Browse

Karunia Pertiwi Propinsi DKI Jakarta/ 2011 Pertambangan batubara/ 99.99% 99.99% 10,013,411 8,854,376 ("BKP") Province of DKI Jakarta Coal mining PT Karya Usaha Pertiwi Propinsi Kalimantan … Tanito Harum Nickel Propinsi DKI Jakarta/ 2020 Investasi/Investment 95.00% 95.00% 397,504,923 398,315,982 ("THN") Province of DKI Jakarta PT Harum Nickel Industry Propinsi DKI Jakarta/ 2022 Investasi/Investment

tanggal 4 November 2008, Pemerintah On November 4, 2008, the Government issued mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun Regulation No. 71 year 2008 concerning Income 2008 mengenai Pajak Penghasilan dari … Desa Lumpang, Vacant land located in Lumpang Village, Parung Kecamatan Parung Panjang, Kab. Bogor, Propinsi Panjang District, Kab. Bogor, West Java Province Jawa Barat SHGB 5760/Lumpang, SHGB SHGB 5760/Lumpang, SHGB

Corporate Income Tax Rate Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah On March 31, 2020, the Government issued a menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Government Regulation in lieu … menyewa party, the Group leased a building located in bangunan yang berlokasi di Propinsi Sumatera Propinsi Sumatera Selatan, Kotamadya Selatan, Kotamadya Palembang, Kecamatan Palembang, Kecamatan Ilir Timur I, Kelurahan Ilir

under the Coal Agreement were transferred to the Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah Government of the Republic of Indonesia (the Indonesia” atau “Pemerintah”) yang diwakili oleh “Government of Indonesia … state. yy. Peraturan Pemerintah No. 96/2021 yy. Government Regulation No. 96/2021 Pada bulan September 2021, Pemerintah In September 2021, the Government of Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Indonesia issued the Government

sesuai, Grup mempertimbangkan discount rate, the Group considers the interest tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang rates of government bonds that are denominated didenominasikan dalam mata uang imbalan … tersebut tidak tax assets were uncertain. dapat dipastikan. Pada tanggal 31 Maret 2020, Peraturan Pemerintah On March 31, 2020, Government Regulation in Lieu Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

Panongan, housing (Three In One) in Peusar and Budimulya Villages, Enamraksa - Cikupa, Kabupaten Tangerang, propinsi Banten. Panongan District, Enamraksa - Cikupa , Tangerang Regency, Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun … costs prior to land acquisition or until the Company memperoleh izin perolehan tanah dari Pemerintah. Biaya pra- obtains land acquisition permits from the Government. Land pre- perolehan tanah meliputi biaya

tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah 157 PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK HALAMAN: 24 Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai … tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh BPJS dan/atau pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. 9. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 14 Juli

masa depan dengan menggunakan tingkat estimated future cash outflows using the yield bunga obligasi pemerintah jangka panjang at the reporting date of government bonds pada tanggal pelaporan dalam mata uang … Seminyak Village, Kuta Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Subdistrict, Badung District, Bali Province, Propinsi Bali seluas 3.065 m2, terdaftar atas nama registered in the name of PT Grha Swahita

masa depan dengan menggunakan tingkat estimated future cash outflows using the yield bunga obligasi pemerintah jangka panjang at the reporting date of government bonds pada tanggal pelaporan dalam mata uang … Seminyak Village, Kuta Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Subdistrict, Badung District, Bali Province, Propinsi Bali seluas 3.065 m2, terdaftar atas nama registered in the name of PT Grha Swahita

pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada tanggal pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana … Guna Bangunan (SHGB) No. 47 yang terletak di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali seluas 3.065 m2, terdaftar atas nama PT Grha Swahita. SHGB diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian

Pemerintah daerah/ Local government: Pemerintah Propinsi Maluku Utara 120.756.285.300 120.756.285.300 Pemerintah Kota Solok 75.000.000.000 75.000.000.000 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 17.372.999.723 105.927.961.774 Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau 7.603.816.028 19.305.984.091 Pemerintah Provinsi Gorontalo … Pemerintah daerah/ Local government: Pemerintah Kabupaten Takalar 8.021.573.843 523.763.359 Pemerintah Kotamadya Bitung 7.997.440.301 2.231.352.477 Pemerintah Propinsi Maluku Utara 7.678.120.994 4.590.967.344 Pemerintah Kabupaten Bengkayang 7.568.073.986 2.028.245.535 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

Stated) bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. influence by a government. Government refers Pemerintah mengacu kepada pemerintah, to government, government agencies and similar instansi pemerintah dan badan yang serupa baik bodies … bagian received after this regulation becomes effective. dari kontrak yang terhitung sejak peraturan pemerintah ini berlaku. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan The Government lowered the income tax (PPh) (PPh) final atas

tahun). Obligasi Pemerintah berupa investasi pada instrumen utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan tingkat bunga tetap 7% per tahun dan jatuh tempo 10 tahun. Rincian mutasi Investasi Lain … Oktober 2046 Tanah CP yang berlokasi di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dengan luas keseluruhan seluas 72.720 m2 telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan

Pajak Changes in Tax Rate Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah On March 31, 2020, the Indonesian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Government issued a Government Undang-Undang Nomor 1 Tahun … Adjustments to Income Tax Arrangements Pada tanggal 20 Desember 2022, Pemerintah On December 20, 2022, the Indonesian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun Government issued a Government Regulation

Creation law Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan Peraturan No. 11/2020 and Government Regulation Pemerintah No.35/2021. No. 35/2021. Sejak Desember 2017, Perseroan dan entitas anak Since December 2017, the Company … ditentukan sesuai dengan ketersediaan obligasi with the availability of government bond in the active pemerintah yang ada di pasar modal aktif pada capital market at the reporting date. tanggal pelaporan

Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Kilometer 22,5 Cileungsi Sub-District, Bogor Regency, Propinsi Jawa Barat. West Java Province. 1.b. Penawaran Umum Efek Perusahaan 1.b. The Company’s Public … calculated Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 (“UUK”), based on Indonesian Law No.11/2020 (“UUK”), Peraturan Pemerintah No.35/2021 (“PP35”) dan Government Regulations No.35/2021 (“PP35”) and Peraturan Perusahaan (“PP”). the Company’s Regulation

pihak di dalamnya; atau (C) undang-undang, peraturan, putusan, perintah, atau keputusan instansi pemerintah, badan pemerintah, atau pengadilan, domestik maupun asing, yang berlaku, yang memiliki yurisdiksi terhadap Perseroan ataupun asetnya … tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret

pemerintah A government-related entity is an entity adalah entitas yang dikendalikan, that is controlled, jointly controlled or dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh significant influence by a government. pemerintah. Pemerintah … Provinsi Aceh 31 Pekerjaan Tahun Jamak Pembangunan Masjid Raya Provinsi 273,038,888,891 Pemerintah Propinsi Jawa 23-Jul-2021 23-Dec-2023 Jawa Barat (Tahap IV) Barat Dinas Bina

terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi … terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi

terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi … terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi

terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi … terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi

terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi … terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi

terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi … terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi

terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi … terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi

disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan. Dalam penyusunan pendapat kewajaran … yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal

JEND. AHMAD YANI NO.2, MAKASSAR 6,600,000 6.50 6,600,000 6.50 PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN JL.URIP SUMOHARDJO NO.269, MAKASSAR 13,200,000 13.00 13,200,000 13.00 YAYASAN

JEND. AHMAD YANI NO.2 MAKASSAR MAKASSAR SULAWESI SELATAN 4 PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN LOKAL 13,200,000 13,200,000 13.000 13.000 JL.URIP SUMOHARDJO NO.269 MAKASSAR MAKASSAR SULAWESI SELATAN

Pemegang Kota Yani No.2, Saham > 5% Makassar Pemerintah Jl. Urip 13.200.000 13% 13.200.000 13% Propinsi Sumohardjo No. 269, Makassar Yayasan Menara Karya 6.600.000 6,5% 6.600.000 6,5% Partisipasi … Share Kota Yani No.2, Ownership > Makassar Pemerintah Jl. Urip 13,200,000 13% 13,200,000 13% 5% Propinsi Sumohardjo No. 269, Makassar Yayasan Menara Karya

kebijakan pemerintah di dalam sektor gas industri Pada saat ini tidak terdapat kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur sektor gas industri di Indonesia, namun jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah … XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing

kebijakan pemerintah di dalam sektor gas industri Pada saat ini tidak terdapat kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur sektor gas industri di Indonesia, namun jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah … XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing

dengan Penerimaan pegawai • bantuan penanaman nity Residence instansi pemerintah lokal pohon Daerah • pemberian bantuan • Kerja sama dengan bencana alam asosiasi pemerintah • pemberian Daerah bantuan kesehatan • Anggota Aspeerindo masyarakat Suppliers / Contractors … Deferred tax (continued) Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah On 31 March 2020, the Government issued menerbitkan Peraturan Pemerintah Government Regulation No. 1/2021 - which No. 1/2021, yang telah disahkan oleh

tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret … Pemerintah Provinsi Banten 520.589.856 5,29% 130.147 Provinsi Banten 520.589.856 5,29% 130.147 D. Pemerintah Kota & Kab. se-Banten 773.896.559 7,87% 193.474 Pemerintah Kota

minimum pension minimum yang diatur dalam Peraturan benefit as stipulated under Government Regulation Pemerintah No.35 Tahun 2021 (PP 35/2021) No.35 Year 2021 (“PP35/2021”) to implement untuk melaksanakan beberapa ketentuan certain … Maret 2020, Pemerintah On March 31, 2020, the Government of Republic of Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Indonesia issued Government Regulation in Lieu of Act Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 No.1

sudah mulai berjalan dengan improvement as the Indonesian economy gradually returns to normal dan peran pemerintah sangat penting agar ekonomi normal. This positive trend marks a promising start after the berjalan … Jaminan 1. Jaminan Tanah dan Bangunan Hak Milik SHM nomor 3490 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kec. Cikarang Selatan, Desa Pasirsari (Kaveling Nomor 16 K) atas nama

laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah. Regulasi Pemerintah Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian sites menara. Sebagian besar … OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing

Indonesia Barat). -- -—- Saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan- yang … empat ---- puluh empat) Negara. ----------------—------—55550000 Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) pemerintah ----- Indonesia menjadi tuan rumah berbagai acara ---------- internasional dan BNDCC mendapatkan kehormatan untuk menjadi official venue acara

Sosial Berkelanjutan G OVERNANCE Tata Kelola Berkelanjutan 97 seperti Pemerintah Kabupaten Lamandau Government and the Central Kalimantan dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah. Provincial Government. The Company also actively Perseroan juga … menjalankan operasional, Perseroan dan Regulasi Pemerintah Pemerintah terkait industri Kelapa Sawit senantiasa mematuhi Kebijakan dan Regulasi Terkait Industri Kelapa Sawit khususnya peraturan yang diberlakukan Pemerintah terkait industri Kelapa Sawit oleh

buku 2021 sebesar Rp613.502: Rp613,502: 30 Juni/June 30, 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara/ Provincial Government of North Pemerintah Kabupaten/Kota/ Sumatera Regional / Municipal Government Jumlah/ Total Persentase/ Nominal/ Persentase/ Nominal … kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated) 31 Desember/December 31, 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara/ Provincial Government of North Pemerintah Kabupaten/Kota/ Sumatera Regional / Municipal Government Jumlah/ Total Persentase/ Nominal/ Persentase/ Nominal

Merak, Kotamadya Cilegon, district of Kotasari, District of Pulo Merak, Regency of Cilegon, Province Propinsi Banten. of Banten. ▪ SHGB No. 257 yang telah diperbarui dengan nomor SHGB No. 1890 untuk … located at Sub-district of Sukmajaya, District of Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kotamadya Cilegon, Propinsi Jombang, Regency of Cilegon, Province of Banten. Banten. ▪ SHGB No. 297 yang telah diperbarui dengan

Kapuas and Murung Raya Regency, Central Kalimantan Province Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah/ 4 SMM 1997 2044 North Barito Regency, Central Kalimantan Province Pada bulan April … entered SMM melakukan amendemen atas PKP2B into amendment of CcoWs with the Government dengan Pemerintah Indonesia terutama terkait of Indonesia mainly relating to the changes of the dengan perubahan pada

otonomi di pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah baru- baru ini menyerahkan otonomi tersebut kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pengenaan pajak dan biaya untuk bisnis lainnya oleh pemerintah daerah di dalam … dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketidakpastian ini mencakup kurangnya peraturan pelaksana di bidang otonomi daerah dan kurangnya personil pemerintah yang memiliki pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah

mendukung program Pemerintah Kabupaten Serang yaitu program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), bekerjasama dengan Pemerintah Serang. Penerima bantuan Rutilahu merupakan keluarga miskin yang direkomendasikan pemerintah. Tim CSR Indah Kiat … guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara

Sarana Kebugaran, Salon Kecantikan, Spa dan/at kegunaan-kegunaan lain asal tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Daerah Khusus Ibukc Jakarta, berdasarkan Build Operate Transfer (BC diatas sebidang tanah hak/milik Danayasa, yaitr … ribu lima belas), terletak di Kelurahan Senayan, —-——— Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta — Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota ——— Jakarta seluas 5.065 m2 (lima ribu enam puluh limameter persegi) seperti diuraikan dalam

Sarana Kebugaran, Salon Kecantikan, Spa dan/at kegunaan-kegunaan lain asal tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Daerah Khusus Ibukc Jakarta, berdasarkan Build Operate Transfer (BC diatas sebidang tanah hak/milik Danayasa, yaitr … ribu lima belas), terletak di Kelurahan Senayan, —-——— Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta — Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota ——— Jakarta seluas 5.065 m2 (lima ribu enam puluh limameter persegi) seperti diuraikan dalam

Status Jumlah Aset Satuan Mata Persentase Usaha Komersil Operasi Uang (%) 1 PT Antang Perdagangan, Propinsi 1999 Beroperasi 322.427.102 PENUH USD 99.99 Gunung Industri umum Kalimantan Meratus dan Selatan Pertambanga … Employee benefits imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan Peraturan Pemerintah. Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program dikelola

located in Plesungan Village, Gondangrejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar District, Karanganyar Regency, Central Java Propinsi Jawa Tengah. Province. Bangunan Perusahan berdiri dengan Ijin Mendirikan Company’s building was built with … Bendosari Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Village, Sawit District, Boyolali District, Central Java Propinsi Jawa Tengah di lokasi ini juga sedang Province, the development process is being carried

Cash deficiency yang melebihi batas maksimum subsidi assignment to the Pemerintah (Rp2 T) yang ditetapkan pemerintah pemerintah dipenuhi dengan bridging loan dan akan operation of the / Potential for cash … Capitalization (Liabilities, Minority 71.581.229.723 62.768.827 53.207.069 / In Millions of Rupiah Rights, and Equity) Pemerintah Pemerintah Pemerintah Republik Republik Republik Persentase / Indonesia (100%) Indonesia (100%) Indonesia (100%) Total Kepemilikan Saham / Total

Year 2019. Pemerintah No. 81 Tahun 2019. Pada tanggal 15 Agustus 2022, Pemerintah Republik On August 15, 2022, the Government of the Republic of Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah … satunya adalah perpindahan kewenangan pengelolaan government to the central government. dan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. PP No. 1/2014 dan PM No. 1/2014 antara lain PP No. 1/2014

memenuhi persyaratan trading in the Indonesia stock exchanges and tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, meet certain requirements in accordance with the dapat memeroleh tarif sebesar 3% lebih rendah government regulations … atas. lower than tariff as stated in point a above. Selain itu, Pemerintah menetapkan kenaikan tarif In addition, the Government has set the increase in the Pajak Pertambahan Nilai

tanggal 19 November dated November 19, 2001 and the 2001 dan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Decision Letter of the Governor of Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3453/IU/WST/Dishub/I/2003 dated … rugi. benefit plan are recognized in profit or loss. Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah On February 2, 2021, the Government mengundangkan dan memberlakukan promulgated Government Regulation Peraturan Pemerintah Nomor