20240614_IPOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661654_lamp4.pdf

   - Dalam musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan
     diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan secara terbuka dan dihitung dari suara
     yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat secara fisik dan melalui sistem eASY.KSEI di
     mana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
     seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
   - Dalam pemungutan suara diperhatikan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa
     Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
     Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 yaitu abstain
     (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara pemungutan suara
     dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
     yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat
   Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara yang dihitung dari suara yang
   dikeluarkan secara sah dalam Rapat secara fisik dan melalui sistem eASY.KSEI sebagai
   berikut:

   Mata            Setuju              Tidak Setuju          Abstain         Total Setuju
   Acara

      1         5.355.125.080                0                   0          5.355.125.080
                   (100%)                  (0%)                (0%)            (100%)
      2         5.355.125.080                0                   0          5.355.125.080
                   (100%)                  (0%)                (0%)            (100%)
      3         5.355.125.080                0                   0          5.355.125.080
                   (100%)                  (0%)                (0%)            (100%)
      4         5.355.125.080                0                   0          5.355.125.080
                   (100%)                  (0%)                (0%)            (100%)

H. Hasil Keputusan Rapat
   Mata Acara Rapat ke 1:
   1. Menyetujui :
      a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
         Desember 2023.
      b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
         berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
   2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang
       berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Tjun Tjun dari
       Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan
       laporannya tertanggal 27 Maret 2024 No. 00252/2.1030/AU.1/04/1115-1/1/III/2024.
   3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
      Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (acquit et de charge) atas
      tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023,
      sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan
      dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
      Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
      Desember 2023.

   Mata Acara Rapat ke 2:
   Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar USD
   285.610 (dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat),
   sebagai berikut:

1. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku 2023, yaitu sejumlah
   USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib
   untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang
   Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sisanya sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku 2023, yaitu
   sejumlah USD 185.610 (seratus delapan puluh lima ribu enam ratus sepuluh Dollar
   Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk
   mendukung pengembangan Perseroan.

Mata Acara Rapat ke 3:
1. Menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik, yaitu Bapak Tjun Tjun dari Kantor Akuntan
   Publik.Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk mengaudit Laporan
   Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2024, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
   Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
   Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
   ditunjuk dan ditetapkan tersebut, oleh karena sebab apapun juga, tidak dapat
   menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
   buku 2024.
   Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan Perseroan sehubungan dengan penunjukan
   Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti sebagai berikut:
   a. Memiliki Izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang
       terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
   b. Memiliki dan mentaati prinsip-prinsip independensi, kredibilitas, kualitas, reputasi
       yang dapat dipertanggungjawabkan, dan standar profesi, baik dari Kantor Akuntan
       Publik, pemeriksa, supervisor dan Partner, minimal sesuai dengan standar profesi
       yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan
       dengan peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan dan pasar
       modal;
   c. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian
       jasa audit kepada lembaga yang diawasi oleh OJK;
   d. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu
       pimpinan rekan Kantor akuntan Publik.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Mata Acara Rapat ke 4:
1. Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris,
   untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi terhitung
   sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan
   Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember
   2024, dengan jumlah kenaikan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari paket
   honorarium dan/atau tunjangan tahun sebelumnya dan selanjutnya memberikan kuasa
   dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara
   anggota Dewan Komisaris.

                                 Jakarta, 14 Juni 2024
                          PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
                                        Direksi