Browse

dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik … dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Apakah

dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik? Jawaban … dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Pertanyaan

NUSANTARA JAYA TBK (“PERSEROAN”) Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sehubungan dengan Transaksi yang merupakan … Transaksi Material sekaligus Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk

/CS/ANJ/2026 Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 8 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta … Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi Dengan hormat, Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Keglatan Usaha (“POJK 17/2020”) dan Peraluran Otoritas

Material berupa pemberian pinjaman oleh ANJT kepada ASK. Pelaporan ini ditujukan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang “Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan” serta … Kewajaran, yaitu sampai dengan 31 Desember 2026, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal

eASY.KSEI) dan situs web Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020. RUPSLB akan diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Selasa, 3 November 2026 Waktu : Pukul … Tembusan: 1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan; 2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; 3. Yth. PT Adimitra Jasa Korpora

pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020

berkas Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengelolaan Emiten dan Perusahaan Publik Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur

dengan ketentuan Anggaran Dasar dan In accordance with the provisions of the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor Company's Articles of Association and Financial 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Services

/DIR/OJK-BEI/IX/2026 Jakarta, 28 September 2026 Kepada Yang Terhormat: 1. OTORITAS JASA KEUANGAN 2. BURSA EFEK INDONESIA Perihal : "Koreksi Laporan Kepemilikan Efek 596 atau lebih dan Laporan Kepemilikan Saham Direksi

Arora Acro No. 003/DIR/OJK-BEI/1IX/2026 Jakarta, 28 September 2026 Kepada Yang Terhormat: 1. OTORITAS JASA KEUANGAN 2. BURSA EFEK INDONESIA Perihal : "Koreksi Laporan Kepemilikan Efek 594 atau lebih dan Laporan Kepemilikan

Kepemilikan Saham Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama (sesuai SID) : TAHIR Anggota … ditampilkan Sesuai dengan Pasal Pasal 2 Ayat 2, Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK POJK 4/2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

Kepemilikan Saham Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama (sesuai SID) : NOEL AELYO … Alamat e-mail : Tidak ditampilkan Sesuai dengan Pasal Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK POJK 4/2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian … imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas. Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset

laporan keuangan Perusahaan; b) pengungkapan pada level entitas (1) Informasi produk dan jasa Pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa … nilai, disebutkan tujuannya. 30) Nilai Wajar Instrumen Keuangan V Catatan 35b Yang harus diungkapkan untuk setiap kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan antara lain: a) Nilai Wajar setiap kelompok Aset

saham. Berdasarkan Surat from Board of Commissioner of Financial Services keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Authority No. S-210/D.04/2017 dated 28 April 2017. (OJK) No. S-210/D.04/2017 … Keuangan Fair Value of Financial Instruments Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan Where the fair values of financial assets and financial yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak

Nomor : 074/DIRUT-CSIS/EKS/IX/2026 Bogor, 29 September 2026 Kepada Yth., Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Kepala Divisi Penilaian … Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011); 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; dan 3. Surat

kelayakan investasi, pemantauan kinerja portofolio, pemahaman atas standar akuntansi keuangan dan konsolidasi laporan keuangan, serta pemahaman atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi perusahaan terbuka. Pelaksanaan KBLI 64210 tidak … inkremental dari dua skenario proyeksi keuangan, yaitu proyeksi keuangan tanpa Penambahan Kegiatan Usaha dan proyeksi keuangan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Induk. Analisis Kelayakan Keuangan bertujuan untuk melihat layak-tidaknya Penambahan

DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN DI DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”) DAN PERATURAN BADAN … Manusia atau Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. “OJK” berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas

bermotor dan sepeda motor; jasa konstruksi khusus; aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya; jasa reparasi barang keperluan pribadi serta perlengkapan rumah tangga; serta aktivitas jasa keuangan di luar sektor asuransi … mensyaratkan sertifikasi profesi khusus sebagaimana halnya kegiatan usaha lembaga jasa keuangan yang memerlukan izin usaha tersendiri dari otoritas sektor jasa keuangan, mengingat kegiatan pembiayaan conduit yang dijalankan Perseroan terbatas pada

DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN DI DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”) DAN PERATURAN BADAN … Manusia atau Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. “OJK” berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas

kelayakan investasi, pemantauan kinerja portofolio, pemahaman atas standar akuntansi keuangan dan konsolidasi laporan keuangan, serta pemahaman atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi perusahaan terbuka. Pelaksanaan KBLI 64210 tidak … inkremental dari dua skenario proyeksi keuangan, yaitu proyeksi keuangan tanpa Penambahan Kegiatan Usaha dan proyeksi keuangan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Induk. Analisis Kelayakan Keuangan bertujuan untuk melihat layak-tidaknya Penambahan

bermotor dan sepeda motor; jasa konstruksi khusus; aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya; jasa reparasi barang keperluan pribadi serta perlengkapan rumah tangga; serta aktivitas jasa keuangan di luar sektor asuransi … mensyaratkan sertifikasi profesi khusus sebagaimana halnya kegiatan usaha lembaga jasa keuangan yang memerlukan izin usaha tersendiri dari otoritas sektor jasa keuangan, mengingat kegiatan pembiayaan conduit yang dijalankan Perseroan terbatas pada

bermotor dan sepeda motor; jasa konstruksi khusus; aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya; jasa reparasi barang keperluan pribadi serta perlengkapan rumah tangga; serta aktivitas jasa keuangan di luar sektor asuransi … mensyaratkan sertifikasi profesi khusus sebagaimana halnya kegiatan usaha lembaga jasa keuangan yang memerlukan izin usaha tersendiri dari otoritas sektor jasa keuangan, mengingat kegiatan pembiayaan conduit yang dijalankan Perseroan terbatas pada

kelayakan investasi, pemantauan kinerja portofolio, pemahaman atas standar akuntansi keuangan dan konsolidasi laporan keuangan, serta pemahaman atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi perusahaan terbuka. Pelaksanaan KBLI 64210 tidak … inkremental dari dua skenario proyeksi keuangan, yaitu proyeksi keuangan tanpa Penambahan Kegiatan Usaha dan proyeksi keuangan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Induk. Analisis Kelayakan Keuangan bertujuan untuk melihat layak-tidaknya Penambahan

bermotor dan sepeda motor; jasa konstruksi khusus; aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya; jasa reparasi barang keperluan pribadi serta perlengkapan rumah tangga; serta aktivitas jasa keuangan di luar sektor asuransi … mensyaratkan sertifikasi profesi khusus sebagaimana halnya kegiatan usaha lembaga jasa keuangan yang memerlukan izin usaha tersendiri dari otoritas sektor jasa keuangan, mengingat kegiatan pembiayaan conduit yang dijalankan Perseroan terbatas pada

revisi laporan studi kelayakan No. 00179/2.0176-00/BS/04/0213/1/IX/2026 tanggal 18 September 2026 sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-246/PM.211/2026 tanggal 28 Agustus 2026 dan asistensi yang disampaikan OJK melalui … Usaha (KBLI) 64210 - Aktivitas Perusahaan Induk pada SOFA yang diperuntukkan dalam rangka memenuhi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

revisi laporan studi kelayakan No. 00179/2.0176-00/BS/04/0213/1/IX/2026 tanggal 18 September 2026 sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-246/PM.211/2026 tanggal 28 Agustus 2026 dan asistensi yang disampaikan OJK melalui … Usaha (KBLI) 64210 - Aktivitas Perusahaan Induk pada SOFA yang diperuntukkan dalam rangka memenuhi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Material Information or Facts Kepada Yth / To Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta

revisi laporan studi kelayakan No. 00179/2.0176-00/BS/04/0213/1/IX/2026 tanggal 18 September 2026 sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-246/PM.211/2026 tanggal 28 Agustus 2026 dan asistensi yang disampaikan OJK melalui … Usaha (KBLI) 64210 - Aktivitas Perusahaan Induk pada SOFA yang diperuntukkan dalam rangka memenuhi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

kelayakan investasi, pemantauan kinerja portofolio, pemahaman atas standar akuntansi keuangan dan konsolidasi laporan keuangan, serta pemahaman atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi perusahaan terbuka. Pelaksanaan KBLI 64210 tidak … inkremental dari dua skenario proyeksi keuangan, yaitu proyeksi keuangan tanpa Penambahan Kegiatan Usaha dan proyeksi keuangan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Induk. Analisis Kelayakan Keuangan bertujuan untuk melihat layak-tidaknya Penambahan

laporan studi kelayakan dengan No. 00180/2.0176-00/BS/04/0213/1/IX/2026 tanggal 18 September 2026 sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-246/PM.211/2026 tanggal 28 Agustus 2026 dan asistensi yang disampaikan OJK melalui … Pembiayaan Conduit pada PT Solusi Environment Asia Tbk yang diperuntukkan dalam rangka memenuhi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

laporan studi kelayakan dengan No. 00180/2.0176-00/BS/04/0213/1/IX/2026 tanggal 18 September 2026 sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-246/PM.211/2026 tanggal 28 Agustus 2026 dan asistensi yang disampaikan OJK melalui … Pembiayaan Conduit pada PT Solusi Environment Asia Tbk yang diperuntukkan dalam rangka memenuhi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

bermotor dan sepeda motor; jasa konstruksi khusus; aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya; jasa reparasi barang keperluan pribadi serta perlengkapan rumah tangga; serta aktivitas jasa keuangan di luar sektor asuransi … mensyaratkan sertifikasi profesi khusus sebagaimana halnya kegiatan usaha lembaga jasa keuangan yang memerlukan izin usaha tersendiri dari otoritas sektor jasa keuangan, mengingat kegiatan pembiayaan conduit yang dijalankan Perseroan terbatas pada

laporan studi kelayakan dengan No. 00180/2.0176-00/BS/04/0213/1/IX/2026 tanggal 18 September 2026 sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-246/PM.211/2026 tanggal 28 Agustus 2026 dan asistensi yang disampaikan OJK melalui … Pembiayaan Conduit pada PT Solusi Environment Asia Tbk yang diperuntukkan dalam rangka memenuhi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

061/BOD-SEA/IX/2026 Jakarta, 28 September 2026 Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Kepala Direktorat Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik 1 Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-2 Jakarta … Akuntansi, Keuangan, Manajemen, atau Ekonomi, dengan pengalaman pada bidang analisis keuangan, manajemen investasi, atau corporate finance, serta kompetensi teknis berupa kemampuan analisis laporan keuangan dan valuasi perusahaan, pemodelan keuangan, penilaian

kelayakan investasi, pemantauan kinerja portofolio, pemahaman atas standar akuntansi keuangan dan konsolidasi laporan keuangan, serta pemahaman atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi perusahaan terbuka. Pelaksanaan KBLI 64210 tidak … inkremental dari dua skenario proyeksi keuangan, yaitu proyeksi keuangan tanpa Penambahan Kegiatan Usaha dan proyeksi keuangan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Induk. Analisis Kelayakan Keuangan bertujuan untuk melihat layak-tidaknya Penambahan

PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk No. 074/PTS-CS/OJK/IX/2026 Jakarta, 28 September 2026 Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat Up. : Bapak … Bursa Karbon Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Restrukturisasi Utang Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (”POJK”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

September 2026 Nomor/Number : 212/TBS/IX/2026 Lampiran/Attachment : - Kepada Yth./ To. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng No. 2 -— 4 Jakarta 10710 Kepada Yth./To … Bonds III Year 2026 Dengan hormat, Dear Sir/Madam, Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.04/2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK 40/2025"), dengan ini kami sampaikan

satu) berkas / 1 (one) file Kepada Yth./ To. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng No. 2 - 4 Jakarta 10710 Kepada Yth./To … Bonds I Year 2025 Dengan hormat, Dear Sir/Madam, Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.04/2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK 40/2025”), dengan ini kami sampaikan

Capital Market, Financial Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Derivatives, and Carbon Exchange Supervisor Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Financial Services Authority Republic of Gedung Sumitro Djojohadikusumo Indonesia Departemen Keuangan Republik … order to comply with Financial Services Jasa Keuangan (“OJK”) No. 31/POJK.04/2015 Authority (Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Material oleh Emiten atau Perusahaan

antara Himbara dan PTBA depat dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No.42/2020”), dan PTBA wajib mematuhi ketentuan … Pemanfaatan DHE SDA tergolong sebagai Transaksi Material berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK

September 2026 Lampiran : 1 (satu) Dokumen Kepada Yth. : Kelpada Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Gedung Sumitro Djojohadikusumo – Departemen Keuangan RI Jl. Lampangan Banteng Timur

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 21 ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN PASAL 52 AYAT (ij PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/POJK.04/2020 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA, DIREKSI PERSEROAN … TANGGAL 10 AGUSTUS 2026, MELALUI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN SITUS WEB OTORITAS JASA KEUANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 11 AYAT (2) DAN PASAL 11 AYAT (3) ANGGARAN DASAR

Kepata Penjlaian Perusahaan 3 3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek lndonesia 4. Otoritas Jasa Keuangan MGNA-W/,I45 pT ADlAtIf pA JaSa KOrrrora Dtro .zldmintsrrast ffek KIRANA BOUTIQUE OFFICE

Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Chief Executive of Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange Supervision serves concurrently

Pulp & Paper Tbk Kurniawan Yuwono £ Direktur Direktur Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wali Amanat PT Bank KB Indonesia Tbk Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek

Direksi PT Kustodian Sentral Efek lndonesia 3. Kepata Penitaian Perusahaan 2 4. Otoritas Jasa Keuangan cYBR-W-t/1674 pT ADl,|tlTpA Jasa Korrrora Biroadmintstrasi ffek KIRANA BOUTIQUE OFFICE

Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 3. Kepala Penilaian Perusahaan 1 4. Otoritas Jasa Keuangan PACK-O1-CB/007949-007950 PT ADIMITRA Jasa Korpora strasi Efek KIRANA BOUTIOUE OFFICE, Jl. Kirana

Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 3. Kepala Penilaian Perusahaan 1 4. Otoritas Jasa Keuangan KOCI-W-1/628-632 VT �UIMITl:1� Jasa l\orpora 131m 4dmlnlstrasl l:fek KIRANA BOUTIQUE