan ini. Per-
gerakan IHSG bakal dipengaruhi faktor internal dan ekster-
nal.
                                                                   Muluskan Impor Ilegal
   Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana melihat perge-
rakan IHSG bakal dipengaruhi sejumlah sentimen, seperti            Sistem yang dibuat selama ini masih bisa di-                                                                                                                                                                                          BPOM. Turut mendampingi
                  fluktuasi kurs rupiah dan harga komoditas        curangi oleh oknum, seperti terjadinya selisih                                                                                                                                                                                        Mendag Zulkifli Hasan, yaitu
                          global, serta sikap investor yang me-                                                                                                                                                                                                                                          Dirjen PKTN Moga Simatupang.
                           nanti data makro ekonomi Amerika        pencatatan ekspor dari administrasi Tiongkok de-                                                                                                                                                                                         Adapun tindakan Satgas
                           Serikat (AS) dan inflasi Tiongkok.      ngan pencatatan administrasi impor Indonesia.                                                                                                                                                                                         Pengawasan Barang Tertentu
                          Karenanya, Herditya memproyeksi-                                                                                                                                                                                                                                               yang Diberlakukan Tata Nia-
                        kan IHSG dalam perdagangan, Jumat                                                                                                                                                                                                                                                ga Impor yang dilakukan Ke-
                       (9/8), rawan terkoreksi dengan support          JAKARTA – Langkah tegas                                    garan pidana yang dilakukan                                                                                                                                            mendag terhadap temuan kain
7.162 dan resist 7.228.                                            perlu ditempuh seiring masih                                   oleh oknum nakal tersebut.                                                                                                                                             gulungan (TPT) yang diduga
   Sebelumnya, IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (8/8)        maraknya impor tekstil dan                                         “Sistem yang dibuat selama                                                                                                                                         tidak dilengkapi dokumen per-
sore, ditutup melemah dipimpin oleh saham-saham sektor ba-         produk tekstil (TPT) ilegal.                                   ini masih bisa dicurangi oleh                                                                                                                                          izinan impor, yaitu Persetujuan
rang baku (basic materials). IHSG ditutup melemah 17,00 poin       Kondisi ini mengindikasikan                                    oknum. Sebenarnya praktik ini                                                                                                                                          Impor (PI), Laporan Surveyor
atau 0,24 persen ke posisi 7.195,12. Sementara kelompok 45 sa-     adanya oknum yang “bermain”                                    juga sudah cukup lama terjadi,                                                                                                                                         (LS), Kewajiban Registrasi Ba-
ham unggulan atau indeks LQ45 turun 4,88 poin atau 0,54 per-       di lapangan.                                                   namun baru kali ini dibuka                                                                                                                                             rang Keamanan, Kesehatan,
sen ke posisi 898,90.                                                  Para oknum nakal tersebut                                  karena memang atensi publik                                                                                                                                            Keselamatan dan Lingkungan
   “Bursa regional Asia cenderung kembali melanjutkan              mempermudah           masuknya                                 yang besar,” ucap Huda.                                                                                                                                                Hidup (K3L), serta dokumen
laju penguatannya yang tampaknya ditopang oleh kenaik-             barang-barang tak sesuai ke-                                       Seperti diketahui, Menteri                                                                                                                                         lainnya terkait asal barang se-
an cadangan devisa Tiongkok,” sebut Tim Riset Pilarmas In-         tentuan tersebut. Terbaru,                                     Perdagangan Zulkifli memim-                                                                                                                                            banyak kurang lebih 20.000 rol.
vestindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta.                     Bareskrim Polri memberi per-                                   pin penindakan atas temuan                                                                                                                                                Selanjutnya, Bareskrim Polri
   Dari mancanegara, Bank Sentral Tiongkok dalam rilisnya          hatian khusus terkait praktik                                  Satgas ini di Penimbunan Pa-                                                                                                                                           juga melakukan penindakan
menyatakan bahwa posisi cadangan devisa Juli 2024 tercatat         yang merugikan negara ini.                                     bean Bea dan Cukai Cikarang,                                                                                                                                           terhadap pakaian bekas seba-
naik dari sebelumnya 3.222 miliar dollar Amerika Serikat               “Saya melihatnya praktik ini                               Kecamatan Cikarang Utara, Ka-                                                                                                                                          nyak 1.883 bal. Selain itu, Ditjen
(AS) menjadi senilai 3.256 miliar dollar AS.                       tidak mungkin ada oknum di                                     bupaten Bekasi, Jawa Barat, Se-                                                                                                                                        Bea Cukai melalui Kantor Pela-
   Sementara itu, pasar menilai prospek kebijakan moneter          lapangan yang tidak bermain                                    lasa (6/8). Total nilainya men-                                                                                                                                        yanan Utama Bea Cukai Tan-
Bank of Japan (BOJ) setelah Deputi Gubernur BOJ Shinichi           ketika terjadi selisih pencatat-                               capai 46,19 milliar rupiah.                                                                                                                                            jung Priok telah mengamankan
Uchida mengatakan bahwa bank sentral tidak akan menaik-            an ekspor dari administrasi                                        Mendag menegaskan agar                                                                                                                                             3.044 balpress pakaian bekas,
kan suku bunga ketika pasar tidak stabil. Ringkasan pen-           Tiongkok dengan pencatatan                                     sinergi antara kementeri-                                                                                                                                              sementara Kantor Pengawasan
dapat dari pertemuan kebijakan BOJ pada Juli 2024 meng-            administrasi impor Indonesia.                                  an dan lembaga terjalin kuat                                                                                                         ANTARA/FAKHRI HERMANSYAH          dan Pelayanan Bea Cukai Cika-
ungkapkan bahwa beberapa anggota menyerukan perlunya               Yang pada akhirnya ada impor                                   untuk menertibkan impor-                                     PERIKSA BARANG BUKTI I Petugas memeriksa bukti kain                                                       rang telah mengamankan 695
terus menaikkan suku bunga, setidaknya hingga 1 persen.            yang masuk secara ilegal,” ung-                                tasi ilegal. “Kita satu tim perlu                            gulungan impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP)                                                   produk jadi, 332 pak tekstil, 43
   Di sisi lain, pasar juga menantikan beberapa data kete-         kap Peneliti Ekonomi Celios,                                   kerja sama yang kuat, mulai                                  Bea dan Cukai, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa                                             buah kosmetik, 371 alas kaki,
nagakerjaan Amerika Serikat (AS) yang akan keluar hari ini         Nailul Huda, kepada Koran Ja-                                  dari Bareskrim, Kementerian                                  (6/8). Satgas importasi ilegal mengamankan 4927 balpres                                                   6.578 buah elektronik, serta
waktu AS, sehingga ini akan menjadi fokus perhatian pelaku         karta, Kamis (8/8).                                            Keuangan cq Ditjen Bea dan                                   pakaian bekas, kain gulungan 20.000 rol, 695 produk jadi, 332                                             5.896 buah garmen.
pasar. n mad/Ant/E-10                                                  Praktik nakal ini, menurut                                 Cukai, Kementerian Perindus-                                 pack tekstil, 43 kosmetik, 371 alas kaki, 6.578 elektronik dan
                                                                   Huda, menyebabkan adanya                                       trian, Kementerian Hukum                                     5.896 barang garment senilai 46.188.205.400 rupiah.                                                       Perhatian Polri
                                                                   potensi kehilangan pendapatan                                  dan Hak Asasi Manusia, Kejak-                                                                                                                                              Kepala Bareskrim Polri Wa-
                                                                   negara. Praktik ini menjadi                                    saan Agung, Badan Keamanan                                                                                                                                             hyu Widada menyatakan ma-
                                                                   pintu masuk mengusut pelang-                                   Laut, serta Badan Pengawas                                   Obat dan Makanan (BPOM),”                           Kepolisian Republik Indonesia                         salah impor ilegal menjadi per-
                                                                                                                                                                                               tegasnya.                                           Wahyu Widada, Perwakilan dari                         hatian khusus dari Bareskrim
                                                                                                                                                                                                  Selain itu, dirinya berharap                     Kepolisian Republik Indonesia                         sendiri. Impor ilegal tidak ha-
                                                                                                                                                                                               penindakan ini dapat menum-                         (Polri) Brigjen Pol Helfi Assegaf,                    nya merugikan negara dari
                                                                                                                                                                                               buhkan pusat-pusat perdagang-                       Kementerian Keuangan, Ke-                             sisi penerimaan, tetapi juga
                                                                            PENGUMUMAN DAN PANGGILAN KEPADA DEBITUR KPR/KPA/KAR BTN
                                                                                                                                                                                               an, serta usaha mikro kecil dan                     menterian Perindustrian, Ke-                          berdampak kepada para peng-
                                                                            DEBITUR WANPRESTASI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.                                                        menengah (UMKM). Turut ha-                          menterian Hukum dan Hak Asa-                          usaha kecil, UMKM.
                                                                    Menunjuk Perjanjian Kredit KPR/KPA/KAR - Bank BTN dengan Saudara, maka dengan ini Bank BTN mengumumkan dan
                                                                    memanggil Saudara dengan deklarasi pernyataan sbb:
                                                                                                                                                                                               dir dalam ekspose tersebut, yaitu                   si Manusia, Kejaksaan Agung,                             “Bareskrim akan terus ber-
                                                                    1. Bahwa Saudara telah wan prestasi dengan melanggar Perjanji an Kredit KPR/KPA/KAR - BTN yang telah disepakati bersama;
                                                                    2. Bahwa selanjutnya kami menagih dan memanggil Saudara untuk melunasi seluruh hutang selambat-lambatnya 7 (tujuh)
                                                                                                                                                                                               Kepala Badan Reserse Kriminal                       Badan Keamanan Laut, serta                            komitmen untuk bersama-sa-
                                                                       hari kalender tehitung sejak termuatnya pengumuman ini untuk SEGERA melunasi seluruh hutang dan apabila saudara
                                                                       mengabaikan, maka kami akan melaksanakan penjualan agunan sesuai dengan ketentuan Bank diantaranya Surat Kuasa                                                                                                                    ma menyelesaikan persoalan
                                                                       Menjual, Cessie (Pengalihan Piutang), Eksekusi Lelang Hak Tanggungan, AYDA dll yang dianggap baik oleh Bank;
                                                                    3. Bahwa bersama ini pula, kami mengundang investor perorangan maupun Badan Hukum untuk SEGERA mengajukan                                                                                                                            masalah barang impor ilegal
                                                                       Surat Penawaran Minat Pembelian Barang Agunan Bank;
                                                                    4. Bagi debitur yang telah menyelesaikan tunggakannya mohon pengumuman ini diabaikan.                                                                                                                                                ini. Kami siap mendukung Pak
                                                                    Berikut nama debitur dan nomor rekening KPR/KPA/KAR - BTN yang kami panggil:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Menteri apa pun langkah yang
                                                                     NO.
                                                                      1
                                                                            NO. REKENING
                                                                             1601010567396
                                                                                                        NAMA DEBITUR
                                                                                                HENDRAIANA
                                                                                                                                                    ALAMAT AGUNAN
                                                                                                                                  Permata Serang Baru Blok H 1 No. 38
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         dilakukan untuk membantu
                                                                                                          Jakarta, 9 Agustus 2024                                                                                                                                                                        masyarakat kita dan memban-
                                                                           PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, RECOVERY AND ASSET SALES AREA JAWA BARAT I
                                                                                                     KANTOR WILAYAH JAWA BARAT                                                                                                                                                                           tu pemerintah selama negara
                                                                                 WAHYU DWI PRASETYANTO
                                                                                                                     Ttd
                                                                                                                                       PAISAL                                                                                                                                                            kita menuju negara yang maju
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ke depannya,” urai Wahyu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             n ers/E-10




  Pelaksana Lelang




                                                                                                                                                                                               Koran Jakarta, Jumat, 09 Agustus 2024
                                                                                                                                                                                               3 Kol x 150mm BW
                                                                                                                                                                                                                                           PANGGILAN
                                                                                                                                                                                                                               RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
                                                                                                                                                                                                                OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP III TAHUN 2021 (SERI B)
                                                                                                                                                                                                  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat,
                                                                                                                                                                                                  berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021, Akta No. 16 tanggal 06 Agustus 2021
                                                                                                                                                                                                  beserta perubahan - perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PP
                                                                                                                                                                                                  Properti Tahap III Tahun 2021 – Seri B (“Pemegang Obligasi”) untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) yang akan
                                                                                                                                                                                                  diselenggarakan pada:
                                                                                                                                                                                                           Hari, Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024
                                                                                                                                                                                                           Waktu          : Pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB
                                                                                                                                                                                                           Tempat         : Park Hotel Jakarta - Meranti Room Lt. 2, Jl. D.I. Pandjaitan Kav.5, Cawang, Jakarta Timur 13340
                                                                                                                                                                                                  Agenda RUPO adalah:
                                                                                                                                                                                                  Persetujuan Perubahan Jangka Waktu Obligasi, Suku Bunga Obligasi, Tata Cara atau Periode Pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau
                                                                                                                                                                                                  Penyisihan Dana Pelunasan (Sinking Fund).
                                                                                                                                                                                                  Berdasarkan Pasal 10.7).a) angka (1) huruf (a) Perjanjian Perwaliamanatan dan Pasal 22 huruf g angka (1) huruf (a) POJK No. 20/POJK.04/2020
                                                                                                                                                                                                  tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, kuorum dan pengambilan keputusan dalam hal RUPO dimintakan untuk
                                                                                                                                                                                                  diselenggarakan oleh Emiten dengan tujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan adalah sebagai berikut:
                                                                                                                                                                                                  1. Kuorum kehadiran:
                                                                                                                                                                                                     RUPO diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
                                                                                                                                                                                                     jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi
                                                                                                                                                                                                     karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia).
                                                                                                                                                                                                  2. Kuorum pengambilan keputusan:
                                                                                                                                                                                                     RUPO berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
                                                                                                                                                                                                     Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena
                                                                                                                                                                                                     kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia).
                                                                                                                                                                                                  Catatan:
                                                                                                                                                                                                  1. RUPO ini diselenggarakan atas usulan PT PP Properti Tbk selaku Emiten.
                                                                                                                                                                                                  2. Mengingat pentingnya RUPO ini, mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO atau mengirimkan kuasanya yang berwenang
                                                                                                                                                                                                     untuk pengambilan keputusan RUPO.
                                                                                                                                                                                                  3. Seluruh Pemegang Obligasi atau kuasanya harap menghadiri RUPO paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal waktu dimulainya RUPO.
                                                                                                                                                                                                  4. Para Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk
                                                                                                                                                                                                     RUPO (“KTUR”) dan namanya tercatat secara sah dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
                                                                                                                                                                                                     3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
                                                                                                                                                                                                  5. Seluruh Pemegang Obligasi yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut:
                                                                                                                                                                                                     a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
                                                                                                                                                                                                     b. Surat Kuasa asli (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini).
                                                                                                                                                                                                     c. Salinan kartu identitas yang masih berlaku dari Pemegang Obligasi/Direksi Pemegang Obligasi (apabila Pemegang Obligasi adalah
                                                                                                                                                                                                         perusahaan/badan hukum atau badan usaha) pemberi kuasa maupun kuasanya (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh
                                                                                                                                                                                                         kuasanya dalam RUPO ini).
                                                                                                                                                                                                     d. Salinan akta Anggaran Dasar termasuk perubahannya dari badan hukum atau badan usaha dan persetujuan dari Menteri Hukum dan
                                                                                                                                                                                                         Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut akta Notaris yang menetapkan susunan terakhir Direksi Pemegang Obligasi (apabila
                                                                                                                                                                                                         Pemegang Obligasi adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha).
                                                                                                                                                                                                  6. Berdasarkan Pasal 10.6).n) Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilaksanakannya RUPO (pada saat registrasi sebelum RUPO dimulai),
                                                                                                                                                                                                     Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO, wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan apakah
                                                                                                                                                                                                     Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.
                                                                                                                                                                                                  7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.
                                                                                                                                                                                                                                                              Jakarta, 09 Agustus 2024

                                                                                                                                                                                                                                    EMITEN                                                             WALI AMANAT




                                                                                                                                                                                                                                                                                        PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
                                                                                                                                                                                                                              PT PP Properti Tbk                                                   dan Banten Tbk

File

File Open PDF
Source IDX
Size3.84 MB
Published9 Aug 2024
Pages1
Characters38,360
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PP Properti Tbk p.1 ×8
possible org Bursa Efek Indonesia p.1
possible — Kejaksaan Agung p.1
possible org Negara Republik Indonesia p.1 ×2
unresolved org Bank Sentral Tiongkok p.1
unresolved org Kementerian Perindus- p.1
unresolved org Kementerian p.1
unresolved org Keamanan p.1
unresolved org Pengawas p.1
unresolved org Kementerian Keuangan p.1
unresolved org Reserse Kriminal p.1
unresolved org Keamanan Laut p.1
unresolved org PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat p.1 ×2
unresolved org Banten Tbk p.1 ×2
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.1
unresolved org Menteri p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result