20240605_LINK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647211_lamp2.pdf

                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com




                                      SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan
ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan Terbatas:

                                      ”PT LINK NET Tbk”
                           (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya,
Notaris, pada tanggal 3 Juni 2024, Nomor 6 (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara 1:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
   Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
   2023 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang disusun dan disajikan oleh Direksi dan
   Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini dan telah diaudit oleh Kantor
   Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
   seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
   pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
   dan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
   bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum
   yang berlaku.

Mata Acara 2:

Menyetujui untuk tahun buku 2023 tidak dilakukan penyisihan dana cadangan dan pembagian
dividen kepada pemegang saham.

Mata Acara 3:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan PwC global)
   selaku Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa Laporan
   Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan
   Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku