Browse

English Page PENGUMUMAN BURSA Jatuh Tempo SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0043 No. Peng-JTO-00053/BEI.PP3/09-2026 SURAT BERHARGA NEGARA Bersama ini diumumkan sebagai … dokumen ini. Go To Indonesian Page EXCHANGE ANNOUNCEMENT Maturity of GOVERNMENT BOND PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0043 No. Peng-JTO-00053/BEI.PP3/09-2026 GOVERNMENT BOND We hereby

English Page PENGUMUMAN BURSA Pencatatan Awal SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No. Peng-HLS-00013/BEI.PP3/09-2026 SURAT BERHARGA NEGARA Merujuk Siaran Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian … April 2043 45.062.339 Seri PBS005 Surat Berharga 07 Desember 15 Desember Syariah Negara REOPENING PBS038 1.550.000 127.920.546 2023 2049 Seri PBS038 Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, PT Bursa Efek Indonesia

pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 Jakarta, 22 September 2026 - Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 22 September 2026 untuk seri SPNS24102026 (new issuance), SPNS12042027 (reopening

Makan dan minuman Food and beverage Material Material usage Pertambangan Mining cost Royalti kepada pemerintah Royalties to government Pengangkutan dan bongkar muat Freight and handling costs Biaya reklamasi dan penutupan … Other uang currency uang currency lainnya lainnya Mata Currency Mata Currency uang uang Bank Negara Indonesia IDR Bank Negara IDR Bank Negara Indonesia IDR Bank Negara IDR (Persero

Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Negara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB PT Bank CIMB Niaga … tidak memiliki operasi langsung The Group does not currently have significant yang signifikan di negara-negara yang terlibat direct operations in the countries directly langsung dalam konflik tersebut. Namun, dampak

eksternal yang diatribusikan kepada: i. negara domisili Perusahaan; dan ii. semua negara asing secara total dimana Perusahaan memperoleh pendapatan. Dalam hal pendapatan dari suatu negara asing secara individual jumlahnya material … jumlah tersebut direklasifikasi. 48) Hibah Pemerintah  Setiap Hibah Pemerintah yang diterima, Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a) sifat dan luas Hibah Pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan

Other Mata Other uang currency uang currency lainnya lainnya Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD (Persero … Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero

Bank Sinarmas Tbk - TKS Pihak ketiga Third parties PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BORNEO 2.030.328 2.087.506 BORNEO … equivalent to US$ 33,684,331). PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) BORNEO dan BSL BORNEO and BSL Pada tanggal 24 November

diatribusikan kepada: Catatan 38 i. negara domisili Perusahaan; dan ii. semua negara asing secara total dimana Perusahaan memperoleh √ pendapatan. Dalam hal pendapatan dari suatu negara asing secara individual jumlahnya material … jumlah tersebut direklasifikasi. 45) Hibah Pemerintah Setiap Hibah Pemerintah yang diterima, Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a) sifat dan luas Hibah Pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan

paten bisa dijadikan berbagai negara maju dan dan kecil mendapatkan Jakarta, HanTer - "Jadi sebagai agunan atau kolate- kawasan ASEAN seperti afirmasi khusus dari nega- pemerintah melalui rapat ral pinjaman … menterian Hukum bersama ayaan berbasis kekayaan Hukum (Kemenkum) se- Tabungan Negara Tbk (BTN) di mana subsidi bunga dari diberikan pemerintah sebesar plafon kredit untuk pem- Kementerian UMKM dan intelektual secara

pembayaran pelunasan pokok Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 Seri A yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia serta realisasi proses klaim penjaminan sesuai dengan perjanjian penjaminan yang berlaku. PB.06.01 Dokumen … menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. [XXXX] Lamp : 1 Berkas

peraturan pelaksanaannya UU Cipta Kerja : Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, sebagaimana diubah … preferensi tinggi terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Sebagai negara dengan wilayah yang luas dan dengan penduduk yang padat, penting bagi pemerintah untuk terus mendorong pembangunan layanan kesehatan, termasuk rumah sakit

Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik 2 Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa. KSEI berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia … modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Surabaya, Indonesia. Perusahaan Terkendali Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara

Kegiatan Usaha sebagai pemenuhan layanan perizinan dalam Online Single Submission yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan penyesuaian ketentuan … peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 5. Memberikan kuasa

Kegiatan Usaha sebagai pemenuhan layanan perizinan dalam Online Single Submission yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan penyesuaian ketentuan … peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 5. Memberikan kuasa

Kegiatan Usaha sebagai pemenuhan layanan perizinan dalam Online Single Submission yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan penyesuaian ketentuan … peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 5. Memberikan kuasa

untuk membeli Saham Yang Dijamin BCI sebagaimana dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: TEB/20.03/039/SKB/2026 tanggal 24 Agustus 2026 senilai Rp1.261.807.924.105,-, surat keterangan dari … sehingga belum ada saldo pembiayaan yang tercatat. Penarikan fasilitas dilakukan sehubungan dengan kewajiban Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023, di mana EMP Gandewa wajib menempatkan hasil penjualan ekspor minyak mentah

perdagangan di Indonesia distribu on, and trade ac vi es across the archipelago. sebagai negara kepulauan. Seiring dengan meningkatnya As demand for marine transporta on services con nues kebutuhan jasa … subsidiary invested in Rupiah- pada Obligasi Rupiah Pemerintah Republik Indonesia. denominated Government Bonds of the Republic of Investasi tersebut melipu Obligasi Rupiah Pemerintah Indonesia. These investments comprise Government RI Seri

perdagangan di Indonesia distribu on, and trade ac vi es across the archipelago. sebagai negara kepulauan. Seiring dengan meningkatnya As demand for marine transporta on services con nues kebutuhan jasa … subsidiary invested in Rupiah- pada Obligasi Rupiah Pemerintah Republik Indonesia. denominated Government Bonds of the Republic of Investasi tersebut melipu Obligasi Rupiah Pemerintah Indonesia. These investments comprise Government RI Seri

tetapi butuh lompatan dari tren pertumbuhan sekitar 5%. • Belanja negara harus menghasilkan multiplier terhadap investasi, produksi, produktivitas, dan lapangan kerja. • Pemerintah komit jaga kebijakan fiskal 2027 tetap ekspansif sekaligus kredibel … parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9). Banggar DPR bersama perwakilan belanja Rp4.106,2 triliun, kebutuhan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 untuk dibawa ke Rapat Paripurna

pensiun gka tersebut dinilai masih membutuhkan kolaborasi an- HILIRISASI AYAM relatif rendah dibanding tara pemerintah, OJK, pemberi banyak sektor jasa keuan- kerja dan pekerja, asosiasi, serta Direktur Utama PTPN … Melakukan Penawaran Tender Sukarela”) memperkuat perannya seb- dalam pembukaan Festival memiliki penerimaan di pasar negara ASEAN mulai mem- sektor keuangan syariah yang Atas sebanyak-banyaknya 65.250.000 (enam puluh lima juta

Makan dan minuman Food and beverage Material Material usage Pertambangan Mining cost Royalti kepada pemerintah Royalties to government Pengangkutan dan bongkar muat Freight and handling costs Biaya reklamasi dan penutupan … Other uang currency uang currency lainnya lainnya Mata Currency Mata Currency uang uang Bank Negara Indonesia IDR 28,988 28,988 Bank Negara Indonesia IDR Bank Negara Indonesia

fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan PT Bank (KMK) facility agreement with PT Bank Negara Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan plafon Indonesia (Persero) Tbk (BNI) with plafond amounting sebesar … perjanjian fasilitas Kredit Investasi dengan PT Bank Credit (KI) facility agreement with PT Bank Negara Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) dengan Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) with plafond plafon sebesar Rp18

lagi. Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar … terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan 3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah D. RISIKO BAGI INVESTOR 1. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau

berhubungan dengan Obligasi Subordinasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3 Hasil Pemeringkatan Sesuai dengan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, dalam rangka penerbitan … dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan secara langsung melalui penyertaan modal Pemerintah sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan UUP2SK. Selain itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga tidak

yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat Obligasi. “Pemerintah” Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. “Penawaran Umum” Berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan … perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan

Other Mata Other uang currency uang currency lainnya lainnya Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD (Persero … Bank IDR Bank IDR Bank IDR Tabungan Tabungan Tabungan Tabungan Negara AUD Negara AUD Negara AUD Negara AUD (Persero) Tbk CAD (Persero) Tbk CAD (Persero) Tbk CAD (Persero

eksternal yang diatribusikan kepada: i. negara domisili Perusahaan; dan ii. semua negara asing secara total dimana Perusahaan memperoleh pendapatan. Dalam hal pendapatan dari suatu negara asing secara Page … jumlah tersebut direklasifikasi. 48) Hibah Pemerintah - - √ Setiap Hibah Pemerintah yang diterima, Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a) sifat dan luas Hibah Pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan

Rupiah - - Dolar AS 11,124 10,185 US Dollars - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”): (“BNI”): - Dolar … Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 46,459 49,240 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk BNI 14,936 15,830 BNI Jumlah

Other Mata Other uang currency uang currency lainnya lainnya Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD (Persero … Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero

Dolar Amerika Serikat 24,573 623,414 United States Dollar - PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: (Persero) Tbk: - Dolar Amerika Serikat … States Dollar - - Rupiah Indonesia 4,684 950 Indonesian Rupiah - PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk: (Persero) Tbk: - Rupiah Indonesia 18,113 18,219 Indonesian Rupiah

Other Mata Other uang currency uang currency lainnya lainnya Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD (Persero … Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero

substantif telah the countries where the Group operate and berlaku pada tanggal pelaporan di negara generate taxable income. tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Bunga dan denda disajikan … Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 796.679 2.387.073 (Persero) Tbk PT Bank Permata Tbk 450.689 450.635 PT Bank Permata Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara

Other Mata Other uang currency uang currency lainnya lainnya Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD (Persero … Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero

Cash on hand - rupiah Bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Negara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 11.816.965.042 - - Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Central Asia PT Bank Central … Indonesia 6.808.863 - - PT Bank UOB Indonesia PT Bank Tabungan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 3.850.000 - - Negara (Persero) Tbk 46 These consolidated financial statements are originally issued in Indonesian language

Makan dan minuman Food and beverage Material Material usage Pertambangan Mining cost Royalti kepada pemerintah Royalties to government Pengangkutan dan bongkar muat Freight and handling costs Biaya reklamasi dan penutupan … Other uang currency uang currency lainnya lainnya Mata Currency Mata Currency uang uang Bank Negara Indonesia IDR 258,861,546,491 Bank Negara IDR Bank Negara Indonesia

untuk membeli Saham Yang Dijamin BCI sebagaimana dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: TEB/20.03/039/SKB/2026 tanggal 24 Agustus 2026 senilai Rp1.261.807.924.105,-, surat keterangan dari … sehingga belum ada saldo pembiayaan yang tercatat. Penarikan fasilitas dilakukan sehubungan dengan kewajiban Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023, di mana EMP Gandewa wajib menempatkan hasil penjualan ekspor minyak mentah

Indonesia, berkedudukan di Jakarta (i) Pemegang Saham individu Pusat. “BNRI” berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia. • fotokopi kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku; atau “FPTS” berarti singkatan … libur nasional yang mewakili pemegang saham institusi; atau Kantor Pusat: ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari • fotokopi paspor yang masih berlaku milik direktur berkewarganegaraan Jl. R.E. Martadinata

FPTS Jakarta Pusat. dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. ³%15,´ berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia. c) Pemohon atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Sukarela kepada … keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Email: corsec@gunatimurraya.com yang berhak mewakili pemegang saham institusi; atau Pemerintah Republik Indonesia. • fotokopi paspor yang masih berlaku milik direktur ³+DUL%XUVD´ EHUDUWL VHWLDS KDUL GLPDQD

dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta dan merupakan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan … tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik

English Page PENGUMUMAN BURSA Pencatatan Awal SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No. Peng-P-00967/BEI.PP3/09-2026 SURAT BERHARGA NEGARA Merujuk Siaran Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian … PENCATATAN 23 September 10 September SR025T3 24.935.191 24.935.191 Seri SR025T3 BARU 2026 2029 Sukuk Negara Ritel PENCATATAN 23 September 10 September SR025T5 4.834.867 4.834.867 Seri SR025T5 BARU 2026 2031 Demikian

Ritel Seri SR025 Mencapai Rp29,77 Triliun Jakarta, 21 September 2026 – Pada hari ini, Pemerintah telah melaksanakan Penetapan Hasil Penjualan Sukuk Ritel Seri SR025 sebesar Rp29.770.058.000.000, yang terdiri dari seri … akad Ijarah Asset to be Leased dan diterbitkan dengan underlying asset berupa Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2026. SR025T3 jatuh tempo pada tanggal 10 September

Oktober 2026. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal … Jasa kehumasan mencakup layanan konsultasi komunikasi strategis, kelola krisis, hubungan investor, hubungan media, hubungan pemerintah, penyidikan dan pengawasan pemasaran, marketing intelligence, serta analisis. Komposisi Pendapatan Berdasarkan Segmen Usaha Tahun

Juni 2020, Peraturan Pemerintah No. 56/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan … kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal

Other Mata Other uang currency uang currency lainnya lainnya Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD (Persero … Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero

diatribusikan kepada: √ Catatan 37 i. negara domisili Perusahaan; dan ii. semua negara asing secara total dimana Perusahaan memperoleh pendapatan. Dalam hal pendapatan dari suatu negara asing secara individual jumlahnya material … jumlah tersebut direklasifikasi. 48) Hibah Pemerintah √ Setiap Hibah Pemerintah yang diterima, Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a) sifat dan luas Hibah Pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan

suku bunga obligasi risk-free rate based on government bond rates; a pemerintah; penyesuaian risiko khusus negara; country-specific risk adjustment; a credit risk penyesuaian risiko kredit berdasarkan imbal hasil … tentang tentang Penetapan Peraturan concerning the Stipulation of Government Regulation Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation. 2022 Cipta

Other Mata Other uang currency uang currency lainnya lainnya Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Bank Negara IDR Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD Indonesia AUD (Persero … Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Bank Tabungan IDR Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero) AUD Negara (Persero

Indonesia in its Decision Letter No. C-7935.HT.01.01.TH.2001 dated May diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 31 31,2001 and was published in the State Gazette … Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 343,889,660 6,855,972 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Permata

notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat atau (ii) diproses melalui sistem apostille yang dilaksanakan oleh pihak otoritas negara di mana surat kuasa tersebut ditandatangani