Browse

akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang … tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; 6. Pemegang Saham Perseroan dapat

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

Government of Pemerintah Republik Indonesia melalui Indonesia through Decree No. 09 K/10/ Keputusan Menteri Energi dan Sumber MEM/2019 from the Ministry of Energy Daya Mineral Republik Indonesia … Local Government. Participating Interest kepada Pemerintah Daerah. Data room untuk 10% Participating Data room for 10% Participating Interest Interest kepada Pemerintah Daerah telah to the Local Government has been dilaksanakan

kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional. Masyarakat berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara … atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK. Pemerintah berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. PMTHMETD berarti Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perseroan berarti

English Page PENGUMUMAN BURSA Pencatatan Awal SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No. Peng-BBO-00001/BEI.PP3/09-2026 SURAT BERHARGA NEGARA Merujuk Siaran Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian … didalam dokumen ini. Go To Indonesian Page EXCHANGE ANNOUNCEMENT Initial Listing of Government Bond/Sukuk PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No.Peng-BBO-00001/BEI.PP3/09-2026 GOVERNMENT BOND/SUKUK Referring to the press release from

akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang … tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; 6. Pemegang Saham Perseroan dapat

Number 6 of the Year 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- dated March 31, 2023, regarding the Stipulation of Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Government Regulation in Lieu … must be legalized by a setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah local public notary and the local official Republik Indonesia setempat; representative office of the Government of the Republic

ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat; iv. Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti

Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat. 3. Surat Kuasa diserahkan kepada BAE Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari … Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat. 3. Surat Kuasa diserahkan kepada BAE Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari

Annual Report used “Rupiah” or “Rp”, which refers to the pada mata uang resmi Republik Indonesia. Semua informasi Republic of Indonesia’s official currency. All financial information keuangan disajikan dalam … imbalan The Company determines its post-employment pascakerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah benefits liability based on Government Regulations Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 (“PP Number 35 Year 2021 (PP35/2021

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03 0197970 tanggal 06-12-2017 (enam Desember dua ribu tujuh belas). Pasal … Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja

Keuangan Tengah Tahunan Tidak wajib menyampaikan per 30 Juni 2026. 3 Laporan Keuangan b. Pemerintah Republik Indonesia yang mencatatkan Surat Utang Negara tidak wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan … BJLB01 PT EBA Syariah BRIMI Jakarta Lingkar Baratsatu Kelas A DJPPR 1. DJPU Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta

must be legalized by the local public notary and the official kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat; representative office of the Government of the Republic of Indonesia; • Surat kuasa

Borrowings Provisi Provisions Imbalan kerja karyawan Perusahaan menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Employee benefits Indonesia No. 35 Tahun 2021 ( 35/2021) yang melaksanakan ketentuan pasal … Makan dan minuman Food and beverage Material Material usage Pertambangan Mining cost Royalti kepada pemerintah Royalties to government Pengangkutan dan bongkar muat Freight and handling costs Biaya reklamasi dan penutupan

telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Commissioners. The amendment has been Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0145279.AH … imbalan The Company determines its post-employment pascakerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah benefits liability based on Government Regulations Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 (“PP Number 35 Year 2021 (PP35/2021

Borrowings Provisi Provisions Imbalan kerja karyawan Perusahaan menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Employee benefits Indonesia No. 35 Tahun 2021 ( 35/2021) yang melaksanakan ketentuan pasal … Makan dan minuman Food and beverage Material Material usage Pertambangan Mining cost Royalti kepada pemerintah Royalties to government Pengangkutan dan bongkar muat Freight and handling costs Biaya reklamasi dan penutupan

telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Commissioners. The amendment has been Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0145279.AH … imbalan The Company determines its post-employment pascakerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah benefits liability based on Government Regulations Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 (“PP Number 35 Year 2021 (PP35/2021

antara lain economic components, including increased peningkatan investasi, optimalisasi belanja investment, optimised government spending, pemerintah, konsumsi rumah tangga, serta kinerja household consumption, and sustained export ekspor yang tetap terjaga. Dari … Menteri Hukum Group’s deed of establishment was approved by dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam the Minister of Law and Human Right of the Surat Keputusannya No. 02.1815.HT

diterima dan dicatat berdasarkan surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementrian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09- 0331551 tanggal 29 Agustus 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris … disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini. Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan

diterima dan dicatat berdasarkan surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementrian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09- 0331551 tanggal 29 Agustus 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris … disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini. Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan

Groundbreaking Museum Majapahit yang dilaksanakan pada Minggu, 13 September 2026, dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Bupati Jombang … Utama PTPP Novel Arsyad beserta jajaran. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PTPP dalam mendukung pembangunan serta pelestarian warisan budaya nasional. Dalam sambutannya

Seventh 35/POJK.04/2020, Edition, Financial Surat Edaran Otoritas Ser vices Authority Jasa Keuangan Regulation No. Republik Indonesia 35/POJK.04/2020, Nomor and Financial 17/SEOJK.04/2020 Services Authority tentang Pedoman Circular Letter No. Penilaian serta … transaction and perubahan yang exclude tax and legal dilakukan oleh pihak matters, which are Pemerintah maupun outside the scope of swasta yang berkaitan engagement. dengan kondisi objek 11. Changes made

Inti Prima, karena perusahaan tersebut belum menerima pelunasan dari para pelanggannya, termasuk rumah sakit pemerintah yang hingga kini belum dapat melakukan pembayaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan agar menjelaskan mengenai … sertifikat kompetensi di bidang akuntansi yang diterbitkan oleh organisasi profesi yang diakui di Negara Republik Indonesia atau organisasi internasional. / Confirmation as to whether the Company’s financial statement preparation team

mengakui liabilitas imbalan kerja jangka term employee benefit liabilities in accordance with berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Government Regulation of the Republic of Indonesia Indonesia Nomor 35 Tahun … obtained a financing facility pembiayaan dari Pusat Investasi Pemerintah - from the Government Investment Center (Pusat Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Investasi Pemerintah) of the Ministry of Finance of fasilitas sebesar

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan … Jasa kehumasan mencakup layanan konsultasi komunikasi strategis, kelola krisis, hubungan investor, hubungan media, hubungan pemerintah, penyidikan dan pengawasan pemasaran, marketing intelligence, serta analisis. Komposisi Pendapatan Berdasarkan Segmen Usaha Tahun

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

Desember 2022, Government Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah regarding Job Creation (“Perpu No. 2/2022”) which Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun … Pemerintah No. 2 Tahun Regulation No. 2 of 2026 as described in the next 2026 yang dijelaskan dalam paragraf berikutnya paragraph below. di bawah ini. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah

Ministry of Law and Human Rights of the Republic Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia of Indonesia under No. AHU-AH.01.03-0205229, No. AHU-AH.01.03-0205229 tanggal … straight-line method. lurus. j. Piutang Plasma j. Due from Plasma Plasma merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia Plasma is a policy of the Government of Indonesia in berkaitan dengan kerjasama pengembangan

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

disetujui oleh Menteri 100 per share. This amendment was Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik approved by the Ministry of Law and Human Indonesia dengan Surat Keputusan Rights … obtained from economic expert laporan ahli ekonomi, analis keuangan, reports, financial analysts, governmental badan pemerintah, lembaga terkait, dan bodies, relevant think-tanks and other similar organisasi serupa lainnya, serta organizations

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

Republic of Indonesia No. 83, Supplement No. telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 029997, publication year 2025. Indonesia No. 83, Tambahan No. 029997, tahun penerbitan 2025. Sesuai dengan Pasal … from diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analis economic expert reports, financial analysts, keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan governmental bodies, relevant think-tanks and other organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan

Bursa Efek Indonesia sejak 12 November 2007 dengan struktur kepemilikan saham 70% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 30% dimiliki oleh publik. Pada tahun ini, Jasa Marga memperoleh peringkat kredit … jalan tol dapat melalui tiga cara, yakni melalui tender investasi, baik di prakarsai oleh pemerintah maupun oleh badan usaha, serta melalui proses akuisisi ruas jalan tol eksisting. Hampir seluruh proyek

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan … Jasa kehumasan mencakup layanan konsultasi komunikasi strategis, kelola krisis, hubungan investor, hubungan media, hubungan pemerintah, penyidikan dan pengawasan pemasaran, marketing intelligence, serta analisis. Komposisi Pendapatan Berdasarkan Segmen Usaha Tahun

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan … Jasa kehumasan mencakup layanan konsultasi komunikasi strategis, kelola krisis, hubungan investor, hubungan media, hubungan pemerintah, penyidikan dan pengawasan pemasaran, marketing intelligence, serta analisis. Komposisi Pendapatan Berdasarkan Segmen Usaha Tahun

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1205 Tahun 2026, Nomor 3 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Hari … kemudian apabila terjadi perubahan kegiatan kliring pada kalender operasional Bank Indonesia atau adanya pengumuman Pemerintah mengenai perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2027. Demikian untuk diketahui. 16 September

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1205 Tahun 2026, Nomor 3 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Hari … kemudian apabila terjadi perubahan kegiatan kliring pada kalender operasional Bank Indonesia atau adanya pengumuman Pemerintah mengenai perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2027. Demikian untuk diketahui. 16 September

tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. KELALAIAN PERSEROAN Keterangan lebih lanjut mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi … dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 31 Desember Keterangan 2026* 2025 2024 Obligasi Pemerintah 45.150.052 38.106.638 35.475.529 Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 8.460.772 1.683.840 175.625 Kredit yang diberikan

Mineral Kritikal lakukan dengan memper- terkait yang sudah dike- “Kementerian Hukum malaria. Pagi sembuh, pemerintah. “Indonesia subsidi, berapa pun har- laborasi dengan pengusaha dari Unhas, saya dukung kuat kualitas … Hari/Tanggal : Kamis, 01 Oktober 2026 Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB tersedia di kantor Perseroan sejak Penawaran. Waktu

State- Negara. Entitas induk utama Perusahaan adalah owned Enterprise. The ultimate parent of the Pemerintah Republik Indonesia. Company is the Government of the Republic of Indonesia. Pada tanggal 30 Juni … parties Kementerian Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 3,753,041 - 14,367,687 Republik Indonesia Kementerian Sekretariat Kementerian Sekretariat Republik Indonesia 1,753,980 - Republik Indonesia Lain-lain

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional. Masyarakat berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara … atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK. Pemerintah berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. PMTHMETD berarti Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perseroan berarti

tanggal 5 Maret 2020, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. A HU-0020872.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 Maret 2020 (“Akta No. 19”). akta tersebut dibuat … ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu Rupiah). Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan

kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional. Masyarakat berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara … atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK. Pemerintah berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. PMTHMETD berarti Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perseroan berarti

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

tanggal 5 Maret 2020, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. A HU-0020872.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 Maret 2020 (“Akta No. 19”). akta tersebut dibuat … ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu Rupiah). Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan

parties with special relations with employees of Danamon tersebut dan kepada pejabat pemerintah, perwakilan the Bank Danamon and to the government officials, otoritas publik atau mitra mereka, anggota keluarga, atau … mempengaruhi indirectly, or that will reasonably and allegedly influence the perilaku dan keputusan pejabat pemerintah, perwakilan otoritas behavior and decisions of the government officials, publik atau mitra mereka, anggota keluarga

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1 JAKARTA 10710 KETERANGAN PERS Hasil Lelang Surat Utang Negara … pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026 Jakarta, 15 September 2026 - Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 15 September 2026 untuk seri SPN01261017 (new issuance), SPN03261216 (new issuance

English Page PENGUMUMAN BURSA Pencatatan Awal SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No. Peng-HLS-00012/BEI.PP3/09-2026 SURAT BERHARGA NEGARA Merujuk Siaran Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian … didalam dokumen ini. Go To Indonesian Page EXCHANGE ANNOUNCEMENT Initial Listing of Government Bond/Sukuk PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No.Peng-HLS-00012/BEI.PP3/09-2026 GOVERNMENT BOND/SUKUK Referring to the press release from

Usaha Submission yang diatur dalam Peraturan Indonesia – “KBLI”), as part of the fulfillment of Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun licensing requirements through the Online Single 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan