Back to announcement
20260624_SFAN_Perubahan dan//atau Tambahan Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32104189_lamp7.pdf
Asset transaction Needs review SFANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
Page 2
DEFINISI
Kecuali didefinisikan lain dalam Keterbukaan Informasi ini, istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi ini
mempunyai arti sebagai berikut:
Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan
global Moore Stephens).
DPI : PT Digitalisasi Perangkat Indonesia, anak perusahaan Perseroan, yang
sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 51,95% (lima puluh satu koma
sembilan lima persen)
Dewan Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal
Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Direksi : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal
Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Hari Kerja : Segala hari selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, dimana bank-
bank umum di Indonesia, buka untuk menjalankan kegiatan usaha.
Keterbukaan Informasi : Informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam
pengumuman ini.
KJPP KR : Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan.
MPM : PT Mareco Prima Mandiri, anak perusahaan Perseroan yang sahamnya
dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan melalui DPI sebesar 99,365%
(sembilan puluh sembilan koma tiga enam lima persen).
OJK : Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga negara yang
independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) sebagaimana diubah sebagian dengan
UUP2SK.
Perseroan : PT Surya Fajar Capital Tbk.
POJK 17/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan
Usaha.
POJK 35/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis
di Pasar Modal.
POJK 42/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan
Kepentingan.
Perjanjian Pinjaman : Perjanjian Pinjaman yang dibuat pada tanggal 19 Mei 2026 antara DPI
sebagai penerima pinjaman dan TMB sebagai pemberi pinjaman, dimana
TMB merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afliasi dengan
Perseroan maupun DPI.
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPS Independen : Pihak independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2
Page 3
SFUD : PT Surya Fajar Urun Dana, anak perusahaan Perseroan, yang sahamnya
dimiliki oleh Perseroan sebesar 92,50% (sembilan puluh dua koma lima nol
persen).
TMB : PT Trans Mutasi Bangsa.
PSP : Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
RBSP : Rencana Bisnis Sistem Pembayaran.
PJP : Penyedia Jasa Pembayaran.
LSB : Lembaga Selain Bank.
PIP : Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.
PENDAHULUAN
Pada tanggal 19 Mei 2026, DPI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan PT Trans Mutasi Bangsa (“TMB”),
disamping itu pada tanggal yang sama Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat
(“Perjanjian Pembelian”) dengan DPI terkait pengalihan SFUD serta Perjanjian Pemesanan Saham Bersyarat (“Perjanjian
Pemesanan”) antara DPI dengan SFUD.
Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan berdasarkan
Perjanjian Pinjaman oleh DPI (selaku Entitas Anak yang dikendalikan Perseroan) dengan TMB, yang merupakan pihak ketiga
dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan maupun DPI. DPI akan menggunakan dana yang diperoleh dari
pinjaman TMB untuk modal kerja dan pengembangan usaha Entitas Anak. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut, pada
saat jatuh tempo, seluruh jumlah terutang wajib dilunasi melalui pengalihan seluruh saham MPM yang dimiliki oleh DPI yang
pada tanggal Keterbukaan Informasi ini sebesar 99,365% (sembilan puluh sembilan koma tiga enam lima persen) kepada
TMB (”Rencana Transaksi 1”).
Sementara itu, DPI juga berencana untuk mengakuisisi SFUD, yang akan dilakukan melalui (i) pembelian saham SFUD yang
dimiliki oleh Perseroan, yang pada tanggal Keterbukaan Informasi ini mewakili 92,50% (sembilan puluh dua koma lima nol
persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam SFUD; dan (ii) pengambilan bagian atas saham baru yang akan
diterbitkan oleh SFUD sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000,- per saham yang
seluruhnya akan diambil oleh DPI (”Rencana Transaksi 2”).
Pelaksanaan masing-masing Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 memiliki tujuan, objek, pertimbangan komersial,
serta dasar pelaksanaan yang berbeda dan berdiri sendiri. Masing-masing transaksi tersebut tidak saling mensyaratkan, tidak
saling bergantung, dan tidak menjadi prasyarat bagi terlaksananya transaksi lainnya. Dengan demikian, kegagalan atau tidak
terlaksananya salah satu transaksi tidak secara otomatis mengakibatkan batal atau tidak terlaksananya transaksi yang
lainnya. Meskipun demikian, sebagian dana yang diperoleh DPI dari pelaksanaan Rencana Transaksi 1 direncanakan akan
digunakan untuk melakukan pengambilan bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh SFUD dalam Rencana Transaksi 2.
Oleh karena itu, Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 merupakan suatu rangkaian transaksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b POJK 17/2020.
Sebagai suatu rangkaian transaksi, Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 merupakan transaksi material
sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020 dimana total nilai Rencana Transaksi 1 dan nilai Rencana Transaksi 2 adalah
sebesar Rp72.532.100.000,- (tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus ribu Rupiah) yang nilainya sama
dengan 52,44% (lima puluh dua koma empat puluh empat persen) dari nilai ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025, yaitu
sebesar Rp138.322.021.708,- (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu tujuh ratus
delapan Rupiah). Selain itu, mengingat penyelesaian Rencana Transaksi 1 akan mengakibatkan Perseroan melepaskan
pengendaliannya atas MPM, penentuan materialitas transaksi mengacu pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) POJK 17/2020
dengan turut mempertimbangkan (i) perbandingan total aset yang menjadi objek transaksi terhadap total aset Perseroan, (ii)
perbandingan laba bersih objek transaksi terhadap laba bersih Perseoran, dan (iii) perbandingan nilai usaha objek transaksi
terhadap pendapatan usaha Perseroan. Oleh karenanya, perhitungan tingkat materialitas untuk Rencana Transaksi 1 lebih
lanjut disajikan pada tabel berikut.
3
Page 4
Total Aset Perseroan Total Aset MPM Persentase Kesimpulan
Rp208.978.882.855,- Rp 7.825.806.186 3,74% <20%, tidak termasuk sebagai
transaksi material
Rugi Bersih Rugi Bersih MPM Persentase Kesimpulan
Perseroan
Rp15.672.272.135,- Rp 4.483.068.323 28,61% >20%, termasuk sebagai
transaksi material
Pendapatan Usaha Pendapatan Usaha MPM Persentase Kesimpulan
Perseroan
Rp6.814.975.368,- Rp 338.168.487 4,96% <20%, tidak termasuk sebagai
transaksi material
Sehubungan dengan hal di atas, Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 merupakan transaksi material yang
membutuhkan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Mengingat Rencana Transaksi 1 dan Rencana
Transaksi 2 merupakan suatu serangkaian transaksi (dan mempertimbangkan Rencana Transaksi 2 merupakan transaksi
material yang mengandung transaksi afiliasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a POJK 17/2020, Perseroan wajib
terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Independen dalam RUPS untuk keperluan pelaksanaan
Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2. Lebih lanjut, Perseroan juga telah menunjuk KJPP KR sebagai penilai
independen untuk menentukan nilai pasar dari objek Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 serta kewajaran masing-
masing transaksi tersebut. Sesuai laporan KJPP KR nomor 00123/2.0162-00/BS/05/0153/1/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 dan
laporan KJPP KR nomor 00123/2.0162-00/BS/05/0153/1/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026, KJPP KR memberikan kesimpulan
bahwa Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 tidak wajar namun transaksi tersebut menguntungkan bagi Perseroan.
Sehubungan dengan hal di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a POJK 17/2020, Perseroan bermaksud untuk
menyelenggarakan RUPS Independen pada tanggal 26 Juni 2026. Pengumuman RUPS Independen telah dilakukan
bersamaan dengan pengumuman Keterbukaan Informasi ini sebagaimana diisyaratkan dalam POJK 17/2020.
Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat pihak-pihak yang keberatan terkait dengan pelaksanaan
Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak.
URAIAN RENCANA TRANSAKSI PERSEROAN
Berikut adalah keterangan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan:
1. OBJEK TRANSAKSI
Objek Rencana Transaksi Perseroan terbagi atas 2 (dua) transaksi sebagai berikut:
A. Rencana Transaksi 1
Yang menjadi obyek transaksi atas Rencana Transaksi 1 adalah pemberian pinjaman berdasarkan Perjanjian
Pinjaman tertanggal 19 Mei 2026 dari TMB kepada DPI (selaku Entitas Anak yang dikendalikan oleh Perseroan),
yang pada saat tanggal jatuh tempo wajib dilunasi melalui pengalihan atas 120.000.000 (seratus dua puluh juta)
saham Seri A, 822.915.500 (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus) saham Seri
B dan 14.500.000.000 (empat belas miliar lima ratus juta) saham Seri C, saham MPM yang dimiliki oleh DPI dimana
yang pada tanggal Keterbukaan Informasi ini jumlah saham tersebut mewakili 99,365% (sembilan puluh sembilan
koma tiga enam lima persen) dari total seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh oleh MPM. Tidak
ada jaminan/sengketa pada Objek Transaksi, selain jaminan gadai saham yang diberikan oleh DPI kepada TMB
sehubungan dengan Rencana Transaksi 1 yang bertujuan untuk melindungi kepentingan TMB bahwa saham akan
berada tetap dalam kepemilikan DPI sampai dengan diterimanya persetujuannya Bank Indonesia. Setelah
diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia tersebut, gadai atas saham MPM akan dilepaskan sehingga DPI
dapat mengalihkan saham MPM tersebut kepada TMB sebagai bentuk pelunasan yang telah disepakati antara DPI
dan TMB. Keterangan singkat mengenai Perjanjian Pinjaman adalah sebagai berikut:
4
Page 5
Penerima Pinjaman: DPI
Pemberi Pinjaman: TMB
Jumlah Pinjaman: Rp 53.657.100.000,-
Jangka Waktu: (a) Selambat-lambatnya pada hari ke-90 sejak tanggal perjanjian; atau
(b) Tanggal diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia atas
pengambilalihan MPM oleh TMB.
Para pihak dapat melakukan perubahan terhadap tanggal jatuh tempo
perjanjian pinjaman melalui suatu kesepakatan tertulis.
Bunga: Tidak ada
Pembayaran: Jumlah pinjaman wajib dibayar penuh pada saat mana yang lebih dulu antara
(i) selambat-lambatnya hari ke-90 sejak tanggal Perjanjian Pinjaman; atau
(ii) tanggal diperolehnya Persetujuan BI atas pengambilalihan MPM oleh TMB.
Pelunasan jumlah pinjaman wajib dilakukan hanya melalui pengalihan saham
MPM yang dimiliki DPI sebagai berikut:
No. Nominal per Saham Nilai
Share (Rp) (Rp)
Seri A 40,- 120.000.000 4.800.000.000
Seri B 10,- 822.915.500 8.229.155.000
Seri C 2,- 14.500.000.000 29.000.000.000
Jumlah - 15.442.915.500 42.029.155.000
Yang merupakan saham MPM yang dimiliki oleh DPI dimana yang pada tanggal
Keterbukaan Informasi ini jumlah saham tersebut mewakili 99,365% (sembilan
puluh sembilan koma tiga enam lima persen) dari total seluruh saham yang
telah diterbitkan dan disetor penuh oleh MPM.
Jaminan: Gadai saham MPM dari DPI kepada TMB
Pembatasan: Tidak ada
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 10/2025:
1. Pasal 114 Ayat 1 “PSP wajib mencantumkan rencana aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan,
pemisahan, dan/atau pengambilalihan terhadap PSP dalam RBSP”
2. Pasal 114 Ayat (2) “Rencana aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan: PSP berupa PJP dan PIP berbentuk LSB wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank
Indonesia”
Lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia 10/2025, dijabarkan proses permohonan persetujuan dari Bank
Indonesia sehubungan dengan adanya aksi korporasi tersebut disertai dengan penyampaian kepada Bank
Indonesia:
a. Latar belakang aksi korporasi;
b. Pihak yang akan melakukan aksi korporasi;
c. Target waktu dan pelaksanaan aksi korporasi;
d. Susunan pengurus, pemegang saham, dan struktur kepemilikan korporasi setelah aksi korporasi; dan
e. Rencana bisnis penyelenggaraan Sistem Pembayaran setelah aksi korporasi.
Perseroan melalui MPM telah melakukan komunikasi non-formal dengan Bank Indonesia sehubungan dengan
penyampaian rencana aksi korporasi MPM. Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, MPM telah
menerima undangan untuk diskusi dengan Bank Indonesia berkaitan dengan rencana aksi korporasi MPM yang
akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2026.
Pengajuan permohonan persetujuan secara formal kepada Bank Indonesia akan dilakukan setelah Perseroan
memperoleh persetujuan RUPS Independen yang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026.
Perseroan memiliki keyakinan bahwa persetujuan Bank Indonesia akan diperoleh berdasarkan beberapa
pertimbangan, antara lain: (i) tidak terdapat informasi yang diketahui Perseroan yang menunjukkan adanya
ketidakpatuhan atau faktor lain yang berpotensi menghambat pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia; serta
(ii) masuknya TMB sebagai pemegang saham pengendali diharapkan dapat memperkuat permodalan, tata kelola,
dan pengembangan usaha MPM sehingga memberikan dampak positif terhadap operasional dan keberlangsungan
usaha MPM di masa mendatang. Dengan demikian, Perseroan meyakini bahwa persetujuan Bank Indonesia atas
rencana masuknya TMB sebagai pemegang saham pengendali MPM dapat diperoleh setelah seluruh persyaratan
dan prosedur yang berlaku dipenuhi.
5
Page 6
Untuk memitigasi risiko tidak terpenuhinya persetujuan dari Bank Indonesia, berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Para
Pihak sepakat untuk berdiskusi dengan itikad baik guna mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah,
tindakan, dan/atau pengaturan yang perlu dilakukan oleh Para Pihak dalam rangka meratifikasi dan/atau
menyelesaikan peristiwa dimaksud sampai dengan dilakukannya pelunasan penuh atas uang pinjaman dalam
bentuk penyerahan saham MPM kepada TMB. Status Perjanjian Pinjaman akan terus berlaku dan Para Pihak telah
sepakat untuk melakukan perubahan terhadap tanggal jatuh tempo Perjanjian Pinjaman sampai diperolehnya
persetujuan dari Bank Indonesia.
B. Rencana Transaksi 2
Yang menjadi obyek transaksi atas Rencana Transaksi 2 berdasarkan Perjanjian Pembelian antara DPI dengan
Perseroan dan Perjanjian Pemesanan antara DPI dengan SFUD, yang keduanya ditandatangani tertanggal
19 Mei 2026, adalah sebagai berikut:
(i) seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan pada SFUD yang akan dialihkan ke DPI. Pada tanggal
Keterbukaan Informasi ini dilakukan, Perseroan memiliki 138.750 (seratus tiga puluh delapan ribu tujuh
ratus lima puluh) saham SFUD, yang mewakili 92,50% (sembilan puluh dua koma lima nol persen) dari
total seluruh saham yang diterbitkan oleh SFUD. DPI akan membeli saham tersebut dengan cara berutang
dengan tanggal jatuh tempo paling lambat tanggal 31 Desember 2026, dimana atas utang tersebut
dikenakan bunga sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun; dan
(ii) saham baru yang diterbitkan oleh SFUD senilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang terbagi atas
50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per
saham. DPI merencanakan mengambil bagian atas seluruh saham baru tersebut setelah Rencana
Transaksi 2 menjadi efektif.
2. NILAI TRANSAKSI
Nilai transaksi atas Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:
A. Rencana Transaksi 1
Nilai transaksi adalah sebesar Rp 53.657.100.000,- (lima puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus
ribu Rupiah).
B. Rencana Transaksi 2
Total nilai transaksi adalah sebesar Rp18.875.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta
Rupiah) merupakan keseluruhan/total transaksi pelepasan 92,50% saham atau sebanyak 138.750 saham SFUD
senilai Rp13.875.000.000,- dan penerbitan saham baru SFUD senilai Rp5.000.000.000,- yang terbagi atas 50.000
lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000,-.
3. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI
Rencana Transaksi 1
a. DPI selaku pihak penerima pinjaman; dan
b. TMB selaku pihak pemberi pinjaman.
Rencana Transaksi 2
a. Rencana jual beli saham
1. Perseroan selaku pihak penjual; dan
2. DPI selaku pihak pembeli.
b. Rencana penerbitan saham baru
1. SFUD selaku pihak penerbit; dan
2. DPI selaku pihak pengambil bagian.
A. DPI
Riwayat Singkat
DPI didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Hj. Herlina, S.H., M.Kn., notaris
di Tangerang. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0021664.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 11 Mei 2017.
Anggaran Dasar DPI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 86 tanggal 20 Desember
2023 dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal ditempatkan
6
Page 7
dan disetor. Penyesuaian Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
No. AHU-AH.01.03-0160664 tanggal 21 Desember 2023.
Perusahaan berdomisili di Indonesia Stock Exchange Tower II, Lantai 17Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Selatan 12190.
Kegiatan Usaha
Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar DPI, ruang lingkup kegiatan usaha DPI adalah aktivitas kantor pusat
dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
Susunan Pengurus
Berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 November 2024, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.,
Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0278107 tanggal 21 November 2024,
susunan pengurus DPI adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ing Ing Cindy Eva
Komisaris : Lie Kienata
Direksi
Direktur : Marianto
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 86 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dihapadan Humberg Lie, S.H., M.Kn., notaris di
Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.03-0160664 tertanggal 21 Desember 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPI adalah
sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Keterangan Jumlah Nilai
Jumlah Saham %
Nominal (Rp)
Modal Dasar 1.000.000.000 100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Surya Fajar Capital Tbk 296.867.000 29.686.700.000 51,9517
PT Venteny Fortuna International Tbk 171.428.600 17.142.860.000 30,0000
Hevy Yafanny 52.533.000 5.253.300.000 9,1933
Ing Ing Cindy Eva 31.039.000 3.103.900.000 5,4318
Ryan Filbert Wijaya 15.000.000 1.500.000.000 2,6250
Rusdi 2.960.000 296.000.000 0,5180
Fandy Gunawan 800.000 80.000.000 0,1400
Harianto Zheng 800.000 80.000.000 0,1400
PT Surya Fajar Corpora 1.000 100.000 0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan
571.428.600 57.142.860.000 100,0000
Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel 428.571.400 42.857.140.000
Ikhtisar Data Keuangan
Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan
Keterangan 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Total Aset 28.087.147.938 38.830.658.185
Total Liabilitas 1.972.485.363 5.601.365.941
Total Ekuitas 26.114.662.575 33.229.292.244
Total Liabilitas dan Ekuitas 28.087.147.938 38.830.658.185
7
Page 8
Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Keterangan 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Pendapatan 1.505.925.684 2.342.426.765
Laba Kotor 1.423.859.160 2.188.171.671
Rugi Usaha (10.727.870.298) (11.713.207.922)
Rugi Sebelum Pajak (7.244.597.534) (9.588.130.386)
Rugi Tahun Berjalan (7.210.215.291) (10.185.691.659)
Rugi Komprehensif (7.114.629.669) (10.220.958.537)
Hubungan dengan Perseroan
DPI merupakan Entitas Anak Perseroan yang pada tanggal Keterbukaan Informasi ini sebanyak 51,95%
kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
B. Perseroan
Riwayat Singkat
Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 5 April 2016 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E.,
M.Kn., notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0017288.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 5 April
2016 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 9 Agustus 2016, Tambahan
No. 62036.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 16 tanggal 9 Mei
2023 dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta mengenai penyesuaian maksud, tujuan
serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Penyesuaian
Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam
Surat Keputusannya No. AHU-0026143.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 11 Mei 2023.
Kegiatan Usaha
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak di
bidang jasa, konsultasi manajemen dan bisnis, perdagangan dan keuangan baik langsung maupun melalui anak
usaha.
Susunan Pengurus
Berdasarkan Akta No. 72 tanggal 30 April 2024, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0193634 tanggal 10 Mei
2024, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Harun Pandapotan
Komisaris Independen : Syamsul Bahri Ilyas
Komisaris : Arwani Pranajaya
Direksi
Direktur Utama : Ivo Rustandi
Direktur : Rico Lesmana Sulistyo
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Biro
Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:
8
Page 9
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Keterangan Jumlah Nilai
Jumlah Saham %
Nominal (Rp)
Modal Dasar 3.400.000.000 340.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Surya Fajar Corpora 968.754.430 96.875.443.000 71,235
Steffen 33.950.000 3.395.000.000 2,496
Ivo Rustandi – Direktur Utama 10.000 1.000.000 0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah
357.219.591 35.721.959.100 26,268
5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan
1.359.934.021 135.993.402.100 100,0000
Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel 2.040.065.979 204.006.597.900
C. TMB
Riwayat Singkat
TMB didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 2 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Bramasto, S.H.,
M.Kn, Notaris di Kabupaten Pangandaran. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian
Hukum Republik Indonesia No. AHU-0065417.AH.0101.TAHUN 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0179102.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025.
Perusahaan berdomisil di Plaza Aminta Lt.5/504 Jl. Let. Jend. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta Selatan, 12310.
Kegiatan Usaha
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar TMB, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah KBLI No. 64200, yaitu
Aktivitas Perusahaan Holding.
Susunan Pengurus dan Pengawas
Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Bramasto, S.H., M.Kn, Notaris di
Kabupaten Pangandaran dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia No.
AHU-0065417.AH.0101.TAHUN 2025, susunan pengurus TMB adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris : Patrick Abednego Jaya
Direksi
Direktur : Bayu Prasetyanto
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Bramasto, S.H., M.Kn, Notaris di
Kabupaten Pangandaran dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia
No. AHU-0065417.AH.0101.TAHUN 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TMB adalah
sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000,- per saham
Keterangan Jumlah Nilai
Jumlah Saham %
Nominal (Rp)
Modal Dasar 15.000.000 15.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Bayu Prasetyanto 1.837.500 1.837.500.000 49,00
Patrick Abednego Jaya 1.912.500 1.912.500.000 51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan
3.750.000 3.750.000.000 100,00
Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel 11.250.000 11.250.000.000
Hubungan dengan Perseroan
TMB tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.
9
Page 10
D. SFUD
Riwayat Singkat
SFUD didirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 23 Juli 2019 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta Timur. Akta
pendirian ini disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan
No. AHU-0038557.AH.01.01. tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019. Serta diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 68 tanggal 23 Agustus 2019, Tambahan No. 24726.
Anggaran Dasar SFUD telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 19 tanggal 8
September 2023 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan peningkatan modal
ditempatkan dan modal disetor. Penyesuaian anggaran dasar ini telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
No. AHU-AH.01.03-0118112 tanggal 15 September 2023.
Kegiatan Usaha
Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar SFUD, ruang lingkup kegiatan SFUD terutama meliputi usaha di bidang
penawaran efek berbasis teknologi informasi (securities crowdfunding).
Susunan Pengurus
Berdasarkan Akta No. 90, tanggal 19 Desember 2025 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, yang
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0366240 tanggal 29 Desember 2025, susunan pengurus
SFUD adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Arwani Pranajaya
Komisaris : Sammy T.S Lala Mentik
Direksi
Direktur Utama : Ivo Rustandi
Direktur : Adi Putera Widjaja
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 8 September 2023 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, yang
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0118112 tanggal 15 September
2023, struktur permodalan dan kepemilikan SFUD adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100.000 per saham
Keterangan Jumlah Nilai
Jumlah Saham %
Nominal (Rp)
Modal Dasar 400.000 40.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Surya Fajar Capital Tbk 138.750 13.875.000.000 92,50
Darius Sutanto 7.500 750.000.000 5,00
Hary Herdiyanto 3.750 375.000.000 2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan
150.000 15.000.000.000 100,00
Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel 250.000 25.000.000.000
Hubungan dengan Perseroan
SFUD merupakan Entitas Anak Perseroan yang pada tanggal Keterbukaan Informasi ini sebanyak 92,50%
kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI
Perseroan berencana melakukan divestasi atas kepemilikan saham tidak langsung pada MPM melalui transaksi pinjaman
berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan kepemilikan saham langsung pada SFUD sebagai bagian dari upaya penyederhanaan
10
Page 11
struktur usaha dan peningkatan efektivitas pengelolaan grup usaha. Langkah ini dilakukan setelah Perseroan melakukan
evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan portofolio investasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk
menciptakan struktur usaha yang lebih ramping, terintegrasi, dan efisien.
Rencana Transaksi 1 merupakan transaksi material yang menguntungkan bagi DPI maupun Perseroan. Berdasarkan
perjanjian, pada saat jatuh tempo Perjanjian Pinjaman wajib ditukar dengan saham MPM yang dimiliki oleh DPI dimana nilai
Perjanjian Pinjaman lebih tinggi dari nilai saham MPM.
Rencana Transaksi 2 merupakan transaksi afiliasi guna menyederhanakan struktur usaha Perseroan khususnya di bidang
teknologi. Transaksi dilakukan dengan pihak afiliasi karena secara pengendalian masih dipegang oleh Perseroan sehingga
sinergi antar perusahaan di bawah Perseroan masih dapat dilakukan, dibandingkan transaksi dilakukan dengan pihak ketiga.
Disamping itu belum ada pihak ketiga yang mau melakukan penawaran dengan nilai transaksi sebesar nilai rencana transaksi
jual beli saham antara DPI dengan Perseroan. Untuk mendukung kegiatan usaha SFUD, DPI berencana akan melakukan
penambahan modal pada SFUD.
Rencana Transaksi ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk melakukan optimalisasi portofolio investasi serta
memperkuat fokus pada kegiatan usaha utama yang memiliki sinergi lebih kuat dengan arah pengembangan bisnis
Perseroan. Melalui divestasi ini, Perseroan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperjelas fokus
strategis, serta mendukung pengelolaan kinerja keuangan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
PENGARUH TRANSAKSI PADA KEUANGAN PERSEROAN
Berikut ini adalah informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 sebelum dan sesudah transaksi, yang telah direview oleh Kantor Akuntan Mirawati Sensi Idris berdasarkan
Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma
No. 00001/3.0341/AK/05/2098/1/V/2026 tanggal 19 Mei 2026.
Laporan Posisi Keuangan (dalam Rupiah)
Historis Penyesuaian Proforma Proforma
SFC Grup
Pembelian Setelah
Pelaksanaan Pengalihan
SFC Grup Tambahan Rencana
Pinjaman Saham SFUD
Saham SFUD Transaksi
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 42.278.666.247 49.635.834.101 - - 91.914.500.348
Deposito berjangka yang
30.562.500.000 (62.500.000) - - 30.500.000.000
dibatasi penggunaannya
Portofolio efek - bersih 44.680.425.054 (2.325.983.715) - - 42.354.441.339
Piutang transaksi perantara
64.086.459.157 - - - 64.086.459.157
pedagang efek - pihak ketiga
Piutang lain-lain pihak ketiga 3.048.491.417 (327.784.569) - - 2.720.706.848
Uang muka dan biaya dibayar dimuka 471.197.759 (185.084.466) - - 286.113.293
Pajak dibayar dimuka 544.692.714 (357.034.663) - - 187.658.051
Penyertaan saham 9.865.000.000 - - - 9.865.000.000
Aset pajak tangguhan 6.658.473.465 1.305.026 - - 6.659.778.491
Aset tetap - bersih 2.667.808.387 (312.514.496) - - 2.355.293.891
Aset takberwujud - bersih 712.283.691 - - - 712.283.691
Aset lain-lain 3.402.884.964 (233.638.378) - - 3.169.246.586
JUMLAH ASET 208.978.882.855 45.832.598.840 - - 254.811.481.695
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Utang usaha pihak ketiga 395.018.461 - - - 395.018.461
Utang transaksi perantara
62.605.947.165 - - - 62.605.947.165
pedagang efek - pihak ketiga
Utang lain-lain pihak ketiga 981.356.208 (579.364.513) - - 401.991.695
Utang pajak 132.219.463 (6.203.968) - - 126.015.495
Beban akrual 533.798.957 (95.269.890) - - 438.529.067
Pendapatan diterima dimuka 103.784.677 - - - 103.784.677
11
Page 12
Historis Penyesuaian Proforma Proforma
SFC Grup
Pembelian Setelah
Pelaksanaan Pengalihan
SFC Grup Tambahan Rencana
Pinjaman Saham SFUD
Saham SFUD Transaksi
Liabilitas sewa 852.467.085 (89.400.125) - - 763.066.960
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 5.052.269.131 (20.920.431) - - 5.031.348.700
Jumlah Liabilitas 70.656.861.147 (791.158.927) - - 69.865.702.220
EKUITAS
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan
kepada
Pemilik Entitas Induk
Modal saham 135.993.402.100 - - - 135.993.402.100
Tambahan modal disetor 55.374.203.699 1.853.682.802 - - 57.227.886.501
Selisih transaksi dengan pihak
8.026.681.207 - - (287.010.416) 7.739.670.791
nonpengendali
Ekuitas pada kerugian
belum direalisasi atas penurunan
nilai investasi yang diukur pada nilai (9.770.887.104) - - - (9.770.887.104)
wajar
melalui penghasilan komprehensif lain
Investasi dalam instrumen ekuitas 7.365.000.000 - - - 7.365.000.000
Saldo laba (defisit)
Ditentukan penggunaannya 3.000.000.000 - - - 3.000.000.000
Tidak ditentukan penggunaannya (90.474.455.309) 22.376.424.658 - - (68.098.030.651)
Jumlah 109.513.944.593 24.230.107.460 - (287.010.416) 133.457.041.637
Kepentingan Nonpengendali 28.808.077.115 22.393.650.307 - 287.010.416 51.488.737.838
Jumlah Ekuitas 138.322.021.708 46.623.757.767 - - 184.945.779.475
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 208.978.882.855 45.832.598.840 - - 254.811.481.695
Laporan Laba Rugi (dalam Rupiah)
Historis Penyesuaian Proforma Proforma
SFC Grup
Pengalihan Pembelian Setelah Rencana
Pelaksanaan
SFC Grup Saham Tambahan Transaksi
Pinjaman
SFUD Saham SFUD
PENDAPATAN USAHA 6.814.975.368 - - - 6.814.975.368
BEBAN POKOK PENDAPATAN (795.292.110) - - - (795.292.110)
LABA KOTOR 6.019.683.258 - - - 6.019.683.258
BEBAN USAHA (33.392.964.933) - - - (33.392.964.933)
RUGI USAHA (27.373.281.675) - - - (27.373.281.675)
Penghasilan lainnya 15.630.495.380 44.814.763.808 - - 60.445.259.188
Beban lainnya (3.129.046.376) - - - (3.129.046.376)
Beban bunga dan keuangan lainnya (392.524.557) - - - (392.524.557)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (15.264.357.228) 44.814.763.808 - - 29.550.406.580
BEBAN PAJAK (407.914.907) - - - (407.914.907)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (15.672.272.135) 44.814.763.808 - - 29.142.491.673
RUGI KOMPREHENSIF LAIN
SETELAH PAJAK (4.685.544.053) - - - (4.685.544.053)
JUMLAH PENGHASILAN
(RUGI) KOMPREHENSIF (20.357.816.188) 44.814.763.808 - - 24.456.947.620
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN
BERJALAN
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA:
Pemilik entitas induk (12.036.098.401) 22.362.287.236 - - 10.326.188.835
12
Page 13
Historis Penyesuaian Proforma Proforma
SFC Grup
Pengalihan Pembelian Setelah Rencana
Pelaksanaan
SFC Grup Saham Tambahan Transaksi
Pinjaman
SFUD Saham SFUD
Kepentingan nonpengendali (3.636.173.734) 22.452.476.572 - - 18.816.302.838
(15.672.272.135) 44.814.763.808 - - 29.142.491.673
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI)
KOMPREHENSIF
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA:
Pemilik entitas induk (16.765.568.862) 22.376.424.658 - - 5.610.855.796
Kepentingan nonpengendali (3.592.247.326) 22.438.339.150 - - 18.846.091.824
(20.357.816.188) 44.814.763.808 - - 24.456.947.620
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (8,85) - - - 7,59
Berdasarkan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Perseroan akan
mengalami dampak sebagai berikut:
• Peningkatan jumlah aset menjadi Rp254.811.481.695,- dari sebelumnya dari Rp208.978.882.855,-.
• Penurunan jumlah liabilitas menjadi Rp69.865.702.220,- dari sebelumnya Rp70.656.861.147,-.
• Penguatan struktur permodalan dengan dampak peningkatan Ekuitas dan Kepentingan Nonpengendali masing-masing
menjadi Rp133.457.041.637,- dan Rp51.488.737.838 dari sebelumnya Rp109.513.944.593,- dan Rp28.808.077.115,-.
• Laba tahun berjalan menjadi sebesar Rp29.142.491.673,- dari sebelumnya rugi tahun berjalan sebesar
Rp15.672.272.135,-.
Perseroan berkeyakinan dengan dampak penguatan fundamental secara finansial dari peningkatan aset, ekuitas, laba dan
kas internal yang diiringi penurunan liabilitas secara grup, dapat meningkatkan kinerja operasional dan keuangan di waktu
mendatang. Didukung peningkatan ketersediaan kas internal, postur keuangan ini akan memperkokoh ketahanan (resilience)
dan skalabilitas Perseroan sebagai penyedia ekosistem keuangan digital yang komprehensif di Indonesia, serta
mengakselerasi penciptaan nilai (value creation) jangka panjang bagi para pemangku kepentingan (stakeholders).
RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN INDEPENDEN
Perseroan menunjuk KJPP KR sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat
Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. KEP-210/KS.13/2026 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh
manajemen Perseroan untuk untuk menentukan nilai pasar 99,365% saham MPM dan nilai pasar 92,50% saham SFUD serta
memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 sesuai dengan surat penugasan
KR/260417-004 tanggal 17 April 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.
Berikut adalah ringkasan laporan penilaian 99,365% saham MPM, laporan penilaian 92,50% saham SFUD, serta laporan
pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2.
1. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN 99,365% SAHAM MPM
Berikut adalah ringkasan penilai 99,365% (sembilan puluh sembilan koma tiga enam lima persen) saham MPM
berdasarkan laporan penilaian No.: 00121/2.0162-00/BS/05/0153/1/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026.
A. IDENTITAS PIHAK
Pihak-pihak yang bertransaksi adalah DPI dan TMB.
B. OBJEK PENILAIAN
Objek Penilaian adalah nilai pasar 99,365% saham MPM.
C. TUJUAN PENILAIAN
Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek
Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2025.
13
Page 14
D. KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK
Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta
peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.
Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode penyesuaian aset bersih didasarkan pada laporan
keuangan MPM yang telah diaudit. KJPP KR telah melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut agar
dapat mencerminkan nilai pasarnya. KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian berdasarkan laporan
keuangan MPM yang telah diaudit dan informasi manajemen MPM terhadap laporan keuangan MPM tersebut. KJPP
KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian MPM dan kesimpulan nilai akhir.
Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan.
KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan
penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang
digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi,
memutakhirkan (update) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa
yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan
kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh
Perseroan dan MPM atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak
menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap
informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan MPM
bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP
KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di
atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara
material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala
kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi
sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.
Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya,
perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh
karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap
hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini
telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung
jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan,
diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan
dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer
opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang
dapat memengaruhi operasional Perseroan dan MPM.
Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan
dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi
keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam
pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum.
Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum MPM berdasarkan anggaran dasar
MPM.
E. METODE PENILAIAN
Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode penyesuaian aset bersih
(adjusted net asset method) dan metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek (guideline publicly traded
company method).
Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan
liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah
menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian
diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar
liabilitas.
14
Page 15
Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar
saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset
yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data
perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh MPM.
Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam
penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan MPM. Tidak tertutup kemungkinan untuk
diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.
Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.
F. KESIMPULAN PENILAIAN
Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan
mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR,
nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 4,76 miliar.
2. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN 92,50% SAHAM SFUD
Berikut adalah ringkasan penilai 92,50% (sembilan puluh dua koma lima nol persen) saham SFUD berdasarkan laporan
penilai No.: 00122/2.0162-00/BS/05/0153/1/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026.
A. IDENTITAS PIHAK
Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan DPI.
B. OBJEK PENILAIAN
Objek Penilaian adalah nilai pasar 92,50% saham SFUD.
C. TUJUAN PENILAIAN
Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek
Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2025.
D. KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK
Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta
peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.
Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode penyesuaian aset bersih didasarkan pada laporan
keuangan SFUD yang telah diaudit. KJPP KR telah melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut agar
dapat mencerminkan nilai pasarnya. KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian berdasarkan laporan
keuangan SFUD yang telah diaudit dan informasi manajemen SFUD terhadap laporan keuangan SFUD tersebut.
KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian SFUD dan kesimpulan nilai akhir.
Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan.
KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan
penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang
digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi,
memutakhirkan (update) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta
peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan
kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh
Perseroan dan SFUD atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak
menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap
informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan SFUD
bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP
KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
15
Page 16
Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di
atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara
material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala
kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi
sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.
Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya,
perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh
karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap
hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini
telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung
jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan,
diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan
dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer
opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang
dapat memengaruhi operasional Perseroan dan SFUD.
Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan
dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi
keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam
pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum.
Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum SFUD berdasarkan anggaran dasar
SFUD.
E. METODE PENILAIAN
Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode penyesuaian aset bersih
(adjusted net asset method) dan metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek (guideline publicly traded
company method).
Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan
liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah
menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian
diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar
liabilitas.
Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar
saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset
yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data
perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh SFUD.
Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam
penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan SFUD. Tidak tertutup kemungkinan untuk
diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.
Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.
F. KESIMPULAN PENILAIAN
Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan
mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR,
nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00.
RINGKASAN LAPORAN KEWAJARAN TRANSAKSI
Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 berdasarkan
laporan No.: 00123/2.0162-00/BS/05/0153/1/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026:
16
Page 17
A. PIHAK YANG BERTRANSAKSI
Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, DPI, TMB, SFUD, dan MPM.
B. OBJEK PENDAPAT KEWAJARAN
Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 adalah sebagai
berikut:
• DPI merencanakan untuk memperoleh pinjaman sebesar Rp 53,66 miliar yang tidak dikenakan bunga dari
TMB, pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, di mana mekanisme mekanisme pelunasan atas
pinjaman adalah harus dan wajib dilakukan hanya melalui pengalihan atas 120.000.000 saham seri A,
822.915.500 saham seri B, dan 14.500.000.000 saham seri C dengan jumlah keseluruhan saham sebanyak
15.442.915.500 saham atau setara dengan 99,37% saham MPM milik DPI kepada TMB selambat-lambatnya
sembilan puluh hari sejak penandatanganan Perjanjian Pinjaman atau tanggal diperolehnya persetujuan dari
Bank Indonesia atas pengambilalihan MPM oleh TMB.
• DPI merencanakan untuk menggadaikan Saham MPM – I untuk kepentingan TMB sehubungan dengan
Rencana Gadai Saham.
DPI merencanakan untuk memesan 50.000 saham SFUD dan SFUD merencanakan untuk menerbitkan dan
mengalokasikan Saham Yang Dipesan dengan nilai nominal sebesar Rp 100.000 per saham dengan nilai
transaksi sebesar Rp 5,00 miliar kepada DPI.
C. TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN
Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2
adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek
keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
D. TANGGAL PENDAPAT KEWAJARAN
Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 dalam Laporan Pendapat Kewajaran
diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan
tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2.
E. KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK
Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 dipersiapkan menggunakan data
dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam
melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi
keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR
oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-
informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat
KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka
tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak
lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas
Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi 1 dan Rencana
Transaksi 2 disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan
keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja
Perseroan dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). Secara garis besar, tidak ada
penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.
KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak
memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2. Jasa-jasa
yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2
hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 dan bukan
jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana
Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 1 dan
Rencana Transaksi 2 hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana
17
Page 18
Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk
publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan.
Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, SFUD, dan MPM
berdasarkan anggaran dasar Perseroan, SFUD, dan MPM.
Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 tidak merupakan dan
tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-
prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk
mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan,
atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk
mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi 1 dan Rencana
Transaksi 2 yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut
terhadap Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2.
Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan,
serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 pada tanggal
Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.
Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya
semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi 1 dan Rencana
Transaksi 2. Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi 1 dan
Rencana Transaksi 2 yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan
informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat
menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran.
Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan
melalui analisis yang tidak lengkap.
KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal
terjadinya Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh
secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR
tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena
adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP
KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.
Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material
terhadap Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas
pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan
perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia
dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah
tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat
Kewajaran atas Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 mungkin berbeda.
F. PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI
Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 ini, KJPP KR telah
melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi 1 dan Rencana
Transaksi 2 dari hal-hal sebagai berikut:
- Analisis atas Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2.
- Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2.
- Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2.
18
Page 19
G. KESIMPULAN
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen
Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi
1 dan Rencana Transaksi 2 sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat
bahwa Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 adalah tidak wajar.
PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi 1 dan Rencana Transaksi 2 merupakan
suatu rangkaian transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 yang mengandung transaksi afiliasi
sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Perseroan memastikan bahwa Rencana Transaksi 2 ini senantiasa dilakukan
sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas
kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan
menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang
dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.
INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS INDEPENDEN
Untuk memenuhi ketentuan POJK 17/2020, Perseroan berencana untuk menyelenggarakan RUPS Independen sebagai
berikut:
Hari, Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Satrio Tower Building Lt. 14 Unit 6, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan, DKI Jakarta 12950
Berikut tanggal-tanggal penting terkait rencana pelaksanaan RUPS Independen Perseroan:
Penyampaian agenda ke OJK : 11 Mei 2026
Pengumuman RUPS pada situs web KSEI, BEI dan Perseroan : 20 Mei 2026
Daftar Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri RUPS (recording date) : 3 Juni 2026
Pemanggilan pada situs web BEI dan situs web Perseroan : 4 Juni 2026
Pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan Transaksi Material : 24 Juni 2026
RUPS : 26 Juni 2026
Pengumuman hasil ringkasan RUPS pada situs web KSEI, BEI dan Perseroan : 30 Juni 2026
Agenda RUPS Independen Perseroan
Mata acara RUPS Independen adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas rencana penerimaan pinjaman oleh Entitas Anak Perseroan, termasuk atas syarat dan ketentuan
pelaksanaan pinjaman tersebut, seperti penggadaian saham Entitas Anak Perseroan dan pengalihan saham Entitas
Anak Perseroan dalam rangka pembayaran pinjaman.
2. Persetujuan atas rencana divestasi dan/atau pengalihan saham milik Perseroan, baik secara langsung maupun
tidak langsung, pada Entitas Anak Perseroan, termasuk segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan
transaksi dimaksud.
Ketentuan Kuorum dan Persetujuan RUPS Independen
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan agenda RUPS Independen Perseroan terkait Rencana Transaksi 1 dan 2 di
atas akan mengikuti ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
RUPS Independen Pertama:
Mata Acara 1 dan Mata Acara 2
Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
19
Page 20
Keputusan rapat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
RUPS Independen Kedua:
Mata Acara 1 dan Mata Acara 2
Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
Keputusan rapat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir
dalam RUPS Independen.
RUPS Independen Ketiga:
Dalam hal kuorum kehadiran dan keputusan dalam RUPS Independen kedua tidak dapat mencapai kuorum yang
dipersyaratkan, maka RUPS Independen ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS Independen ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang
sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK.
Keputusan rapat sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
Independen.
INFORMASI TAMBAHAN
Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi Perseroan
dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan
Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat berikut:
PT SURYA FAJAR CAPITAL TBK
Satrio Tower Building Lt. 14 Unit 6,
Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan, DKI Jakarta 12950, Indonesia
Telp. +62 21 2251 3339
Email: corporate@sfcapital.co.id
Situs web: www.sfcapital.co.id
Jakarta, 24 Juni 2026
Direksi Perseroan
20
Names mentioned 36 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
| Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
KJPP KR
p.2 ×78
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto
p.2
unresolved
org
PT Mareco Prima Mandiri
p.2
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Surya Fajar Urun Dana
p.3
unresolved
org
PT Trans Mutasi Bangsa. PSP
p.3
unresolved
org
PT Trans Mutasi Bangsa
p.3
unresolved
org
Bank Indonesia
p.4 ×17
unresolved
person
Hj. Herlina
p.6 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6 ×3
unresolved
person
Humberg Lie
· Notaris
p.6 ×10
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.7 ×5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.7 ×2
unresolved
org
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.7
unresolved
—
Syamsul Bahri Ily
· Komisaris
p.8
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.8
unresolved
person
Bramasto
· Notaris
p.9 ×5
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-
p.9 ×3
unresolved
person
Rini Yulianti
p.10
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.13
unresolved
org
KJPP KR. Oleh
p.14 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.364
7688 ms
12 Sep 2026 22:03
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [{'area_sqm': None,
'category': 'LOAN',
'description': 'atas Rencana Transaksi 1 adalah pemberian '
'pinjaman berdasarkan Perjanjian'}],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'CONFLICT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': 'atas Rencana Transaksi 1 adalah pemberian pinjaman '
'berdasarkan Perjanjian',
'object_truncated': True,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}