Browse

dari obligasi pemerintah, obligasi korporasi, Sukuk Bank Indonesia, Securities Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, Negotiable Certificate of Deposits (NCD), Surat Berharga Syariah Negara dan Medium Term … Sindikasi Program pemerintah Karyawan Ekspor Subjumlah pinjaman lainnya Konsumen

Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 680.269 680.269 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24.275.226.249 11.033.997.465 Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT Bank Mandiri (Persero … Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 3.620.114.966 2.822.756.173 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 3.606.576.589 3.828.749.752 PT Bank Rakyat Indonesia

Reference to Rupiah which is mata uang yang sah dari Negara Kesaturan Republik the legal currency of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Indonesia. “Tambang Emas Pani”: wilayah … tertanggal 23 Desember 2015 antara between the Government of the Republic of Indonesia and Pemerintah Republik Indonesia dan GSM, sebagaimana GSM, as amended from time to time. diubah dari waktu

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (“UUP2SK”). Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi … Kepemilikan saham ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar 3,977% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat (masing -masing di bawah

perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk kepada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 … industri, ketenagalistrikan, pupuk, LNG domestik, dan kilang. Prospek gas bumi juga didukung oleh kebijakan Pemerintah yang memprioritaskan pemanfaatan sumber energi domestik serta rencana pengembangan pembangkit berbasis gas dan infrastruktur penyaluran

yasa temples/pura, Buddhist temples/wihara, and (kereta api), bangunan monumental, gedung Chinese temples/kelenteng), terminal/station negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan buildings, locomotive workshops (railway), bandara, gedung hangar pesawat, gedung monumental buildings, central/regional … yasa temples/pura, Buddhist temples/wihara, and (kereta api), bangunan monumental, gedung Chinese temples/kelenteng), terminal/station negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan buildings, locomotive workshops (railway), bandara, gedung hangar pesawat, gedung monumental buildings, central/regional

Reference to Rupiah which is mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia. the legal currency of the Republic of Indonesia. “Tambang Emas Pani”: wilayah tambang di bawah Izin “Pani … Kontrak Pohuwato Regency, Gorontalo Province (if any), and Karya tertanggal 15 Agustus 1994 antara Pemerintah Contract of Work dated 15 August 1994 between the Republik Indonesia dan GSM, berikut perubahannya

Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik 39 22/06/26 Senin 134 1 Indonesia sebagai bukan Hari Kerja. 40 21/06/26 Minggu Harga Penawaran : Harga … ATAS SAHAM: 51 10/06/26 Rabu 122 1 OJK : Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, 52 09/06/26 Selasa 119 1 tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan

English Page PENGUMUMAN BURSA Jatuh Tempo SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN01261003 No. Peng-JTO-00064/BEI.PP2/10-2026 SURAT BERHARGA NEGARA Bersama ini diumumkan sebagai berikut … Indonesian Page EXCHANGE ANNOUNCEMENT Maturity of GOVERNMENT BOND PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN01261003 No. Peng-JTO-00064/BEI.PP2/10-2026 GOVERNMENT BOND We hereby announced as follows Starting

025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan … demikian, sampai dengan saat ini, menurut penilaian Perseroan ketergantungan Perseroan terhadap pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah dapat dikatakan relatif stabil dan terukur. Perseroan terus melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah strategis

Republic sepanjang dividen tersebut diinvestasikan of Indonesia. For WPOP DN that does di wilayah Negara Kesatuan Republik not meet the investment provisions as Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak mentioned … concerning Tax Treatment sesuai dengan ketentuan Peraturan to Support the Ease of Doing Business. Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. 5. Pemegang saham Perseroan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal … yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 7. Memberikan kuasa

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal … yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 7. Memberikan kuasa

Republic sepanjang dividen tersebut diinvestasikan of Indonesia. For WPOP DN that does di wilayah Negara Kesatuan Republik not meet the investment provisions as Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak mentioned … concerning Tax Treatment sesuai dengan ketentuan Peraturan to Support the Ease of Doing Business. Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. 5. Pemegang saham Perseroan

pemerintah dapat mendu- kung lembaga zakat dalam merancang program yang lebih tepat sasaran bagi ke- lomp ok masyarakat yang membutuhkan. refleksi yang menarik me- pengelolaan dan penyaluran pengelolaannya. Negara … sedekah mem- pemanfaatan data secara ter- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di lebih dari 30 negara di kembangan ketatanegaraan dapat mendukung pendidikan, Penguatan Baznas dan lem- berikan ruang lebih luas bagi

Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja. Harga Penawaran Tender Wajib : Harga yang ditawarkan oleh Pengendali … urusan pemerintahan di bidang hukum Republik Indonesia. OJK : Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud

Terbatas sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU P2SK … Pusat dengan nomor register No. 186/1985 tanggal 4 Februari 1985 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.196 tanggal 14 Januari 1997, Tambahan No.4. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa

satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan, Total Modal tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai dari PT Asia Intrainvesta selaku Penjual (pengendali lama dari Perseroan) (“Pengambilalihan”). Sesuai dengan ketentuan … Kabar Link Bisnis dan diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2026 merupakan lembaga negara yang independen harga Rp23,5 (dua puluh tiga koma lima Rupiah) yang yang mempunyai fungsi

lima) tahun terakhir, Pengendali Baru tidak pernah diumumkan dalam BNRI No. 083 Tambahan Berita Negara No. b. membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank L  VHFDUD EHUVDPD VDPD GHQJDQ %$( PHPYHUL¿NDVL … Tender Wajib pihak lain yang berkepentingan. Tugas utama konsultan hukum sehubungan dengan Penawaran instansi pemerintah. Seluruh Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk ikut serta dalam viii. tidak terdapat peraturan perundang-undangan

ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa. Harga Penawaran Tender berarti harga yang ditawarkan Pengendali Baru untuk … sekarang bernama Menteri Hukum Republik Indonesia. OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan 2 dan penyidikan sebagaimana

English Page PENGUMUMAN BURSA Pencatatan Awal SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No. Peng-HLS-00011/BEI.PP2/10-2026 SURAT BERHARGA NEGARA Merujuk Siaran Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian … Januari REOPENING FR0102 1.100.000 15 Juli 2054 140.075.678 Seri FR0102 2024 Obligasi Negara RI 27 Agustus REOPENING FR0105 550.000 15 Juli 2064 123.070.840 Seri FR0105 2024 Demikian untuk diketahui. Hormat

Negara pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026 Jakarta, 29 September 2026 - Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 29 September 2026 untuk seri SPN01261031 (new issuance), SPN03261230

Daftar Perseroan No. AHU- 007821.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 3645 serta Tambahan BNRI No. 19 tanggal 10 Januari 2017 (“Akta … disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi. Dalam analisis, KJPP

official resmi pemerintah Republik Indonesia representative office of the local setempat atau diapostile sesuai dengan government of the Republic of Indonesia ketentuan yang berlaku di negara or apostilled in accordance

menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara Jakarta, 29 September 2026 Nomor : RC-1307/PEF-DIR/IX/2026 Lampiran : 4 (empat) berkas Klasifikasi : Terbatas Perihal … juta rupiah) yang dijamin tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat ditarik kembali (irrevocable) oleh Pemerintah (Government Guarantee) dan berlaku untuk periode 28 September 2026 sampai dengan 1 Oktober 2026. Peringkat

Australia dan Ekuador, dan kami harap dapat berkembang untuk melakukan ekspor ke berbagai negara lain. Dari Afrika Selatan sendiri, Perseroan telah memperoleh pemesanan berulang (repeat order): yang dimana ini membuktikan … masih terbuka cukup lebar, salah satunya adalah menjadi program ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, dan kami melihat ada potensi permintaan / pengembangan pasar yang cukup besar. Walau angka yang

perubahan kebijakan pemerintah Berbagai peraturan dan kebijakan dikeluarkan Pemerintah dalam bidang manufaktur plastik packaging. Pada kondisi tertentu, Pemerintah melakukan berbagai pembaruan dan perbaikan terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah dengan tujuan … berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan telah

Oktober 2026. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal … mata uang asing b. Risiko tingkat suku bunga 3. Risiko prubahan kebijakan pemerintah 4. Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional 5. Risiko tuntutan atau gugatan hukum KEJADIAN PENTING SETELAH

Installment Merchant Aggregator and BNI Rewards Rewards Point dengan PT Bank Negara Indonesia Points with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Persero) Tbk. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 20 This … agreement with layanan perbankan open dengan PT Bank Tabungan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. This Negara (Persero) Tbk. Perjanjian ini berlaku sejak agreement is valid from March

dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI. Pemerintah : berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. Pemegang Saham : berarti Pemegang Saham Perseroan, baik yang merupakan pihak terafiliasi atau … berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan telah

lagi. Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar … terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan 3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah D. RISIKO BAGI INVESTOR 1. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau

Makan dan minuman Food and beverage Material Material usage Pertambangan Mining cost Royalti kepada pemerintah Royalties to government Pengangkutan dan bongkar muat Freight and handling costs Biaya reklamasi dan penutupan … Other uang currency uang currency lainnya lainnya Mata Currency Mata Currency uang uang Bank Negara Indonesia IDR Bank Negara Indonesia IDR Bank Negara Indonesia IDR Bank Negara Indonesia IDR (Persero

Other Mata Other uang currency uang currency lainnya lainnya Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD (Persero … Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero

eksternal yang diatribusikan kepada: i. negara domisili Perusahaan; dan ii. semua negara asing secara total dimana Perusahaan memperoleh pendapatan. Dalam hal pendapatan dari suatu negara asing secara individual jumlahnya material … jumlah tersebut direklasifikasi. 48) Hibah Pemerintah Setiap Hibah Pemerintah yang diterima, Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: √ a) sifat dan luas Hibah Pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan

pascakerja sesuai dengan The Group determines its post-employment benefits liability based on Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021 … jual barang dan jasa; - that mainly influences sales prices for goods and services; - dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian - of the country whose competitive forces and regulations mainly

Other Mata Other uang currency uang currency lainnya lainnya Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD (Persero … Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero

eksternal yang diatribusikan kepada: i. negara domisili Perusahaan; dan ii. semua negara asing secara total dimana Perusahaan memperoleh pendapatan. Dalam hal pendapatan dari suatu negara asing secara individual jumlahnya material … jumlah tersebut direklasifikasi. 48) Hibah Pemerintah Setiap Hibah Pemerintah yang diterima, Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: √ a) sifat dan luas Hibah Pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan

pascakerja sesuai dengan The Group determines its post-employment benefits liability based on Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021 … jual barang dan jasa; - that mainly influences sales prices for goods and services; - dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian - of the country whose competitive forces and regulations mainly

pascakerja sesuai dengan The Group determines its post-employment benefits liability based on Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) which … jual barang dan jasa; - that mainly influences sales prices for goods and services; - dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya - of the country whose competitive forces and regulations mainly sebagian

dari obligasi pemerintah, obligasi korporasi, Sukuk Bank Indonesia, Securities Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, Negotiable Certificate of Deposits (NCD), Surat Berharga Syariah Negara dan Medium Term … Sindikasi Program pemerintah Karyawan Ekspor Subjumlah pinjaman lainnya Konsumen

Other Mata Other uang currency uang currency lainnya lainnya Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD (Persero … Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero

dihitung berdasarkan Peraturan post-employment benefits is calculated based on Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2/2022 Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja. regarding … Guarantee mainly represents deposit to PT Perusahaan Listrik Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Cikarang Listrindo Negara (Persero) and PT Cikarang Listrindo as of March 31, pada tanggal 31 Maret

eksternal yang diatribusikan kepada: i. negara domisili Perusahaan; dan ii. semua negara asing secara total dimana Perusahaan memperoleh pendapatan. Dalam hal pendapatan dari suatu negara asing secara individual jumlahnya material … yang V berlokasi di: i. negara domisili Perusahaan; dan ii. semua negara asing secara total dimana Perusahaan memiliki aset. Dalam hal aset dari suatu negara asing secara individual jumlahnya material

Raya Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 15.551 780.653 (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 800 - (Persero … Raya Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 15.551 780.653 (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 800 - (Persero

Komisaris. 2. Yancoal Riwayat Singkat Yancoal merupakan perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Australia pada tanggal 18 November 2004. Domisili dan kantor pusat Yancoal berlokasi di Sydney, Australia … berada di luar lingkup penugasan Penilai Independen. 12. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi objek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya

Other Mata Other uang currency uang currency lainnya lainnya Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD (Persero … Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero

Gapura Angkasa PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 2.97 2.30 3.17 (Persero) Tbk PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero … Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.66 2.55 5.23 5.10 (Persero) Tbk PT Bank Negara PT Bank Negara Indonesia Indonesia (Persero) Tbk 1.60 1.55 3.16 5.99 (Persero) Tbk PT Perusahaan PT Perusahaan

Other Mata Other uang currency uang currency lainnya lainnya Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD (Persero … Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero

Mandiri (Persero) Tbk 8.087.564.609 437.061 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 7.518.550.615 89.172.046.724 (Persero) Tbk PT Bank Shinhan Indonesia … jumlah 1.585.428.146.764 1.320.570.604.020 Sub-total Deposito Berjangka Time Deposit PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 1.421.947.000 - (Persero) Tbk Sub-jumlah 1.421.947.000 - Sub-total Jumlah

Makan dan minuman Food and beverage Material Material usage Pertambangan Mining cost Royalti kepada pemerintah Royalties to government Pengangkutan dan bongkar muat Freight and handling costs Biaya reklamasi dan penutupan … Other uang currency uang currency lainnya lainnya Mata Currency Mata Currency uang uang Bank Negara Indonesia IDR Bank Negara Indonesia IDR Bank Negara Indonesia IDR Bank Negara Indonesia IDR (Persero