Browse

digunak an untuk aktivitas investasi ( 1.341.502) ( 1.605.543) used in investing activities ARUS KAS DA RI A KTIV ITA S PENDANA AN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Penerbitan pinjaman bank … final 3) Final tax income Pada 6 September 2017, Pemerintah Indonesia On 6 September 2017, the Government of menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Indonesia issued the Government Regulation (PP34

Bank Indonesia Obligasi Pemerintah/ May 17, Aug 16, Government bonds 1.000.000 2023 2023 953.038 (7.493) 945.545 19 Mei/ 18 Ags/ Bank Indonesia Obligasi Pemerintah/ May 19, Aug 18, Government bonds … Agency - the Republic of nama Bank di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI). Indonesia (BPN-RI). Manajemen berpendapat bahwa kepemilikan hak Management believes the ownership of land rights atas

sebagaimana surat notice to Minister of Law and Human Rights has been Menkum & HAM RI No. AHU-AH.01.09-0144676 made and recorded with receipt No. AHU-AH.01.09- tanggal … dalam benefits obligations is further regulated in an implementing Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja regulation "Peraturan Pemerintah" (PP) No. 35/2021, "Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja

Metro realty Tbk yang telah diterima oleh desicion statement of extraordinary general Kemenkumham RI nomor : AHU-AH. 01.03-0436328 meering of shareholder PT Metro Realty Tbk as Tanggal 10 Agustus … pajak penghasilan badan. to calculate the corporate income tax. Pada tanggal 4 November 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan On November 4, 2008, the Goverment issued Regulation No. 71 Pemerintahan

unsur utang Ravera tap, etoda penalatan dan pengukurannya v ehurus Industri Perbankan |obtgast Mekapiatsari Pemerintah .nlranahansdleskan antara tan: 5) Ketompok osinasrsaptanss yang dimusgy v lc) Pengakuan ntt paca Invesasi … meoza penyusutan yang digunakan knosus Untuk model sy lo) esumasi umur manfaat dnyatas ri penyusutan untuk mede layar dan ey pengheslan pengakuan Proper Investasi. Kara anu Teu Gan Tan Kayak

loss. Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah On February 2, 2021, the Government mengundangkan dan memberlakukan promulgated Government Regulation Number Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 35 Year … payable (Note 25) Entitas anak - - Subsidiaries Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah On March 31, 2020, the Government issued No. 1/2020 dan pada tanggal

applicable Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah provisions. On February 2, 2021, the mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Government promulgated Government Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) Regulation Number … Group as telecommunication operator mempunyai kewajiban kepada pemerintah has obligations to government as follows: sebagai berikut:  Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Based on the Government of Republic Republik Indonesia No. 7/2009, setiap

penjualan aset tetap ' Hota Pangan (2 tantang | #se1s05 | 4200301 assass| | Efek-efek dan Obligasi Pemerintah - diperdagangkan (1862573)| 1686990 | | 7. | Aembiayaan Musyarakan — — penrabenn Casa #rl Bam Tni tenunan gen oesenane2 … Sato wat dana kenajtan 2072 4. | Rosposyangtidakakan iekosikasiko ba ri FROPL.RBNOON Prisa Arun ka dat Kogaaniventas. Un yng ita E:| Penerimaan dan kebaikan ya a.Peesn yan akaandnantasitataang

tersebut direklasifikasi. √ √ √ 48) Hibah Pemerintah Setiap Hibah Pemerintah yang diterima, Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal Catatan 27 sebagai berikut: a) sifat dan luas Hibah Pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan … with dengan pihak berelasi. related parties. Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau Details of significant accounts with related parties (government, owned entities unless dinyatakan lain

unsur utang Ravera tap, etoda penalatan dan pengukurannya v ehurus Industri Perbankan |obtgast Mekapiatsari Pemerintah .nlranahansdleskan antara tan: 5) Ketompok osinasrsaptanss yang dimusgy v lc) Pengakuan ntt paca Invesasi … meoza penyusutan yang digunakan knosus Untuk model sy lo) esumasi umur manfaat dnyatas ri penyusutan untuk mede layar dan ey pengheslan pengakuan Proper Investasi. Kara anu Teu Gan Tan Kayak

Third Parties Rupiah Rupiah Obligasi pemerintah 140,000 139,907 Government bonds Biaya perolehan diamortisasi Amortized cost Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah Obligasi pemerintah 250,000 250,102 Government … Third Parties Rupiah Rupiah Obligasi pemerintah 140,000 139,839 Government bonds Biaya perolehan diamortisasi Amortized cost Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah Obligasi pemerintah 250,000 250,174 Government

Agreement No. 15/AK/BPIII/2006 antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota between the Provincial Government of the Special Capital Jakarta dengan GIL tanggal 24 Maret 2006, Pemerintah Region of Jakarta … Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Government Regulation Number 35 of 2021 Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengumumkan On 2 February 2021, the Government announced and dan memberlakukan Peraturan Pemerintah

deposits Obligasi pemerintah 6,13% - 10,00% 6,13% - 10,00% Government bonds Dana jaminan dalam bentuk obligasi Such statutory fund in the form of government pemerintah tersebut akan jatuh … Obligasi pemerintah yang dimiliki oleh Grup Government bonds held by the Group are dikeluarkan oleh Republik Indonesia, issued by Republic of Indonesia, in which dimana obligasi pemerintah Republik the Republic

dengan menggunakan tingkat imbal hasil obligasi level of longterm Government bond yields long-term Pemerintah jangka panjang pada tanggal laporan on the statement of financial position’s date posisi keuangan … concerning Job lama 2 tahun sejak putusan. Pada tahun 2022, pemerintah Creation on December 30, 2022. mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

period of the distribution permit issued by the edar yang diterbitkan oleh kementrian kesehatan RI. Indonesian Ministry of Health. PT Graha Imex Perdana PT Graha Imex Perdana Berdasarkan perjanjian Kerja … perpajakan f. Tax administration Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah On March 31, 2020, the Government Issue menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) Undang-undang

Nilai Wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan. 15) Khusus Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah  Tambahan pengungkapan mengenai antara lain: a) Rincian jumlah nominal dan nilai pasar efek berdasarkan jenis … Makanan dan minuman; (2) Perlengkapan; dan (3) Barang Dagangan. c) Khusus I ndust ri Re al Est at  Tambahan pengungkapan antara lain: (1) Pengungkapan nilai tercatat persediaan menurut klasifikasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Based on the Indonesian Government Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Regulation No. 9 Year 2022 regarding Second Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Amendment of Government … Pembangunan Data Center Tier IIII Bakamla RI 53,402,000 Badan Keamanan Laut Ri (Bakamla RI) 24-Oct-22 30-Dec-22 100.0 37 Pekerjaan Scrap Fill Tol Tangerang Merak

Salaries and employee benefits Premi program Premium on government penjaminan pemerintah (47,511) (68,360) guarantee program Total beban operasional Iainnya (1,056,779) (1,114,084) Total other operating … Entity Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Administration System database of the Asasi Manusia RI tertanggal 12 Juni 2023 No. Indonesian Ministry of Law and Human Rights

Pemerintah Pusat RI PT Bank Mandiri Taspen Hubungan pengendalian Efek-efek bersama melalui Pemerintah Pusat RI PT Hutama Karya (Persero) Hubungan pengendalian Kredit yang diberikan/Loans bersama melalui Pemerintah Pusat RI … melalui Pemerintah Pusat RI Perum Damri Hubungan pengendalian Kredit yang diberikan bersama melalui Pemerintah Pusat RI Perum Perhutani Hubungan pengendalian Kredit yang diberikan bersama melalui Pemerintah Pusat RI PT Sarana

Penyiaran, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Information, Ministry of Communications and dan Informatika, Kemkominfo RI agar perubahan data Information Technology Republic of Indonesia tersebut dapat dicatat ke dalam Database Perizinan regulated … sesuai dengan to 1,994,370,480 (maximum 20% in accordance to Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2005 pasal 31) telah Government Regulation No. 52 year 2005 article 31) dicatatkan

Maba, Halmahera Timur, 1682062122022001 - 1104/1/IUP/PMDN/2022 Maluku Utara" PT Nusa Karya Arindo - Maba, " SK BKPM RI No. Halmahera Timur, Maluku 1682062122022002 - 1108/1/IUP/PMDN/2022 Utara PT Cibaliung Sumberdaya - N Kep. Bupati Pandeglang … April 2023, ANTAM melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, melakukan upaya dekarbonisasi melalui penanaman dan pelestarian pohon di sekitar wilayah operasi ANTAM

Penyiaran, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Information, Ministry of Communications and dan Informatika, Kemkominfo RI agar perubahan data Information Technology Republic of Indonesia tersebut dapat dicatat ke dalam Database Perizinan regulated … sesuai dengan to 1,994,370,480 (maximum 20% in accordance to Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2005 pasal 31) telah Government Regulation No. 52 year 2005 article 31) dicatatkan

Rincian jumlah nominal dan nilai pasar efek berdasarkan jenis Khusus Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah Tambahan pengungkapan mengenai antara lain: b) Tanggal jatuh tempo dan frekuensi pembayaran bunga: c) Tingkat suku bunga … persentase bagian bank atas kredit sindikasi baik selaku pimpinan, agen, atau anggota sindikasi: Ri Ta &« La Page 28 of83 » Ikhtisar pembelian kredit dari BPPN berdasarkan periode pembelian, jika

waktu satu tahun pajak. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah On October 29, 2021, the Government issued menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti a Government Regulation in lieu … ri 2 0 2 2 / 6 J a n u a ri

ri … ri

Pemerintah Pusat RI PT Bank Mandiri Taspen Hubungan pengendalian Efek-efek bersama melalui Pemerintah Pusat RI PT Hutama Karya (Persero) Hubungan pengendalian Kredit yang diberikan/Loans bersama melalui Pemerintah Pusat RI … melalui Pemerintah Pusat RI Perum Damri Hubungan pengendalian Kredit yang diberikan bersama melalui Pemerintah Pusat RI Perum Perhutani Hubungan pengendalian Kredit yang diberikan bersama melalui Pemerintah Pusat RI PT Sarana

dengan PSAK No. 24, mengenai “Imbalan Kerja”, dan regarding “Employee Benefits”, and Government Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021). Regulation No. 35 Year 2021 (PP 35/2021). PP 35/2021 … /903/DPRD/2003, DPRD Muara Enim No. 188.342/903/DPRD/2003, DPRD Muara Enim menyetujui rencana Pemerintah Kabupaten Muara approved the plan of the Government’s Muara Enim Enim untuk melepaskan penguasaan tanah tersebut

dengan PSAK No. 24, mengenai “Imbalan Kerja”, dan regarding “Employee Benefits”, and Government Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021). Regulation No. 35 Year 2021 (PP 35/2021). PP 35/2021 … /903/DPRD/2003, DPRD Muara Enim No. 188.342/903/DPRD/2003, DPRD Muara Enim menyetujui rencana Pemerintah Kabupaten Muara approved the plan of the Government’s Muara Enim Enim untuk melepaskan penguasaan tanah tersebut

entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah (entitas berelasi dengan Pemerintah). Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas … Deposito Wajib merupakan dana jaminan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Menteri Keuangan RI QQ Perusahaan. Sebagaimana diatur dalam POJK No.71/POJK.05/2016 tentang kesehatan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Halaman

Third Parties Rupiah Rupiah Obligasi pemerintah 140,000 139,907 Government bonds Biaya perolehan diamortisasi Amortized cost Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah Obligasi pemerintah 250,000 250,102 Government … Third Parties Rupiah Rupiah Obligasi pemerintah 140,000 139,839 Government bonds Biaya perolehan diamortisasi Amortized cost Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah Obligasi pemerintah 250,000 250,174 Government

dari laporan posisi keuangan Perusahaan jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah mengubah status jalan tol menjadi jalan non tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat … Perusahaan melalui kuasa hukumnya menerima Relaas Events after reporting period Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI dari Pengadilan Negeri Depok Kelas IA yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak

Pemerintah FR 070 94.000.000.000 94.000.000.000 Government Bonds FR 070 Obligasi Pemerintah FR 089 59.939.000.000 - Government Bonds FR 089 Obligasi Pemerintah FR 076 50.000.000.000 10.000.000.000 Government Bonds FR 076 Obligasi Pemerintah … Government Bonds FR 092 Obligasi Pemerintah FR 097 35.000.000.000 - Government Bonds FR 097 Obligasi Pemerintah FR 098 30.000.000.000 - Government Bonds FR 098 Obligasi Pemerintah FR 052 10.000.000.000 10.000.000.000 Government Bonds

status perkaradan pendapat hukum (legal opinion);dan √ (d) dampak keuangan; (2) Peraturan Pemerintah yang berdampak terhadap Perusahaan, misalnya masalahlingkungan hidup, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan estimasi dampak keuangannya … Pemerintah Setiap Hibah Pemerintah yang diterima, Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal sebagaiberikut: a) sifat dan luas Hibah Pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan dan indikasibentuk lain dari bantuan pemerintah

applicable Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah provisions. On February 2, 2021, the mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Government promulgated Government Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) Regulation Number … Group as telecommunication operator mempunyai kewajiban kepada pemerintah has obligations to government as follows: sebagai berikut:  Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Based on the Government of Republic Republik Indonesia No. 7/2009, setiap

receivables Obligasi Pemerintah 1.773.384 1.773.384 - - Government Bonds Nilai wajar melalui penghasilan Fair value through other komprehensif lain: comprehensive income: Efek-efek 2.033.842 220.123 1.813.719 - Marketable securities Obligasi Pemerintah … receivables Obligasi Pemerintah 128.281 128.281 - - Government Bonds Nilai wajar melalui penghasilan Fair value through other komprehensif lain: comprehensive income: Efek-efek 1.800.349 - 1.800.349 - Marketable securities Obligasi Pemerintah 18.657.229 18.657.229 - - Government

Indikasi Geografis. 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 6. Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang … Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. 7. Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2021 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 8. Peraturan Pemerintah

Pemerintah FR 070 94.000.000.000 94.000.000.000 Government Bonds FR 070 Obligasi Pemerintah FR 089 59.939.000.000 - Government Bonds FR 089 Obligasi Pemerintah FR 076 50.000.000.000 10.000.000.000 Government Bonds FR 076 Obligasi Pemerintah … Government Bonds FR 092 Obligasi Pemerintah FR 097 35.000.000.000 - Government Bonds FR 097 Obligasi Pemerintah FR 098 30.000.000.000 - Government Bonds FR 098 Obligasi Pemerintah FR 052 10.000.000.000 10.000.000.000 Government Bonds

Dipindai dengan CamScanner Dipindai dengan CamScanner Page 27 of 82 1S) Khusus Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah Tambahan pengungkapan mengenai antara lain: a) Rincian jumlah nominal dan nilai pasar efek berdasarkan jenis … yang diakul sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan: KT RI TG Catatan 2e,9 Catatan 2e,9 Catatan 2e,9 Catatan 2e,9 Catatan

No.149/PMK.03/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pemerintah untuk Undang - Undang Cipta Kerja Pada tanggal 16 Februari 2021, Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 9 Tahun 2021 telah diterbitkan perlakuan perpajakan untuk … PERPAJAKAN - LANJUTAN f. Perubahan Peraturan Pajak - Lanjutan Peraturan Pemerintah untuk Undang - Undang Cipta Kerja - Lanjutan c. Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu

tahun 3.860.406 3.860.406 At the end of the year Piutang Pemerintah merupakan piutang terhadap Government receivables represent receivables Pemerintah atas dana talangan pembebasan tanah. from government for land acquisition. Berdasarkan … Supreme Court 3) Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI 3) Judicial review to the Supreme Court Upaya hukum yang diajukan oleh Pemerintah c.q. The legal actions filed by the Government

pemerintah adalah entitas yang A government-related entity is an entity that is controlled, dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh jointly controlled or significant influence by a government. pemerintah. Pemerintah … KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI 33. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY Panitia anggaran DPR RI dan pemerintah sepakat menetapkan Indonesia's parliamentary budget committee and the target pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3% seperti

pemerintah adalah entitas yang A government-related entity is an entity that is controlled, dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh jointly controlled or significant influence by a government. pemerintah. Pemerintah … KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI 33. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY Panitia anggaran DPR RI dan pemerintah sepakat menetapkan Indonesia's parliamentary budget committee and the target pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3% seperti

levies regulated pungutan-pungutan Jainnya yang diatur and determined by the Indonesian dan ditetapkan pemerintah RI; government; 4. Laporan keuangan triwulan yang telah 4. Quarterly financial statements that have been … Applicable Regulations. The Debtor must sudah memenuhi peraturan-peraturan have complied with government regulations pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus including the licenses that must be owned in dimiliki dalam

pemerintah A government-related entity is an entity adalah entitas yang dikendalikan, that is controlled, jointly controlled or dikendalikan bersama atau dipengaruhi significant influence by a government. oleh pemerintah. Pemerintah … kepada pemerintah, instansi pemerintah government agencies and similar bodies dan badan yang serupa baik lokal, whether local, national or international. nasional maupun internasional. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government related

PBS005 15 April/April 15, 2043 5.543.645 5.015.123 (528.522) Obligasi Pemerintah seri FR0065 15 Mei/May 15,2023 5.104.450 4.690.042 (414.408) Obligasi Pemerintah seri FR0056 15 Sept/Sept … available for future fiscal years Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah On March 31, 2020, the Indonesian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Government issued a Government Regulation Undang-Undang Nomor

Pemegang Saham Fully Paid Shares Ownership Total Shareholders PT Rajawali Inti (RI) 962.621.880 15% 48.131.094.000 PT Rajawali Inti (RI) PT Rajawali Dwi Putra Indonesia (RDPI) 769.639.000 12% 38.481.950.000 PT Rajawali … Pemegang Saham Fully Paid Shares Ownership Total Shareholders PT Rajawali Inti (RI) 962.621.880 16% 48.131.094.000 PT Rajawali Inti (RI) PT Rajawali Dwi Putra Indonesia (RDPI) 769.639.000 13% 38.481.950.000 PT Rajawali

Permohonan Peninjauan Kembali dengan diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara Jamdatun Kejagung RI pada 6 Mei 2021. Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Putusan Nomor 1005 PK/PDT/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang … reconsideration has been submitted represented by the State Attorney Jamdatun Kejagung RI on May 6, 2021. Mahkamah Agung RI has been issued Desicion Number 1005 PK/PDT/2021 dated 21 Desember

manajemen terkait pemenuhan debt aovenance; (5 Apabila bank menerima dana atau fasilitar pinjaman dari pemerintah atau pihak lain denSan tingkat imbalan yang lebih rendah daritingkat bunga pasar maka manaremen menSungkapkan … menggunakan metode Catatan 16 ekuitas; dan (21 baSian laba ruSi dari entitas aiosiasi da ri operasi va ng dihentikan, yanSdiun8kapkan secara terpisah. t8) xhugus lndustrl Perbankan al Beban Penyisihan Penurunan

notification of an amendment of the Minister of Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan No. AHU- Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AH.01.03-0001182 tanggal … depan dengan menggunakan tingkat bunga discounting the estimated future cash outflows using the Obligasi Pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada interest rates of Government Bonds (considering currently pasar aktif

Permohonan Peninjauan Kembali dengan diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara Jamdatun Kejagung RI pada 6 Mei 2021. Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Putusan Nomor 1005 PK/PDT/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang … reconsideration has been submitted represented by the State Attorney Jamdatun Kejagung RI on May 6, 2021. Mahkamah Agung RI has been issued Desicion Number 1005 PK/PDT/2021 dated 21 Desember