Browse

Dividen the investment provisions as mentioned above, the Tunai tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Cash Dividend received by the DIT will be subject to Indonesia. Bagi WPOP DN yang … Support the Ease of Doing Business. DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 09 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. 5. Bagi Pemegang

Kalimantan Barat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.59/Menhut-II/2007 yang telah diamandemen dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.1519/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, HKI memperoleh … Kalimantan Barat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.59/Menhut-II/2007 yang telah diamandemen dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.1519/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, HKI memperoleh

dengan kebutuhan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pemerintah Republik Indonesia telah menunjukan komitmennya dalam membangun industri baterai yang kuat di dalam negeri dengan

valuer at the Financial di Otoritas Jasa Keuangan. Service Authority. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik According to the Decree of Minister of Finance Indonesia No. 54/KM.1/2010 tertanggal No. 54/KM.1/2010 dated … pada efektivitas kebijakan atau peraturan yang effectiveness of the policies or regulations dikeluarkan oleh Pemerintah Republik issued by the Government of Republic of Indonesia serta tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia

valuer at the Financial di Otoritas Jasa Keuangan. Service Authority. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik According to the Decree of Minister of Finance Indonesia No. 54/KM.1/2010 tertanggal No. 54/KM.1/2010 dated … pada efektivitas kebijakan atau peraturan yang effectiveness of the policies or regulations dikeluarkan oleh Pemerintah Republik issued by the Government of Republic of Indonesia serta tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia

valuer at the Financial di Otoritas Jasa Keuangan. Service Authority. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik According to the Decree of Minister of Finance Indonesia No. 54/KM.1/2010 tertanggal No. 54/KM.1/2010 dated … pada efektivitas kebijakan atau peraturan yang effectiveness of the policies or regulations dikeluarkan oleh Pemerintah Republik issued by the Government of Republic of Indonesia serta tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia

valuer at the Financial di Otoritas Jasa Keuangan. Service Authority. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik According to the Decree of Minister of Finance Indonesia No. 54/KM.1/2010 tertanggal No. 54/KM.1/2010 dated … pada efektivitas kebijakan atau peraturan yang effectiveness of the policies or regulations dikeluarkan oleh Pemerintah Republik issued by the Government of Republic of Indonesia serta tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia

taxpayers who do not meet the diinvestasikan di wilayah Negara investment requirements as Kesatuan Republik Indonesia. Bagi mentioned above, the dividend WPOP DN yang tidak memenuhi received by the person … Treatment to Support Ease of yang bersangkutan sesuai dengan Doing Business. ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. 3 5. Pemegang saham dapat

akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang … tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. 5. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan

Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) Keterangan Pengampunan Pajak (SKKP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik by the Minister of Finance of Republic Indonesia, dan tidak diakui secara neto Indonesia, and they … Kementerian Hukum dan Hak Asasi Ministry of Law and Human Rights of the Manusia Republik Indonesia dan telah diterima Republic of Indonesia and have been received dan dicatat oleh Direktorat

Timur. WTR : PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan … Transaksi ini merupakan bagian dari restrukturisasi yang telah disetujui oleh Pemerintah berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal

jenis perijinan sebagai bagian landasan dasar untuk maju yang dipercayakan kepada kami dari Regulator Republik Indonesia. Secara garis besar, kami dapat menginformasikan akan adanya pertumbuhan usaha bagi kami dengan angka … dengan perkembangan teknologi digital. Namun adopsi teknologi pun membutuhkan kolaborasi multipihak, dari sektor industri, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait demi memastikan terwujudkan ekonomi digital nasional yang aman, diadopsi oleh

comply with the investment provisions diinvestasikan di wilayah Negara as mentioned above, the dividends Republik Indonesia. Bagi WPOP DN received by the person concerned will be yang tidak memenuhi ketentuan … wajib disetor sendiri oleh Doing Business. WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. 5. Pemegang saham yang

Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan … yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia. 2. Pemesanan Pembelian Obligasi Sehubungan dengan anjuran Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan —— Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ——— Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor … dengan Undang-Undang Nomor & — Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang ———— Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-— Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh -—— dua) tentang Cipta Kerja

taxpayers who do not meet the diinvestasikan di wilayah Negara investment requirements as Kesatuan Republik Indonesia. Bagi mentioned above, the dividend WPOP DN yang tidak memenuhi received by the person … Treatment to Support Ease of yang bersangkutan sesuai dengan Doing Business. ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. 3 5. Pemegang saham dapat

regarding Capital Market, together with its implementing regulations. UUPT / Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Company Law Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007, sebagaimana diubah berdasarkan Undang … market and kondisi umum bisnis dan keuangan, serta economic conditions, general business peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan and financial conditions as well as Transaksi pada tanggal diterbitkannya Laporan government regulations

serta peraturan-peraturan yang berlaku di of Indonesia, in accordance with general corporate governance Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate norms; governance secara umum; • Mengikuti perkembangan Pasar Modal … Maret 2020, Pemerintah On March 31, 2020, the Government issued menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Government Regulation in Lieu of Law of the Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun Republic

serta peraturan-peraturan yang berlaku di of Indonesia, in accordance with general corporate governance Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate norms; governance secara umum; • Mengikuti perkembangan Pasar Modal … Maret 2020, Pemerintah On March 31, 2020, the Government issued menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Government Regulation in Lieu of Law of the Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun Republic

Kode Obligasi Emiten Nilai Nominal Bond Code Issuer Face Value 1 FR0095 Pemerintah Republik Indonesia 11,666,667 2 FR0096 Pemerintah Republik Indonesia 11,666,667 3 FR0097 Pemerintah Republik … Indonesia 10,000,000 4 FR0098 Pemerintah Republik Indonesia 11,666,667 Cash Component

Kode Obligasi Emiten Nilai Nominal Bond Code Issuer Face Value 1 FR0095 Pemerintah Republik Indonesia 11,666,667 2 FR0096 Pemerintah Republik Indonesia 11,666,667 3 FR0097 Pemerintah Republik … Indonesia 10,000,000 4 FR0098 Pemerintah Republik Indonesia 11,666,667 Cash Component

membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di -— dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana --—-—-—--—-- ditetapkan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi peraturan perundang- -— undangan termasuk peraturan perundang-undangan … lama dari kebiasaan dalam -—-- perdagangan surat dimaksud: 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan —-—-—-—- Pemerintah: 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI):-————————————— 5. Obligasi: ia sama dan/atau surat promes berjangka waktu ———-- sampai

regarding Capital Market, together with its implementing regulations. UUPT / Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Company Law Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007, sebagaimana diubah berdasarkan Undang … economic kondisi umum bisnis dan keuangan, serta conditions, general business and financial peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan conditions as well as government Transaksi pada tanggal diterbitkannya Laporan regulations related

JUMLAH P.S. JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN JUMLAH P.S. JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── PEMODAL NASIONAL ════════════════ 1 NEGARA REPUBLIK INDONESIA 0 0 0,00000 1 1 0,00000 1 1 0,00000 2 PERORANGAN … LEMBAGA PEMERINTAH 1 500 0,00000 0 0 0,00000 1 500 0,00000 10 REKSADANA 201 739.635.712 3,05111 0 0 0,00000 201 739.635.712 3,05111 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SUB TOTAL

adalah dalam bidang penyelenggaraan ibadah umroh dan/atau haji. PT Madinah Iman Wisata, didirikan di Republik Indonesia, adalah entitas induk dan Entin Suryatin adalah pemegang saham pengendali akhir dari Perusahaan … IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan) Imbalan Pascakerja Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal

yang Telah Ditempatkan dan Disetor Penuh issued and fully paid shares Nama : Pemerintah RI Name : The Government of Republic Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 Indonesia Jakarta 10110 Address : Jalan … JUMLAH P.S. JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN JUMLAH P.S. JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── PEMODAL NASIONAL ════════════════ 1 NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1 3.457.023.005 51,20347 0 0 0,00000 1 3.457.023.005 51,20347 2 PERORANGAN

Sekarang Perubahan 39.179 39.422 243 Penerima Manfaat Akhir dari Kepemilikan Saham Nomor Nama 1 Pemerintah Republik Indonesia Informasi Lain Ultimate Beneficial Owner PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. adalah Pemerintah … This Month Change 39.179 39.422 243 Final Beneficiaries of Share Ownership Number Name 1 Pemerintah Republik Indonesia Other Information Ultimate Beneficial Owner PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. is the Indonesian

Sekarang Perubahan 553 547 6 Penerima Manfaat Akhir dari Kepemilikan Saham Nomor Nama 1 Pemerintah Republik Korea selaku pemilik 100% saham dari The Korea Development Bank Demikian untuk diketahui. Hormat … This Month Change 553 547 6 Final Beneficiaries of Share Ownership Number Name 1 Pemerintah Republik Korea selaku pemilik 100% saham dari The Korea Development Bank Thus to be informed

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1 JAKARTA 10710 KETERANGAN PERS Hasil Lelang Surat Berharga Syariah … Negara pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 Jakarta, 4 Juli 2023 - Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 4 Juli 2023 untuk seri SPNS02012024 (new issuance), PBS036

English Page PENGUMUMAN BURSA Pencatatan Awal SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No. Peng-HLS-00025/BEI.PP3/07-2023 SURAT BERHARGA NEGARA Merujuk Siaran Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian … didalam dokumen ini. Go To Indonesian Page EXCHANGE ANNOUNCEMENT Initial Listing of Government Bond/Sukuk PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No.Peng-HLS-00025/BEI.PP3/07-2023 GOVERNMENT BOND/SUKUK Referring to the press release from

dalam Perseroan. ----------------------- 2) PT. INFRAFORCE EQUIPMENT, suatu perseroan ---- terbatas yang didirikan berdasarkan hukum ---- Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan -- beralamat di Kobexindo Tower, Jalan Pasir ---- Putih Raya Blok … Bapak Martio untuk --------- menyampaikan usulannya. -------------------------------- Terima Kasih Bapak Andry Budiman Limawan. -------------- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia -- Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan --- Berusaha Berbasis Risiko dan Pengumuman Bersama

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3846635, SITUS www.djppr.kemenkeu.go.id … PERS Hasil Penerbitan Surat Utang Negara dengan Cara Private Placement Jakarta, 5 Juli 2023 – Pemerintah telah melakukan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan cara Private Placement pada tanggal 5 Juli

English Page PENGUMUMAN BURSA Pencatatan Awal SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No. Peng-P-00619/BEI.PP3/07-2023 SURAT BERHARGA NEGARA Merujuk Siaran Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian … didalam dokumen ini. Go To Indonesian Page EXCHANGE ANNOUNCEMENT Initial Listing of Government Bond/Sukuk PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No.Peng-P-00619/BEI.PP3/07-2023 GOVERNMENT BOND/SUKUK Referring to the press release from

Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan … huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

Kode Obligasi Emiten Nilai Nominal Bond Code Issuer Face Value 1 FR0095 Pemerintah Republik Indonesia 11,666,667 2 FR0096 Pemerintah Republik Indonesia 11,666,667 3 FR0097 Pemerintah Republik … Indonesia 10,000,000 4 FR0098 Pemerintah Republik Indonesia 11,666,667 Cash Component

Indonesia. diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan For domestic taxpayers who do not meet the Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak investment requirements as mentioned above, memenuhi ketentuan investasi sebagaimana … Government yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Treatment to Support Ease of Doing Business. Perlakuan Perpajakan Untuk

Pengendali Afiliasi Sebelumnya Sebelumny Ini Ini a Negara Jl. Medan 15.477.117.52 80% 15.477.117.5 80% Republik Merdeka 0 20 X Selatan No.13 Jakarta Pusat Masyarakat … Sekarang Perubahan 29.177 29.106 71 Penerima Manfaat Akhir dari Kepemilikan Saham Nomor Nama 1 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Krakatau Steel (Persero

memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham Perseroan mengerti bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa status kedaruratan terkait Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”) yang

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ———— Manusia Republik Indonesia Nomor —— AHU-AH.01.03-0275006, keduanya tertanggal 4 —..—.. (empat) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh … Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -——-— tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua — puluh dua) tentang Cipta Kerja

Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”) serta … menjadi Saham Hasil Konversi. 6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia: a) PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab

masih dapat berubah dan bergantung pada berbagai faktor sebagai berikut: 1. Keputusan Resmi Pemerintah Republik Indonesia berkenaan atas penetapan hari libur nasional tahunan, dan/atau 2. Keputusan Bursa Efek Indonesia berkenaan … masih dapat berubah dan bergantung pada berbagai faktor sebagai berikut: 1. Keputusan Resmi Pemerintah Republik Indonesia berkenaan atas penetapan hari libur nasional tahunan, dan/atau 2. Keputusan Bursa Efek Indonesia berkenaan

Perubahan 3.556 3.654 98 Penerima Manfaat Akhir dari Kepemilikan Saham Nomor Nama 1 Pemerintah Negara Republik Indonesia Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, PT Phapros Tbk Zahmilia Akbar Corporate Secretary … Month Change 3.556 3.654 98 Final Beneficiaries of Share Ownership Number Name 1 Pemerintah Negara Republik Indonesia Thus to be informed accordingly. Respectfully, PT Phapros Tbk Zahmilia Akbar Corporate Secretary

Keputusan No. C2-4540.HT.01.01.Th.98 tanggal 1 Mei 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 18 Juli 2000, Tambahan No. 3780. Anggaran dasar telah beberapa kali … tarif layanannya ditetapkan oleh penyelenggara pos berdasarkan formula perhitungan berbasis biaya sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bidang Perdagangan Besar

KJPP ASRORI & REKAN Bidang Jasa: Penilaian Properti dan Bisnis Wilayah Kerja: Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Nomor Izin Usaha KJPP: 2.15.0126 Kantor Pusat: The Boulevard Office … sesuai atau kondisi tertentu yang memengaruhi ketepatan asumsi-asumsi tersebut, seperti diberlakukannya peraturan-peraturan pemerintah yang baru maupun perubahan-perubahan penting di manajemen, bidang politik, teknologi, sosial dan ekonomi

Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 1 oleh Bhakti Simamora, S.S, S.H., M.Kn. tanggal 8 Juni 2020 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam … pada saat terutang kepada karyawan. Imbalan Paskakerja Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal

Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Termasuk kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam setiap sektor industri … Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara

dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Taxpayer who does not meet the investment Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi requirements as mentioned above, the dividends WPOP DN yang �dak memenuhi ketentuan received … yang bersangkutan to Support Ease of Doing Business and its sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah amendments. No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, berikut perubahannya

JUMLAH P.S. JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN JUMLAH P.S. JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── PEMODAL NASIONAL ════════════════ 1 NEGARA REPUBLIK INDONESIA 0 0 0,00000 1 5 0,00000 1 5 0,00000 2 PERORANGAN … INDONESIA 93.322 1.723.879.799 14,96338 56 1.201 0,00001 93.378 1.723.881.000 14,96339 3 PEMERINTAH DAERAH 2 141.305.000 1,22654 0 0 0,00000 2 141.305.000 1,22654 4 KOPERASI

JUMLAH P.S. JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN JUMLAH P.S. JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── PEMODAL NASIONAL ════════════════ 1 NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1 5.834.850.000 65,04885 0 0 0,00000 1 5.834.850.000 65,04885 2 PERORANGAN … LEMBAGA PEMERINTAH 0 0 0,00000 1 93 0,00000 1 93 0,00000 10 REKSADANA 32 74.396.348 0,82940 3 122 0,00000 35 74.396.470 0,82940 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SUB TOTAL

JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN BUMN JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 13 JAKARTA 10110 21.705.633.362 75,349 % ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ T O T A L : 21.705.633.362 75,349 % ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 01/07/2023