20250324_BTPS_Pemanggilan RUPS_31870824_lamp2.pdf

RUPS notice Text extracted BTPS

Document Extracted text 5

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 5

Page 1

                                                                      PEMANGGILAN
                                                          RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                                                PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan (”Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 17 April 2025
Waktu          : 10.00 WIB - selesai
Tempat         : Menara SMBC, Lantai 16, CBD Mega Kuningan,
                 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
Mekanisme      : Rapat hadir secara fisik dan/atau secara elektronik dengan Aplikasi eASY.KSEI

                                                         Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat

1.   Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk namun tidak terbatas pada:
     a. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
     b. Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
         31 Desember 2024; dan
     c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab ( Volledig Acquit et Decharge) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
         Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada
         tanggal 31 Desember 2024;

     Penjelasan:

     Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 66, 67, 68 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
     Terbatas (“UUPT-2007”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
     Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

     Berdasarkan hal tersebut di atas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

     1)        Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
               Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2024 dan Laporan Keberlanjutan
               Tahunan 2024;

     2)        Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa atau
               diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja dan Rekan, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 14 Maret 2024 dengan
               opini:

               “Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal
               31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan
               penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal
               tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”

     3)        Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat
               dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
               Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
               sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
               buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

2.   Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

     Penjelasan:

     Sehubungan dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 70 dan 71 UUPT-2007.

     Berdasarkan hal tersebut di atas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

     Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk penentuan jumlah penyisihan
     untuk cadangan diputuskan oleh Rapat.

3.   Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun
     2025;

     Penjelasan:

     Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 huruf e, Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT-2007; POJK Nomor 59/POJK.03/2017
     tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut “POJK-59/2017”);

     Berdasarkan hal tersebut di atas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
     untuk:

          1)     Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan
                 Pengawas Syariah tahun 2025 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan
                 Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan
                 Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

          2)     Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang disetujui oleh Dewan Komisaris dalam penetapan jumlah total gross Remunerasi bagi
                 Dewan Komisaris untuk tahun 2025, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan
                 Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian
                 jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Page 2

4.   Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
     tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut;

     Penjelasan:

     Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 huruf f Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 68 UUPT-2007; Pasal 3 POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa
     Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit Perseroan.

     Berdasarkan hal tersebut di atas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

     1) Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (selanjutnya disebut “KAP”) yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan
        audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan Ibu Novie, S.E., CPA sebagai Akuntan Publik (selanjutnya disebut “AP”) sebagai
        penanggung jawab atas audit tersebut, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP dan/atau AP tersebut dengan
        memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku.
        Tahun 2025 merupakan tahun keenam KAP dan tahun keempat AP melakukan audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan.

     2) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk
        sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
        tanggal 31 Desember 2025, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP
        Pengganti tersebut.

     3) Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan KAP dan/atau AP tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan:

          i.    KAP dan/atau AP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK serta telah berpengalaman dalam mengaudit
                Perusahaan perbankan
          ii.   KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional.

     4) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP,
        termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud.

5.   Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

     Penjelasan

     Sehubungan dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 19, 21 dan 22 UUPT-2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
     Penguatan Sektor Keuangan juncto POJK No.26 tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan junto POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan
     Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

     Berdasarkan hal tersebut di atas Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

     1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan
        Penguatan Sektor Keuangan juncto POJK No.26 tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan juncto POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang
        Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

     2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas
        termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan
        persetujuan dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mengumumkannya
        dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang
        diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan
        melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.   Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

     Penjelasan:

     Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan; POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum
     Syariah dan Unit Usaha Syariah, Rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia serta Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi
     Perseroan.

     Berdasarkan hal tersebut di atas Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

     1)    Menyetujui pengangkatan H CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec. sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat,
           dengan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah lain yang menjabat yaitu sampai
           dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang
           berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.

           Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
           menjadi sebagai berikut:

                    DIREKSI
                    Direktur Utama         :   HADI WIBOWO
                    Direktur Kepatuhan     :   ARIEF ISMAIL
                    Direktur               :   DWIYONO BAYU WINANTIO
                    Direktur               :   FACHMY ACHMAD
                    Direktur               :   DEWI NUZULIANTI

                    DEWAN KOMISARIS
                    Komisaris Utama /      : KEMAL AZIS STAMBOEL
                    Independen
                    Komisaris Independen   : MULYA EFFENDI SIREGAR
                    Komisaris Independen   : DEWIE PELITAWATI
                    Komisaris              : ONGKI WANADJATI DANA

Page 3

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Ketua : H. IKHWAN ABIDIN, MA
Anggota : H. MUHAMAD FAIZ, MA
Anggota : H CECEP MASKANUL HAKIM, M.Ec.*

Dengan catatan (*):
i. Bagi yang belum menerima Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan, maka masa jabatan akan efektif setelah mendapat persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK tersebut (tanggal
efektif);
ii. Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan
tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS kembali.

2) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subsitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas
dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk keperluan tersebut, serta untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang
diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan;

Penjelasaan:

Sehubungan dengan Pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum;
Perseroan telah menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan ( Recovery Plan) kepada OJK melalui Surat Nomor S.419/DIR/RM/XI/2024 tanggal
28 November 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1) Menyetujui Kebijakan dan Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan;
2) Dalam hal OJK meminta Perseroan untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Aksi Pemulihan yang telah disampaikan dan disetujui pada Rapat,
maka Rencana Aksi Pemulihan yang digunakan oleh Perseroan adalah Rencana Aksi Pemulihan yang telah disesuaikan dengan Rekomendasi dari OJK
dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK tersebut, tanpa diperlukan persetujuan RUPS kembali

8. Laporan Perseroan Berupa Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2024;

Penjelasan:

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.17 MB
Published	24 Mar 2025
Pages	5
Characters	28,026
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20250324_BTPS_Pemanggilan RUPS_31870824_lamp2.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 5

File

Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 10