20260529_INDY_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32095904_lamp1.pdf

2. Dalam hal terdapat pendapatan/penjualan ekspor dari Perseroan, agar disampaikan dampak yang dapat terjadi
   bagi Perseroan atas rencana tersebut, antara lain:
   a. Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
   b. Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan.
   c. Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan, terutama dampak terhadap pendapatan, laba usaha, laba bersih
        dan arus kas Perseroan.
   d. Dampak terhadap perjanjian kerjasama dengan pelanggan eksisting Perseroan.
   e. Dampak terhadap pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan Perseroan, (jika ada).
   f. Risiko hukum, seperti risiko wanprestasi kontrak.
   g. Dampak lainnya (jika ada).

     Sehubungan dengan dampak yang dapat terjadi bagi Perseroan pada poin (a) sampai dengan (g),
     Perseroan menyampaikan bahwa hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor
     SDA tersebut belum resmi ditetapkan dan diundangkan. Oleh karena itu, detail mekanisme
     operasional serta kewajiban teknis yang akan berlaku belum dapat dipastikan.

     Tanpa adanya kepastian regulasi tersebut, Perseroan belum dapat melakukan penilaian dampak
     secara spesifik maupun kuantitatif terhadap seluruh aspek yang ditanyakan.



3. Strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut, termasuk rencana tindakan korporasi yang
   akan dilakukan (jika ada), serta lini masa (timeline) dari rencana tersebut.

     Sampai dengan saat ini, Perseroan belum memiliki rencana tindakan korporasi khusus yang perlu
     dilakukan sehubungan dengan rencana penerapan kebijakan tersebut. Perseroan akan terus
     melakukan pemantauan dan kajian atas perkembangan regulasi dimaksud serta melakukan
     penyesuaian yang diperlukan setelah regulasi resmi beserta mekanisme implementasinya diterbitkan
     oleh Pemerintah.


Sebagai perusahaan publik, Perseroan berkomitmen untuk selalu senantiasa menerapkan prinsip Good
Corporate Governance (GCG) dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mengenai keterbukaan informasi.
Perseroan akan menyampaikan informasi material lebih lanjut kepada publik sesuai dengan ketentuan
yang berlaku apabila terdapat perkembangan yang relevan atau kejelasan regulasi yang dapat berdampak
terhadap Perseroan.

Demikian kami sampaikan penjelasan ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Adi Pramono
Corporate Secretary
PT Indika Energy Tbk.

Tembusan:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direksi PT Indika Energy Tbk.