Browse

employee benefits to kepada karyawannya sesuai dengan Peraturan their employees in accordance with Government Pemerintah (“PP”) No. 35 tahun 2021 untuk Regulation … Regulations Perubahan Tarif Pajak Changes in Tax Rates Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah On October 29, 2021, the Government approved mengesahkan Rancangan Undang-Undang the Bill on the Harmonization

activities which was previously held by the oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Central and/or Regional Government, has Daerah, sekarang terpusat Pemerintah now been centralised with the Central Pusat. Government. - Untuk … undangan. e. Peraturan Pemerintah No. 26/2022 e. Government Regulation No. 26/2022 Pada tanggal 15 Agustus 2022, Pemerintah On 15 August 2022, the Government issued menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 26/2022 Government

tertahan pada 3,33% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih rendah. Sementara itu, konsumsi Pemerintah terkontraksi 4,77% (yoy), namun lebih dipengaruhi oleh penurunan belanja barang untuk Penanganan Covid … Kontribusi PDRB Menurut Pulau Triwulan IV-2022 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mewarnai struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama tahun 2022 dengan kontribusi sebesar

tertahan pada 3,33% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih rendah. Sementara itu, konsumsi Pemerintah terkontraksi 4,77% (yoy), namun lebih dipengaruhi oleh penurunan belanja barang untuk Penanganan Covid … Kontribusi PDRB Menurut Pulau Triwulan IV-2022 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mewarnai struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama tahun 2022 dengan kontribusi sebesar

YDBA, Lina Djafar (kanan), Ketua Pengurus YDBA, Sigit P. Kumala (kedua kanan) Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan dengan total lu- dengan lancar. dan Advisor YDBA, Tonny Sumartono (kiri), menyerahkan sertifikasi … pembicaraan untuk jadwal pengiriman armada LARIS MANIS TERJUAL TAHAP PERTAMA baru diketahui adalah milik Pemerintah Daerah. Pada tahun 2020, TBBE melakukan pembelian lahan seluas truk setelah selesai mengikuti tender jasa

tersebut 1 Rincian keterlibatan Perseroan dalam kasus dugaan jual beli aset Jalan Pramuka milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Penjelasan Perseroan: RMKE adalah perusahaan jasa logistik batubara yang terintegrasi dengan … TBBE berada di lokasi IUP di Kecamatan Gunung Megang dan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dengan total luas area pertambangan 10.220 Ha. Objek “dugaan pertambangan ilegal” yang dimaksud

TBBE berada di lokasi IUP di Kecamatan Gunung Megang dan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dengan total luas area pertambangan 10.220 Ha. PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk WISMA … TBBE yang berada di Jalan Pramuka Gunung Megang, yang belakangan baru diketahui adalah milik Pemerintah Daerah. TBBE melakukan pembelian lahan seluas t2.400 m2 dengan itikad baik dan telah dijamin oleh

Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 yang telah disahkan dengan Undang-Undang … dalam Perjanjian. Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia. Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Serang, Provinsi Banten. . Nilai Transaksi Nilai Transaksi ini adalah sebesar Rp.15.600,- (lima belas ribu enam ratus Rupiah

Simpang Empat, Kabupaten Barito Empat, Kabupaten Barito Kuala dan Kuala and Banjar, Provinsi Kalimantan Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atas Selatan on behalf of TB (Note 9). nama TB (Catatan … Anggang, Kecamatan Anggang, Kecamatan Landasan Ulin Landasan Ulin Selatan, Kabupaten Banjar, Selatan, Kabupaten Banjar, Provinsi Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Kalimantan Selatan on behalf of Dian Dian Heryandi. Heryandi

Alamat : Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru - Desa/Kelurahan : Maguwoharjo - Kecamatan : Depok - Kabupaten/Kota : Kabupaten Sleman - Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta PT MITRA TIRTA BUWANA TBK Sekilas Perseroan Company At A Glance … COVID-19 dan volatilitas of the COVID-19 pandemic and global economic ekonomi global, pemerintah telah melaksanakan volatility, the government has implemented stimulus kebijakan stimulus dan reformasi struktural untuk

Alamat : Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru - Desa/Kelurahan : Maguwoharjo - Kecamatan : Depok - Kabupaten/Kota : Kabupaten Sleman - Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta PT MITRA TIRTA BUWANA TBK Sekilas Perseroan Company At A Glance … COVID-19 dan volatilitas of the COVID-19 pandemic and global economic ekonomi global, pemerintah telah melaksanakan volatility, the government has implemented stimulus kebijakan stimulus dan reformasi struktural untuk

Undang- undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero … OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (sosial distancing

Perseroan senantiasa menjaga ketepatan pengiriman. 24 _________________________________________________________________________________________________________ • Perubahan Kebijakan Pemerintah Peraturan-peraturan pemerintah dapat memberi dampak ke industri plastik kantongan dan kemasan. Pemerintah saat ini masih membahas mekanisme yang tepat dalam … yang material. 7. KEBIJAKAN PEMERINTAH Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut : Kebijakan moneter Pemerintah dalam hal perubahan suku bunga

ATAU LEBIH PER 31 AGUSTUS 2023 NO NAMA ALAMAT JUMLAH SAHAM % KEPEMILIKAN 1 Pemda Provinsi Jawa Timur Jl Pahlawan 110 Surabaya 7.676.913.648 51,127 KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BANK JATIM … Keuangan ULTIMATE BENEFICIAL OWNERSHIP HUBUNGAN NO NAMA SAHAM % STATUS KEPEMILIKAN SAHAM Provinsi Jawa 1 7.676.913.648 51,127 PENGENDALI PEMERINTAH DAERAH Timur BANK JATIM SHARE OWNERSHIP WHICH ACHIEVE 5% OR MORE

Hotel Novotel, Balikpapan. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah, pelaku industri tambang dan nontambang, serta lembaga pendidikan dan peserta didik. Kegiatan ini bertujuan mendorong … bagi masyarakat dan meningkatkan tenaga kerja terampil dan berkualitas di Tanah Air.” Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada kuartal II tahun 2023 mencapai 6,84% atau meningkat secara signifikan

untuk penguatan kerja sama dan dilakukan pengembangan ASEAN 2023 serta skema haman tersebut dilakukan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam pema- kilang cukup sehingga kilang mampu memproduksi koordinasi lintas Kemen … disetor 200.967 200.967 Pembayaran liabilitas sewa (3.521) (2.640) Pihak yang berkepentingan dapat Kecamatan Setiabudi Provinsi 7.578 5.916 Aset lain-lain 6.841 5.169 Saham tresuri (12.501) (7.347) Pembayaran bunga atas liabilitas

what has been sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 MWp. Saat ini pemerintah utilized is only about 10 MWp. Currently, the government telah mengeluarkan peta jalan pemanfaatan energi surya yang … handling untuk mendukung program pemerintah dalam menangani climate change that will be implemented in Indonesia perubahan iklim yang akan diterapkan di Indonesia. Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Government Policy in Support

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada: 1. Nama Pelaku Usaha : PT JASA ARMADA … SUDARSO NO. 9, Desa/Kelurahan Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14230 No. Telepon :021-4306789 Email : corsec@ipcmarine.co.id 3. Status Penanaman Modal : PMDN

stipulated under the Omnibus Law No. 11 Year 2020 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun and Government Regulation No. 35 Year 2021. 2021. Pada tanggal 31 Desember … company entered into Perusahaan menandatangani perjanjian dengan an agreement with the Bakungtemenggungan Pemerintah Desa Bakungtemenggungan, pihak Village Government, a third party regarding the lease ketiga mengenai sewa lahan tanah

berdasarkan Akta sewa menyewa No.11 oleh notaris Vivi Soraya, S.H., Perusahaan menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Desa Bakungtemenggungan, pihak ketiga mengenai sewa lahan tanah kas desa untuk digunakan perusahaan dilahan yang … yang berlokasi di Blok Vl Dusun Temenggungan, Desa Bakung Temenggungan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan jangka waktu selama 10 tahun. - 32 - PT NUSA PALAPA GEMILANG Tbk. CATATAN

located in Kecamatan Serpong Utara, Desa Pakualam, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Pakualam, Kabupaten Tangerang Selatan, Banten seluas 9.139 m2. Provinsi Banten covering an area of 9,139 m2. Pada tanggal … Change in Income Tax Rates Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah On March 31, 2020, the Indonesian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Government issued a Government Regulation Undang-Undang Nomor

pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (dead rent); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang … PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (physical distancing

Jawa Timur menjadi Jalan Raya Daendles KM 56, Desa Banyutengah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. b. Perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan terkait pengumuman Neraca … Perusahaan saat jatuh tempo. Pada tanggal 30 Juni 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Lokasi Keterangan 31 Desember 2019 2018 Jumlah % Jumlah % Provinsi DKI Jakarta 962 10% 1.273 12% Provinsi Banten 5.128 55% 5.402 51% Provinsi Jawa Barat 3.280 35% 3.930 37% Total … XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari keramaian guna

untuk penguatan kerja sama dan dilakukan pengembangan ASEAN 2023 serta skema haman tersebut dilakukan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam pema- kilang cukup sehingga kilang mampu memproduksi koordinasi lintas Kemen … disetor 200.967 200.967 Pembayaran liabilitas sewa (3.521) (2.640) Pihak yang berkepentingan dapat Kecamatan Setiabudi Provinsi 7.578 5.916 Aset lain-lain 6.841 5.169 Saham tresuri (12.501) (7.347) Pembayaran bunga atas liabilitas

juta ton dipenuhi dalam negeri. of 8.227 million tons of plastic finished goods. The Pemerintah berkomitmen untuk terus membangun industri government remains committed to building a globally manufaktur yang berdaya … Komitmen terhadap Hubungan Perusahaan dengan 16. Commitment to Relationship of the Company and Pemerintah Government 17. Komitmen terhadap Hubungan Perusahaan dengan 17. Commitment to Relationship of the Company and Public

penghasilan komprehensif lain. comprehensive income. 2.m. Pajak Penghasilan 2.m. Income Tax Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 Government Regulation (PP) No. 30 of 2020 Tentang Penurunan Tarif … bidang tanah total seluas 12.165 M2 yang terletak di Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia/4 plots of land covering total an area of 12,165 Sqm located

Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - Government Receivables a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia - - - - - - Indonesia Government Receivables b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain - - - - - - Other Government Receivables 2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - Public Sector … Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - Government Receivables a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia - - - - - - Indonesia Government Receivables b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain - - - - - - Other Government Receivables 2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - Public Sector

Perusahaan untuk disesuaikan activities of the Company in order to comply with dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Government Regulation No. 24 Year 2018 regarding tentang Pelayanan Perizinan Berusaha … dari Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya tourism bureau in Bali from the Department of Provinsi Bali No. 1767/Kwl.Bali/Bd.1/VII/2000 tanggal Tourism, Art and Culture of Bali Province 21 Juli 2000; persetujuan

Farmasi TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah

Jeruk, Kotamadya Kedoya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sesuai SHGB No. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta according SHGB No. 1158/Kedoya Selatan, atas nama Ko Puji … Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sesuai SHGB No. 00389/Bunder, atas Provinsi Banten according SHGB No. 00389/Bunder, on nama Perusahaan yang berkedudukan

Damar Raditya: Pembinaan terhadap UMKM termasuk ke dalam program VENTENY, kami telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama dengan media Tribun dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam program pembinaan

untuk mengembangkan lahan di agreement to develop land in Waru, Sidoarjo Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan Regency, East Java Province with an area of 18,343 luas lahan … mengembangkan lahan di develop land in Waru, Sidoarjo Regency, East Java Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan Province with an area of 7,646 m2. The joint operation luas

production, is bahwa Pemerintah sangat mendorong evidence that the government aggressively perkembangan industri aluminium. Dengan adanya supports the growth of the aluminium sector. With kebijakan pemerintah tersebut, sektor propertI … Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Government Regulation No. 12 of 1998 tentang BUMN, Peraturan Pemerintah No. 12 concerning Limited Liability Companies Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Decree

Kabupaten extension option located in Tanah Bumbu Regency and Kotabaru Regency, South Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Province. Selain perkebunannya sendiri, Perusahaan juga melakukan penanaman pada In addition … no.13/2003, the Law no. 11 of 2020 and Government tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No.35/2021 (UU Cipta Kerja). Tidak terdapat Regulation No. 35/2021 (UU Job Creation). There is no funding

titik akhir dari----- pandemi ini masih belum bisa diramalkan, kami yakin---- dedikasi dan komitmen Pemerintah Indonesia dapat------- membawa pemulihan bangsa akan berjalan dengan baik.---- -Perseroan meyakini dapat meningkatkan kinerjanya lebih … Blok E3 nomor - 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan - Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Provinsi Banten, - pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara ---- berada di Jakarta

penghargaan dari bakau ini telah dimulai sejak tahun 2006 saat ini adalah 90.000 m2 Pemerintah Daerah Banten atas upaya pelestariaan lingkungan hidup Program Keberlanjutan : Penanaman dan pemeliharaan pohon Banten bakau … Muara Badak 2017 – Penghargaan Adiwiyata 2017 – Sekolah Sehat 2021 – Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi Tingkat Nasional Bidang Sosial : Santunan Ramadhan dan Idul Adha Santunan Ramadhan untuk 770 Santunan enam

Peraturan Pemerintah Government Regulation No. 35 Year 2021 No. 35 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala and Decision of the Head of Department of Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Manpower … shareholder Pemerintah Republik The Government of the Republic Indoneisa 10.800.000 100.00% 10.800.000 of Indonesia 10.800.000 100.00% 10.800.000 Perseroan dimiliki sepenuhnya oleh The Company is solely owned by the Pemerintah Republik

Share nominal Shareholder name Provinsi Sulawesi Selatan 722.436 33,41% 722.436.000.000 Sulawesi Selatan Province Provinsi Sulawesi Barat 44.769 2,07% 44.769.000.000 Sulawesi Barat Province Pemerintah Kota: Government of Municipalities: Kota … Share nominal Shareholder name Provinsi Sulawesi Selatan 722.436 33,41% 722.436.000.000 Sulawesi Selatan Province Provinsi Sulawesi Barat 44.769 2,07% 44.769.000.000 Sulawesi Barat Province Pemerintah Kota: Government of Municipalities: Kota

production, is bahwa Pemerintah sangat mendorong evidence that the government aggressively perkembangan industri aluminium. Dengan adanya supports the growth of the aluminium sector. With kebijakan pemerintah tersebut, sektor propertI … Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor, Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat (lihat Catatan 12). Provinsi Jawa Barat (see Note 12). Sampai dengan tanggal laporan audit, PT Rasa

Sinergi Solusi Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat -- -- 5,231 Pesisir Barat District Government Pemerintah Kabupaten Dharmasraya -- -- 4,891 Dharmasraya District Government Pemerintah Kabupaten Kotabaru -- -- 4,077 Kotabaru District Government … berdasarkan Peraturan with the Government Regulation No 77 year 2009. Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009. Setoran modal Pemerintah Republik Indonesia yang Deposit the Government the Republic of Indonesia dialokasikan dari

Kelurahan Pasir Gombong, Kecamatan equipment Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2023, aset tetap berupa bangunan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan sebesar … yang diperlukan dalam rangka manajemen badan usaha milik negara yang dikuasakan kepada penerbit oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun modal melalui pembayaran seluruh sisa kewajiban Perusahaan selaku debitur dalam perjanjian pembiayaan

terakhir; 8. Sehubungan dengan butir 6 dan butir 7 di atas, berdasarkan (i) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus … Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Di Provinsi DKI Jakarta, dan (iv) SE-OJK 124/2020, maka Rapat akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut

PERUM) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dan dasar hukum Perum Pegadaian adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia … Sukuk Mudharabah Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (physical distancing

Bank DKI adalah hubungan afliasi yang mana pemegang saham mayoritas yang sama yaitu Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Transaksi tersebut merupakan perpanjangan jangka waktu

dalam UUPM. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI Sehubungan dengan anjuran Pemerintah. baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. untuk mengurangi interaksi sosial. maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah

Passenger Transportation Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Antar (AKAP), Short Inter-City Inter-Province Provinsi (AKAP) Jarak Pendek, Angkutan Umum Transportation (AKAP), TransJakarta Busway TransJakarta Busway dan Shuttle Bus. Public … party disclosures pengungkapan pihak berelasi atas transaksi on transactions with government and entities dengan pemerintah dan entitas yang that are controlled, jointly controlled or dikendalikan, dikendalikan bersama, atau significantly affected

mengupayakan dan mendorong peraturan and encourage the Urban Land use regulation of DKI ketataruangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar Jakarta to support the construction/ development of mendukung pembangunan/pengembangan gedung transit … Ketidakpastian Kebijakan Pemerintah Upaya yang dilakukan Perseroan untuk memitigasi serta mengendalikan ketidakpastian kebijakan Uncertainty of Government Policy pemerintah adalah dengan senantiasa mengikuti serta memperhatikan dinamika perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang

Jeruk, Kotamadya Kedoya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sesuai SHGB No. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta according SHGB No. 1158/Kedoya Selatan, atas nama Ko Puji … Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sesuai SHGB No. 00389/Bunder, atas Provinsi Banten according SHGB No. 00389/Bunder, on nama Perusahaan yang berkedudukan

Polowijo Gosari Pupuk Indonesia Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20,124 -- -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat 9,642 -- -- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif … Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 1,274 -- -- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Ventura Bersama Abipraya - Bodiacs -- -- 5,063 JV Abipraya - Bodiacs Lain-lain (masing-masing