AnnualReport2023-WSKT-att7.pdf

                                                                                                                             Halaman
Pengungkapan Uraian
                                                                                                                             Layout

                   PT Waskita Fim Perkasa Realty (WFPR)
                   Pejaten Office Park Blok E Jl. Warung Buncit Raya No. 79, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

                   PT Waskita Sangir Energi (WSE)
                   Gedung Waskita Rajawali, Tower 5 Floor, Jl. MT Haryono No. 12 - Jakarta 13330

                   Entitas Asosiasi
                   PT Cimanggis Cibitung Tollways
                   Ruko Citra Gran Blok R5 No 12 & 15 Jatikarya, Jatisampurna Bekasi

                   PT Hotel Karya Indonesia
                   Plaza PP Lantai 7, Jl. Letjen TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760

                   PT Waskita Bali Mandara
                   Graha KKDM, Jl. Laksamana Malahayati No. 1, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Kel. Cipinang
                   Besar Selatan, Kec. Jatinegara

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN
Pengelolaan   Waskita melakukan klasifikasi sampah berdasarkan jenisnya yaitu organik, non-organik, serta sampah B3. 101
Limbah        Kemudian melakukan kerja sama dengan pihak eksternal dalam hal pengelolaannya. Sampah organik dan
              non-organik dikelola melalui kerja sama dengan perusahaan berizin resmi pengangkutan dan pengelolaan
              sampah. Pengangkutan sampah dilakukan secara periodik sesuai masingmasing jenis limbah/sampah.
              Sampah organik dan non-organik diangkut setiap satu hingga dua hari sekali, sedangkan limbah B3 diangkut
              setiap 6 (enam) bulan sekali. Proses pengolahan limbah B3 dilakukan bekerja sama dengan perusahaan
              berizin resmi. Limbah B3 diolah hingga tahap zero residu [F.14].

Kode Etik Dan      Perseroan memberlakukan kode etik bagi seluruh insan Waskita serta melakukan proses internalisasi sebagai 68
Penerapan Etika    upaya terus-menerus dalam membangun kesadaran dan penerapan kode etik. Untuk dapat memperkuat
Bisnis [2-15; 2-   penegakan etika bisnis, Perseroan memiliki saluran pengaduan pelanggaran melalui Sistem Pelaporan
23; 2-24]          Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) yang mengacu pada penerapan prinsip transparansi, dengan
                   pelaksanaan yang menjamin perlindungan terhadap pelapor. Kebijakan WBS Waskita diatur melalui Surat
                   Keputusan Direksi No. 65/SK/WK/2023 tanggal 27 September 2023. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran
                   (SPP)/ Whistleblowing System (WBS) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Perseroan melakukan sosialisasi secara

                                                                                                                                 Halaman
Pengungkapan Uraian
                                                                                                                                 Layout
                 berkala atas keberadaan saluran pengaduan pelanggaran etika bisnis ini dengan harapan dapat semakin
                 memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG. Rincian tentang kode etik dan penerapan etika bisnis yang
                 dilakukan Perseroan telah disampaikan dalam Laporan Tahunan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari
                 Laporan Keberlanjutan ini.

Komitmen Anti- Sebagai bentuk penerapan GCG, Perusahaan berkomitmen kuat melakukan pencegahan korupsi di antaranya 68
Korupsi [2-23; 2- melalui penandatanganan pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku (Code of Conduct) oleh seluruh
24]               Insan Perseroan, yang berupa Pakta Integritas. Pakta Integritas tersebut merupakan bentuk komitmen dari
                  seluruh Insan Perseroan, mencakup Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, pegawai,
                  ataupun pihak lain yang bekerja di lingkungan Perseroan untuk mematuhi Pedoman Perilaku (Code of
                  Conduct) Perseroan. Penerapan dan pengembangan kebijakan anti-korupsi yang dilakukan Perusahaan
                  merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan/undang-undang dan standar etika usaha yang berlaku.
                  Sebagai upaya memperkuat komitmen pencegahan dan penindakan tindak korupsi, Perseroan memiliki
                  sejumlah pedoman sebagai berikut: 1. Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) berdasarkan Surat
                  Keputusan No. 16/SK/WK/2023 tanggal 3 Mei 2023; 2. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang tertuang
                  dalam Pedoman Etika dan Perilaku ( Code of Conduct) Insan Waskita No. 65/SK/WK/2023 tanggal 27
                  September 2023 3. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)/Whistleblowing System (WBS) No.
                  64/SK/WK/2023 tanggal 26 September 2023 4. Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
                  (LHKPN) berdasarkan Surat Keputusan Board of Directors No. 73/SK/WK/2023 tanggal 9 Oktober 2023
                  tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Waskita Karya
                  (Persero) Tbk;

                 Dalam rangka optimalisasi kebijakan anti-korupsi di lingkungan Perusahaan, Waskita secara rutin
                 melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi melalui pelaksanaan
                 seminar, workshop, serta pemasangan standing banner dan poster di lingkungan kantor. Pelaksanaan
                 sosialisasi tersebut secara mendasar merupakan langkah penyebaran informasi anti-korupsi kepada seluruh
                 Insan Waskita. Melalui sosialisasi dan pelatihan tersebut diharapkan kebijakan dan prosedur antikorupsi dapat
                 terinternalisasi secara efektif sesuai standar etika dan nilai-nilai budaya Perseroan. Secara jangka panjang,
                 sosialisasi dan pelatihan anti-korupsi yang dijalankan diharapkan mampu mencegah terjadinya dampak buruk
                 berupa kerugian keuangan dan reputasi Waskita.

                 Selain itu, Perusahaan juga melakukan upaya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya perilaku anti-
                 korupsi di lingkungan kerja. Upaya tesebut diwujudkan dengan memfasilitasi penyelenggaraan workshop
                 penerapan Good Corporate Governance dengan pembicara dari eksternal Perseroan, yang memberikan materi

                                                                                                                              Halaman
Pengungkapan Uraian
                                                                                                                              Layout
             hingga pemahaman komprehensif mengenai pencegahan korupsi dan dampaknya bagi individu dan Perseroan
             [205-2]. Untuk memastikan bahwa seluruh pegawai dapat memahami dan mematuhi kebijakan anti-korupsi
             dan anti-gratifikasi, Perusahaan menjadikan kebijakan tersebut sebagai materi dalam program induksi saat
             proses penerimaan sebagai pegawai, serta membagikannya sebagai buku pegangan bagi setiap pegawai.
             Pelaksanaan proses tersebut berjalan seiring dengan penyediaan dan pengelolaan Whistleblowing System
             sebagai media pelaporan atas indikasi pelanggaran, penipuan, atau penyimpangan lain, yang dapat
             dimanfaatkan secara terbuka oleh masing-masing pegawai. Dalam rangka mendukung penerapan kebijakan
             anti-korupsi berjalan efektif dan efisien, Waskita telah menyusun dan memiliki pedoman pengendalian
             gratifikasi dengan edisi terkini tanggal 27 September 2023. Secara khusus memuat panduan bagi seluruh
             pegawai agar dapat menghindarkan diri dari potensi benturan kepentingan yang memengaruhi independen,
             objektivitas, ataupun profesionalitas kerja. Pedoman pengendalian gratifikasi mengatur ruang lingkup
             gratifikasi di lingkungan kerja, yang secara mendasar terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu gratifikasi yang
             dianggap suap serta gratifikasi yang tidak dianggap suap, sebagai pemahaman awal yang dapat digunakan
             pegawai dalam mengidentifikasi gratifikasi. Pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam panduan
             pengelolaan gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Waskita senantiasa memastikan
             bahwa seluruh Insan Perusahaan berkomitmen menerapkan kebijakan anti- korupsi secara komprehensif.
             Salah satu upaya yang telah dilakukan Perusahaan, yaitu mendorong seluruh pihak internal untuk dapat
             menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan melaksanakan kegiatan
             sosialisasi dan pelatihan tata cara penggunaan e-LHKPN. Kegiatan tersebut sekaligus merupakan bentuk
             tindak lanjut dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 07 tahun 2016 tentang Tata Cara
             Penyelenggaraan Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat dari KPK
             No. B/083/LHK.00/10-12/01/2020 tentang penyampaian LHKPN.

             Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat kasus korupsi yang melibatkan pegawai atau pejabat di lingkungan
             internal Perseroan. Hal ini merupakan wujud nyata pelaksanaan komitmen anti-korupsi dan anti-gratifikasi
             seluruh Insan Waskita, seiring pelaksanaan pencegahan tindak korupsi dan penerimaan gratifikasi secara
             menyeluruh [205-3].