20260401_BBCA_Laporan Informasi dan Fakta Material_32056792_lamp1.pdf

CHRISTINA DWI UTAMI. SH, MHum, MKn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
Nomor : 251.
maa
-Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-03-2026 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua

puluh enam). ——

-Pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). —-
-Hadir di hadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister
Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan

nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: --—-—--—-—---—-—-—--—-

1 Tuan JOHN KOSASIH, lahir di MN p-ca tangga! 1—

Karyawan Swasta, Warga Negara indonesia, bertempat tinggal ci HN
TEA oa Tanda-—
Penduduk Nomor NN anoman nana, Ta

| 2. Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN, lahir di --—-—-—

kan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di--

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Tn. mma Tg

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing selaku --—--—

Wakil Presiden Direktur dan Direktur, demikian mewakili Direksi, yang telah -—----
mendapat kuasa dan wewenang sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris,

tertanggal 12-03-2026 (dua belas Maret dua ribu dua puluh enam), Nomor 148, -

dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, -
suatu Perseroan Terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik —-—-
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Menara BCA, Grand
Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Menteng, Jakarta 10310 --
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan”), yang akta pendirian dan anggaran-——
dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal
03-08-1956 (tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam), Nomor 62, -—--
Tambahan Nomor 595, yang perubahan serta pernyataan kembali seluruh---—--—--
anggaran dasarnya telah dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris,
tertanggal 24-08-2020 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh), Nomor 145,
yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal ---—--
08-10-2021 (delapan Oktober dua ribu dua puluh satu), Nomor 81, Tambahan ----
Nomor 31220 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, -
tertanggal 08-09-2020 (delapan September dua ribu dua puluh), Nomor --—--—-—-
AHU-AH.01.03-0383825 dan perubahan anggaran dasar selanjutnya dimuat —----
dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 27-09-2021 (dua -—-
puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu), Nomor 218, yang telah --—--—-----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-10-2021 ——
(delapan Oktober dua ribu dua puluh satu), Nomor 81, Tambahan Nomor 31219
dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal
27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu), Nomor -—-—--

AHU-AH.01.03-0453543: —-

-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir ----

sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

CHRISTINA DWI UTAMI, SIL, Milum, MKn.

NOTARIS KOTA AWMINISTRASI JAKARTA BARAT

(A)

(B)

Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 12-03-2026 (dua belas Maret

dua ribu dua puluh enam), Nomor 148. —..
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. »-—--—--—--—--—-—----—.—i.
-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut --—-

di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut.-—-—-——--——-—- ——

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12-03-2026 (dua belas Maret dua ribu dua

puluh enam), bertempat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan —-
Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta 10310, pukul 14.18 WIB —-—
(empat belas lewat delapan belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai -—-
dengan pukul 16.26 WIB (enam belas lewat dua puluh enam menit Waktu
Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang —
Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut RAPAT”), yang Berita Acara -
RAPA Tnya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 12-03-2026 (dua belas —---
Maret dua ribu dua puluh enam), Nomor 148:--—-—-—-—-—-———-—————
Bahwa RAPAT telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham
atau kuasanya sebanyak 107.595.817.698 (seratus tujuh miliar lima ratus-

sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan
puluh delapan) saham atau mewakili 87,5944Y6 (delapan puluh tujuh koma
lima sembilan empat empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang
telah dibeli kembali oleh Perseroan/treasury stock dan Program Saham -—-
Pekerja BCA) yaitu sejumlah 122.834.079.112 (seratus dua puluh dua miliar
delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu seratus dua
belas) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran untuk mata -——-
acara keenam RAPAT yaitu tentang perubahan anggaran dasar Perseroan
sesuai Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu —
tujuh) tentang Persercan Terbatas (“UUPT”), Pasal 42 huruf a Peraturan—-

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan —

LL

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --

(“POJK 15/2020”), dan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, telah -

dipenuhi,
(C) Bahwa RAPAT telah mengambil beberapa keputusan, antara lain -—--——---
keputusan atas mata acara keenam RAPAT, yaitu tentang perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut: -—---------ov...-———.

| Menyetujui pengubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar —--—-—

Perseroan sebagaimana termuat dalam usulan pengubahan
Anggaran Dasar yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan
dalam RAPAT, serta menyatakan dan menyusun kembali seluruh
pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah
dan/atau dihapus sebagaimana tercantum dalam akta-akta
perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia nomor 81, tanggal 08-10-2021

(delapan Oktober dua ribu dua puluh satu), Tambahan Nomor 31220

dan Tambahan Nomor 31219. mama ——

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, ------ —
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan pengubahan
Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang
dibuat di hadapan Notaris, baik sebagian atau seluruhnya, untuk
mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perseroan termasuk melakukan penyesuaian
penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang
diperlukan, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
menyampaikan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar

Perseroan kepada instansi yang berwenang, tanpa ada yang

0

CHRISTINA DWI UTAMI, SII, Mlum, Mkn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

dikecualikan. —-

| UN. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir Il -—-—----
keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam
mata acara ini disetujui oleh RAPAT. —-—---——--—--—-—- -—

Bahwa para penghadap dalam jabatan mereka sebagaimana tersebut di---

atas, telah mendapat kuasa dan wewenang dari RAPAT untuk menuangkan
keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya
mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran
Dasar Perseroan termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal
dan rujukan atas suatu pasal sebagaimana termaktub dalam mata acara

keenam RAPAT dalam akta ini. ——

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka para -—-—- ——
penghadap bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut di atas, —
dengan ini mengubah dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam ---—-------
Anggaran Dasar Perseroan termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap --
pasal, sehingga Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan menjadi berbunyi

dan tertulis sebagai berikut:

mammemama ama pennnanmaa -- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -e--nx-onnson—-nexoooe-oox

Ta - Pasal 1 -—

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT BANK CENTRAL ASIA Tbk", ----—— —

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini akan disebut “Perseroan”), ----——-—— mn

berkedudukan di Jakarta Pusat. - aa
2. Perseroan dapat membuka kantor, cabang atau perwakilan di tempat lain, baik
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang —---

ditetapkan oleh Direksi.

— Pasal 2 BNN

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung
Mn

sejak tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima

(10-10-1955). - ——m
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA —-----—---—--

nm Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : mma —

-Berusaha sebagai suatu Bank Umum. -
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -—--—-
melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut : ---—-—----—----—-—-
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,-

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu, — —

b. Memberikan kredit. mm
Cc. Menerbitkan surat pengakuan hutang, ——-—----—-—-—-—-—

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk -—--—-

kepentingan atau atas perintah nasabahnya : —---—------------—o—nvoroo-
i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang
masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam ---—--—--
perdagangan surat-surat dimaksud, —---—---—-—---—-——— oo.
li. Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan ---——-

surat-surat tersebut, —

il. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, -—-—

Iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

v. Obligasi, -
vi. Surat dagang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan —--—------—-
perundangan yang berlaku, -—-—-—----—-anonnnnonnnnnnn-na——n0n2-—011 .

vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan -

perundangan yang berlaku: — -. Tn

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn,
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

€. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk --—---

kepentingan nasabah: -
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana ---—--—-—--—-

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya: —-

9. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan -

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga:
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, -—-—
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan-

suatu kontrak,

i- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya —--—-
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek: ---—-—--

k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali -

amanat,

I. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha -—-———-

berdasarkan Prinsip Syariah, baik melalui pendirian anak perusahaan --
maupun melalui pembentukan unit usaha Syariah sesuai dengan ----—-—-
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa -—-—-
Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya, ------—-——-—-——--—--—.—-
| m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan —-

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau

instansi yang berwenang lainnya:
| n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain -
di bidang keuangan, seperti perusahaan sewa guna usaha, perusahaan
modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga ---
kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan -—-

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau

instansi yang berwenang lainnya, —. —

no

(Ps vetartan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya,
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau
Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya, ——---—— -
| p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, ——

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana ---

pensiun yang berlaku, dan
| 9. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,

termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau -

penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun -—-
sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak --

memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang

dibeli wajib dicairkan secepatnya. -

3. Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat -——

melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya yang lazim dilakukan oleh

bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima -
ratus miliar rupiah), terbagi atas 440.000.000.000 (empat ratus empat puluh
miliar) saham Perseroan, masing-masing saham Perseroan bernilai nominal
Rp12,50 (dua belas rupiah dan lima puluh sen). -—-——--—-———---—-—-—... —
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 28,024 (dua puluh ——
delapan koma nol dua persen) atau sejumlah 123.275.050.000 (seratus dua
puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu) saham --——- ——
Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.540.938.125.000,00

(satu tritiun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan —

Lo

CHRISTINA DWI UTAMI

SH, Milum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTR:

4

|

JAKARTA BARAT

Tata Semtus dua puluh lima ribu rupiah), oleh para pemegang saham -—-—-—-

Perseroan. 5

10094 (seratus persen) dari saham-saham Perseroan yang telah ditempatkan
tersebut atau sejumlah Rp. 1.540.938.125.000,00 (satu triliun lima ratus empat
puluh miliar sembitan ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu

Rupiah) telah dibayar atau disetor penuh dengan uang tunai dengan ---—--—

sebagaimana mestinya.
Saham-saham Perseroan yang belum dikeluarkan atau saham-saham —-——
Perseroan dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal ----—
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ----—-
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan cara penawaran umum terbatas atau penawaran terbatas (private ---
placement) dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran
Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan --—-—--—---
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain ----—--
peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan -—-
efek terlebih dahulu, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana --------——-
saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham Perseroan
tidak dilakukan dengan harga di bawah nilai nominal. —-----—--—-—-—-——---——-—
-Setiap saham Perseroan dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus

disetor penuh. ---

Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk ---

uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi

ketentuan sebagai berikut :
a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada

publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai

penyetoran tersebut, ---

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang

——

#peteh 4

6.

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang
lainnya, dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga, --—--—-—-—---—.-
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang --

Saham, dengan memperhatikan ketentuan kuorum sebagaimana diatur

dalam Pasal 23: -
dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam-
bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya —-
harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar, dan: -—-—-—-—-—--—---—-
datam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba
bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio
saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya
tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang
telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau
instansi yang berwenang lainnya, dengan opini tanpa modifikasian atau
istilah apapun lainnya yang berlaku untuk hasil review/audit yang setara
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia pada saat itu.--
-Penyetoran atas saham Perseroan dari kompensasi/konversi tagihan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan --—-—-

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas —-
(Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan
saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara
lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, --
maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan --
Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang
ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran

Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah-

5

10

CHRISTINA DWI UTAMI

NOTARIS KOTA ADMIN

|s

H, MHum, MKn.
Si JAKARTA BARAT

(saham Perseroan yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham --

Perseroan atas nama pemegang saham Perseroan masing-masing pada

tanggal tersebut. -
Perseroan dapat melakukan pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa --—-
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengikuti —-—-

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di

bidang Pasar Modal. ——
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan -—--—--—-—
diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam -—-
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -—

Pasar Modal. mn

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak----
diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus ----—..
dialokasikan kepada semua pemegang saham Perseroan yang memesan
tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek --
Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang
akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib
dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih --—-
Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham---—-—-
Perseroan yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan --
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -——-------—-—-—--55-n5nnn-nnn.uooo. ama
Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil --
bagian oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud huruf d
di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas --—-

tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai

pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

| Perkeanaan pengeluaran saham Perseroan dalam simpanan untuk -—---

1

Pe reDarig Efek Bersifat Ekuitas, yang dapat ditukar dengan saham-----
Perseroan atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham —
Perseroan dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat ---
Umum Pemegang Saham terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran

Efek tersebut. -

9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran,
| dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan --—-
saham Perseroan yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk —-
mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan -—-—-

urusan pemerintahan di bidang hukum atau instansi yang berwenang ----

lainnya. —

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ---
dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6
huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan ---—--
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan --

dicatatkan mengijinkannya. —- aman

Ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 sampai dengan 6 Pasal ini berlaku secara
sesuai (mutatis mutandis) terhadap pengeluaran saham-saham Perseroan

dalam simpanan yang dilakukan sehubungan dengan ditingkatkannya modal

dasar Perseroan. ——

Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan -—
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, -------—--—----— 0...
Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan -----

disetor menjadi kurang dari 2596 (dua puluh lima persen) dari modal dasar,

dapat dilakukan sepanjang : —- wa .

a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang —-

Lo

12

CHRIS

A DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

d,

———
menyetujui untuk menambah modal dasar,

telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan -—
pemerintahan di bidang hukum atau instansi yang berwenang lainnya: —
penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling -
sedikit 254 (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan --
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
atau instansi yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat

9.b Pasal 4 ini, —

dalam ha! penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat
9.c Pasal 4 ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus -—-—-
mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal ditempatkan--—
dan disetor paling sedikit 2546 (dua puluh lima persen) dari modal dasar
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam --

ayat 9.c Pasal 4 ini tidak terpenuhi,
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud -—--
dalam ayat 9.a Pasal 4 ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah -—-

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.d Pasal 4 ini. ---—-

| 10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi

€fektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya —
modal disetor menjadi paling kurang 2546 (dua puluh lima persen) dari modal
dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang-—-—-
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan---
untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari menteri yang —-
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau instansi yang

berwenang lainnya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. --

paca dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh --

13

sampai dengan jumlah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ---

SAHAM ——0-nnnn2222nn 000000 a ama

an Pasal 5

Setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan

dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang ---

Saham Perseroan. -—---— aa -
Perseroan dapat mengeluarkan saham Perseroan dengan nilai nominal atau-
tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham Perseroan tanpa nilai nominal wajib

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang

berlaku di bidang Pasar Modal. —

Perseroan hanya mengakui orang atau badan hukum yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham sebagai pemilik suatu saham Perseroan. -—-
Jika karena sebab apapun saham Perseroan menjadi milik beberapa orang, -
maka mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk menunjuk secara--
tertulis salah seorang dari antara mereka atau seorang lain sebagai wakil-----
mereka bersama dan wakil itu sajalah yang berhak --—---—-----——---o-ovwanonow

menggunakan/menjalankan hak-hak atas saham Perseroan tersebut sesuai -

dengan peraturan hukum yang berlaku.
Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal 5 ini belum dilaksanakan, maka hak —-

untuk mengeluarkan suara serta pembayaran dividen atas saham Perseroan

tersebut ditangguhkan.
Seorang pemegang saham Perseroan wajib tunduk kepada Anggaran Dasar-
dan kepada setiap keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -—--—
Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan —--
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian —

jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku

0

14

CHRISTINA DWI UTAN
NOTARIS KOTA ADMI

SH, MHum, MKn,

SI JAKARTA BARAT

8.

di bidang Pasar Modal. ma
Terhadap saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di ---------

| Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modai.-—

ana aan EaN La NNNa man EaNNnaan -- SURAT SAHAM -—e-oe-onoenoenowe-oven0eroonreneeroox

- Pasal 6 am menanam

5.

Untuk saham Perseroan yang tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada --—-
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib --—-----—- —
memberikan bukti pemilikan saham Perseroan berupa surat saham atau surat
kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -—-—-—-—----——-—n----non——-———

Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham Perseroan diterbitkan

sehelai surat saham. -—- maan
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau -
lebih saham Perseroan oleh seorang pemegang saham Perseroan. ----—--—-
Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan: -—--—--—-—-—-————-

a. Nama dan alamat pemegang saham Perseroan, -—-—--—-——-—-—-

b. Nomor surat saham, ae Tn

c. Tanggal pengeluaran surat saham:

d. Nilai nominal saham Perseroan:
e. Tanda pengenal lain yang dapat ditentukan oleh Direksi.--——-—---——— —i
Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan: --——-----—--—--—-
a. Nama dan alamat pemegang saham Perseroan: —-—-—----.——- 2.

b. Nomor surat kolektif saham: ——m

C. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham,—-—---——-—-—-----———-.——..—...

d. Nilai nominal saham Perseroan: mama

@. Jumlah saham Perseroan yang dibuktikan oleh surat kolektif saham -—-

| tersebut: — -

f. Tanda pengenal lain yang dapat ditentukan oleh Direksi.--—---—-—---—--——-

| 6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan

ea

15

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan —-

Komisaris. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham

atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
7. Untuk saham Perseroan yang masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai
tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. ---—--—- —
Sertifikat atau konfirmasi tertulis paling sedikit harus mencantumkan:--—--—---
a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -

Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif -

b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis, -—-----—---—-----—-—----—--nnsncnar
Cc. jumlah saham Perseroan yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi -

tertulis, ---—--—-—--nnnannnnn menanam an man nam nnaaanaa aa AL ALAN mamanaLaLaa

d. jumlah nilai nominal saham Perseroan yang tercakup dalam sertifikat atau

konfirmasi tertulis, ——- —.

e. ketentuan bahwa setiap saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif -—----

dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan —-

yang satu dengan yang lain:

f. syarat yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau ---—

konfirmasi tertulis. nan

8. Ketentuan dalam ayat 6 Pasal 6 ini berlaku secara sesuai (mutatis mutandis)

untuk pencetakan dan penandatanganan sertifikat atau konfirmasi tertulis,

obligasi konversi, maupun Efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis.-

Ba PENGGANTI SURAT SAHAM -—-——--——-—.

mamumaa Pasal 7 ———

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat ---——-—

hasi jika: -—— — .

16

CURISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn,

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

4.

|

pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah -—

| pemilik surat saham tersebut, dan

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -—- ——

Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan

pengganti surat saham. -

Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat----—-

dilakukan jika:

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah-—-

pemilik surat saham tersebut, — ——
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian --—--—
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut, ———----——-..
c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham -—-——-—-

memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan: dan

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan

dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran —-

pengganti surat saham. KN

Untuk pengeluaran pengganti surat saham dari saham Perseroan yang ------
terdaftar pada Bursa Efek selain dari sebab-sebab yang diuraikan dalam Pasal
7 ini berlaku peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan

tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan -—-—-——-—-——.—

perundang-undangan yang berlaku.
Setelah pengganti surat saham dikeluarkan, maka asli surat saham yang —---—
bersangkutan tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -------—-------—-——-—.——-—
Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham, termasuk biaya —-—-

pengumuman yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 7 ini, ditanggung oleh --—--

pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Ga dalam Pasal 7 ini, secara sesuai (mutatis mutandis) juga berlaku -

17

bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham Perseroan atau pengganti --

sertifikat atau konfirmasi tertulis yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal 9-—--—---

Anggaran Dasar ini. —- mn annnamn nana nnnnnn mmm am amaaanun

La aaaauaaan DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -------—--—uv

Pasal 8 -—

(2

5.

(8

(4

Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham Perseroan
dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-----—--------—-—--—..—

Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dicatat

a. nama dan alamat setiap pemegang saham Perseroan: —-—-—--—-—... —

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham Perseroan yang dimiliki --—-

setiap pemegang saham Perseroan, --— - -—.
C. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak --—
gadai atau hak jaminan lainnya atas saham Perseroan dan tanggal—-—-—-

perolehan hak gadai atau hak jaminan lainnya atas saham Perseroan ----

tersebut, mnnn—nna
d. keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi atau peraturan --—-----

perundang-undangan yang berlaku: dan -------—-—-----------—--—...—.—.

€. keterangan penyetoran saham Perseroan dalam bentuk lain selain uang.

Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham —-
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. —-—------—--—
Pemegang saham Perseroan harus memberitahukan setiap perubahan —--—
alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan ini---
belum dilakukan, maka segala korespondensi kepada pemegang saham —-—
adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang terakhir—-—
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus. -----—-——-—---—. -—

Direksi wajib menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham ---—--——-

Perseroan dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. --

no

18

— CHRISTINA DWI UTAMI. SH, Milum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

9.

10.

Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi

Efek untuk melaksanakan pencatatan dan penata-usahaan saham Perseroan
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. —-—-—-—.voo.on-no-—-n-
Setiap pemegang saham Perseroan berhak melihat Daftar Pemegang Saham
Perseroan dan Daftar Khusus yang berkaitan dengan diri pemegang saham -
Perseroan yang bersangkutan selama jam kerja Kantor Perseroan. ---—-----—-—-
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -------—--
Perseroan, termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindah-tanganan,
pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau
hak atau kepentingan atas saham Perseroan harus dilakukan sesuai dengan
Anggaran Dasar ini, untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di---

Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang -—

Pasar Modal di Indonesia.- 5

Atas permintaan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan atau -—-—--
penerima gadai, suatu gadai saham Perseroan harus dicatat dalam Daftar----
Pemegang Saham Perseroan menurut cara yang ditentukan oleh Direksi -----
berdasarkan bukti yang dapat memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi—
mengenai gadai saham Perseroan yang bersangkutan. —-—-—-------——-— mn
Pengakuan mengenai gadai saham Perseroan oleh Perseroan sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya

terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham

Perseroan. —— —a

-— PENITIPAN KOLEKTIF

Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan ---—----—

pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang —

19

2.

4.

—
bersangkutan. -----—- —. -

Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau-—--—----
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga —--—-——- ——n
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau ——-

Perusahaan Efek tersebut untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank

Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -
Apabila saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian —-—
merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -—--—-——-
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham
Perseroan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama ---
Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari reksa dana --
berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. —-—--——--——-——m---oo.o oo.
Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada---—----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sebagaimana dimaksud dalam --—-
ayat 1 Pasal 9 ini, atau Bank Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam ayat-

2 dan 3 Pasal 9 ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang

Saham Perseroan. —— —annn
Sertifikat atau konfirmasi tertulis paling sedikit harus mencantumkan:--——--—
a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank —
Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif --—-—--—-—-—--—-—-.———-
b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis, —--—-----—-—--
Cc. jumlah saham Perseroan yang tercakup dalam konfirmasi tertulis, ---------
d. jumlah nilai nominal saham Perseroan yang tercakup dalam konfirmasi --

tertulis, — — —-— ——.

e. ketentuan bahwa setiap saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif -------

dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan --

antara yang satu dengan yang lain, —-

20

CHRISTINA DWI UTAMI SH, MHum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

5.

|

10.

——

f. syarat yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.
Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif —--
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau---—
Bank Kustodian untuk reksa dana berbentuk kontrak investasi Kolektif dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk -

oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian --—-—- —

dimaksud. — —— aa
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan -—--—-—---
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi

Efek yang ditunjuk Perseroan. -

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening —-—-—
sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek. -----—----—---—-——---—w Ta
Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham Perseroan dari jenis dan klasifikasi --
yang sama, yang diterbitkan Persercan adalah sepadan dan dapat -—--—-—--—
dipertukarkan antara satu dengan yang lain, ---—---------------------—.——. —
Perseroan wajib menolak pencatatan saham Perseroan ke dalam Penitipan -
Kolektif apabila surat saham atau surat kolektif saham tersebut hilang atau ---
musnah, kecuali pihak yang meminta pencatatan dimaksud dapat-—-—-—-———-
memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut sebagai

pemegang saham Perseroan dan surat saham atau surat kolektif saham ---——-

tersebut benar-benar hilang atau musnah.
Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham Perseroan ke dalam -------
Penitipan Kolektif apabila saham Perseroan tersebut dijaminkan, diletakkan -

dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan

perkara pidana. mama
Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif —----

berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara daiam Rapat Umum Pemegang
NN

21

—
(Saham, sesuai dengan jumlah saham Perseroan yang dimilikinya pada:

rekening efek tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening -

12.

Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ——-
pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham (jika

ada). ——-— emmanannnananaa

Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek
reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama
Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu)

hari kerja sebelum tanggal pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang

Saham (jika ada). — ——— nm ———

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain -——--

sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif -—-
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kemudian Lembaga---
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus
atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau kepada Perusahaan Efek
untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening Efek pada Bank ------

Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----—------—-—--— —

ie pererean wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain-----—

22

CHRISTINA DWI UTAMI, S

MHum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

——

sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian ----
atas saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -—-
merupakan bagian dari portofolio Efek dari suatu reksa dana berbentuk -------
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada---

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -—----—-----—---ouooooooooo-—— ana

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk --—-—-

memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan -—
pemilikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat--
Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan -—--—-
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek --—-—
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang
rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ---

paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham

Perseroan yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau -
hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling ---—-
lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan --—--
pemegang saham Perseroan yang berhak untuk memperoieh dividen, saham

bonus atau hak-hak lain tersebut. am

1. Jika terjadi perubahan pemilikan suatu saham dalam Perseroan, pemilik --—---

semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan tetap
dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama pemegang --—

saham Perseroan yang baru tercatat dalam Daftar Pemegang Saham------—- —

Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi ijin dari instansi yang -——

berwenang. ame ——— ——aun

2. Pemindahan hak atas saham Perseroan harus berdasarkan suatu dokumen -

pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan yang

———

23

4.

—

menerima pemindahan hak atau wakil mereka yang sah, kecuali untuk saham

yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia akan mengikuti ketentuan --

yang berlaku di bidang Pasar Modal. —

Dokumen pemindahan hak yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal 10 ini harus --
dalam bentuk yang ditentukan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan---—
salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa -—------—-
dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di-—-—

Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang Pasar Modal.
Pemindahan hak atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan—----
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke -

rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank

Kustodian dan Perusahaan Efek.— —
Pemindahan hak atas saham Perseroan hanya diperbolehkan jika semua-—---

ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan telah-

dipenuhi. —--—--— ma, — MN

Pemindahan hak atas saham Perseroan dicatat dalam Daftar Pemegang -—-

Saham Perseroan. —

Direksi berhak menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham --—--—-
Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, jika cara atau suatu --
syarat pemindahan hak atas saham Perseroan tidak terpenuhi. --—-----—--—— ——
Jika Direksi menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan,
maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang --
akan memindahkan hak, berikut alasannya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

setelah tanggal permohonan untuk pencatatan pemindahan hak diterima oleh

Direksi.
Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan -—

yang tercatat di Bursa Efek di indonesia harus dilakukan sesuai dengan--—-—

24

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Cperaturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Modal. —

. Orang yang memperoleh hak atas saham Perseroan sebagai akibat kematian

seorang pemegang saham Perseroan atau karena alasan lain yang -------...-
menyebabkan pemilikan saham Perseroan beralih menurut hukum, dengan --
mengajukan bukti hak yang sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, ---

dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemilik

saham Perseroan.-
Pendaftaran hanya dapat dilakukan jika Direksi dapat menerima bukti hak -—
tersebut, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta -—-—-——
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku

di bidang Pasar Modal. aa MMS mam

. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang --

mengatur pemindahan hak atas saham Perseroan dan pendaftaran -----—--—-
pemindahan hak atas saham Perseroan berlaku pula secara sesuai (mutatis
mutandis) terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 Pasal 10 ini.-—-——-—

DIREKSI ——-—--5—nn20nn00000000000nnunuaa —

2.

mama maai Pasal 11

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, dengan susunan sebagai-

berikut : -

a. seorang Presiden Direktur, --

b. seorang Wakil Presiden Direktur atau lebih: dan -

c. 2 (dua) orang Direktur atau lebih. ——— -——
Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari ---
calon yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam ----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk jangka waktu
yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang--

Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya

Na

25

3.

4.

-————
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga) yang

Is

diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat

anggota Direksi yang bersangkutan. —----—---———--—nnnnnnnnnocnnonnnnannn
Anggota Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya (dalam hal--
dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku). --—--—-—
Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat -

dan/atau memberhentikan dan/atau membuat perubahan anggota Direksi —--

harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 23 Anggaran-—---

Dasar ini.
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan seorang anggota ---
Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. ---—-——--—---

Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak saat yang ditentukan dalam --—

rapat tersebut.
Jika dianggap perlu, Direksi (berdasarkan suatu keputusan Direksi) dapat ----
mengangkat seorang atau lebih Penasehat dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. --—----—---—-——ovonn—eonneow ——

Penasehat dapat memberi nasehat kepada Direksi dan/atau Dewan

Komisaris, diminta atau tidak diminta. -——
Para anggota Direksi dapat diberi gaji, tunjangan, dan/atau fasilitas yang jenis
dan/atau jumlahnya akan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. --
Selain itu, anggota Direksi juga dapat diberikan tantiem yang jumlahnya akan
dikaitkan dengan kinerja Direksi yang tercermin dalam kinerja Perseroan. -—
Rapat Umum Pemegang Saham berhak melimpahkan wewenang dalam ayat

6 ini kepada Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas -—-—- —

Perseroan. -----—— —— —— —

Rapat Umum Pemegang Saham berhak pada setiap waktu mengangkat

26

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

10.

11.

—————
seorang anggota Direksi atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi

yang ada atau untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan -------
berdasarkan ayat 4 Pasal 11 ini atau jika terjadi lowongan dalam Direksi ---.

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 11 ini, dengan tidak mengurangi ---—-—--

ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menambah jumlah --—--—-
anggota Direksi yang ada atau untuk menggantikan anggota Direksi yang --—
diberhentikan atau untuk mengisi lowongan dalam Direksi adalah sama ----—-
dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat, atau —
yang digantikan, atau yang menyebabkan terjadinya lowongan dalam Direksi.
Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan
menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut secara tertulis kepada

Perseroan paling singkat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran

dirinya. mi

Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab —-
setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya
serta membebaskannya dari tanggung jawab. ——-—-—-—--—-—-—-.—oooo —
Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka ---

waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat ——-—

pengunduran diri tersebut.
Dalam ha! Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ------
Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal 11
ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota
Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang

Saham. —

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan —-—-

jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam-—

Lo

27

ayat 1 Pasal 11 ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah----------
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan —-

perundang-undangan yang berlaku dan telah diangkat anggota Direksi yang

baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi--

tersebut. —

12. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ini, --—---------——

b. meninggal dunia, mana
c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.--

d. dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampuan -----—-- mn

berdasarkan keputusan Pengadilan: mamanmmi
e. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. -——
| 13. Jika pada suatu waktu terjadi lowongan dalam Direksi, yakni jumlah anggota-
Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 11 ini, maka -
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus-—--
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan -—-
tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 7 Pasal 11 ini. -——-----
14. Jika karena sebab apapun anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang,
maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris akan (bersama dengan -—-—---
anggota Direksi, jika ada) mengurus Persercan akan tetapi dengan kewajiban
dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal jumlah anggota Direksi
kurang dari 2 (dua) orang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk mengangkat anggota Direksi. —-----—-----——-——..— oi.
Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berwenang untuk sementara waktu —-
memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan-------—
Komisaris untuk mengisi kekosongan anggota Direksi tersebut. —-—--——— —
15. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai

dengan derajat kedua, baik dalam garis lurus maupun dalam garis samping -
H0

28

CHRISTINA DWI UTA SH, MF

lum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan sesama anggota Direksi

dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan ---—--—---—-

konglomerasi keuangan dapat merangkap jabatan sebagai direktur yang----—-
membawahkan fungsi lain di Perseroan dan jabatan lain sesuai ketentuan ---
peraturan perundang-undangan, namun dilarang merangkap jabatan pada: —
a. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam -—-—

pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi -

atau unit pengelolaan konglomerasi keuangan, dan/atau-—---------—---—--—-
b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. --—-
MAAN wun TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -sso-----5-5n55-5555555555

—-n mmm Pasal 12

Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk ------ —

kepentingan dan tujuan Perseroan. ma

Tugas pokok Direksi adalah : mi

a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan -

Perseroan,

b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk -—---—--

kepentingan Perseroan, ——m

C. menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya-
fungsi audit internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan—-
menindaklanjuti temuan audit internal Perseroan sesuai dengan kebijakan
atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris, dan —----—--—----—--——--—-
d. dalam rangka mengelola konglomerasi keuangan, tugas Direksi adalah -
melaksanakan tata kelola, manajemen risiko, dan pemenuhan -—-—-—-—-
permodalan Perseroan secara terintegrasi sesuai regulasi, arahan--—-—-
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang -——-—-

berlaku, serta menyampaikan laporan dan informasi yang diminta oleh —--

no

29

|

Otoritas Jasa Keuangan. mnnnnn—an
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab --

menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan --—-—-—--—-—-— —

perundang-undangan yang berlaku.
Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala --
hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan---
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang -
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan --—----------

pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut di bawah ini, Direksi wajib

mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris :

a. meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas-------—-

perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman

uang : — —— "5 —
i. kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank -—----
Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang
lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, —--

ii. yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan --———--——

ditetapkan oleh Dewan Komisaris: —
b. memberikan jaminan atau penanggungan hutang (borgtochi) : ---—--.-

i.. guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas -
Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas

Maksimum Pemberian Kredit Bank Umumy -—--—-m—-—-—-————— on

guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi—

jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan

Komisaris: ---- Amma maa anna man aan nana

Cc. membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, -—---

(ocean tam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan dalam butir g --

30

CHRISTINA DWI UTAMI, SII, MHum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

h.

———— Ta
ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar ini yang melebihi jumlah tertentu yang dari

waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris: —-—-—--—-———— 5

mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau —

mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, —--—-

kecuali : - 5

i. penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham--—-

Perseroan, atau: wi mama
li. penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit, —-—--—-—— —
-dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ——

berlaku, —. Tn

meminjam uang yang tidak termasuk dalam butir a ayat 2 Pasal 3 ------- ——
Anggaran Dasar ini, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan

oleh Dewan Komisaris,

mengalihkan atau melepaskan hak tagih Perseroan yang telah —-------—--
dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang -——-—-
jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris: -
menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau ---—--o...
mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan di atas nilai tertentu-—
yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun
kurang dari atau sama dengan 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ------
kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam neraca Perseroan, --—
baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang----
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun

buku, dan

melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan —--
dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Persercan, ---
yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu—-

akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, ----—--—---—-».—..o..oooo-oovvvvvan

no
31

(Persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan Direksi tersebut --
dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari 1 (satu) -—-
tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu
dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
| 4, Untuk melakukan salah satu tindakan sebagai berikut : —-—-—--------—-—---- —
| a. mengalihkan, melepaskan hak dan/atau menjadikan jaminan utang yang-
jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih
Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang --
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun

buku, kecuali:--—

i. dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, atau —-——---—---

ii. implementasi dari satu atau beberapa Opsi Pemulihan dari Rencana

Aksi yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham, dengan --
ketentuan implementasi dari salah satu atau beberapa Opsi---—---—--

Pemulihan tersebut tetap wajib memperoleh persetujuan Dewan-—--

Komisaris, ——— nan

atau
b. mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang -—--

kepailitan Perseroan atau permohonan agar Perseroan diberikan -

penundaan kewajiban pembayaran hutang (surseance van betaling): —---
Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum-—-—---
Pemegang Saham yang dihadiri oleh (para) pemegang saham Perseroan -—-
dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan -
Perseroan dengan hak suara yang sah dan usul yang diajukan disetujui oleh
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir----

dan/atau diwakili dalam rapat yang bersangkutan. —-—--------—-—-n--

han Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 4 Pasal 12 ini tidak tercapai, ----

32

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

b.

Temaka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dapat -—---—-—-—-—-
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. -----—-—--—-—-—
Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus ——-—-
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang—-
Saham kedua tersebut diselenggarakan. -------——--—-——--—onomo-nonvo—onow 3
Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua disertai
informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah ——-—--—--
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, serta informasi
lainnya sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan -—---------——-—-
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak perlu —-
dilakukan pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya--—-—-
pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sepanjang —
dilakukan dalam batas waktu tersebut di atas, ---—-—----——-——-—.————-
Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika dihadiri oleh para
pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah yang mewakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham—--—-—--
Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah,
dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua disetujui—-

oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir

dan/atau diwakili dalam rapat tersebut. ——
Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua kuorum yang-—-—---
ditetapkan dalam ayat 5.a Pasal 12 tidak tercapai, maka atas permohonan
Perseroan, pemanggilan, waktu penyelenggaraan, kuorum kehadiran, --—-
dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan—--—-
ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya.

Pengajuan permohonan serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Lo

33

| a

|

Saham ketiga mengikuti ketentuan perundang-undangan dan peraturan -

yang berlaku di bidang Pasar Modal. —amaan, —
Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan, dalam hal
atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai --
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.--——-—-
Dalam hal tersebut dalam ayat 6.a Pasal 12 ini, Perseroan harus diwakili

oleh anggota Direksi lain (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam -—-

Anggaran Dasar ini). —-
Jika semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut

Dewan Komisaris Perseroan berhak bertindak untuk dan atas nama serta

mewakili Perseroan. saman

Ketentuan dalam ayat 6.a dan 6.b Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan

ayat 10 Pasal 23 Anggaran Dasar ini. mmnanna
Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, ——
Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi lain berhak dan----—-—- —

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-—----—

Perseroan. aa aaaa anna a maan, ——
Jika Presiden Direktur karena sebab apapun tidak atau belum diangkat --
atau berhalangan atau tidak ada di tempat (mengenai hal tersebut tidak
perlu dibuktikan kepada pihak lain), maka Wakil Presiden Direktur —-—----
bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan —-—-

berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan. ———- — — —
Jika Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur karena sebab apapun
tidak atau belum diangkat atau berhalangan atau tidak ada ditempat ---—-
(mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain), maka --

2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan

34

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn,

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

(ras nama Direksi serta mewakili Perseroan. --—-—-----—-------—-———.—-

Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi

berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan

syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. -

Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan oleh -

Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum -

Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal --

Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan -—

wewenang anggota Direksi dan/atau tidak melimpahkan wewenang tersebut

kepada Dewan Komisaris, maka pembagian tugas dan wewenang anggota —

Direksi tersebut akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan -—---

persetujuan Dewan Komisaris. mama ama

ayat 1 Pasal 12 ini :

1. Direksi wajib, antara lain : -—

|

. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana diuraikan dalam-

mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan --—-
Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya:
menyiapkan rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan -
anggaran tahunan Perseroan, termasuk rencana lainnya yang----—---
berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan -—--——-
menyampaikannya kepada Dewan Komisaris, —----.—
mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan -
sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan: ---—-—-
menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern,

terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan -

dan pengawasan, -—
memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang----

keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan -—-—---—-

——

35

|

| 2. Direksi berhak dan berwenang, antara lain, sebagai berikut : ---

a.

b.

|

ee “
Perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk taporan--

tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara

dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar setiap kali diminta

oleh Dewan Komisaris: —- — —-

menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian

tugasnya, —--— — Ti
menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau

berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Umum -—-

Pemegang Saham: manuma an

menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan, -
mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk —-—-
penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain -—-
bagi pegawai Perseroan, berdasarkan peraturan -—----—-—-———-

perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham (jika ada), —-------—-—n-——nnnnnnonwnnnnn1
mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan -
peraturan kepegawaian Perseroan, —-------—--5--—-——55x—550555.
mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan -
di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang
anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang
atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun —-—-
bersama-sama orang atau badan lain, —-—-—--ew--mo---n—wnn——- oo
menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun -—-
mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut
oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan -

perundang-undangan yang berlaku. —------un-- oo.

36

CHRISTINA DWI UTAMI, SII, MHum, MKn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

an 0 — RAPAT DIREKSI -—-—-5x—r—-o--eoneenn—nen

Pasal 13 —

1. Rapat Direksi diadakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam --—

1 (satu) bulan dan rapat gabungan bersama dengan Dewan Komisaris paling
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, atau diadakan setiap waktu jika —
dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi dan/atau

Dewan Komisaris, dengan memenuhi ketentuan peraturan ——-—--———-—--——-

perundang-undangan yang berlaku.
2. Presiden Direktur memimpin Rapat Direksi sebagai ketua rapat. Jika Presiden
Direktur tidak hadir atau berhalangan dalam rapat (hal mana tidak perlu -——-
dibuktikan kepada pihak ketiga), Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Presiden -

Direktur yang hadir dan dipilih oleh rapat. umma

Jika tidak ada Wakil Presiden Direktur yang hadir atau jika Wakil Presiden--—
Direktur berhalangan dalam rapat (hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -—

pihak ketiga), Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang

hadir dan ditunjuk oleh rapat tersebut. — maan

| 3. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ---
anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa, —--—---—-——-—..oooooo
| 4. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -

Jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili

dalam rapat.
| 5. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -—-—-

mufakat.

Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka

keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang —-

dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. ----—-—-—-—--

ang yang setuju dan yang tidak setuju sama banyak, maka usul

37

|:

|

10.

dianggap ditolak. —-—
a. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan -------
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi

lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut. -—-—-—-—--—.-.-

| b. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan

dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah —-

suara yang dikeluarkan. mi
Risalah Rapat Direksi ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir
dalam rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam hal -—-
terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, -
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat

tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. -

Risalah Rapat Direksi yang dibuat dengan cara yang ditetapkan dalam ayat 8
ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak --—-
ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat, -----—-—-—-5snasenwsuos
Jika risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan tidak

disyaratkan. am

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis,

dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta ——-——--—--

menandatangani persetujuan tersebut. —
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang -—-
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----
Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara
fangsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu --—-
transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan -—----
menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam

suatu Rapat Direksi, dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara —

Na

38

Ba DEWAN KOMISARIS — eno

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut,

kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. --—-—-—--—--—-——-——-———— —

.- Pasal 14 .-—. —

2.

3.

Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak -

sama dengan jumlah anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut : —-—

a. seorang Presiden Komisaris, mnamnn—a an

b. 2 (dua) orang Komisaris atau lebih. mna —

Anggota Dewan Komisaris tersebut terdiri dari Komisaris Independen dan --—
Komisaris Non Independen, dengan jumlah dan komposisi sesuai dengan -—-
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-—--—--—-----———-...
Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -——--—-
Saham dari calon yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana -----
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk -
jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut--—
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang —
ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham
yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. -—-—--—- ——
Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari -—
Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya
(dalam hal dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang -—-—-—-

berlaku). na ——

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat

diangkat kembali. -
Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat -
dan/atau memberhentikan dan/atau membuat perubahan pada anggota -———-

Dewan Komisaris Perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan --

———

39

|s

8.

——
dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini. -

Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan anggota Dewan —-
Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----—-—-—

Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak saat yang ditentukan dalam----

rapat tersebut. aw

Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium, tunjangan, dan/atau
fasilitas yang jenis dan/atau jumlahnya akan ditetapkan oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga dapat diberikan

tantiem yang jumlahnya akan dikaitkan dengan kinerja Dewan Komisaris yang

tercermin dalam kinerja Perseroan. - -

Rapat Umum Pemegang Saham berhak melimpahkan wewenang dalam ——
ayat 5 ini kepada pemegang saham mayoritas Perseroan. --—----—-------——.—-
Rapat Umum Pemegang Saham berhak pada setiap waktu mengangkat -—-—
seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah—------
anggota Dewan Komisaris yang ada atau untuk menggantikan anggota—-—-—
Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 Pasal 14 ini atau jika
terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan dalam -——-

ayat 12 Pasal 14 ini, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran

Dasar ini. am “a
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menambah---—-
jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada atau untuk menggantikan anggota
Dewan komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan dalam --—
Dewan Komisaris adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan -—
Komisaris lain yang masih menjabat, atau yang digantikan, atau yang--—------
menyebabkan terjadinya lowongan dalam Dewan Komisaris. ----....————-
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya

dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut secara tertulis

kepada Perseroan paling singkat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal —

no
40

(8

10

|"

——
pengunduran dirinya. —— -—
Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung
jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran
dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab. —--—--—------——--owwuu
Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk —
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam

jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat

pengunduran diri tersebut.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ——-
Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal 14 —
ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota

Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum-

Pemegang Saham. mn

. Dalam hat anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga —-——---—- ——
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah
yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 14 ini, maka pengunduran diri tersebut --
sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah
diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi--—-----—- —

persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. -

. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang -----

bersangkutan : —

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu -

| keputusan Pengadilan. Tg

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ini, -—-—--------—- —n

c. meninggal dunia, -—- ——
d. diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, ——---—--—-

e. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. --—-

12. Jika pada suatu waktu terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, yakni jumlah

M

anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1
Pasal 14 ini, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya -----
lowongan, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk --—-

mengisi lowongan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 6

Pasal 14 ini. —-—— ——

13. Jika pada suatu waktu karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai -—-
seorangpun sebagai anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham —---
Perseroan yang memiliki saham Perseroan paling banyak berhak ---------------
melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Komisaris, dengan tidak --———- an
mengurangi ketentuan dalam ayat 10 dan ayat 12 Pasal 14 ini. -—----—--—--—--
14. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan —---—-
keluarga sampai dengan derajat kedua, baik dalam garis lurus maupun dalam
garis samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan sesama

anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi.

mama .— TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -o--.....—-

Pasal 15 mw mam wa

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab-

atas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan,

serta memberikan nasehat kepada Direksi. — mana
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, - ——-
setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan--—---
halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ------—-—-

memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak --

untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. —-—-—-
3, Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan--—--—
tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris

sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas -

—
42

———
mereka. -—- -

4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan -
untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota—--—-
Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan

Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan —-—-——------

perundang-undangan yang berlaku. -
Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang
bersangkutan dengan disertai alasannya. —--——-—-—-—
Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah tanggai ---—----—-
pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat——-
Umum Pemegang Saham untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang--

bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada --—-

kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan-

sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri

terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya. -- La

5. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 4 Pasal 15 ini akan -—--—

dipimpin oleh Presiden Komisaris. —ua an

Jika Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan hadir dalam rapat, maka
Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang anggota -
Dewan Komisaris yang dipilih oleh Dewan Komisaris. -—-------—-—-—-——-——
Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam ---
Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham -—-

tersebut akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara pemegang saham

Perseroan dan/atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang hadii

dalam rapat yang bersangkutan. ——.
Mengenai ketidakhadiran Presiden Komisaris atau Komisaris dalam Rapat ---

Umum Pemegang Saham, tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga. —-—-

ya ae hal Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam---

43

ayat 4 Pasal 15 ini, tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya
jangka waktu dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham tidak -—-——--—-——-
diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut -
menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan --—-
berhak menjabat kembali jabatannya semula. —-—----—---—--—---—--onnoo-vo oo
LA Laa aa LL NN NA LaaaaaaaaumN -— RAPAT DEWAN KOMISARIS -----------a-xnnamononnunanne

mam Pasal 16 —--—----n-nnosenan0vvovunnnonn non annmanuan

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali
dalam 2 (dua) bulan dan rapat gabungan bersama dengan Direksi paling —-—
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, atau diadakan setiap waktu jika --

dipandang perlu oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, atau atas -----

permintaan tertulis Direksi, dengan memenuhi ketentuan -

perundang-undangan yang berlaku. —-

2. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris sebagai ketua -----

rapat. -— — —
Jika Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak--
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang-----—
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan —----——- -n
Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut. ---------..—.———n-n- oo.
3. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan
Komisaris oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat

kuasa, an

4. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang-
mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan
Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. -—-

5. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah-

untuk mufakat. -——x 2

Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka

44

| 10.

ja

Pn
keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)

bagian dari jumiah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang ———-

bersangkutan. —
Jika suara setuju dan yang tidak setuju sama banyak, usul dianggap ditolak.-
Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir

berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap

anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dalam rapat tersebut. -—
Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan. nm --

Risalah Rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris yang hadir dalam rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak -
menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib -
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan

pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. - an

Jika risalah rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak-—-—---

disyaratkan.

Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani sesuai-—-—-
dengan ayat 9 Pasal 16 ini berlaku sebagai bukti yang sah mengenai kejadian
yang terjadi dan keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan, baik
untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. ——-—-—- —
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---—--—- —
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota —-—-
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis, serta memberikan —-----—-—-

persetujuan mengenai usul yang bersangkutan serta menandatangani -—-—--

persetujuan tersebut. —-

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang —

no
45

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan-—-—-

Komisaris. — an ab —
12. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun,—
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan
dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana---—-
Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat—-----—-—----
kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk
ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan -

transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris-—-—-- —

menentukan lain. --—- - —

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -—---—--
Lema LAN L NANAH ANN Mma — Pasal 17 —---nn———2nnn2e200000n0000unnowununnan
1. Tahun buku Perseroan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada
tanggai 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada -----

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun, buku-buku Perseroan —-

harus ditutup. --—- — aa — a——— anon

2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran —-
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan —-
dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, —

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang

berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Direksi menyusun laporan tahunan yang sekurang-kurangnya memuat -
laporan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun yang baru lampau ———-
dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari -
tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan —--
ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut beserta laporan-laporan
lainnya sebagaimana dianggap perlu atau berguna oleh Direksi, sesuai---——-

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk diajukan-—----

mn

4

|

|

KG

(8

kepada, untuk mendapat persetujuan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan.
Laporan tahunan harus sudah disediakan di kantor Perseroan untuk para-----

pemegang saham Perseroan paling lambat pada tanggal pemanggilan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan.
Laporan tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal 17 ini harus ditandatangani oleh

semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku

yang bersangkutan. ma
Jika terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak ikut —-—

menandatangani laporan tahunan, maka harus disebutkan alasannya secara

tertulis. mona an
Laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan peraturan -——-———-—-—-———
perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan. --—-—---—-—. oo. -—

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan -—---

publik untuk diperiksa. -

Jika kewajiban dalam kalimat pertama ayat ini tidak dipenuhi, laporan--—--— —

keuangan tidak boleh disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -
Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik wajib disampaikan secara ----
tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi. --—--—-----—---

Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan sesuai ketentuan yang-—--—-

berlaku di bidang Pasar Modal. —am—ui Ta
Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan harus-
dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. —--—--—-—--—-—-enn—n-ono—wwon
Keputusan tentang persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan -—----

laporan keuangan wajib diambil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ---

perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan. —

NN

47

— Pasal 18 52m on o0n00n0002nnnnnnnan —a

1.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah :

a

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yakni Rapat Umum Pemegang

Saham yang dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini, dan ----------

| b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya (selanjutnya dalam Anggaran —-

Dasar disebut “Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa”), yakni Rapat

Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan -—-

kebutuhan. ama

| 2. Dalam Anggaran Dasar ini, istilah “Rapat Umum Pemegang Saham" berarti--

|

keduanya yakni Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain. ----

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang-

berlaku di Pasar Modal, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --

dapat dilakukan atas permintaan tertulis:

a

1 (satu) orang atau lebih pemegang saham Perseroan yang --—---—--—--—.
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah --

seluruh saham Perseroan dengan hak suara, atau ----—-—--——--—-—-—.

Dewan Komisaris.
Tata cara permintaan serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas dilakukan dengan

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang

berlaku di bidang Pasar Modal. —

Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----—-
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua--
pengadilan negeri, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam --—-

ayat 3 Pasal ini, dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam

jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak:

48

a. pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, atau -—-—-----—-—-—-

b. ditetapkan oleh pengadilan. -

Untuk keperluan pelaksanaan ayat ini maka Direksi Perseroan diberikan-
kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk —--
mencegah pengalihan saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -—--—-----—-—-—-——-—.o —

BNN .- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -—-——-—.—.-

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan setiap tahun, -—

paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku Perseroan kecuali--—-

Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya menetapkan -

batas waktu lain. aa

| 2. Dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan : -—-—-—--—-——.——-————

b.

Direksi mengajukan laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun
buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku -------- —
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, —-———-
laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas----—
laporan keuangan tersebut serta penjelasan atas dokumen tersebut yang
telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar, untuk mendapat -—-—-

pengesahan rapat: Bea

Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya -—
Perseroan, hasi! yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan
Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan —-
perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul-—--
selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan dan hal-hal
lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan ---—-—-—-—————-

perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan persetujuan -----

rapat, -—

Lo

49

Te. diputuskan penggunaan laba Perseroan, -------—-—---—-————--nwno-onvannuvu
d. dilakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian--—-
kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar: -—----

@e. dilakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi —
dan Dewan Komisaris Perseroan, jika diperlukan, -—--—--—-— oo

f. dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana --—-—- —

mestinya dalam rapat sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan ---—

perundang-undangan yang berlaku.
| 3. Persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan oleh-
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti pemberian pelunasan dan -
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan-———--—
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh —---
mereka masing-masing selama tahun buku yang lalu sepanjang tindakan —-—-—

tersebut tercatat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. -—--——-—-—

Tn RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -
Maa aa Pasal 20 ------onnnnnnnnxnonxonnonnxonnnnncennanananen
Direksi berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -—-
Biasa, --—-—- aa
Lana aa Maa man aNNUN TEMPAT DAN PEMANGGILAN --—--—-omsoonan0nnoouvo
EA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -—--ownneoeooonouros
Lena aaa aa aA aa NaN KERANA AN MAN uan Ka Pasal 24 ---o--——ennenenen2nonnnnvnan--no—nn
1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di : -——-—-----2--nonv-nno-nu non
a. tempat kedudukan Perseroan: atay --—-—----o-—- oo

b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya, atau ----—-----

C. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha-—-

| utama Perseroan, atau — -—

| d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham-——

Perseroan dicatatkan: —-

50

3.

4

(2

Modal.

a

j

|

NN
dengan ketentuan rapat tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah --—-—-

Negara Republik Indonesia. -——

Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga diselenggarakan secara--—-—- ——
elektronik dengan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini serta peraturan -—-
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -—-
Sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham pihak yang
berhak untuk melakukan pemanggilan, wajib melakukan pengumuman —-—---

dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan

yang berlaku di bidang Pasar Modal. mama
Pemanggilan termasuk ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang untuk ----—-
Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Usul pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat

Umum Pemegang Saham, jika : mma

usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh secrang ----—--
pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili paling sedikit
1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan -—-
yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, ----—--——
usul tersebut diterima oleh Direksi paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum ---
tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan, -—------
menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung -——---

dengan usaha Perseroan, dan --.— ——.

usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan —-—-----
kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata--—-
acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan-—-
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta tidak bertentangan-—-

dengan peraturan perundang-undangan. --—----—--—-—oo—o non.

AA
31

ss PIMPINAN, PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR, RISALAH ---—--

-—. DAN RINGKASAN RISALAH -—.—.
emamana aman —- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --------—---o-o-.o..

mmm Pasal 22 - mau

1. Jika dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka : -—--—-—--—-—-—-

a. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Komisaris, —--
jika Presiden Komisaris tidak hadir dalam rapat atau berhalangan, maka-
rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang —-——-
ditunjuk oleh Dewan Komisaris, jika semua anggota Dewan Komisaris

tidak hadir dalam rapat atau berhalangan, maka rapat dipimpin oleh-—-—-—-

Presiden Direktur, —. ——.
b. jika Presiden Direktur tidak hadir dalam rapat atau berhalangan, maka --
rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur yang ditunjuk oleh Direksi: --

Jika tidak ada Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur yang hadir —

dalam rapat atau Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur—- —-

berhalangan, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi lain yang

ditunjuk oleh Direksi: --—- mmnaman nana
C. jika tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir-
dalam rapat, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang dari antara --
para pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham----—---—--
Perseroan yang hadir serta dipilih oleh rapat berdasarkan suara terbanyak
yang hadir dalam rapat yang bersangkutan. ——----—--—————.....

Ketidakhadiran seseorang dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak -

perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga. -

2. a. Dalam hal Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang
Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum ------—-

ba

52

|

d.

Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang
tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ——----

Komisaris. —

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan --—-—-

kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden -—-

Direktur. an ——

Dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas mata
acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ----
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur —
yang ditunjuk oleh Direksi dan tidak mempunyai benturan kepentingan. —
Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur mempunyai——
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi, Rapat Umum Pemegang
Saham dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai—----
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi. -——-----—--—--—-—----——————-
Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, —--
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang
saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham --

lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -—-----———-

| 3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham

merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ——-—----
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham (atau pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang
Saham atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau Rapat
Umum Pemegang Saham ketiga, sebagaimana berlaku). Mereka yang hadir
dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan kewenangannya
untuk hadir dalam rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan —
oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan rapat, dengan —

ketentuan untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia —

NN

53

dengan mengindahkan peraturan di Bursa Efek di Indonesia dimana saham--

Perseroan tersebut dicatatkan. ——— maw nnoa

Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum-----—- -
Pemegang Saham wajib dibuat risalah rapat oleh Notaris, yang cukup -——-——-
ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris saja. ——-—-—-------—-—-—-.—.....—.
Risalah rapat tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham
Perseroan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang------
terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan wajib disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan

atau jangka waktu lainnya yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau

instansi berwenang lainnya. ——
Perseroan wajib membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham

dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan

yang berlaku di bidang Pasar Modal, -------------—--o-----ononooco——o—-——: -
Pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ---
dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan--
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, --—-------—-——---———--—-n—o—oo—-
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN ---—-n-nonvmonononun

-— Pasal 23 am

a, Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum
Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang---
mengikat jika para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah

dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili

dalam rapat.
b. Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 1.a tidak tercapai, maka dapat--

dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, tanpa —

to

54

d.

———
perlu didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya ——--—-—-

pemanggilan rapat.
Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat -—-
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung --—--
setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama diselenggarakan, -—-—-
dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat
Umum Pemegang Saham pertama kecuali mengenai persyaratan tentang
kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d di bawah ini, dan ---———-
pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat
Umum Pemegang Saham kedua tersebut diselenggarakan. —----—--——-—-
Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua disertai
informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah —-—-—-—
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, serta informasi
lainnya sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan -—--------------—-—--
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modai.
Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak perlu
dilakukan pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya -—-—--
pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sepanjang —
dilakukan dalam batas waktu tersebut di atas. —-—-—-—-—---—---—-——————-
Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak ----------—-
mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham —-—-—-
Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari -—-
jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan -—--—-
dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam rapat. -—-—-—-
Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua kuorum yang--—-—-—-
ditetapkan dalam ayat 1.d Pasal 23 ini tidak tercapai, maka atas--—-——-
permohonan Perseroan, pemanggilan, waktu penyelenggaraan, kuorum -

kehadiran, dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga

UU

55

7.

|

(4

akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang —-—-----
berwenang lainnya. Pengajuan permohonan serta penyelenggaraan —-—-
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga mengikuti ketentuan peraturan -—--
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pemegang saham Perseroan dapat diwakili oleh pemegang saham Perseroan

lain atau orang lain dengan: nm mena
a. surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk yang ditentukan
oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan —
perundang-undangan lain yang berlaku tentang bukti perdata: atau -------
b. pemberian kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan --

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang -—-
saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum rapat diadakan. ----—----
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, setiap saham Perseroan------—-—--—-
memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh ---
bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi--

suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tersebut tidak—-—---

dihitung dalam pemungutan suara. —- ——ni

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang
tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua
rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang
saham Perseroan yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan
Perseroan dengan hak suara yang sah. ———-—--—-—--———.——--oo——ooooooo oo.
Pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang hadir dalam Rapat --—-
Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko)

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang

NN

56

8.

| 9

saham Perseroan yang mengeluarkan Suara. -—-----—-———-——— .-

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----—--—---
Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang

hadir dalam rapat, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -

Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul

yang bersangkutan harus dianggap ditolak. -
Setiap hal yang diajukan atau dikemukakan oleh para pemegang saham --—-
Perseroan selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum

Pemegang Saham harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat

yang sedang dibicarakan.

| 10. a. Suatu transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan (“Transaksi -—-

Benturan Kepentingan”) hanya dapat dilakukan oleh Perseroan jika ------
transaksi tersebut telah memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Rapat

Umum Pemegang Saham yang dipanggil dan diselenggarakan sesuai----

dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan -

ketentuan : ——

i. dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus hadir atau-

diwakili para pemegang saham independen Perseroan yang mem
saham dalam Perseroan dalam jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
Oleh semua pemegang saham independen, dan --—--—-—-——....——..
li. keputusan untuk melangsungkan Transaksi Dengan Benturan --—-—-
Kepentingan, harus disetujui oleh para pemegang saham independen
Perseroan yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh semua

pemegang saham independen Perseroan.

57

je 2 dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama, jumlah dari para---

d.

pemegang saham independen Perseroan yang hadir atau diwakili tidak--
memenuhi kuorum yang ditetapkan, maka dapat diselenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham kedua, dan dalam Rapat Umum Pemegang —-
Saham kedua ini, pemanggilan, syarat dan penyelenggaraannya harus -—-
memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini, dapat diambil

keputusan mengenai dilangsungkannya Transaksi Dengan Benturan -----

Kepentingan, asal saja : ——i

i. dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua hadir atau diwakili para
pemegang saham independen Perseroan yang memiliki saham lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh semua pemegang saham --—-—-—-
independen Perseroan, dan, ---—--—--—------2nnnn-52-22-nn0nn00n0000nnnn nana
ii. keputusan untuk melaksanakan Transaksi Dengan Benturan-——-—---
Kepentingan, disetujui oleh para pemegang saham independen -—--—
Perseroan yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -——-

jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam rapat.

dika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua jumlah dari para---——-
pemegang saham independen Perseroan yang hadir atau diwakili tidak
memenuhi kuorum yang ditetapkan, maka atas permohonan Perseroan,
pemanggilan, waktu penyelenggaraan, dan kuorum kehadiran Rapat -----
Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atau instansi yang berwenang lainnya. Pengajuan permohonan serta -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga mengikuti-—-—-
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di

bidang Pasar Modal. - aa

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika -—--—

disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ----

58

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang

saham independen yang hadir dalam rapat tersebut.

| e. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah
memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh

pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan ——-—-—-

kepentingan. —-
| 11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham ---
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian -
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali : —-
a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili -

| nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan: ----—-——--————-——-

b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang -

dikelolanya. ———i

| 12. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara dan tidak diperhitungkan dalam

penentuan kuorum, apabila : -
a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan, --—--—------—-—----

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara-

langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh

perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah

dimiliki oleh Perseroan.

- Pasal 24 moman

4. Dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara

elektronik maka Perseroan wajib: ama

a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan Rapat Umum -—--—----
Pemegang Saham secara elektronik dalam: —---------—-——-——-oononn

i. pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham: dan -—--—-----—---—-

59

(2

3.

——
ii. pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham: ---—--—-—-—-—..-

dan — —

| b. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik dengan

dihadiri paling sedikit oleh: —-
Ii. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham: -———-—-—-—-—-——....
ii. 4 (satu) orang anggota Direksi Perseroan dan/atau 1 (satu) orang —-

anggota Dewan Komisaris Perseroan: dan -—--—-------—om.oi—...

ili. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat-

Umum Pemegang Saham. aa
Tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik
merupakan tempat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham -—-

secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.b Pasal 24, —------—-—-

Jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang-
dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan —
pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang lebih -—
dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara --

fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya -—-

jumlah yang telah ditetapkan. —

Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui sistem
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yang
disediakan oleh penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham secara elektronik atau sistem yang disediakan Perseroan dapat -—--

menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai

pemenuhan kuorum kehadiran. an
Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang----——-—-
berwenang lainnya, Perseroan dapat tidak melaksanakan Rapat Umum —-—-

Pemegang Saham secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b Pasal

—
60

5.

6.

(24 atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik.
sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang —

Saham secara elektronik. ama

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang -—-——
Saham fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.b Pasal 24, tempat-—---—---—.
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan tempat-—-—--
kedudukan penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham secara elektronik atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal -—--——-
Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik
dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----——--—-
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik wajib dibuat dalam
bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau
instansi yang berwenang lainnya tanpa memerlukan tanda tangan dari para
peserta Rapat Umum Pemegang Saham. ——--—--——-—- —
Tata cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik ---
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal mengenai penyelenggaraan Rapat Umum --—
Pemegang Saham secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka. Ketentuan -—
Pasal lain yang mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
dalam Anggaran Dasar Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus

dalam Pasal 24 ini dan peraturan terkait dimaksud, ---—-—-----—-—--enn soon

PENGGUNAAN LABA ---——-m —

Pasal 25

Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham --—-
Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan yang merupakan
saldo laba yang positip seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan
laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Usul tersebut dapat menyatakan besarnya laba bersih yang belum terbagi

mag
61

2.

3.

4.

BN —
yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksudkan

dalam Pasal 26 di bawah ini, serta mengenai besarnya jumlah dividen yang

akan dibagikan. —- —.
Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang ----

Saham untuk memutuskan lain.

Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam———-

Rapat Umum Pemegang Saham: a—i

Dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pembayaran —-
dividen harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. ------—--—-----
Dividen untuk suatu saham Perseroan akan dibayarkan kepada pihak atas ---
nama siapa saham Perseroan tersebut terdaftar dalam Daftar Pemegang -—
Saham Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas —-—---
wewenang Rapat Umum Pemegang Saham. -—-—-—---—-—-—oooo 20.

Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib --—--

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. -
Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan------
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal. --———----—-—.-
Direksi, dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris, berhak untuk membagi
dividen sementara (dividen interim) jika keadaan keuangan Perseroan —----—-
memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim)
tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan -—-----—--—-
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya
yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ---—---—-—
Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun buku menunjukkan -—----—-—-

kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan yang diuraikan --—--

dalam Pasal 26 di bawah ini, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam—

perhitungan laba rugi, demikian dengan tidak mengurangi peraturan------— um

perundang-undangan yang berlaku. —. —

62

5.

Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan--—-
untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. —-------—-—---—-—-
Dividen dalam cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang-—----
saham Perseroan yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas-—----

dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan tata cara

yang diatur Rapat Umum Pemegang Saham. —
Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil--—-

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dividen tersebut —-—-—

Pasal 26 -

2.

|

|

Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan besarnya bagian dari laba
bersih yang akan disisihkan untuk dana cadangan, setelah memperhatikan -—-

usul Direksi (jika ada), dengan mengindahkan peraturan --—-—-—-wow-oo-vwuv.

perundang-undangan yang berlaku.
Dana cadangan sampai dengan jumlah paling sedikit 2096 (dua puluh persen)
dari besarnya modal yang ditempatkan hanya dapat digunakan untuk menutup

kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh -—----—-

cadangan lain.
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan bahwa jumlah dari dana
cadangan yang melebihi 20X (dua puluh persen) dari besarnya modal yang
ditempatkan digunakan untuk keperluan lain dari Perseroan. -—--—-———-—.. —
Direksi harus mengelola dana cadangan dengan cara yang dianggap baik oleh
Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan -

peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dana cadangan dapat-—

memperoleh laba. ——nai

Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukan dalam -——-—-

perhitungan laba rugi Perseroan. -----. ———

———L
63

2.

5. Selain dana cadangan yang dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal 26 ini, -—-—-—-

| Perseroan dapat membuat cadangan-cadangan untuk maksud lain. ———-—-
naa PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -sssennnonurannnauvo.
“ Pasal 27 annn

1. Pengubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan
yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan atau kuasa
mereka yang sah, dan keputusan pengubahan Anggaran Dasar disetujui oleh

lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang

hadir dalam rapat yang bersangkutan. anus, mn.

Pengubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam --

bahasa Indonesia. aa
Pengubahan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, tempat

kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan
disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka
atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari menteri yang------—-----—----

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau instansi yang

berwenang lainnya. ------- mama 2.
Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut dalam
ayat 2 Pasal 27 ini cukup diberitahukan kepada menteri yang --—-—----—-——-

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau instansi yang

berwenang lainnya. -m— mmaman -
Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 1 Pasal 27 -
ini, kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum -----—-- —

Pemegang Saham pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang

——

5.

6.

(Saham kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan -
untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka --—-
waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -—-
Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan. -----—-—-—--------—-

Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua disertai

informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah — -
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, serta informasi -—--
lainnya sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan --—-——----—-...—. —
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. —
Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak perlu -—--—
dilakukan pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya ----—--—----
pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sepanjang —--—-—
dilakukan dalam batas waktu tersebut di atas. --—--—---—-——--——---a-noonv—n
Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah jika dihadiri oleh para pemegang
saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari
jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan
hak suara yang sah dan usul pengubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang

hadir dalam rapat tersebut.
Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 4 Pasal 27 ini tidak tercapai, maka--
atas permohonan Perseroan, pemanggilan, waktu penyelenggaraan, kuorum
kehadiran, dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga-—-
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang--—--—-
lainnya. Pengajuan permohonan serta penyelenggaraan Rapat Umum—-—----
Pemegang Saham ketiga mengikuti ketentuan perundang-undangan dan --—

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Direksi wajib memberitahukan keputusan mengenai pengurangan modal---—-

kepada semua kreditor Perseroan dengan mengumumkan dalam 1 (satu)-—-

——
65

atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai -----------
peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak tangga! keputusan tentang pengurangan modal tersebut. ---—---------—: aa
7. Ketentuan dalam ayat-ayat terdahulu berlaku tanpa mengurangi persetujuan-

instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan -—-—----- ——

perundang-undangan. --—-—- — -

— DAN PEMISAHAN

aa -- Pasal 28 nmema
1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat——-
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang—-—
dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui

Oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak----

suara yang hadir dalam rapat tersebut.

2. a. Jika kuorum yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal 28 ini tidak tercapai, maka
Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diselenggarakan paling ——-
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari------—-
terhitung setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama, dengan-—-—--
syarat dan cara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum--
Pemegang Saham pertama, kecuali syarat tentang kuorum yang -——-—- —
ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 28 ini dan pemanggilan harus dilakukan

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham--.--

kedua tersebut diselenggarakan. --—-— -—— —

Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua disertai

informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah — --
Pemann

66

| diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, serta informasi
lainnya sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan --------------—-—-
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak perlu—-
dilakukan pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya---—--—-
pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sepanjang -—--
dilakukan dalam batas waktu tersebut di atas. ——---—-——-—-—-—-—.—.——.
Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika dihadiri oleh para
pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili-—
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham--—--—---
Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah,
dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari-—
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat tersebut. —-—.
b. Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 2.a Pasal 28 ini tidak tercapai, -
maka atas permohonan Perseroan, pemanggilan, waktu -----—-—-—-—--—--o
penyelenggaraan, kuorum kehadiran, dan kuorum keputusan Rapat—--—---
Umum Pemegang Saham ketiga akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa ------
Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. Pengajuan permohonan
serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga mengikuti
ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang —-

Pasar Modal. TN

3. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit-—--
dalam bahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi, mengenai ringkasan rancangan penggabungan, ------
peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, serta mengumumkan secara —
tertulis kepada karyawan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang-—--—-

akan memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau
a55

67

(pemisahan mmm - .

— Pasal 29 —.

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ——-----
pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham ---—-—--
Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak—--—
suara yang sah dan/atau kuasa mereka yang sah, dan disetujui oleh lebih dari

3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir

dalam rapat tersebut. -— —annma, ma
a. Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal 29 ini tidak tercapai, —--
maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diselenggarakan --—-
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
terhitung setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama, dengan----—-
syarat dan cara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum
Pemegang Saham pertama, kecuali syarat tentang kuorum sebagaimana
ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 29 ini dan pemanggilan harus dilakukan—

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham--—-

kedua tersebut diselenggarakan. --—- —
Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua disertai
informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah —-———-—-
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, serta informasi
lainnya sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan ---——---—--———-
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak
perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya

pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sepanjang —-

no

68

(dilakukan dalam batas waktu tersebut di atas. ---------—-—---—--——-.—oo
Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika dihadiri oleh para
pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili--—-
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham-------—-
Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah
dan keputusan disetujui oleh tebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat tersebut. —-—-

b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2a. Pasal 29 ini tidak -—-

tercapai, maka atas permohonan Perseroan, pemanggilan, waktu-—-——-

penyelenggaraan, kuorum kehadiran, dan kuorum keputusan Rapat—-—-

Umum Pemegang Saham ketiga akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa —

Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. Pengajuan permohonan
serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga mengikuti

ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang —-

Pasar Modal. — -——

Jika Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, —
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -—-—-—--——--- nose, —n
Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan Rapat Umum--—-—
Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal 29 ini tidak menunjuk

likuidator lain. -——

Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham —

atau oleh Pengadilan dalam keputusan yang menyatakan pembubaran ---—-—

Perseroan. Tn
Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditor dengan cara ----—--—.---
mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam -—-—--
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran

luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana akan ditentukan

——
69

8.

10.

0
oleh Direksi, serta memberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi

berwenang lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang -—

berlaku. -—-—- ama -.
Anggaran Dasar Perseroan seperti yang termaktub dalam akta pendirian —---
beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan —-—-—-
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang ------

Saham. -— Bana

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengesahkan

perhitungan likuidasi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam

Pasal 23 Anggaran Dasar ini. - —

Pengesahan terhadap perhitungan likuidasi memberikan pelunasan dan —-—

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada likuidator mengenai

tindakan-tindakan yang dilakukan dalam melikuidasi Perseroan, sepanjang-—-

tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam perhitungan likuidasi. -
Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagi diantara para pemegang saham
Perseroan, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan

jumlah nilai nominal saham Perseroan yang telah dibayar penuh yang --------

dimilikinya. —- -
Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana-—-
pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi dalam Berita Negara Republik ------—
Indonesia dan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa —-—
Indonesia yang mempunyai peredaran nasional sebagaimana ditetapkan oleh
pihak yang melakukan likuidasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ---

Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan —-

perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam

rangka tikuidasi. mmm una um -

Lo

70

11. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal 29 ini, —-

meliputi tindakan-tindakan yang dipersyaratkan dalam peraturan —

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -—-

——-- PERATURAN PENUTUP —----------50550n00nnononnanewi xx

Pasal 30 —
1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan -
diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai Anggaran Dasar ini.
2. Kecuali jika ditentukan lain, dalam Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan

“hari” adalah hari kalender. —

3. Mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar ini: -—--—----—--ss-ono—o-osnonnonnovun

a. para pemegang saham Perseroan dianggap telah memilih domisili yang -
tetap dan umum di alamat mereka masing-masing sebagaimana tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan ---—----—-——---

b. para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan--—--

dianggap telah memilih domisili yang tetap dan umum di alamat mereka
masing-masing sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada Direksi
sesuai dengan Anggaran Dasar ini, --—--—-——-----——-—ow—movennoeomwvooe
4. Kepemilikan saham Perseroan oleh Pemegang Saham Pengendali dan/atau
Pemegang Saham Pengendali Terakhir dilarang diagunkan atau dijaminkan
kepada pihak lain. Larangan ini dikecualikan apabila saham milik Pemegang

Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir —-—— ——

diagunkan atau dijaminkan pada:
a. lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan -
penyelamatan atau penanganan permasalahan bank, perusahaan ----—-
asuransi, dan perusahaan asuransi syariah: atau —-—-—--—-—--.—-——-—
b. lembaga atau instansi lain yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang. —

5. Anggota konglomerasi keuangan Perseroan dilarang untuk menjadi -—-—-- —

pemegang saham pada: - mm 25

—

71

a. Perseroan, dan/atau—-——-
b. Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan anggota konglomerasi —-——

keuangan lain dalam konglomerasi keuangan Perseroan. -—-—--—--..—-

Tidak termasuk larangan kepemilikan saham ini dalam hal:
a. Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan anggota konglomerasi --------
keuangan menjadi pemegang saham minoritas pada anggota ----——--—-—-
konglomerasi keuangan Perseroan, dan/atau --—-—--——om--nnowo——-

b. Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan anggota konglomerasi -----—-

keuangan menjadi pemegang saham anggota konglomerasi keuangan —
lain dalam konglomerasi keuangan yang sama, dalam hubungan ----—--—-

perusahaan induk dan perusahaan anak, --—--—--—--—- no ncanco

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----—----—-—-—- —

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya

akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda-—-—--

pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan para —-
penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat
secara terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan akta ini. --—---—--—-—-—-
-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami —--
sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi pernyataan dalam akta ini, sehingga —-—-
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka para penghadap dengan ini -------
menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta -—-—--.--— —
membebaskan saya, Notaris dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang -

timbul. —anuun

ALAN LAN NLLLA ALAN DEMIKIAN AKTA INI ------—--—x---nnn50n555van0monnnann
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----—

seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : am

1. Tuan MICHAEL YOGATAMA, lahir di MN pada tangga! ———

72

TN Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

NAN ono Kat Tanda—
Penduduk Nomor (NN anom

Tuan TOKI THOMAS, lahir di p2 ca tanaca! MN
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di 5
aa
Naa pemegang Kartu Tanda ---—--—--—-
Penduduk nomor Ta untuk sementara berada di ——-—

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para

saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan

saya, Notaris mi

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -—--——----—

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -—

73