Browse

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

Taxation Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Based on the Decision Letters No. 416/KMK.04/ 1996 Republik Indonesia No. 416/KMK.04/1996 dan and No. 417/KMK.04/1996 dated June 14, 1996 of the No. 417/KMK.04/1996 … obligasi korporat tersebut, digunakan bunga market for such bonds, the market rates of obligasi pemerintah. government bonds are used 23 The original financial statements included herein are in the Indonesian

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

Republic hanya di wilayah Republik Indonesia tapi juga di luar of Indonesia but also outside the territory of the wilayah Republik Indonesia; dan Republic of Indonesia; and b. Mencari serta … Tahun 2016 untuk mendukung program program of the government of the Republic of Indonesia pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan to increase tax revenues. penerimaan pajak. Pada tahun 2016, Perusahaan

peraturan yang berlaku, dan b. Membayar secara penuh uang yang dipotong tersebut kepada Instansi Pemerintah yang berwenang dalam jangka waktu yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku. Untuk memenuhi peraturan-peraturan … Akad Wakalah bil Ujrah Nomor: 03/409-PKS/DIR tertanggal 3 April 2023 antara PT Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk selaku Penyedia Jasa

peraturan yang berlaku, dan b. Membayar secara penuh uang yang dipotong tersebut kepada Instansi Pemerintah yang berwenang dalam jangka waktu yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku. Untuk memenuhi peraturan-peraturan … Akad Wakalah bil Ujrah Nomor: 03/409-PKS/DIR tertanggal 3 April 2023 antara PT Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk selaku Penyedia Jasa

negara” sebagaimana Menurut Hangga, sapaan akrabnya,Arus nasi Kas darilintas kementerian/lembaga, Aktivitas Pendanaan: sama pemerintah. Dengan demikian, dalam penyusunan RUU EBET. diamanatkan Pasal 33 Saldo UUD 1 Januari 2026 Kementerian … Tahun 2009 ten- tasi Minyak dan GasLaba Bumi Satya Komprehensif dengan arahan Presiden Republik In- an hingga implementasi. (579.201.638) Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas (874.243.634) Periode Berjalan

negara” sebagaimana Menurut Hangga, sapaan akrabnya,Arus nasi Kas darilintas kementerian/lembaga, Aktivitas Pendanaan: sama pemerintah. Dengan demikian, dalam penyusunan RUU EBET. diamanatkan Pasal 33 Saldo UUD 1 Januari 2026 Kementerian … Tahun 2009 ten- tasi Minyak dan GasLaba Bumi Satya Komprehensif dengan arahan Presiden Republik In- an hingga implementasi. (579.201.638) Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas (874.243.634) Periode Berjalan

adanya suatu pandemi atau menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing … tidak memiliki tunggakan pajak. Fasilitas Pajak Penghasilan Pada tanggal 2 Januari 2007, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2007 tentang “Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal

Bank Kustodian dan/atau Wali Amanat, kecuali hubungan berelasi yang terjadi kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung. Semua transaksi dan saldo atas dan transaksi dengan pihak-pihak … Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Taspen (Persero), dan Perum Jamkrindo karena dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Namun, secara aktivitas operasional masing-masing pihak berelasi mandiri (Independen). Pemegang : PT Sarana Multigriya

Bank Kustodian dan/atau Wali Amanat, kecuali hubungan berelasi yang terjadi kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung. Semua transaksi dan saldo atas dan transaksi dengan pihak-pihak … Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Taspen (Persero), dan Perum Jamkrindo karena dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Namun, secara aktivitas operasional masing-masing pihak berelasi mandiri (Independen). Pemegang : PT Sarana Multigriya

Bank Kustodian dan/atau Wali Amanat, kecuali hubungan berelasi yang terjadi kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung. Semua transaksi dan saldo atas dan transaksi dengan pihak-pihak … Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Taspen (Persero), dan Perum Jamkrindo karena dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Namun, secara aktivitas operasional masing-masing pihak bebas mandiri (independen). Pemegang : PT Sarana Multigriya

Bank Kustodian dan/atau Wali Amanat, kecuali hubungan berelasi yang terjadi kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung. Semua transaksi dan saldo atas dan transaksi dengan pihak-pihak … Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Taspen (Persero), dan Perum Jamkrindo karena dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Namun, secara aktivitas operasional masing-masing pihak bebas mandiri (independen). Pemegang : PT Sarana Multigriya

negara” sebagaimana Menurut Hangga, sapaan akrabnya,Arus nasi Kas darilintas kementerian/lembaga, Aktivitas Pendanaan: sama pemerintah. Dengan demikian, dalam penyusunan RUU EBET. diamanatkan Pasal 33 Saldo UUD 1 Januari 2026 Kementerian … Tahun 2009 ten- tasi Minyak dan GasLaba Bumi Satya Komprehensif dengan arahan Presiden Republik In- an hingga implementasi. (579.201.638) Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas (874.243.634) Periode Berjalan

negara” sebagaimana Menurut Hangga, sapaan akrabnya,Arus nasi Kas darilintas kementerian/lembaga, Aktivitas Pendanaan: sama pemerintah. Dengan demikian, dalam penyusunan RUU EBET. diamanatkan Pasal 33 Saldo UUD 1 Januari 2026 Kementerian … Tahun 2009 ten- tasi Minyak dan GasLaba Bumi Satya Komprehensif dengan arahan Presiden Republik In- an hingga implementasi. (579.201.638) Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas (874.243.634) Periode Berjalan

negara” sebagaimana Menurut Hangga, sapaan akrabnya,Arus nasi Kas darilintas kementerian/lembaga, Aktivitas Pendanaan: sama pemerintah. Dengan demikian, dalam penyusunan RUU EBET. diamanatkan Pasal 33 Saldo UUD 1 Januari 2026 Kementerian … Tahun 2009 ten- tasi Minyak dan GasLaba Bumi Satya Komprehensif dengan arahan Presiden Republik In- an hingga implementasi. (579.201.638) Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas (874.243.634) Periode Berjalan

negara” sebagaimana Menurut Hangga, sapaan akrabnya,Arus nasi Kas darilintas kementerian/lembaga, Aktivitas Pendanaan: sama pemerintah. Dengan demikian, dalam penyusunan RUU EBET. diamanatkan Pasal 33 Saldo UUD 1 Januari 2026 Kementerian … Tahun 2009 ten- tasi Minyak dan GasLaba Bumi Satya Komprehensif dengan arahan Presiden Republik In- an hingga implementasi. (579.201.638) Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas (874.243.634) Periode Berjalan

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, and based on its implementing regulation, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Government Regulation No. 35 of 2021 on Fixed Perjanjian Kerja Waktu … SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN 23. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS PENGGUNAANNYA Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007, yang dikeluarkan

tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. KELALAIAN PERSEROAN Keterangan lebih lanjut mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi … dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 31 Desember Keterangan 2026* 2025 2024 Obligasi Pemerintah 45.150.052 38.106.638 35.475.529 Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 8.460.772 1.683.840 175.625 Kredit yang diberikan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia … Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia 2025 Nomor

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

penyewaan dan rasio kolokasi; (iii) beban bunga; (iv) belanja modal; (v) perpajakan; (vi) regulasi Pemerintah; dan (vii) perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru. Hasil kegiatan operasional Periode 6 (enam … Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia (“Menkum”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0085004.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 1 September 2026 dan didaftarkan pada

penyewaan dan rasio kolokasi; (iii) beban bunga; (iv) belanja modal; (v) perpajakan; (vi) regulasi Pemerintah; dan (vii) perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru. Hasil kegiatan operasional Periode 6 (enam … Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia (“Menkum”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0085004.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 1 September 2026 dan didaftarkan pada

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

korporat tersebut, digunakan bunga deep market for such bonds, the market rates of obligasi pemerintah. government bonds are used. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Past service costs … jaminan contributions for old age protection and pension pensiun yang dikelola oleh Pemerintah, dengan dasar protection to the Government administered pension kewajiban. Perusahaan tidak memiliki kewajiban insurance plans

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

korporat tersebut, digunakan bunga obligasi such bonds, the market rates of government bonds are pemerintah. used. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Past service costs are recognised immediately … jaminan pensiun contributions for old age protection and pension yang dikelola oleh Pemerintah, dengan dasar protection to the Government administered pension kewajiban. Grup tidak memiliki kewajiban membayar insurance plans

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

Jakarta, akta telah dicatat dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0127756 Tanggal 7 Maret … Kegiatan Real Estat; 5. Sertifikat Laik Fungsi Nomor : SK-SLF-351504-04012024-001; 6. Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Gudang PB-UMKU

Lain-lain Syarat dan ketentuan HMETD ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan calon pemegang HMETD … kendaraan listrik senilai Rp85.294 juta dari berbagai pelanggan. Pertumbuhan ini didukung kuat oleh regulasi pemerintah (Perpres No. 55/2019 dan No. 79/2023) yang memberikan kemudahan dan insentif fiskal bagi operator angkutan

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas, fungsi, dan peningkatan kinerja pada Perusahaan Perseroan … Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0095190 tertanggal 15 Februari … disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini. Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan

yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal … Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU- 0017288.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 dan telah diumumkan

Risiko Ketidakstabilan Politik 63 E. Risiko Bencana Alam 64 F. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah 64 VIII. METODE PENILAIAN A. Metode-Metode Penilaian 65 B. Metode Penilaian yang Digunakan … Tangerang. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0021664.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 11 Mei 2017 dan telah diumumkan dalam

profit or loss. Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan On February 2, 2021, the Government promulgated Government memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP Regulation Number … Creation regulated in implementing regulations yang diatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tahun 2021 "Peraturan Pemerintah (PP) No.35 of 2021, Perjanjian Kerja Waktu tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

undang No.11 Tahun 2020 dan In accordance with the Indonesian Law No.11 Year Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang 2020 and Government Regulation No. 35/2021 on Cipta Kerja, Perusahaan … Menteri Hukum dan Hak Asasi Human Rights of the Republic of Indonesia Number: Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- AHU-0073455.AH.01.02 year 2025 dated 0073455.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal October

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

profit or loss. Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan On February 2, 2021, the Government promulgated Government memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP Regulation Number … Creation regulated in implementing regulations yang diatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tahun 2021 "Peraturan Pemerintah (PP) No.35 of 2021, Perjanjian Kerja Waktu tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

cadangan umum dari saldo laba sebesar Rp 114.887.734.640. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan minimum … harus dibayarkan kepada karyawan yang berhak sebagaimana diharuskan Undang-undang No. 6/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021. Jumlah-jumlah yang diakui dalam Iaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

cadangan umum dari saldo laba sebesar Rp 114.887.734.640. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan minimum … harus dibayarkan kepada karyawan yang berhak sebagaimana diharuskan Undang-undang No. 6/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021. Jumlah-jumlah yang diakui dalam Iaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (SCNP), hari ini menerima kunjungan resmi pejabat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI). Rombongan yang dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen … SCNP di Cileungsi, Jawa Barat pada pukul 10.00 WIB. Kunjungan ini adalah langkah proaktif Pemerintah dalam meninjau kesiapan, kapasitas operasional dan tingkat kepatuhan pelaku pasar sebagai basis manufaktur lokal atas

Lain-lain Syarat dan ketentuan HMETD ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan calon pemegang HMETD … kendaraan listrik senilai Rp85.294 juta dari berbagai pelanggan. Pertumbuhan ini didukung kuat oleh regulasi pemerintah (Perpres No. 55/2019 dan No. 79/2023) yang memberikan kemudahan dan insentif fiskal bagi operator angkutan

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

receivables. lain. Piutang Pemerintah merupakan piutang terhadap Pemerintah Government receivables represent receivables from the atas dana talangan pembebasan tanah. government for land acquisition. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia … merupakan hak konsesi dari Toll road concession rights are granted by the Government of Pemerintah Republik Indonesia berupa pengusahaan jalan tol Indonesia in the form of toll road concessions

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

February 2, 2021, the Government Pemerintah mengundangkan dan promulgated Government Regulation memberlakukan Peraturan Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 implement the provisions of Article … menciptakan employment opportunities. lapangan kerja yang seluas-luasnya. Presiden Republik Indonesia telah The President of the Republic of menetapkan Peraturan Pemerintah Indonesia has issued Government Pengganti Undang-Undang