Back to announcement
20241216_PPRO_Penyampaian Bukti Iklan_31829155_lamp1.pdf
Other Text extracted PPROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
6 Jumat
27 DESEMBER 2024 EKONOMI ®
BULLS & BEARS
» Pasok Program MBG
Berpotensi Menguat Terbatas » Menteri
Kelautan dan
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di- Perikanan Sakti
perkirakan bergerak di zona positif jelang akhir pekan ini. Wahyu Trenggono
Sentimen eksternal bakal mendominasi pergerakan IHSG, (kanan) melihat
terutama perkembangan ekonomi dan moneter di Amerika stok ikan di Tem-
Serikat (AS). pat Pelelangan
VP Marketing, Strategy and Planning Ikan Karangsong,
PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Indramayu, Jawa
Oktavianus Audi, memproyeksikan Barat, Kamis
IHSG bergerak mixed cenderung (26/12). Kemen-
menguat terbatas dalam rentang le- terian Kelautan
vel support 7.022 dan resistance 7.154. dan Perikanan
Menurutnya, beberapa sentimen yang menjadi pertim- memastikan ikan
bangan pasar, meliputi rilis kinerja pertumbuhan ekonomi hasil tangkapan
nasional pada kuartal IV-2024, kebijakan tarif oleh peme- nelayan di wilayah
rintah AS pasca pelantikan Presiden Donald Trump, arah itu dapat memasok
kebijakan bank sentral the Fed serta fluktuasi harga komo- kebutuhan protein
ditas hingga emas. untuk program
Sebelumnya, IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa makan bergizi
(24/12) sore, ditutup melemah di tengah penguatan ma- gratis (MBG) yang
yoritas bursa saham kawasan Asia. IHSG ditutup melemah dicanangkan oleh
30,69 poin atau 0,43 persen ke posisi 7.065,75. Sementara Presiden Prabowo
kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 5,26 Subianto.
poin atau 0,63 persen ke posisi 830,49
“Investor juga mengantisipasi jalur pergerakan suku bu- ANTARA/DEDHEZ ANGGARA
nga pada 2025, khususnya setelah rilis data Inflasi Amerika
Serikat (AS) terkini,” sebut Tim Riset Phillips Sekuritas In-
donesia dalam kajiannya di Jakarta. Intensifikasi Pertanian I Alokasi Pupuk Subsidi pada 2025 Sebesar 9,55 Juta Ton
Personal Consumption Expenditure (PCE) Price In-
Perbaikan Tata Kelola Pupuk
dex, indikator yang di gunakan oleh bank sentral AS the
Fed untuk mengukur inflasi, naik 2.4 persen year on year
(yoy) pada November 2024, atau sedikit di bawah ekspek-
tasi pasar.
Subsidi Pacu Produksi
Meski demikian, pelaku pasar masih ragu the Fed akan
melonggarkan kebijakan moneter secara agresif pada 2025.
Bursa berjangka memprediksi 91 persen peluang the Fed
akan mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan
kebijakan mereka pada Januari mendatang. n mad/Ant/E-10
Pemerintah janji mulai subsidi. “Alhamdulillah, un- pertanian pada tahun anggaran memang itu adalah petani mi- ngan KTP atau kartu Tani.
1 Januari 2025, pupuk tuk pupuk persiapannya sudah 2025. Untuk jenis pupuknya liknya, siapa namanya, keca-
matang, semua sudah tanda ta- mencakup Urea, NPK, NPK matan dan kabupaten yang su- Perbaikan Distribusi
sudah bisa disalurkan ngan. Terima kasih Ditjen PSP Formula Khusus, dan Organik. dah ada, kemudian masuk ke Sementara itu, Direktur Pe-
dan ditebus petani. dan Pupuk Indonesia. Mulai 1 “Alokasi pada 2025 sesuai kita. Nanti, Kementerian akan masaran PT Pupuk Indonesia,
Januari 2025, pupuk sudah bisa Kepmentan 644/2024 sejumlah mengeluarkan SK tersendiri, Tri Wahyudi Saleh, menyam-
disalurkan dan ditebus petani,” 9,55 juta ton dan untuk memang- namanya, alokasi pupuk, yang paikan apresiasinya kepada
JAKARTA – Tata kelola pu- ujar Mentan Amran. kas regulasi Koran penyaluran Jakarta, pupuk langsung
Jumat, 27 Desemberditandatangani 2024 oleh seluruh stakeholder. Pihaknya
puk bersubsidi selama ini ba- Mentan optimistis bersubsidi berdasarkan Dirjen PSP,” paparnya. terus melakukan perbaikan-
nyak dikeluhkan petani. Karena berbagai program dan
2 Kol x 150mm BW
e-RDKK dan alokasi se-
(Font 4,8pt)
Dia mengatakan pupuk perbaikan dengan dinamika
itu, perbaikan distribusi pupuk kebijakan tersebut da- PANGGILAN suai dengan keputusan bersubsidi pada 2025 diprio- PANGGILAN yang ada agar 14,7 juta petani
subsidi perlu dilakukan guna pat mendongkrak RAPAT UMUM pro-PEMEGANG OBLIGASI kepala dinas pertanian ritaskan untuk semua RAPAT petaniUMUM PEMEGANG yang terdaftar di RDKK men-
OBLIGASI
menggenjot produksi pangan. duksi OBLIGASI padi nasional BERKELANJUTAN II PP PROPERTI provinsi,” ujar Jekvy. termasuk petaniOBLIGASI LembagaBERKELANJUTAN Ma- dapatkan pupuk bersubsidi.
II PP PROPERTI
Kementerian Pertanian (Ke- guna menjaga TAHAPketahan- I TAHUN 2020 (SERI B) Jekvy mengungkap- syarakat Desa Hutan (LMDH).
Scan untuk
TAHAP III TAHUN “Kami 2021 punya (SERI B)1.100 distri-
mentan) dan Pupuk Indone- PT anPembangunan
Bank panganDaerah Jawa Barat dandi
Indonesia Banten Tbk
Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
membaca artikel
berkedudukan
versi
Berkelanjutan
kan
di Bandung,
digital II PP Properti penandatanganan
dalam hal ini bertindak selaku
Tahap I Tahun 2020, Akta
“Untuk
PT Bank semua petani,
Pembangunan Daerah tidak
Jawa Barat danbutor Bantendan juga 26.700
Tbk berkedudukan di Bandung, yanghal ini
kios dalam
bertindak selaku Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti
sia Holding Company (PIHC) No. 36tengah ancaman
tanggal 25 November 2020 besertaper-
perubahan - perubahannya (“Perjanjian kontrak ini merupakan
Perwaliamanatan”), dengan masalah apakah
Tahap diaAktastatusnya
III Tahun 2021, banyak
No. 16 tanggal 06 Agustus membantu
2021 beserta distribusi
perubahan - perubahannya (“Perjanjian
ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 – Seri B (“Pemegang Perwaliamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III
meneken kontrak pengadaan Obligasi”) ubahan untuk dapat iklim dan
menghadiri Rapatkonflik
Umum Pemegang geo- Obligasisejarah
(“RUPO”) yangkarena baru pertama
akan diselenggarakan pada: kali petani penggarap,
Tahun 2021 – Seri B petani
(“Pemegangpeng-Obligasi”) untuksehingga
dapat menghadiri sampai
Rapat Umum hari adalah
ini Obligasi
Pemegang (“RUPO”)
yang akan diselenggarakan pada:
dan penyaluran pupuk bersub- Hari,Waktu politik. Untuk itu,
Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
: Pukul 10.00 s.d. 11.30dia
WIB berharap dilakukan sebelum pergantian olah atau pemilik
Hari, Tanggal : Jumat, lahan
10 Januari 2025dan sudah hampir 100 persen lebih
sidi pada 2025 di Jakarta pada 24 Tempatsemua: Auditoriumpihaklantai dapat memberi- tahun. Biasanya, dilakukan pada LMDH Waktu
1 Wisma Subiyanto, Jl. Letjen. TB. Simatupang No.57
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
juga bisa:: Pukul
Tempat
mendapatkan
13.30 s.d. 15.00 WIB
sehingga kami perlu mengapre-
Auditorium lantai 1 Wisma Subiyanto, Jl. Letjen. TB. Simatupang No.57
Desember lalu. Kontrak tersebut Agenda kan RUPO andil
: Tindak terbaiknya
lanjut Status PKPU PT serta sa-Tbk Maret tahun kontrak berjalan.
PP Properti alokasi.Agenda
Yang penting
Pasar Rebo, standar
Jakarta Timur 13760 siasi. Dan mohon maaf apabila
RUPO : Tindak lanjut Status PKPU PT PP Properti Tbk
Berdasarkan Pasal 10.7).a) angka (1) huruf (a) Perjanjian Perwaliamanatan dan Pasal 22 huruf g angka (1)
menjadi bagian dari upaya Ke- hurufling (a) POJKbahu-membahu
No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrakmewu- Perwaliamanatan Jekvy melanjutkan,
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, selain yang utama
Berdasarkanmereka angka (1) huruf (a) masih
Pasal 10.7).a)mempu- ditemukan
Perjanjian Perwaliamanatan Pasal 22 hurufyang
dan hal-hal g angka (1)
mentan untuk memperbaiki tata kuorum
tujuanjudkan
untuk memutuskancita-cita swasembada
mengenai perubahan percepatan
dan pengambilan keputusan dalam hal RUPO dimintakan untuk diselenggarakan oleh Emiten dengan
Perjanjian Perwaliamanatan adalah sebagaipenyaluran,
berikut: kuorum di
regu- nyai lahan bawah keputusandua hek- kurang berkenan, ” tuturnya.
huruf (a) POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk,
dan pengambilan dalam hal RUPO dimintakan untuk diselenggarakan oleh Emiten dengan
kelola pupuk bersubsidi yang 1. Kuorum pangan. kehadiran:
lasi pengadaan dan penyaluran tare,” jelasnya.
RUPO diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4
Dia mengungkapkan, sam-
tujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan adalah sebagai berikut:
1. Kuorum kehadiran:
banyak dikeluhkan petani. Direktur
(tiga per Pupuk
empat) bagian dari dan
jumlah Obligasi yang Pesti- pupuk
masih belum dilunasi bersubsidi
(tidak termasuk Obligasi yang dimiliki sudah
juga
ROHK (PLWHQ GDQDWDX $¿OLDVL NHFXDOL $¿OLDVL WHUVHEXW WHUMDGL NDUHQD NHSHPLOLNDQ DWDX SHQ\HUWDDQ PRGDO
Menurutnya, setelah
RUPO diselenggarakan adanya
dengan pai
ketentuan dihadiri hari
oleh Pemegang stokatau
ini Obligasi pupuk yang
diwakili paling
(tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki
sedikit 3/4
Menteri Pertanian (Men- Pemerintah sida Kementan, Jekvy Hendra, diterapkan.
Negara Republik Indonesia). perubahan, ROHKsaat
(PLWHQini WHUVHEXW WHUMDGLdi
NHFXDOL $¿OLDVLtersedia
$¿OLDVL lebih
petani
GDQDWDX seluruh
NDUHQD Indonesia
NHSHPLOLNDQ DWDX SHQ\HUWDDQ PRGDO
2. Kuorum pengambilan keputusan: Pemerintah Negara Republik Indonesia).
tan), Andi Amran Sulaiman, RUPO mengatakan
berhak mengambilpada keputusankontrak
yang sah danini, mengikat apabila “Kita
disetujuitidak lagi3/4mengajukan
paling sedikit (tiga per mudah2. mendapatkan
Kuorum pengambilan keputusan: pupuk. itu sebesar 1,4 juta ton. Kemu-
empat) bagian dari jumlah seluruh Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki RUPO berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
mengatakan Kementan berko- ROHK kedua belah$¿OLDVL
(PLWHQ GDQDWDX pihak menyepa-
NHFXDOL $¿OLDVL SK daripada
WHUVHEXW WHUMDGL NDUHQD NHSHPLOLNDQ DWDXBupati
SHQ\HUWDDQdan PRGDOGuber- Asal sudah terdaftar,
empat) bagian dari petani
jumlah seluruh ting- dian,
Obligasi yang adaRUPO
hadir dalam sekitar 400.000
(tidak termasuk Obligasiyang
yang dimiliki
ROHK (PLWHQ GDQDWDX $¿OLDVL NHFXDOL $¿OLDVL WHUVHEXW WHUMDGL NDUHQD NHSHPLOLNDQ DWDX SHQ\HUWDDQ PRGDO
mitmen dalam menyediakan Catatan: kati pengadaan dan penyaluran nur, tetapi kita hanya meminta gal langsung
Pemerintah Negara Republik Indonesia).
datang
Pemerintah Negarake pengecer
Republik Indonesia). tersedia di distributur dan kios.
dan menyalurkan pupuk ber- 1. RUPO pupuk
Wali Amanat.
bersubsidi
ini diselenggarakan untuk
atas usulan PT Bank Pembangunanverifikasi
sektor Daerah Jawa Barat melalui Tbk selaku bahwa
dan Banten dinas kios atau melalui gapoktan de-
Catatan: n ers/E-10
1. RUPO ini diselenggarakan atas usulan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten selaku Wali
2. Mengingat pentingnya RUPO ini, mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO atau Amanat.
mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan RUPO. 2. Mengingat pentingnya RUPO ini, mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO atau
3. Seluruh Pemegang Obligasi atau kuasanya harap menghadiri RUPO paling lambat 30 (tiga puluh) menit mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan RUPO.
sebelum jadwal waktu dimulainya RUPO. 3. Seluruh Pemegang Obligasi atau kuasanya harap menghadiri RUPO paling lambat 30 (tiga puluh) menit
Potensi Ekonomi
4. Para Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang sebelum jadwal waktu dimulainya RUPO.
PHPLOLNL .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV 8QWXN 5832 ³.785´ GDQ QDPDQ\D WHUFDWDW VHFDUD VDK GDODP GDIWDU .785 4. Para Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang
yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal PHPLOLNL .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV 8QWXN 5832 ³.785´ GDQ QDPDQ\D WHUFDWDW VHFDUD VDK GDODP GDIWDU .785
Kemenperin Kembangkan Jasa Industri Digital
penyelenggaraan RUPO. yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal
5. Seluruh Pemegang Obligasi yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai penyelenggaraan RUPO.
berikut: 5. Seluruh Pemegang Obligasi yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai
a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI. berikut:
b. Surat Kuasa asli (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini). a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
F 6DOLQDQNDUWXLGHQWLWDV\DQJPDVLKEHUODNXGDUL3HPHJDQJ2EOLJDVL'LUHNVL3HPHJDQJ2EOLJDVL DSDELOD b. Surat Kuasa asli (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini).
Pemegang Obligasi adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha) pemberi kuasa maupun F 6DOLQDQNDUWXLGHQWLWDV\DQJPDVLKEHUODNXGDUL3HPHJDQJ2EOLJDVL'LUHNVL3HPHJDQJ2EOLJDVL DSDELOD
JAKARTA – Sebagai kota Ketiga koridor tersebut me- ment, innovation and research, kuasanya (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini).
d. Salinan akta Anggaran Dasar termasuk perubahannya dari badan hukum atau badan usaha dan ngembangan klaster jasa Plt Dirjen KPAII menyebut-
Pemegang Obligasi adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha) pemberi kuasa maupun
kuasanya (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini).
metropolitan dan pusat bisnis rupakan kawasan strategis di education and training, dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut akta Notaris
yang menetapkan susunan terakhir Direksi Pemegang Obligasi (apabila Pemegang Obligasi adalah
industri digital di Kota Jakar- kan, adanya JDIP sejalan de-
d. Salinan akta Anggaran Dasar termasuk perubahannya dari badan hukum atau badan usaha dan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut akta Notaris
Indonesia, Jakarta didominasi Kota Jakarta yang berpotensi aktivitas-aktivitas lainnya. perusahaan/badan hukum atau badan usaha).
6. Berdasarkan Pasal 10.6).n) Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilaksanakannya RUPO (pada saat
ta, Kementerian Perindustrian ngan tujuan peta jalan Making
yang menetapkan susunan terakhir Direksi Pemegang Obligasi (apabila Pemegang Obligasi adalah
perusahaan/badan hukum atau badan usaha).
kegiatan jasa, termasuk besar untuk pengem- Dari data Kemenperin total
registrasi sebelum RUPO dimulai), Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam menginisiasi Jakarta Digital Indonesia 4.0. JDIP diharapkan
6. Berdasarkan Pasal 10.6).n) Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilaksanakannya RUPO (pada saat
RUPO, wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak registrasi sebelum RUPO dimulai), Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam
jasa industri digital. bangan jasa industri investasi di tiga koridor digital PHPLOLNLKXEXQJDQ$¿OLDVLGHQJDQ(PLWHQ Industrial Parkway (JDIP), se- bisa menjadi katalisator da-
RUPO, wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak
PHPLOLNLKXEXQJDQ$¿OLDVLGHQJDQ(PLWHQ
Dari Data Jasa Industri digital. Kementerian di Jakarta tersebut mencapai 12
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.
buah konsep pengembangan lam pengembangan ekosistem
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Jakarta, 27 Desember 2024
Digital di Jakarta, terli- Perindustrian (Ke- triliun rupiah, dengan perin- kawasan khusus yang difokus-Jakarta,jasa industri
27 Desember 2024 digital di Indone-
hat setidaknya ada tiga menperin)
EMITEN mencatat, cian WALI Koridor
AMANATSudirman sebesar kan pada pengembangan EMITEN
jasa sia, yang pada akhirnya dapat
WALI AMANAT
klaster utama lokasi aktivitas-aktivitas pen- 7,71 triliun rupiah, Koridor Ku- industri digital,” jelas Plt Direk- mendorong inovasi di berbagai
Scan untuk
jasa industri digital, yai- membaca artikel ting yang dilakukan di ningan sebesar 3,87 triliun ru- tur Jenderal Ketahanan, Per- sektor industri.
versi digital
tu Koridor Simatupang, koridor digital JakartaPT Bankpiah danDaerah
Pembangunan Koridor Simatupang
Jawa Barat dan wilayahan dan Akses Industri
Dampak Positif
PT PP Properti Tbk
Koridor Kuningan, dan Koridor meliputi business entrepre- 424 miliar rupiah.
Banten Tbk
Internasional, Eko PT PP SA
PropertiCahy-
Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk
Koran Jakarta,
Koran Jakarta,
Jumat, 27Sudirman.
Jumat,
Desember 2024 2024 neurship, community engage-
27 Desember “Untuk mendorong pe- anto di Jakarta, Selasa (24/12). Pengembangan JDIP juga
bertujuan untuk menciptakan
2 Kol x 2150mm Kol x 150mm BW (Font BW 4,8pt)
(Font 4,8pt) dampak positif bagi pertumbuh-
PANGGILAN PANGGILAN PANGGILAN PANGGILAN PANGGILAN an ekonomi dengan menarik in-
RAPAT UMUM RAPAT PEMEGANG
UMUM PEMEGANG OBLIGASIOBLIGASI RAPAT UMUM RAPAT PEMEGANG
UMUM PEMEGANG OBLIGASIOBLIGASI RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI vestasi dan menciptakan lapang-
OBLIGASIOBLIGASI BERKELANJUTAN BERKELANJUTAN II PP PROPERTI II PP PROPERTI OBLIGASIOBLIGASI BERKELANJUTAN BERKELANJUTAN II PP PROPERTI II PP PROPERTI OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI an kerja di bidang jasa industri
TAHAP I TAHUN TAHAP2020 I TAHUN (SERI2020 B) (SERI B) TAHAP III TAHAP TAHUN III 2021TAHUN (SERI2021 B) (SERI B) TAHAP IV TAHUN 2022 (SERI B) digital. Selain itu, juga untuk
PT Bank Pembangunan PT Bank Daerah
Pembangunan
Jawa BaratDaerah
dan Banten
JawaTbkBarat berkedudukan
dan Banten Tbk di Bandung,
berkedudukandalamdi dalam
ini bertindak
halBandung, selaku
hal ini bertindak selaku PT Bank PembangunanPT BankDaerah Pembangunan
Jawa Barat Daerah dan Jawa
Banten Barat
Tbk danberkedudukan
Banten Tbkdi berkedudukan
Bandung, dalam di Bandung,
hal ini dalam halPTiniBank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berkedudukan di Bandung, dalam hal ini mendorong terciptanya inova-
bertindak selaku Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti
Wali Amanat, berdasarkan
No. 36 tanggal 25No.
Wali Amanat,
November
Perjanjian
36 tanggal
berdasarkan
2020
Perwaliamanatan
November
25beserta
PerjanjianObligasi
Perwaliamanatan
Berkelanjutan
- perubahannya
2020 beserta
perubahan
II PPBerkelanjutan
Obligasi
perubahan(“Perjanjian
Properti Tahap
- perubahannya
II PPI Tahun 2020,
Properti
Perwaliamanatan”),
TahapAktaI Tahun 2020, Akta
(“Perjanjian Perwaliamanatan”),
dengan dengan Tahap III Tahun 2021,
Amanat,
bertindak
bertindak selaku Wali
TahapAkta
selaku
III Tahun
berdasarkan
Wali Amanat,
No. 162021,tanggal
Perjanjian
Akta06No.Agustus
16 tanggal
2021 06beserta
Agustus
Obligasi Berkelanjutan
Perjanjian Perwaliamanatan
Perwaliamanatan
berdasarkan
perubahan
2021 beserta
Obligasi
- perubahannya
Properti
Berkelanjutan
II PP
perubahan(“Perjanjian
II PP Properti
- perubahannya (“Perjanjian Tahap IV Tahun 2022, Akta No. 15 tanggal 17 Desember 2021 beserta perubahan - perubahannya (“Perjanjian si-inovasi baru di bidang jasa
Perwaliamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV
ini mengundang para ini mengundang
Pemegang Obligasipara Pemegang
untuk dapat
menghadiri
Obligasi”)
Obligasi”) untuk dapat Rapatmenghadiri
Umum Pemegang
II PP
Obligasi
Berkelanjutan
Rapat Umum
Properti Tahap
Berkelanjutan II PP I Tahun
(“RUPO”)Obligasi
Pemegang
Obligasi yang akan
2020
Properti Tahap
(“RUPO”)
– Seri I Tahun
diselenggarakan
2020 – Seri B (“Pemegang
B (“Pemegang
yang akanpada: diselenggarakan pada:
Perwaliamanatan”),
2021 – Seri
B (“Pemegang
Tahun 2021 – SeriTahun
dengan ini mengundang
Perwaliamanatan”), dengan para
B (“Pemegang
Obligasi”)
ini mengundang
untuk dapat
Pemegang Obligasi
Obligasi”)
menghadiri
untuk dapat
Berkelanjutan
para Pemegang
Rapatmenghadiri
Umum Pemegang
Berkelanjutan
II PP
Obligasi
Rapat Umum
Properti Tahap
Obligasi
II PPIIIProperti Tahap
Pemegang
(“RUPO”)Obligasi (“RUPO”)
III
Tahun 2022 – Seri B (“Pemegang Obligasi”) untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) industri digital, serta meningkat-
Hari, Tanggal : Jumat,
Hari, Tanggal
10 Januari 2025 10 Januari 2025
: Jumat, yang akan diselenggarakan
yang akanpada: diselenggarakan pada: yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
kan daya saing industri nasional.
Waktu : Pukul
Waktu10.00 s.d. :11.30 PukulWIB 10.00 s.d. 11.30 WIB Hari, Tanggal : Jumat,
Hari, Tanggal
10 Januari : Jumat,
2025 10 Januari 2025
Tempat : Auditorium
Tempat lantai: 1Auditorium
Wisma Subiyanto,
lantai 1 Wisma
Jl. Letjen.
Subiyanto,
TB. Simatupang
Jl. Letjen.No.57TB. Simatupang No.57 Waktu Waktu13.30 s.d. :15.00
: Pukul PukulWIB 13.30 s.d. 15.00 WIB Waktu
Tempat
: Pukul 15.30 s.d. 17.00 WIB
: Auditorium lantai 1 Wisma Subiyanto, Jl. Letjen. TB. Simatupang No.57
Untuk mengembangkan
Pasar Rebo, Jakarta PasarTimur
Rebo,
13760Jakarta Timur 13760 Tempat : Auditorium
Tempat lantai: 1AuditoriumWisma Subiyanto,
lantai 1 Wisma
Jl. Letjen.
Subiyanto,
TB. Simatupang
Jl. Letjen.No.57
TB. Simatupang No.57
Agenda RUPO : TindakAgenda lanjut
RUPO Status
: Tindak
PKPU lanjut
PT PP Status
Properti
PKPU TbkPT PP Properti Tbk Pasar Rebo, Jakarta PasarTimur
Rebo,
13760Jakarta Timur 13760 Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 JDIP secara optimal, Eko me-
Agenda RUPO : Tindak lanjut Status PKPU PT PP Properti Tbk
Berdasarkan Pasal
huruf (a) POJK No.
10.7).a) angka
Berdasarkan huruf (a)
Pasal(1)10.7).a)
20/POJK.04/2020
huruf (a) POJK No. 20/POJK.04/2020
Perjanjian
angka (1) huruf Perwaliamanatan
tentang Kontrak Perwaliamanatan
(a) Perjanjian Perwaliamanatan
Efek Bersifat Utang
tentang Kontrak Perwaliamanatan
dan Pasal 22 huruf
Efek dan/atau
angka22
dang Pasal
BersifatSukuk,
(1)huruf g angka (1)
Utang dan/atau Sukuk,
Agenda RUPO : Tindak
Berdasarkan Pasal
Agenda lanjut
10.7).a) angka
Berdasarkan
RUPO Status PKPU
: Tindak lanjut
PT PP
huruf (a)
Pasal(1)10.7).a)
Status
angka
Properti
PKPU
Perjanjian
Tbk
(1) huruf
PT PP Properti Tbk
Perwaliamanatan
(a) Perjanjian Perwaliamanatan
dan Pasal 22 huruf angka22
dang Pasal (1)huruf g angkaBerdasarkan
(1) Pasal 10.7).a) angka (1) huruf (a) Perjanjian Perwaliamanatan dan Pasal 22 huruf g angka (1) ngatakan bahwa perlu tindak
kuorum dan pengambilan
kuorum dan
tujuan untuk memutuskan
tujuan untuk
keputusan dalam keputusan
pengambilan
mengenai perubahan
memutuskan
hal RUPO dalam
Perjanjian
mengenai
dimintakan
Perwaliamanatan
perubahan
diselenggarakan
untuk dimintakan
hal RUPO untuk oleh Emiten dengan
diselenggarakan
adalah sebagai berikut:
Perjanjian Perwaliamanatan
oleh Emiten dengan
adalah sebagai berikut:
huruf (a) POJK No. huruf
20/POJK.04/2020
kuorum dan
kuorum dan pengambilan keputusan
pengambilan
tentang Kontrak Perwaliamanatan
(a) POJK No. 20/POJK.04/2020
dalam keputusan
hal RUPO dalam dimintakan
Efek Bersifat Utang
tentang Kontrak Perwaliamanatan
untuk dimintakan
hal RUPO diselenggarakan
untuk oleh
Efekdan/atau
Emiten dengan
diselenggarakan
Utang dan/atau Sukuk,
BersifatSukuk,
oleh Emiten dengan
huruf (a) POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk,
kuorum dan pengambilan keputusan dalam hal RUPO dimintakan untuk diselenggarakan oleh Emiten dengan
lanjut, seperti pengembangan
1. Kuorum kehadiran:1. Kuorum kehadiran: tujuan untuk memutuskan
tujuan untukmengenai
memutuskanperubahanmengenai
Perjanjian
perubahan
Perwaliamanatan
Perjanjian Perwaliamanatan
adalah sebagai berikut:adalah sebagai berikut: tujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan adalah sebagai berikut:
1. Kuorum kehadiran:
infrastruktur untuk peningkat-
RUPO diselenggarakanRUPO dengan ketentuandengan
diselenggarakan dihadiriketentuan
oleh Pemegang
dihadiriObligasi
oleh Pemegangatau diwakili
Obligasipalingatausedikit 3/4 paling sedikit 3/4
diwakili 1. Kuorum kehadiran:
1. Kuorum kehadiran:
(tiga per empat) bagian dariempat)
(tiga per Obligasi
jumlahbagian dariyang masih
jumlah belumyang
Obligasi dilunasi
masih (tidak
belumtermasuk
dilunasi Obligasi yang dimiliki
(tidak termasuk Obligasi yang dimiliki RUPO diselenggarakanRUPO dengan
diselenggarakan
ketentuandengan
dihadiriketentuan
oleh PemegangdihadiriObligasi
oleh Pemegang
atau diwakili
Obligasi
paling atau
sedikit 3/4 paling sedikit 3/4RUPO diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4
diwakili an kualitas infrastruktur jasa
ROHK (PLWHQ GDQDWDX $¿OLDVL GDQDWDX
ROHK (PLWHQ NHFXDOL $¿OLDVL WHUVHEXW
$¿OLDVL NHFXDOLWHUMDGL
$¿OLDVLNDUHQD
WHUVHEXWNHSHPLOLNDQ DWDXNHSHPLOLNDQ
WHUMDGL NDUHQD SHQ\HUWDDQ PRGDODWDX SHQ\HUWDDQ PRGDO Obligasi yang dimiliki(tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki
Pemerintah Negara Republik Indonesia).
Pemerintah Negara Republik Indonesia).
(tiga per empat) bagian
(tiga perdariempat) Obligasi
jumlahbagian
$¿OLDVL GDQDWDX
ROHK (PLWHQ
ROHK (PLWHQ GDQDWDX
dari
NHFXDOL $¿OLDVL
yang
jumlah
masih masih
WHUVHEXW
$¿OLDVLNDUHQD
NHFXDOLWHUMDGL
WHUVHEXW
$¿OLDVL
belumyang
Obligasi dilunasi (tidak
NHSHPLOLNDQ
dilunasi
termasuk
belum
WHUMDGL NDUHQD
yang dimiliki
(tidak termasuk
Obligasi
DWDXNHSHPLOLNDQ
SHQ\HUWDDQ PRGDODWDX SHQ\HUWDDQ PRGDOROHK (PLWHQ GDQDWDX $¿OLDVL NHFXDOL $¿OLDVL WHUVHEXW WHUMDGL NDUHQD NHSHPLOLNDQ DWDX SHQ\HUWDDQ PRGDO industri digital seperti transpor-
2. Kuorum pengambilan
2. Kuorum
RUPO berhak mengambil
keputusan:
RUPO berhak
pengambilan keputusan:
keputusan yang sah
mengambil dan mengikat
keputusan yang sah apabila disetujui paling
dan mengikat apabilasedikit 3/4 paling
disetujui (tiga persedikit 3/4 (tiga per
Pemerintah Negara
2. Kuorum pengambilan
2. Kuorum
Negara Republik Indonesia).
Republik Indonesia).
Pemerintah
keputusan:
pengambilan keputusan:
Pemerintah Negara Republik Indonesia).
2. Kuorum pengambilan keputusan: tasi dan energi, pengembangan
empat) bagian dari empat)
ROHK (PLWHQ GDQDWDX
jumlahbagian
ROHK (PLWHQ
seluruh Obligasi
dari
$¿OLDVL GDQDWDX
jumlah yang
NHFXDOL $¿OLDVL
hadir
seluruh
NHFXDOLWHUMDGL
WHUVHEXW
$¿OLDVL
Obligasi RUPO
dalam yang (tidak
hadir
$¿OLDVLNDUHQD
WHUVHEXW
dalamtermasuk
NHSHPLOLNDQ
RUPOObligasi yang dimiliki
(tidak termasuk
SHQ\HUWDDQ PRGDO
DWDXNHSHPLOLNDQ
WHUMDGL NDUHQD
Obligasi yang dimiliki
DWDX SHQ\HUWDDQ PRGDO empat) bagian dari
RUPO berhak
RUPO berhak mengambil
empat) seluruh dari
yang sah
mengambil
keputusan
jumlahbagian Obligasi
keputusan
jumlah yang
seluruh
hadir
yang sah
dan mengikat
Obligasi RUPO
dalam yang
dan mengikat
apabila
hadir
disetujui paling
(tidak
dalam RUPOObligasi
termasuk
disetujui
apabilasedikit (tiga per
3/4 paling
yang dimiliki
(tidak termasuk
sedikit 3/4 (tiga perRUPO berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
Obligasi yang dimilikiempat) bagian dari jumlah seluruh Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki
SDM di bidang jasa industri
Pemerintah Negara Republik Indonesia).
Pemerintah Negara Republik Indonesia). $¿OLDVL GDQDWDX
ROHK (PLWHQ
ROHK (PLWHQ GDQDWDX NHFXDOL $¿OLDVL
$¿OLDVL
WHUVHEXW
NHFXDOLWHUMDGL
$¿OLDVLNDUHQD
WHUVHEXWNHSHPLOLNDQ
WHUMDGL NDUHQD
DWDXNHSHPLOLNDQ
SHQ\HUWDDQ PRGDODWDX SHQ\HUWDDQ PRGDOROHK (PLWHQ GDQDWDX $¿OLDVL NHFXDOL $¿OLDVL WHUVHEXW WHUMDGL NDUHQD NHSHPLOLNDQ DWDX SHQ\HUWDDQ PRGDO
Pemerintah Negara Republik Indonesia).
digital dengan perguruan tinggi
Catatan: Catatan: Pemerintah Negara Pemerintah
Republik Indonesia).
Negara Republik Indonesia).
1. RUPO ini diselenggarakan
1. RUPO ini atas usulan PT Bank
diselenggarakan atasPembangunan
usulan PT Bank Daerah Jawa Barat
Pembangunan dan Banten
Daerah Tbk selaku
Jawa Barat dan Banten Tbk selaku Catatan: Catatan: Catatan: dan sekolah vokasi untuk meng-
1. RUPO ini diselenggarakan atas usulan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten selaku Wali
Wali Amanat.
2. Mengingat pentingnya
Wali Amanat.
2. Mengingat RUPO ini, mohon
pentingnya RUPOkepadaini, Pemegang
mohon kepada Obligasi untuk menghadiri
Pemegang Obligasi untuk RUPO atau
menghadiri RUPO atau
1. RUPO ini diselenggarakan
Amanat.
1. RUPO ini atas
Amanat.
diselenggarakan
usulan PT Bank atasPembangunan
usulan PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat Daerah
dan Banten
Jawa Barat
selakudan WaliBanten selaku Wali
Amanat. hasilkan lulusan yang kompe-
mengirimkan kuasanya
3. Seluruh Pemegang
yang berwenang
mengirimkan
Obligasi
3. Seluruh
kuasanya untuk
atau kuasanya
Pemegang
pengambilan
yang berwenang
Obligasiharap
atau menghadiri
keputusan
untuk
kuasanya harap
RUPO.keputusan RUPO.
pengambilan
paling lambat
RUPOmenghadiri RUPO lambatmenit
(tiga puluh)
30 paling 30 (tiga puluh) menit
2. Mengingat
2. Mengingat pentingnya
mengirimkan kuasanya
RUPO
mengirimkan
ini, mohon
pentingnya
yang berwenang
kuasanya untuk
RUPOkepadaini, Pemegang
yang berwenang
mohon kepada
pengambilan untuk
Obligasi
keputusan
Obligasi untuk
untuk menghadiri
Pemegang
RUPO.keputusan RUPO.
pengambilan
RUPO atau
menghadiri 2. Mengingat pentingnya RUPO ini, mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO atau
RUPO atau
mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan RUPO. ten, juga promosi JDIP sebagai
sebelum jadwal waktu
4. Para Pemegang
sebelum
4. Obligasi
dimulainya RUPO.dimulainya RUPO.
jadwal waktu
yang berhak
Para Pemegang hadiryang
Obligasi dalam
diwakilihadir
atauberhak atauRUPOdiwakiliadalah
dalamPemegang
RUPO adalah Obligasi yang
Pemegang Obligasi yang
3. Seluruh Pemegang
sebelum jadwal waktu
Obligasi
3. Seluruh
sebelum dimulainya
atau menghadiri
Obligasiharap
atau kuasanya
Pemegang
RUPO.dimulainya RUPO.
jadwal waktu
kuasanya harap paling lambat
RUPOmenghadiri RUPO lambatmenit
(tiga puluh)
30 paling 3. Seluruh Pemegang Obligasi atau kuasanya harap menghadiri RUPO paling lambat 30 (tiga puluh) menit
30 (tiga puluh) menit
sebelum jadwal waktu dimulainya RUPO.
lokasi yang menarik untuk in-
PHPLOLNL .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV
PHPLOLNL 8QWXN 5832
.RQ¿UPDVL ³.785´
7HUWXOLV 8QWXN GDQ
5832 QDPDQ\D
³.785´ WHUFDWDW VHFDUD VDK
GDQ QDPDQ\D GDODP
WHUFDWDW GDIWDUVDK
VHFDUD .785 GDODP GDIWDU .785 4. Para Pemegang 4. Obligasi
Para Pemegangyang berhak Obligasi
hadiryangatauberhak
diwakilihadir
dalamatauRUPO
diwakiliadalah
dalam RUPO adalah
Pemegang ObligasiPemegang
yang 4. Para Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang
Obligasi yang vestasi jasa industri digital.
yangPT
yang diterbitkan oleh Kustodian
diterbitkan Sentral
oleh PT Kustodian Sentral(“KSEI”)
Efek Indonesia 3 (tiga) Hari
Efek Indonesia (“KSEI”) (tiga) Haritanggal
Kerja3 sebelum Kerja sebelum tanggal PHPLOLNL .RQ¿UPDVLPHPLOLNL
7HUWXOLV 8QWXN 5832
.RQ¿UPDVL 5832
8QWXN GDQ
³.785´
7HUWXOLV ³.785´
QDPDQ\D VHFDUD VDK
GDQ QDPDQ\D
WHUFDWDW GDODP
WHUFDWDW VHFDUD .785
GDIWDUVDK GDODP GDIWDU .785PHPLOLNL .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV 8QWXN 5832 ³.785´ GDQ QDPDQ\D WHUFDWDW VHFDUD VDK GDODP GDIWDU .785
penyelenggaraan penyelenggaraan
RUPO. RUPO. yang diterbitkan oleh
yangPT diterbitkan
Kustodian oleh
Sentral
PT Kustodian
Efek Indonesia
Sentral(“KSEI”) (“KSEI”)
3 (tiga) Hari
Efek Indonesia Kerja3 sebelum Kerja sebelum tanggalyang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal
(tiga) Haritanggal “Selain itu, perlu regulasi
penyelenggaraan RUPO.
5. Seluruh Pemegang
berikut:
Obligasi
5. Seluruh
berikut:
yang akan
Pemegang menghadiri
Obligasi RUPOmenghadiri
yang akan diwajibkanRUPO membawa untuk
untuk diwajibkan dokumen sebagaidokumen sebagai
membawa penyelenggaraan penyelenggaraan
5. Seluruh Pemegang
RUPO.
5. Seluruh
Obligasi yang akan
Pemegang
RUPO.
Obligasi
menghadiri
yang akan
RUPOmenghadiri
diwajibkanRUPO untuk diwajibkan
membawa untuk dokumen membawa
sebagaidokumen sebagai 5. Seluruh Pemegang Obligasi yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai yang inovatif untuk mendukung
a. KTUR yang dikeluarkan
b. Surat Kuasa asli
a. KTUR oleh
b. (untuk
yangKSEI.
Surat Kuasa
dikeluarkan oleh KSEI.
asli (untukObligasi
para Pemegang yang diwakili
para Pemegang oleh yang
Obligasi kuasanya dalam
diwakili olehRUPOkuasanya ini). dalam RUPO ini).
berikut: berikut:
a. KTUR yang dikeluarkan
a. KTUR oleh yangKSEI.
dikeluarkan oleh KSEI.
berikut:
a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI. iklim dan pertumbuhan jasa
F 6DOLQDQNDUWXLGHQWLWDV\DQJPDVLKEHUODNXGDUL3HPHJDQJ2EOLJDVL'LUHNVL3HPHJDQJ2EOLJDVL
F 6DOLQDQNDUWXLGHQWLWDV\DQJPDVLKEHUODNXGDUL3HPHJDQJ2EOLJDVL'LUHNVL3HPHJDQJ2EOLJDVL
Pemegang Obligasi adalah perusahaan/badan
Pemegang hukum atau badan
Obligasi adalah perusahaan/badan hukum usaha) badan kuasa
ataupemberi
DSDELOD
usaha) maupun
pemberi kuasa maupun
DSDELOD b. Surat Kuasa asli b. (untuk
Surat Kuasa
para Pemegang
asli (untukObligasi
para Pemegang
yang diwakili
Obligasi kuasanya
oleh yang
F 6DOLQDQNDUWXLGHQWLWDV\DQJPDVLKEHUODNXGDUL3HPHJDQJ2EOLJDVL'LUHNVL3HPHJDQJ2EOLJDVL
F 6DOLQDQNDUWXLGHQWLWDV\DQJPDVLKEHUODNXGDUL3HPHJDQJ2EOLJDVL'LUHNVL3HPHJDQJ2EOLJDVL
kuasanya
olehRUPO
dalam
diwakili ini). dalam RUPO ini).
DSDELOD
b. Surat Kuasa asli (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini).
DSDELODF 6DOLQDQNDUWXLGHQWLWDV\DQJPDVLKEHUODNXGDUL3HPHJDQJ2EOLJDVL'LUHNVL3HPHJDQJ2EOLJDVL DSDELOD
industri digital, juga penguatan
kuasanya (untuk para Pemegang
kuasanya (untukObligasi yang diwakili
para Pemegang oleh yang
Obligasi kuasanya
diwakili dalam
olehRUPO
kuasanya ini). dalam RUPO ini). Pemegang Obligasi Pemegang
adalah perusahaan/badan
Obligasi adalah perusahaan/badan
hukum atau badan hukum
usaha)ataupemberi
badan kuasausaha) maupun
pemberi kuasa maupun Pemegang Obligasi adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha) pemberi kuasa maupun
kuasanya (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini).
kemitraan antara pemerintah,
d. Salinan akta d. Anggaran
Salinan Dasar termasuk Dasar
akta Anggaran perubahannya
termasukdari badan hukum
perubahannya dariatau
badan badan hukumusaha ataudanbadan usaha dan kuasanya (untuk para kuasanya
Pemegang(untukObligasi
para Pemegang
yang diwakili
Obligasi
oleh yang
kuasanya
diwakilidalam
olehRUPO
kuasanyaini). dalam RUPO ini).
persetujuan dari persetujuan
Menteri Hukum dari dan Hak Hukum
Menteri Asasi Manusia
dan Hak Republik
Asasi ManusiaIndonesia berikutIndonesia
Republik akta Notaris berikut akta Notaris d. Salinan akta d. Anggaran
Salinan Dasar
akta Anggaran
termasuk Dasarperubahannya
termasukdari perubahannya
badan hukum dariatau
badanbadan hukumusaha atau danbadan usaha dand. Salinan akta Anggaran Dasar termasuk perubahannya dari badan hukum atau badan usaha dan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut akta Notaris
pelaku usaha jasa industri digi-
yang menetapkanyang susunan terakhir susunan
menetapkan Direksi Pemegang Obligasi
terakhir Direksi (apabila Obligasi
Pemegang Pemegang Obligasi
(apabila adalah Obligasi adalah
Pemegang persetujuan dari persetujuan
Menteri Hukum dari dan
Menteri
Hak Hukum
Asasi Manusia
dan Hak Republik
Asasi Manusia
Indonesia Republik
berikutIndonesia
akta Notaris berikut akta Notaris
perusahaan/badanperusahaan/badan
hukum atau badanhukum usaha). atau badan usaha). yang menetapkanyang susunan
menetapkan
terakhir susunan
Direksi Pemegang
terakhir Direksi
ObligasiPemegang
(apabila Obligasi
Pemegang Obligasi
(apabila Pemegang
adalah Obligasi adalah yang menetapkan susunan terakhir Direksi Pemegang Obligasi (apabila Pemegang Obligasi adalah tal dan akademisi,” jelas Eko.
perusahaan/badan hukum atau badan usaha).
6. Berdasarkan 6. Pasal 10.6).n) Perjanjian
Berdasarkan Perwaliamanatan,
Pasal 10.6).n)
sebelumPemegang
RUPO dimulai),
registrasi sebelumregistrasi RUPO dimulai),
sebelum dilaksanakannya
Perjanjian Perwaliamanatan,
Obligasi atau kuasa
Pemegang Pemegang
Obligasi Obligasi
atau kuasa
RUPO (pada saat
sebelum dilaksanakannya
yang hadir
Pemegang Obligasi
RUPO (pada saat
dalamyang hadir dalam
hukum atau badanhukum
perusahaan/badanperusahaan/badan
6. Berdasarkan 6. Pasal
Berdasarkan
10.6).n) Perjanjian
Pasal 10.6).n)
usaha). atau badan usaha).
Perwaliamanatan, sebelum dilaksanakannya
Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO (pada saat
sebelum dilaksanakannya RUPO (pada 6. saatBerdasarkan Pasal 10.6).n) Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilaksanakannya RUPO (pada saat Sebelumnya, pada kegiat-
RUPO, wajib membuat RUPO,SuratwajibPernyataan
membuat Surat
PHPLOLNLKXEXQJDQ$¿OLDVLGHQJDQ(PLWHQ
yang Pernyataan
PHPLOLNLKXEXQJDQ$¿OLDVLGHQJDQ(PLWHQ
menyatakanyang apakah Pemegang
menyatakan Obligasi
apakah memiliki atau
Pemegang tidakmemiliki atau tidak
Obligasi registrasi sebelumregistrasi
RUPO, wajib membuat
RUPO dimulai),
RUPO,Surat
sebelumPemegang
RUPO dimulai),
membuat Surat
wajibPernyataan
Obligasi atau kuasa
menyatakanyang
yang Pernyataan
Pemegang
apakah
Pemegang
Obligasi
menyatakan
Pemegang
atau kuasa
Obligasi
apakah
Obligasi
yang hadir
Pemegang
Pemegang
memiliki atau
dalamyang hadir dalamregistrasi sebelum RUPO dimulai), Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam
Obligasi
Obligasitidakmemiliki atau tidakRUPO, wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak
an Kaleidoskop Industrial
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap RUPO
7. Pelaksanaan memperhatikan
akan tetapperaturan perundang-undangan
memperhatikan yang terkait.
peraturan perundang-undangan yang terkait. PHPLOLNLKXEXQJDQ$¿OLDVLGHQJDQ(PLWHQ
7. Pelaksanaan RUPO
PHPLOLNLKXEXQJDQ$¿OLDVLGHQJDQ(PLWHQ
akan tetap RUPO
7. Pelaksanaan memperhatikan
akan tetapperaturan
memperhatikan
perundang-undangan
peraturan perundang-undangan
yang terkait. yang terkait.
PHPLOLNLKXEXQJDQ$¿OLDVLGHQJDQ(PLWHQ
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Wrap 2024 & Branding Jakarta
Jakarta, 27 Desember 2024
Jakarta, 27 Desember 2024
Jakarta, 27 Desember Jakarta,
2024 27 Desember 2024 Jakarta, 27 Desember 2024 Digital Industrial Parkway di
EMITEN EMITEN WALI AMANAT WALI AMANAT CIBIS Park, kawasan TB Sima-
EMITEN WALI AMANAT
EMITEN EMITEN WALI AMANAT WALI AMANAT
tupang, Jakarta, Rabu (18/12),
Plt. Dirjen KPAII mengenal-
PT Bank Pembangunan PT Bank Daerah
Pembangunan
Jawa Barat Daerah
dan Jawa Barat dan
kan branding JDIP agar sema-
PT PP Properti Tbk PT PP Properti Tbk Banten Tbk Banten Tbk
PT PP Properti Tbk PT PP Properti Tbk
PT Bank Pembangunan PT Bank Daerah
Banten Tbk
Pembangunan
Jawa Barat Daerah
Banten Tbk
dan Jawa Barat dan
PT PP Properti Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk
kin dikenal oleh para pelaku
industri digital dan stakehold-
ers terkait. n ers/E-10
PANGGILANPANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG
RAPAT OBLIGASIOBLIGASI
UMUM PEMEGANG
OBLIGASIOBLIGASI
BERKELANJUTAN
BERKELANJUTAN
II PP PROPERTI
II PP PROPERTI
TAHAP IV TAHAP
TAHUN IV
2022 (SERI2022
TAHUN B) (SERI B)
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Kelautan
p.1
unresolved
org
PT Kiwoom Sekuritas Indonesia
p.1
unresolved
org
Kementerian Pertanian
p.1
unresolved
org
Banten Tbk
p.1 ×6
unresolved
org
Menteri Pertanian
p.1
unresolved
org
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
p.1 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Kementerian Perindustrian
p.1
unresolved
org
PT PP SA PropertiCahy-Tbk
p.1
unresolved
org
PT Bank Daerah Pembangunan Jawa BaratDaerah
p.1
unresolved
org
PT Bank PembangunanPT BankDaerah Pembangunan Jawa Barat Daerah
p.1
unresolved
org
Jawa Banten Barat Tbk
p.1
unresolved
org
PT PP Status Properti PKPU
p.1
unresolved
org
TbkPT PP Properti Tbk
p.1
unresolved
org
Properti PKPU Perjanjian Tbk
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.