Back to announcement
20240125_WSKT_Informasi Transaksi Afiliasi_31571781_lamp2.pdf
Asset transaction Needs review WSKTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1 OCR 0.925
WASKITA INFRASTRUKTUR SURAT PERJANJIAN untuk PERJANJIAN PENGELOLAAN ALAT BERAT Nomor : L.71/P/WK/2021 Antara PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk dan PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR Jakarta, 10 November 2021 WSKT WKI
Page 2 OCR 0.892
S WASKITA INFRASTRUKTUR DAFTAR ISI Pasal 1 3 Pasal 2 4 Pasal 3 4 Pasal 4 Tata Cara Pembayaran Biaya Jasa Koordinasi/ Maintenance Fee. 5 Pasal 5 Tata Cara Penyewaan kepada Pengguna Alat. 5 Pasal 6 Hak dan Kewajiban. 5 Pasal 7 Jangka Waktu. 6 Pasal 8 Kewajiban Para Pihak yang Timbul pada saat Berakhirnya Perjanjian 7 Pasal 9 Pengalihan, 7 Pasal 10 Z Pasal 11 7 Pasal 12 8 Pasal 13 | Ketidakberlakuan Sebagian: 8 Pasal 14 | Penyelesaian Perselisihan. 8 Pasal 15 9 Pasal 16 9 Pasal 17 9 Pasal 18 | Anti Penyuapan. 10 Lampiran A | Daftar Alat Berat............. 11 Lampiran B | Acuan Harga Sewa. 12 Lampiran C | Daftar Personil. 13 Lampiran D | Acuan Biaya Jasa Koordinasi/Majntenance Fee
Page 3 OCR 0.941
WASKITA INFRASTRUKTUR PERJANJIAN PENGELOLAAN ALAT BERAT antara PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk dan PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR PERJANJIAN PENGELOLAAN ALAT BERAT ini (selanjutnya disebut “PERJANJIAN”) dibuat di Jakarta, pada hari ini Rabu, 10 November 2021, oleh dan antara: 1. PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 80 Tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/300/2 Tanggal 20 Agustus 1973 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 91 Tanggal 13 November 1973, Tambahan No. 822, sebagaimana terakhir diubah Akta No. -1i tanggal 07 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021, dan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta No. 12 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.0459272 tanggal 11 Oktober 2021, berkedudukan di Jl. MT. Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta Timur 13340, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh Destiawan Soewardjono, selaku President Director, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut “WSKT”, dan 2. PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 5 Tanggal 4 Maret 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0019-486.AH.01.01. Tahun 2016 Tanggal 15 April 2016, sebagaimana perubahan Anggaran Dasar dan Nama Perseroan dengan Akta No. 04 Tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat oleh Varinia, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03- 0401237 Tahun 2021 dan Akta Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta No. 1 Tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Varinia, S.H., Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0442174 Tanggal 30 Agustus 2021, berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower, Jl. MT. Haryono Kav. No. 13, Bidara Cina, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh Eko Widianto, selaku President Director, dari dan karenanya secara sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Waskita Karya Infrastruktur, untuk selanjutnya disebut “WKI”. Selanjutnya WSKT dan WKI secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK” dan bersama-sama disebut “PARA PIHAK”. a—— WEKT WKI 3 /AGS AK bik 2 |
Page 4 OCR 0.936
a & WASKITA INFRASTRUKTUR PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: (a) WSKT merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus perusahaan terbuka bergerak di bidang jasa konstruksi dalam hal ini memiliki aset berupa alat-alat berat, dengan jenis dan jumlah sebagaimana dirinci dalam Lampiran A — Daftar Alat Berat (“Alat Berat”). (b) WKI merupakan Anak Perusahaan WSKT yang bergerak di bidang investasi infrastruktur antara lain menyewakan Alat Berat dan bermaksud untuk mengelola Alat Berat milik WSKT. (@) WSKT bermaksud untuk melaksanakan kegiatan inbreng atas Alat Berat milik WSKT kepada WKI untuk disewakan kepada Pihak Ketiga (selanjutnya disebut “Pengguna Alat”), dan WKI bersedia untuk menerima Alat Berat milik WSKT untuk dikelola. (d) WSKT masih menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Dwi Warna atas kegiatan aksi korporasi inbreng kepada WKI. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani PERJANJIAN ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN PARA PIHAK sepakat bahwa maksud dan tujuan dari diadakannya PERJANJIAN ini adalah dalam rangka: Hi WSKT menyerahkan pengelolaan Alat Berat WSKT untuk dikelola oleh WKI, dan WKI akan mengelola Alat Berat WSKT sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan WSKT atau common practice yang disepakati. 12 Alat yang diserahkan pengelolaannya kepada WKI terdiri dari: 1. Alat Idle WKI dapat menyewakan Alat Berat milik WSKT yang idle kepada Pengguna Alat dengan harga sewa tertentu sebagaimana dirinci dalam Lampiran 8 - Acuan Harga Sewa (“Harga Sewa”) Jika inbreng dilakukan secara bertahap, maka PARA PIHAK akan mengadakan amandemen atas PERJANJIAN ini dalam rangka penyesuaian alat yang berkurang sebagai akibat inbreng: 2. Alat Produktif Untuk alat yang sedang dalam pemakaian oleh WSKT untuk kegiatan proyek, PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengenakan Biaya Sewa, namun WKI berhak atas biaya jasa koordinasi (“Maintenance Fee") sebagaimana dirinci dalam Lampiran - D - Acuan Biaya Jasa Koordinasi. WSKT WKI
Page 5 OCR 0.925
a & WASKITA INFRASTRUKTUR Pasal 2 HARGA SEWA 21 PARA PIHAK sepakat bahwa Harga Sewa yang dikenakan kepada Pengguna Alat adalah sebagaimana dirinci dalam Lampiran B - Acuan Harga Sewa, dengan periode pemakaian terhitung sejak alat tiba di lokasi yang disepakati atau diterima dengan baik oleh Pengguna Alat sampai alat dikembalikan dan diterima kembali oleh WKI dengan kondisi baik. 2.2 Atas harga sewa sebagaimana disebut ayat (1) di atas, WKI wajib menyampaikan pemberitahuan realisasi sewa per bulan kepada WSKT. Pasal 3 PELAPORAN PENGGUNAAN ALAT 3 PARA PIHAK sepakat bahwa setiap minggu ke-4 setiap bulan berjalan, WSKT dan WKI akan melakukan rekonsiliasi atas penyewaan Alat Berat kepada Pengguna Alat yang dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi, termasuk penggunaan alat oleh WSKT. 3.2 Atas peralatan I'd/e milik WSKT, WKI boleh menyewakan kepada pihak ketiga, dengan system bagi hasil yaitu hasil pendapatan sewa dikurangi gaji operator, mekanik dan maintenance, akan dibagi para pihak yaitu WKI dan WSKT dengan porsi 70:30, sedangkan uang makan operator menjadi tanggung jawab penyewa. 33 Selama masa pengelolaan peralatan oleh WKI, maka BUA personil peralatan WSKT yang ditugaskan ke WKI masih menjadi tanggung jawab WSKT. Guna menghindari keragu-raguan, kewajiban WSKT atas BUA personil yang ditugaskan di WKI ini hanya terbatas pada Alat-alat sebagaimana dirinci dalam Lampiran A — Daftar Alat Berat. Pasal 4 TATA CARA PEMBAYARAN MAINTENANCE FEE 41 Atas pengelolaan alat oleh WKI, maka WKI berhak atas Maintenance Fee. Pembayaran Maintenance Fee dilakukan secara berkala setiap bulan kepada WKI sebagaimana dirinci dalam Lampiran D - Acuan Biaya Jasa Koordinasi/ Maintenance Fee. 4.2 Nilai Maintenance Fee yang diterima WKI dalam mengelola peralatan WSKT adalah sebesar Rp 16.078.678.195 (Lampiran D). Jika perbaikan peralatan melebihi nilai tersebut, maka selisih nilai akan ditagihkan dan dibebankan kepada Penyewa. Apabila schedule penggunaan alat sudah selesai dan masih ada sisa biaya pemeliharaan menjadi hak Penyewa. 43 PARA PIHAK sepakat bahwa setiap minggu ke-4 setiap bulan berjalan, WSKT dan WKI akan melakukan rekonsiliasi atas Maintenance Fee kepada WSKT yang dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi. 44 Pembayaran Penerimaan WKI atas Maintenance Fee dapat dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening WKI. WSKT WKI AKAL AK: AKA | 2 !
Page 6 OCR 0.926
a & WASKITA INFRASTRUKTUR 45 Pembayaran Penerimaan WKI atas Maintenance Fee sebagaimana Pasal 4.3 dilakukan melalui transfer ke rekening WKI sebagai berikut: Bank : Bank BJB No. Rekening 1 2602201901001 Atas Nama : PT. Waskita Karya Infrastruktur 4.6 WKI berhak untuk menerima tambahan biaya apabila WSKT meminta jasa tambahan kepada WKI yang besarnya akan ditentukan dengan persetujuan PARA PIHAK. 47 Biaya Maintenance Fee dan Beban Penyusutan (depresiasi) atas alat yang digunakan oleh WSKT tetap dicatat menjadi beban proyek yang menggunkan alat tersebut.. 48 Selama masa pengelolaan peralatan oleh WKI, maka BUA personil peralatan WSKT yang ditugaskan ke WKI masih menjadi tanggung jawab WSKT. Guna menghindari keragu-raguan, kewajiban WSKT atas BUA personil yang ditugaskan di WKI ini hanya terbatas pada Alat-alat sebagaimana dirinci dalam Lampiran A — Daftar Alat Berat. Pasal 5 TATA CARA PENYEWAAN KEPADA PIHAK KETIGA PENYEWA/PENGGUNA ALAT 49 WKI wajib meminta deposit awal sebagai Jaminan Pembayaran sewa Alat Berat dari Pengguna Alat sebesar 1096 dari total harga sewa dengan minimal periode sewa selama 30 hari kalender. 4.10 Pengguna Alat wajib membayar harga sewa berikut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan tarif Maintenance Fee setara dengan persewaan Alat Berat jika disewa dengan pihak ketiga. 4.11 Sebagai alternatif Jaminan Pembayaran sebagaimana disebut ayat 4.1 di atas, WKI dan Pengguna Alat dapat menyepakati pihak yang bertanggung jawab atas penutupan polis asuransi. Apabila disepakati, Pengguna Alat wajib menanggung penutupan polis asuransi Alat Berat yang disewanya sesuai jasa asuransi yang ditunjuk oleh WKI dan dipotongkan dari biaya sewa alat. Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN Hak dan kewajiban WSKT: a) berhak meminta WKI untuk melaksanakan perbaikan alat sesuai kebutuhan proyek: b) wajib menyerahkan Alat Berat kepada WKI (bertahap/sekaligus) dalam kondisi baik (bisa operasi) dan surat-surat masih valid yang dilengkapi dengan BAST dan BAASO C) bersama-sama WKI, melakukan pemeriksaan fisik atas Alat Berat sebelum/ pada saat serah terima, d) wajib menjaga/menyimpan dokumen pemilikan Alat Berat: e) Wajib menanggung biaya mobilisasi peralatan dari lokasi semula menuju ke lokasi Workshop dan biaya mobilisasi dari workshop ke proyek. ? Wajib membayar Majntenance Fee atas pengelolaan peralatan oleh WKI sebagaimana ketentuan Pasal 4. WSKT WKI AS YUI AT 1 &IN AS
Page 7 OCR 0.931
& & WASKITA INFRASTRUKTUR Hak dan kewajiban WKI: a) berhak menerima alat berat dengan dibuktikan BAST dan BAASO dalam keadaan baik dan siap operasi tanpa hambatan apapun: b) berhak untuk mengelola dan menyewakan Alat Berat: c) berhak menempati lahan milik WSKT di Cileungsi dan Cengkareng untuk dimanfaatkan sebagai Workshop alat: d) berhak mendapatkan Maintenance Fee atas pengelolaan peralatan oleh WKI sebagaimana ketentuan Pasal 4: e) wajib menjaga dan melakukan perawatan/pemeliharaan Alat Berat secara berkala (maintenance), P wajib mengasuransikan Alat Berat baik yang disewakan kepada Pengguna Alat baik atas beban WKI maupun Pengguna Alat: 9) wajib rekonsiliasi dan melaporkan realisasi sewa kepada WSKT: wajib menyerahkan kembali Alat Berat pada saat berakhirnya PERJANJIAN. Pasal 7 JANGKA WAKTU A. PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu PERJANJIAN ini adalah untuk periode 6 (enam) bulan (“Jangka Waktu”) terhitung sejak tanggal penandatanganan PERJANJIAN ini atau tanggal 10 Mei 2022 (“Tanggal Efektif”) dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. B. Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN lebih awal, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya periode Jangka Waktu sebagaimana disebut dalam ayat 7.1 di atas, maka PIHAK yang hendak mengakhiri harus mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain dengan disertai alasan yang jelas dan PIHAK yang menerima pemberitahuan wajib mengirimkan jawaban atas permintaan pengakhiran tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan diterima. C. PERJANJIAN ini berakhir apabila terpenuhi salah satu dari kondisi berikut, mana yang lebih dahulu terjadi: a. Telah berakhirnya Jangka Waktu PERJANJIAN sebagaimana disebut dalam ayat 7.1 di atas dan tidak dilakukan perpanjangan Jangka Waktu: Terlaksananya inbreng seluruh Alat Berat milik WSKT kepada WKI: Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri PERJANJIAN lebih awal sebagaimana disebut dalam ayat 7.2 di atas: d. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan PERJANJIAN ini tidak dapat dilanjutkan. Pasal 8 KEWAJIBAN PARA PIHAK YANG TIMBUL PADA SAAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN Pada saat berakhirnya PERJANJIAN, maka berlakulah ketentuan-ketentuan di bawah ini. KAENYACAK IK: ET ATK
Page 8 OCR 0.938
0 & WASKITA INFRASTRUKTUR A. WKI menyerahkan kembali Alat Berat milik WSKT dalam keadaan baik dan wajar dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengembalian Alat Berat yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing PIHAK: B. Dalam hal Alat Berat WSKT yang diserahterimakan rusak/tidak dapat berfungsi dengan baik, WSKT dapat meminta penggantian kepada WKI yang besarannya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan: C. Apabila pada saat serah terima awal dari WSKT kepada WKI terdapat alat yang tidak dalam kondisi 10096 baik, maka WKI akan mengembalikan Alat Berat tersebut kepada WSKT minimal sesuai kondisi awal (as is) (back to back saat terima awal): Pasal 9 PENGALIHAN Setiap pengalihan hak dan kewajiban suatu PIHAK berdasarkan PERJANJIAN ini kepada PIHAK lain harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK yang lain terlebih dahulu. Pasal 10 ASURANSI 10.1 WKI wajib memastikan penutupan asuransi atas Alat Berat selama disewakan kepada Pengguna Alat sesuai aturan yang berlaku. 10.2 Penunjukan perusahaan asuransi tersebut akan dilaporkan kepada WSKT dan fotokopi polis asuransi diserahkan kepada WSKT. Pasal 11 FORCE MAJEURE 11.1 Yang dimaksud dengan force majeure adalah setiap sebab yang berada diluar batas kekuasaan PARA PIHAK dalam PERJANJIAN ini, yang meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut: gempa bumi, taufan (angin ribut), banjir besar, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang serta pemberontakan atau karena suatu undang-undang, pengumuman, peraturan dari Pemerintah yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban menurut PERJANJIAN ini. 11.2 Apabila terjadi force majeure, maka PARA PIHAK akan membicarakan lebih lanjut, serta semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya force majeure adalah menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK yang menderita kerugian tersebut. 11.3 PIHAK yang terkena keadaan force majeure memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan force majeure tersebut. 114 Keadaan force majeure yang terjadi pada salah satu PIHAK dapat diterima dan disepakati oleh Pihak lainnya, setelah PIHAK lainnya melakukan evaluasi berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh PIHAK yang terkena. WSKT WKI KANYASUK CAN
Page 9 OCR 0.928
a & WASKITA INFRASTRUKTUR Pasal 12 LAIN-LAIN 12.1 WKI berkewajiban untuk memastikan izin-izin yang diperlukan terkait dengan kegiatan pengelolaan dan persewaan Alat Berat tetap valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12.2 WKI berkewajiban menghindarkan WSKT dari tuntutan pihak lain terkait kesalahan, ketidaksesuaian atas penggunaan Alat di lapangan atau kelalaian WKI dalam memenuhi kewajiban sesuai PERJANJIAN ini. 123 Atas pengelolaan Alat Berat milik WSKT oleh WKI, maka WSKT dengan ini menugaskan sementara personil pelaksana Alat Berat di WKI selama Jangka Waktu PERJANJIAN sebagaimana dirinci dalam Lampiran C — Daftar Personil. Nama dan jumlah personil dapat berubah sesuai dengan kebutuhan WKI berdasarkan kesepakatan bersama. Pasal 13 KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam PERJANJIAN ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya PERJANJIAN ini, kecuali hanya ketentuan yang bersangkutan. PARA PIHAK dengan ini menyetujui dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut dengan ketentuan lain yang sah sesuai dengan maksud PARA PIHAK terhadap ketentuan yang digantikannya. Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap sengketa atau beda pendapat antara PARA PIHAK sehubungan dengan PERJANJIAN ini akan diselesaikan secara musyawarah. Pasal 15 PEMBERITAHUAN Segala pemberitahuan atau komunikasi lain termasuk tetapi tidak terbatas pada permohonan, permintaan, izin atau persetujuan kepada atau oleh suatu PIHAK dalam PERJANJIAN ini: WSKT PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk Alamat : Gedung Waskita Heritage, Jl. MT Haryono Kav. 10, Cawang - Jakarta Timur No. Telp : Email : Up: (1) Senior Vice President Production Control Division I2) Senior Vice President Accounting Division 0 WSKT WKI G8 MIHAT 2 1 8
Page 10 OCR 0.941
a WASKITA INFRASTRUKTUR WKI PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR Alamat : Gedung Waskita Rajawali Tower Lt. 5, Jl. MT Haryono Kav. 13, Bidara Cina, Jakarta Timur. No. Telp : (021) 80602821 Email : wki@waskitainfrastruktur.co.id Up : Director of Operations atau ke alamat lain yang ditetapkan dengan pemberitahuan tertulis dari waktu ke waktu oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lain. - Dianggap telah diterima oleh PIHAK yang dituju, jika: a. dengan penyampaian langsung pada waktu disampaikan kepada PIHAK yang dituju, b. melalui kurir berdasarkan tanggal penerimaan pada bukti penyerahan kurir kepada PIHAK yang dituju, atau Cc. melalui pengiriman emai/ pada waktu dikirim oleh pengirim sebagaimana dibuktikan dengan receipt notifikasi yang disediakan oleh provider email. Pasal 16 HUKUM YANG BERLAKU PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini tunduk kepada dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 17 KEPATUHAN Kecuali ditentukan lain dalam PERJANJIAN ini, WKI harus mematuhi dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, termasuk peraturan atau perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan alat serta sewa- menyewa. Pasal 18 ANTI PENYUAPAN A. Masing-masing PIHAK menjamin bahwa tidak akan, secara langsung melakukan pembayaran, pemberian, gratifikasi atau komitmen kepada pelanggannya, kepada pejabat Pemerintah, kepada agen, direktur dan karyawan dari tiap PIHAK dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang yang berlaku dan harus mematuhi semua undang- undang & peraturan, ordonansi dan aturan tentang penyuapan dan korupsi. B. Suatu pelanggaran yang muncul oleh suatu PIHAK atas salah satu dari kewajiban- kewajibannya yang terdapat dalam PERJANJIAN ini dapat dianggap oleh suatu PIHAK sebagai pelanggaran yang material dan akan memberi PIHAK tersebut hak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini dengan segera tanpa mengurangi instrumen pemulihan hak selanjutnya di PIHAK tersebut berdasarkan PERJANJIAN ini atau hukum yang berlaku. KT WI peaitun Ara 3
Page 11 OCR 0.927
0 WASKITA INFRASTRUKTUR PIHAK yang melanggar harus mengganti rugi PIHAK/PARA PIHAK lain atas semua kewajiban, ganti rugi, biaya-biaya, atau pengeluaran yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut. Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. WSKT WKI PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR &. Nama : Destiawan Soewardjono Nama : Eko Widianto Jabatan : President Director Jabatan : President Director WSKT WKI 10 (
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR PERJANJIAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
p.3
unresolved
person
Kartini Muljadi
· Notaris
p.3
unresolved
org
Menteri Kehakiman RI
p.3
unresolved
person
Ashoya Ratam
· Notaris
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.
p.3 ×4
unresolved
—
Destiawan Soewardjono
· President Director
p.3
unresolved
person
Fathiah Helmi S.H.
· Notaris
p.3
unresolved
person
Varinia
· Notaris
p.3 ×3
unresolved
—
Eko Widianto
· President Director
p.3
unresolved
org
Milik Negara
p.4
unresolved
org
Kementerian BUMN
· Pemegang Saham
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.091
635 ms
13 Sep 2026 17:12
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'MATERIAL_FACT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}