20240802_BSBK_Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)_31690700_lamp3.pdf

B. TATA CARA            PEMBAYARAN           B. INTERIM DIVIDEND PAYMENT
DIVIDEN INTERIM                              PROCEDURES


1.   Dividen Interim akan dibagikan          1. Interim     Dividends     will    be
     kepada Pemegang Saham yang                 distributed to Shareholders whose
     namanya tercatat dalam Daftar              names are recorded in the Register
     Pemegang Saham Perseroan pada              of Shareholders of the Company
     tanggal 27 September 2024 sampai           27th September 2024 at 4:00 p.m.
     dengan pukul 16.00 WIB (“Tanggal           Western        Indonesia       Time
     Pencatatan”) dan/atau Pemilik Saham        (“Recording        Date”)     and/or
     Perseroan pada Sub Rekening Efek di        Shareholders of the Company in the
     Kustodian Sentral Efek Indonesia
                                                Securities Sub Account at the
     (“KSEI”)       pada       penutupan
                                                Indonesian Central Securities
     perdagangan tanggal 25 September
                                                Depository (“KSEI”) at the close of
     2024.
                                                trading 25th September 2024.
2.   Atas pembayaran dividen interim tunai   2. The interim cash dividends to be
     kepada pemegang saham akan                 paid out to the shareholders will be
     dilakukan     pemotongan       Pajak       subject to income tax withholding in
     Penghasilan sesuai dengan ketentuan        accordance with the tax law
     perpajakan yang berlaku pada saat
                                                prevailing as at the Recording Date.
     Tanggal Pencatatan.
3.   Bagi     pemegang     saham     yang    3. For Shareholders with scripless
     merupakan pemegang saham tanpa             shares (Scripless Shareholders)
     warkat (Scripless Shareholders) yang       whose shares are placed in the
     sahamnya       dimasukkan      dalam       collective custody of KSEI, interim
     penitipan Kolektif KSEI, pembayaran        dividend payments will be made
     dividen interim akan dilaksanakan          through KSEI and will be
     melalui KSEI dan akan didistribusikan
                                                distributed to the accounts of
     ke dalam rekening Perusahaan Efek
                                                Securities Companies or Custodian
     atau Bank Kustodian pada tanggal
                                                Banks on 15th October 2024.
     15 Oktober 2024.
     Bukti Pembayaran dividen interim           Proof of interim dividend payment
     akan disampaikan oleh KSEI kepada          will be delivered by KSEI to
     Pemegang Saham melalui Perusahaan          Shareholders through the Company
     Efek atau Bank Kustodian di mana           Securities or Custodian Bank where
     Pemegang       Saham      membuka          theShareholders       open      their
     rekeningnya.     Sedangkan     bagi        accounts.       Meanwhile,        for
     Pemegang Saham yang sahamnya               Shareholders whose shares are not
     tidak dimasukkan dalam penitipan           included in the collective custody of
     kolektif KSEI maka pembayaran              KSEI, the interim dividend payment
     dividen interim akan ditransfer ke         will be transferred to the
     rekening Pemegang Saham.                   Shareholders' account.

4. Berdasarkan peraturan perundang-       4. Based on the prevailing tax laws and
   undangan perpajakan yang berlaku,         regulations, interim dividend will be
   dividen interim tersebut akan             exempted from tax objects if it is
   dikecualikan dari objek pajak jika        received by domestic corporate
   diterima oleh pemegang saham wajib        taxpayer shareholder (“Domestic
   pajak badan dalam negeri (“WP             Corporate Taxpayer”) and the
   Badan DN”) dan Perseroan tidak            Company does not deduct Income Tax
   melakukan      pemotongan      Pajak      on interim dividends paid to the
   Penghasilan atas dividen interim          Domestic Corporate Taxpayer. Interim
   yang dibayarkan kepada WP Badan           dividends received by domestic
   DN tersebut. Dividen interim yang         individual     taxpayer     shareholder
   diterima oleh pemegang saham wajib        (“Domestic Individual Taxpayer”) will
   pajak orang pribadi dalam negeri          be exempted from tax objects as long as
   (“WPOP DN”) akan dikecualikan             the dividend is invested in the territory
   dari objek pajak sepanjang dividen        of the Republic of Indonesia in the form
   tersebut diinvestasikan di wilayah        of an investment that has been
   Negara Kesatuan Republik Indonesia        determined and within a certain period
   dalam bentuk investasi yang telah         as regulated under Article 4 (3) letter f
   ditentukan dan dalam jangka waktu         number 1.a) Law No. 7 of 1983
   tertentu sebagaimana diatur dalam         regarding Income Tax as amended
   Pasal 4 (3) huruf f angka 1.a) UU         several times, lastly by Law No. 11 of
   No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak            2020 regarding Job Creation in
   Penghasilan sebagaimana telah             conjunction with Article 15 (1) Minister
   beberapa kali diubah terakhir dengan      of         Finance           Regulation
   UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta        No. 18/PMK.03/2021. For Domestic
   Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan       Individual Taxpayer who do not meet
   Menteri         Keuangan         No.      the investment requirements as
   18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN              mentioned above, the dividends
   yang tidak memenuhi ketentuan             received by the person concerned will
   investasi sebagaimana disebutkan di       be subject to Income Tax (“PPh”) in
   atas, maka dividen yang diterima          accordance with the provisions of the
   oleh yang bersangkutan akan               applicablelaws, and that PPh must be
   dikenakan pajak penghasilan (“PPh”)       paid by the Domestic Individual
   sesuai dengan ketentuan perundang-        Taxpayer (WPOP DN) concerned in
   undangan yang berlaku, dan PPh            accordance with the provisions of
   tersebut wajib disetor sendiri oleh       Government Regulation No. 9 of 2021
   WPOP DN yang bersangkutan sesuai          regarding Tax Treatment to Support
   dengan       ketentuan     Peraturan      Ease of Doing Business.
   Pemerintah No. 9 Tahun 2021
   tentang Perlakuan Perpajakan Untuk
   Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Bagi pemegang saham yang merupakan          5. For shareholder who is a Non-Resident
   Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang            Taxpayer (NRT) from a country with
   negaranya mempunyai Persetujuan                which the Republic of Indonesia has
   Penghindaran Pajak Berganda (P3B)              entered into a Double Taxation
   atau Tax Treaty dengan Republik                Agreement (DTA) or Tax Treaty may
   Indonesia, dapat memanfaatkan tarif            benefit from a lower rate of with
   pemotongan pajak yang lebih rendah             holding tax (at the rate as agreed in the
   (tarif sesuai P3B) dari tarif normal           DTA), being less than the normal rate
   pemotongan PPh sebesar 20% jika                of 20% provided that such shareholder
   dapat memenuhi persyaratan yang                meets the requirements stipulated in
   diatur dalam Peraturan Direktur                Regulation of the Director General of
   Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018              Taxes No. PER- 25/PJ/2018 dated
   tanggal 21 November 2018 tentang Tata          21th November 2018 on the Procedure
   Cara Penerapan P3B yaitu dengan                for the Implementation of DTAs, i.e.
   menyampaikan Surat           Keterangan        filing with KSEI the Non-Resident
   Domisili (SKD) WPLN berupa Form                Taxpayer’s Certificate of Domicile
   DGT asli yang diisi dengan benar,              (CoD) in the form of the original DGT
   lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah      Form, which has been duly and
   mendapatkan pengesahan dari pejabat            accurately completed and signed and
   berwenang negara mitra (jika tidak ada         has been certified by the competent
   dapat digantikan dengan asli Certificate       officer in the country of the
   of Residence (CoR) dalam bahasa                counterparty (if not available, such
   Inggris) kepada KSEI sesuai dengan             document may be substituted with a
   ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.           Certificate of Residence (CoR) in
   Namun, jika selama tahun 2023, WPLN            English language) in accordance with
   sudah pernah bertransaksi dan sudah            the provisions laid down by KSEI.
   memberikan Form DGT asli yang                  However, if during the year 2023, the
   dilengkapi dengan CoR kepada Wajib             NRT has conducted a transaction and
   Pajak di Indonesia, maka SKD DGT               has provided the Taxpayer in Indonesia
   dapat digantikan dengan softcopy               with the original DGT Form
   Tanda Terima SKD yang sudah                    accompanied by the CoR, the CoD in
   terdaftar pada situs web resmi eSKD.           the form of the DGT Form may be
   Apabila sampai dengan batas waktu              substituted with a soft copy of the
   yang ditetapkan oleh KSEI, belum               Receipt for the CoD that has been
   menyerahkan dokumen dimaksud,                  registered on the e-CoD official
   maka atas pembayaran dividen interim           website. If the shareholder fails to
   kepada pemegang saham WPLN                     provide such document within the time
   tersebut akan dikenakan pemotongan             frame stipulated by KSEI, then the
   PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu      interim dividends payable to such Non-
   sebesar 20%.                                   Resident Taxpayer will be subject to
                                                  withholding for income tax under
                                                  Article 26 of the Tax Law (PPh Pasal
                                                  26) at the maximum rate imposed
                                                  bylaw, i.e 20%.

6. Bagi pemegang saham selain yang
   disebutkan dalam angka 5 dan 6 di atas,
                                              6.   For shareholders other than those
   dividen interim tersebut akan dikenakan
                                                   mentioned in point 5 and 6 above, the
   pajak     sesuai    dengan     peraturan
                                                   interim dividend will betaxed in
   perundang-undangan perpajakan yang
                                                   accordance with the prevailing tax
   berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan
                                                   laws and regulations. The amount of
   akan menjadi tanggungan pemegang
                                                   tax imposed will be borne by the
   saham Perseroan yang bersangkutan
                                                   shareholders of the Company
   serta dipotong dari jumlah dividen tunai
                                                   concerned and deducted from the
   yang menjadi hak pemegang saham
                                                   amount of cash dividends that are the
   Perseroan yang bersangkutan.
                                                   rights of the shareholders of the
7. Pihak yang menerima pembayaran dan              Company concerned.
   Pemegang Saham berkewarganegaraan
                                              7.   The party receiving the payment and
   asing yang negaranya mempunyai
                                                   the foreign shareholder whose
   Persetujuan     Penghindaran      Pajak
                                                   country has a Double Taxation
   Berganda (“P3B”) dengan Republik
                                                   Avoidance Agreement ("P3B") with
   Indonesia dan bermaksud meminta
                                                   the Republic of Indonesia and intends
   pemotongan pajaknya disesuaikan
                                                   to request a tax deduction adjusted to
   dengan tarif yang tercantum dalam P3B
                                                   the rate stated in the Tax Treaty,
   tersebut, maka sesuai Peraturan
                                                   according to the Director General of
   Direktur         Jenderal         Pajak
                                                   Taxes                      Regulation
   No. PER- 25/PJ/2018 diminta agar
                                                   No. PER-25/PJ/2018 is requested to
   mengirimkan/menyerahkan asli Surat
                                                   send/submit the original Domicile
   Keterangan       Domisilinya      yang
                                                   Certificate issued by the competent
   diterbitkan    oleh    pejabat    yang
                                                   official in the country or the e-SKD
   berwenang di negaranya atau tanda
                                                   receipt that has been obtained from
   terima e- SKD yang telah diperoleh dari
                                                   the e-SKD application if the Domicile
   aplikasi    e-SKD      apabila    Surat
                                                   Certificate is used for several
   Keterangan       Domisili      tersebut
                                                   companies in Indonesia to BAE of the
   digunakan untuk beberapa perusahaan
                                                   Company no later than 27th
   di Indonesia kepada BAE Perseroan
                                                   September 2024 at 16.00 WIB.
   paling lambat tanggal 27 September
                                                   If up to that date the BAE of the
   2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
                                                   Company has not received the
   Jika sampai dengan tanggal tersebut
                                                   original Certificate of Domicile,
   BAE Perseroan belum menerima asli
                                                   a 20% tax deduction will be applied.
   Surat Keterangan Domisili maka akan
   dilakukan pemotongan pajak sebesar
   20%.

8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya        8. For Shareholders whose shares are in
   dalam penitipan kolektif KSEI, bukti        the collective custody of KSEI, proof of
   pemotongan pajak dividen dapat              dividend tax deduction can be collected
   diambil di Perusahaan Efek dan/atau         at the Securities Company and/or
   Bank Kustodian dimana Pemegang              Custodian        Bank     where     the
   Saham membuka rekening efeknya dan          Shareholders open their securities
   bagi Pemegang Saham warkat diambil          accounts and for script Shareholders it
   di kantor BAE.                              is collected at the BAE office.

9. Apabila terdapat masalah perpajakan      9.    In the event of any tax issues in the
   di kemudian hari atau klaim atas              future or any claims in relation to the
   dividen interim yang telah dibayarkan         interim dividends already paid out to
   kepada dan diterima oleh pemegang             and received by the shareholder whose
   saham yang sahamnya disimpan dalam            shares are placed in the collective
   penitipan kolektif KSEI, diminta untuk        custody of KSEI, such shareholder is
   menyelesaikannya dengan Perusahaan
                                                 required to directly settle such issues
   Efek dan/atau Bank Kustodian di mana
                                                 or claims with the Securities Company
   pemegang saham membuka rekening
                                                 and/or the Custodian Bank with which
   efek dengan merujuk pada ketentuan
   perpajakan yang berlaku.                      the shareholder has opened a security
                                                 account in accordance with the
                                                 prevailing tax laws and regulations.


                            Jakarta, 02 Agustus 2024
                    PT WULANDARI BANGUN LAKSANA TBK
                           Direksi/Boards of Directors