20231221_FREN_Informasi Transaksi Afiliasi_31561749_lamp3.pdf

2.   Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

     Pemberi tugas dan pengguna laporan pendapat kewajaran ini adalah:

      Nama Perusahaan           : PT Smartfren Telecom Tbk
      Alamat                    : Kantor Smartfren
                                  Jl. Haji Agus Salim Nomor 45, Menteng,
                                  Jakarta Pusat, DKI Jakarta
      Website                   : www.smartfren.com


3.   Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

      Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran per 30 September
      2023 atas rencana transaksi afiliasi berupa jual beli tanah, bangunan dan infrastruktur milik
      SF dan ST kepada pihak terafiliasi yakni SSDP, anak perusahaan DSSA. Rencana transaksi ini
      termasuk ke dalam transaksi afiliasi, namun tidak mengandung benturan kepentingan,
      sehingga pendapat kewajaran ini merupakan pemenuhan atas Peraturan OJK Nomor
      42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan".


4.   Objek Pendapat Kewajaran

     Objek pendapat kewajaran sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah
     rencana transaksi afiliasi berupa jual beli tanah, bangunan dan infrastruktur milik SF dan ST
     kepada pihak terafiliasi yakni SSDP, anak perusahaan DSSA. Rencana Transaksi bukan
     merupakan Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha, dimana Nilai Rencana Transaksi
     adalah sebesar 3,58% dari Total Ekuitas SF per 30 September 2023.


5.   Tanggal Pendapat Kewajaran dan Masa Berlaku Laporan

     Tanggal efektif Pendapat Kewajaran adalah per 30 September 2023, dimana batas tersebut
     diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan pendapat kewajaran. Masa berlaku
     Laporan Pendapat Kewajaran adalah sampai dengan 31 Maret 2024, sesuai dengan Surat
     Edaran OJK Nomor 04 /SEOJK.04/2020 tentang perubahan relaksasi ketentuan masa
     berlakunya Laporan Pendapat Kewajaran dan per tanggal 02 Maret 2023 terdapat Surat Edaran
     OJK No. S-68/D.04/2023 point 4.d bahwa Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-
     30/D.04/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan
     Kebijakan Relaksasi terkait dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019, menjadi tidak
     berlaku setelah tanggal 31 Maret 2023.


6.   Tingkat Kedalaman Investigasi

     Adanya batas atau pembatasan dalam melakukan inspeksi, penelaahan, penghitungan dan
     analisis akan mempengaruhi tingkat kedalaman investigasi yang dapat kami lakukan, dan akan
     kami nyatakan secara terperinci dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

     Untuk pelaksanaan inspeksi, Penilai perlu didampingi oleh pejabat/ petugas yang memiliki
     akses dan informasi yang diperlukan mengenai aset yang diinspeksi. Penilai harus

     mendapatkan keleluasaan dalam melakukan proses inspeksi dan dokumentasi terhadap Objek
     Pendapat Kewajaran.

     Berita Acara Inspeksi yang menjelaskan mengenai kondisi aset dan hal-hal lain yang relevan
     untuk proses pendapat kewajaran akan dibuat saat inspeksi dilakukan. Penilai & TOPAZ
     dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akses dan informasi yang diperlukan mengenai
     aset yang diinspeksi apabila timbul permasalahan pada saat melakukan inspeksi tersebut.


7.   Sifat dan Sumber Informasi yang Dapat Diandalkan

     Dalam melakukan penilaian ini, TOPAZ juga menggunakan informasi dari beberapa sumber
     informasi yang relevan dan handal tanpa perlu melakukan verifikasi, yaitu :

         • Data Laporan Keuangan Audit tahun 2018 sampai dengan 2022 dan per 30 September
           2023.
         • Annual Report SF tahun 2022 dan proyeksi keuangan SF.
         • Tinjauan terhadap kondisi fundamental entitas yang dinilai yang menyangkut sejarah
           singkatnya, struktur modal dan susunan pengurus, deskripsi bidang usaha dan kinerja
           keuangan, serta memperhatikan kondisi makro yang ada.
         • Data-data Legalitas perusahaan dan perijinan terkait.
         • Data-data yang diperoleh dari S&P Capital IQ.
         • Data-data ekonomi baik yang bersifat makro ataupun mikro yang diperoleh dari
           instansi terkait, seperti Bank Indonesia.
         • Data-data lain sebagai informasi pendukung.


8.   Asumsi dan Asumsi Khusus

     Asumsi dan asumsi khusus yang akan digunakan dalam penugasan merupakan asumsi dan
     asumsi khusus yang wajar dan relevan dengan memperhatikan tujuan dimana Pendapat
     Kewajaran diperlukan.

     Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada tanggal Pendapat
     Kewajaran atau hal yang tidak akan dibuat oleh sebagian kecil pelaku pasar dalam suatu
     transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran.

     Asumsi khusus sering digunakan untuk menggambarkan efek dari suatu situasi yang akan
     mempengaruhi nilai.

     Dalam pelaksanaan penugasan, Penilai akan menggunakan asumsi yang wajar untuk diterima
     sebagai fakta dalam konteks penugasan Pendapat Kewajaran tanpa penyelidikan tertentu atau
     verifikasi.

9.   Persyaratan atas Persetujuan Publikasi

     Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan tidak untuk konsumsi publik.

     Persetujuan Pendapat Kewajaran harus didapatkan atas setiap publikasi terhadap keseluruhan
     atau sebagian dari laporan, atau referensi yang dipublikasikan, termasuk referensi mengenai
     laporan keuangan perusahaan/objek pendapat kewajaran, dan/atau laporan direksi/pimpinan
     perusahaan/objek pendapat kewajaran, dan/atau pernyataan atau kajian lainnya atau
     pernyataan/edaran apapun dari perusahaan/objek pendapat kewajaran.

     Tanda tangan Penilai Publik dan cap TOPAZ yang resmi merupakan syarat mutlak Laporan
     Pendapat kewajaran yang dihasilkan.


10. Konfirmasi Bahwa Pendapat Kewajaran dilakukan berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020
    Serta SPI

     Laporan Pendapat Kewajaran ini akan dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa
     Keuangan POJK No. 42/POJK.04/2020, Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai
     Indonesia (KEPI) Edisi VII-2018.


11. Kesimpulan Analisis Kualitatif dan Kuantitatif

     A. Analisis Kewajaran Kualitatif

        Keuntungan yang akan diperoleh SF atas Rencana Transaksi ini adalah:

         1. Rencana Transaksi memberikan keuntungan karena terdapat peningkatan laba dalam
            jangka panjang yang akan memberi penguatan pada posisi keuangan SF ke depannya.
         2. Rencana transaksi memberikan keuntungan karena dengan penyewaan aset maka SF
            dan ST tidak menanggung risiko tidak terduga terkait kebakaran dan bencana alam.

        Manfaat yang akan diperoleh SF atas Rencana Transaksi ini adalah:

         1. Manfaat dari transaksi ini menyebabkan SF dan ST memiliki likuiditas yang semakin
            baik. Likuiditas yang baik memperkuat posisi keuangan dan menguntungkan posisi SF
            dan ST dalam menjalankan operasional bisnis ke depannya.
         2. Dampak pada keuangan yaitu akan meningkatkan laba usaha. Hal ini dapat terlihat
            dari total nilai tambah sampai dengan tahun 2028 yaitu penambahan kas sebesar
            Rp2.572 miliar dan penambahan laba bersih sebesar Rp214 miliar.
         3. Meningkatkan kinerja keuangan SF terutama pada rasio profitabilitas dan likuiditas
            sebagaimana dilihat dari perbandingan rasio keuangan dengan dan tanpa adanya
            Rencana Transaksi ini.


     B. Analisis Kewajaran Kuantitatif

        1. Dampak keuangan atas Rencana Transaksi berdasarkan Proforma Laporan Keuangan
           per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

     a. Jumlah aset yang didapatkan dari laporan keuangan audit per 30 September
        2023 adalah sebesar Rp45.911 miliar dan terdapat penyesuaian sebesar Rp223
        miliar, sehingga didapatkan hasil proforma jumlah aset per 30 September 2023
        sebesar Rp46.134 miliar (Empat Puluh Enam Triliun Seratus Tiga Puluh Empat
        Miliar Rupiah).
     b. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang didapatkan dari laporan keuangan audit
        per 30 September 2023 adalah sebesar minus Rp575 miliar dan terdapat
        penyesuaian sebesar Rp223 miliar, sehingga didapatkan hasil proforma jumlah
        laba (rugi) komprehensif per 30 September 2023 sebesar minus Rp352 miliar
        (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Miliar Rupiah).
     c. Jumlah kas dan setara kas akhir tahun yang didapatkan dari laporan keuangan
        audit per 30 September 2023 adalah sebesar Rp260 miliar dan terdapat
        penyesuaian sebesar Rp532 miliar. Sehingga didapatkan hasil proforma jumlah
        kas dan setara kas per 30 September 2023 sebesar Rp791 miliar (Tujuh Ratus
        Sembilan Puluh Satu Miliar Rupiah).

2. Berdasarkan Analisis Inkremental atas Rencana Transaksi, Nilai tambah adalah sebagai
   berikut:
       a. Ringkasan Nilai Tambah dalam Angka:
               i. Level laba bersih dibukukan tahun 2023 sebesar Rp223 miliar dan
                  pada tahun 2028 nilai tambah sebesar Rp2 miliar.
              ii. Level total aset bertambah pada tahun 2023 sebesar Rp223 miliar dan
                  pada tahun 2028 nilai tambah sebesar Rp214 miliar.
             iii. Level kas akhir pada tahun 2023 mengalami penambahan sebesar
                  Rp532 miliar dan pada tahun 2028 mengalami penambahan sebesar
                  Rp315 miliar.
       b. Ringkasan Analisis Nilai Tambah dalam Persentase:
               i. Aset pada tahun 2028 dengan adanya Transaksi bertambah 0,40%
                  dibandingkan tanpa adanya Rencana Transaksi.
              ii. Laba bersih pada tahun 2028 dengan adanya Transaksi bertambah
                  sebesar 0,07% dibandingkan tanpa adanya Rencana Transaksi.
             iii. Kas akhir pada tahun 2028 dengan adanya Transaksi bertambah 2,62%
                  dibandingkan tanpa adanya Rencana Transaksi.

3. Berdasarkan rasio keuangan diketahui profitabilitas SF mengalami tren peningkatan,
   solvabilitas yang semakin membaik karena posisi utang yang menurun dan juga
   likuiditas SF yang semakin membaik.

4. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas diketahui kenaikan biaya sewa dan Penurunan
   Penjualan memberi dampak signifikan pada Rasio Profitabilitas dan Likuiditas.

5. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli, Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar Rp544,21
   miliar dan Nilai Pasar sebesar Rp543,60 miliar, nilai pasar diperoleh dari hasil Penilaian
   Aset oleh KJPP Pung’s Zulkarnain. Selisih antara Nilai Rencana Transaksi dengan Nilai
   Pasar adalah 0,11%. Berdasarkan POJK 35/POJK.04/2020 pasal 48 poin b dinyatakan
   bahwa batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai tidak boleh melebihi 7,5% dari
   nilai pasar atau wajar. Berdasarkan Perhitungan tersebut maka Nilai Rencana Transaksi
   masih dalam batas Kewajaran karena berada di bawah 7,5% dari Nilai Pasar.

12. Pendapat Mengenai Kewajaran Rencana Transaksi

    Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan
    digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan
    dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini,
    ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan, adalah wajar.

    Kesimpulan akhir diatas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak
    material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas
    pada, perubahan kondisi baik secara internal pada SF maupun secara eksternal yaitu kondisi
    pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-
    peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan
    Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran
    ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kesimpulan mengenai
    kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

Demikian hasil Pendapat Kewajaran kami lakukan dengan tetap mengacu pada standar penilaian
dan kode etik yang berlaku.


Hormat kami,
KJPP TOBING PANUTURI DAN REKAN




Lidia S.T., MM., MAPPI (Cert)
Partner

Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis (B)
Ijin Penilai     : B-1.17.00481
STTD Pasar Modal : STTD.PB-04/PJ-1/PM.223/2023
MAPPI            : 12-S-03723
IKNB             : 158/NB.122/STTD-P/2019