20240605_TRIN_Pemanggilan RUPS_31647335_lamp2.pdf

Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat

Mata Acara 1:       Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
                    Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
                    untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 disertai Pemberian Pelunasan
                    dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de-charge)
                    kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

                    Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun
                    2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”); dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar
                    Perseroan bahwa Laporan Tahunan memerlukan persetujuan RUPS, dimana
                    termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan
                    Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

Mata Acara 2:       Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

                    Berdasarkan Pasal 70 dan 71 ayat (1) UUPT; dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran dasar
                    Perseroan bahwa penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara 3:       Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap
                    Perseroan Tahun Buku 2024 dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi dan
                    Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
                    dari penunjukan tersebut.

                    Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
                    tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
                    Terbuka (“POJK 15/2020”); POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang tentang
                    Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
                    Keuangan; dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa
                    penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar untuk melakukan audit
                    Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara 4:       Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku
                    2024 dan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2023 untuk Direksi dan
                    Dewan Komisaris Perseroan.

                    Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT mengenai ketentuan tentang besarnya
                    gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
                    ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara 5:       Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

                    Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014
                    tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; Pasal 12
                    ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan bahwa pengangkatan,
                    penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
                    membutuhkan persetujuan RUPS.

Catatan:
   1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena
      Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal
      52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 10 ayat (3) poin
      1 Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini juga dapat dilihat dari situs Perseroan
      (https://trinitiland.com/) dan aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id)
   2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan
      yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek
      di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”) pada
      penutupan jam perdagangan Bursa 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada
      Selasa tanggal 04 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
   3. Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 16/2020, Perseroan mengimbau kepada
      Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-
      Proxy) melalui eASY.KSEI.
   4. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik sebelum memasuki
      ruangan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk
      (KTP) asli atau tanda pengenal lainnya.
   5. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menginformasikan kehadirannya dan
      menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham yang sahamnya
      dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi
      Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General Meeting
      System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI
      sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
   6. Pemegang Saham yang menguasakan kehadiran Rapat secara fisik dapat mengunduh surat kuasa
      yang terdapat dalam situs web Perseroan dan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda
      Penduduk (KTP) pemberi kuasa atau tanda pengenal lainnya dan menunjukkan Kartu Tanda
      Penduduk (KTP) asli penerima kuasa kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan. Bagi
      Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran
      Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
   7. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan
      ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat
      bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
   8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan
      yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat
      berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat
      melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau
      Pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk
      menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasanya
      yang hadir dalam Rapat secara fisik.
   9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi
      eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

10. Untuk mempermudah prosedur pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau
    kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diharapkan untuk hadir di tempat Pelaksanaan
    Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang
    Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan dalam Rapat.

                                      Jakarta, 05 Juni 2024
                                 PT Perintis Triniti Properti Tbk
                                       Direksi Perseroan