Browse

dengan Pemerintah Kabupaten OKI melalui DInas Pendidikan, pemerintah desa dan masyarakat setempat. Selain itu PT OKI juga mendukung biaya operasional PAUD selama 3 tahun dan setelahnya diserahkan ke pemerintah … guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara

dengan Pemerintah Kabupaten OKI melalui DInas Pendidikan, pemerintah desa dan masyarakat setempat. Selain itu PT OKI juga mendukung biaya operasional PAUD selama 3 tahun dan setelahnya diserahkan ke pemerintah … guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara

dengan Pemerintah Kabupaten OKI melalui DInas Pendidikan, pemerintah desa dan masyarakat setempat. Selain itu PT OKI juga mendukung biaya operasional PAUD selama 3 tahun dan setelahnya diserahkan ke pemerintah … guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara

tahun). Obligasi Pemerintah berupa investasi pada instrumen utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan tingkat bunga tetap 7% per tahun dan jatuh tempo 10 tahun. Rincian mutasi Investasi Lain … Oktober 2046 Tanah CP yang berlokasi di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dengan luas keseluruhan seluas 72.720 m2 telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan

South 1 & 2, Kawasan Resor Nusa Dua, di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Negara Indonesia. ii Wiseso Saladin & REKAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Nomor Laporan : 00104/2.0137-00/PI/03/0015/1/X/2023. Jumlah … plan liability is calculated using the interest of pemerintah, oleh karenanya, penurunan government bond, therefore, the decreasing suku bunga obligasi pemerintah in the government bond interest rate will meningkatkan liabilitas

guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara … bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta

minimum pension minimum yang diatur dalam Peraturan benefit as stipulated under Government Regulation Pemerintah No.35 Tahun 2021 (PP 35/2021) No.35 Year 2021 (“PP35/2021”) to implement untuk melaksanakan beberapa ketentuan certain … Maret 2020, Pemerintah On March 31, 2020, the Government of Republic of Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Indonesia issued Government Regulation in Lieu of Act Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 No.1

memenuhi persyaratan trading in the Indonesia stock exchanges and tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, meet certain requirements in accordance with the dapat memeroleh tarif sebesar 3% lebih rendah government regulations … atas. lower than tariff as stated in point a above. Selain itu, Pemerintah menetapkan kenaikan tarif In addition, the Government has set the increase in the Pajak Pertambahan Nilai

yang terlibat, termasuk Perseroan. 5. Kebijakan Pemerintah Dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, Perseroan mengacu pada peraturan- peraturan Pemerintah yang berlaku. Perubahan kebijakan Pemerintah maupun adanya kebijakan- kebijakan baru yang … Tinggal Terbatas/KITAS atau Kartu Izin Tinggal Tetap/KITAP). Selain itu, Pemerintah berencana memberikan insentif bagi industri properti berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah komersial baru dengan

Mahakam Sumber Jaya Propinsi DKI Jakarta/ 2004 Pertambangan batubara/ 80,00% 80,00% 277.135.275 385.140.662 ("MSJ") Province of DKI Jakarta Coal mining PT Layar Lintas Jaya Propinsi DKI Jakarta … Bumi Karunia Pertiwi Propinsi DKI Jakarta/ 2011 Pertambangan batubara/ 99,99% 99,99% 9.934.752 8.854.376 ("BKP") Province of DKI Jakarta Coal mining PT Karya Usaha Pertiwi Propinsi Kalimantan 2018 Pertambangan

atau dipengaruhi oleh influence by a government. Government pemerintah. Pemerintah mengacu kepada refers to government, government agencies pemerintah, instansi pemerintah dan badan and similar bodies whether local, national or yang … Pindad (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Subkontraktor/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia Subcontraktor PT Semen Tonasa Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Pemasok Material/ Indirect

dipengaruhi oleh pemerintah. influence by a government. Government refers Pemerintah mengacu kepada pemerintah, to government, government agencies and similar instansi pemerintah dan badan yang serupa baik bodies whether local, national … bagian received after this regulation becomes effective. dari kontrak yang terhitung sejak peraturan pemerintah ini berlaku. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan The Government lowered the income tax (PPh) (PPh) final atas

Pada tanggal 2 Februari 2022, Pemerintah On February 2, 2022, the Government promulgated mengundangkan dan memberlakukan Peraturan and enforced Government Regulation Number 35 of Pemerintah Nomor 35 Tahun … Pajak Tax Rate Changes Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah On March 31, 2020, the Government issued menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 terkait Government Regulation No. 1/2020 relating to state

dipengaruhi oleh pemerintah. influence by a government. Government refers Pemerintah mengacu kepada pemerintah, to government, government agencies and similar instansi pemerintah dan badan yang serupa baik bodies whether local, national … bagian received after this regulation becomes effective. dari kontrak yang terhitung sejak peraturan pemerintah ini berlaku. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan The Government lowered the income tax (PPh) (PPh) final atas

laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah. Regulasi Pemerintah Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian sites menara. Sebagian besar … OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing

memenuhi persyaratan trading in the Indonesia stock exchanges and tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, meet certain requirements in accordance with the dapat memeroleh tarif sebesar 3% lebih rendah government regulations … atas. lower than tariff as stated in point a above. Selain itu, Pemerintah menetapkan kenaikan tarif In addition, the Government has set the increase in the Pajak Pertambahan Nilai

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pada tahun 2012, Pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 27/2012 yang menyatakan bahwa AMDAL yang disetujui sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 27/2012 akan tetap berlaku … Capital Market Department 82 XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (sosial distancing

JEND. AHMAD YANI NO.2 MAKASSAR MAKASSAR SULAWESI SELATAN 4 PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN LOKAL 13,200,000 13,200,000 13.000 13.000 JL.URIP SUMOHARDJO NO.269 MAKASSAR MAKASSAR SULAWESI SELATAN

JEND. AHMAD YANI NO.2, MAKASSAR 6,600,000 6.50 6,600,000 6.50 PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN JL.URIP SUMOHARDJO NO.269, MAKASSAR 13,200,000 13.00 13,200,000 13.00 YAYASAN

Saham Bulan Saham Bulan Pengendali Afiliasi Sebelumnya Sebelumny Ini Ini a Pemerintah Jl. Urip 13.200.000 13% 13.200.000 13% Propinsi Sumohardjo No. 269, Makassar Yayasan Menara Karya … Shares in Controller Affiliation Previous Previous Current Current Pemerintah Jl. Urip 13,200,000 13% 13,200,000 13% Propinsi Sumohardjo No. 269, Makassar Yayasan Menara Karya

Ketentuan Hukum dan Kebijakan Pemerintah Yang Berdampak Pada Kegiatan Usaha Perseroan Peran pemerintah pada sektor properti mempengaruhi baik pengembang maupun konsumen. Pada sisi pengembang, pemerintah mengatur tata ruang kawasan, meliputi … tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret

memenuhi persyaratan trading in the Indonesia stock exchanges and tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, meet certain requirements in accordance with the dapat memeroleh tarif sebesar 3% lebih rendah government regulations … atas. lower than tariff as stated in point a above. Selain itu, Pemerintah menetapkan kenaikan tarif In addition, the Government has set the increase in the Pajak Pertambahan Nilai

KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING SIGNIFIKAN (Lanjutan) POLICIES (Continued) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tanggal Based on Government Regulation No. 5 dated 23 Maret 2002 yang efektif … yang terletak purchase land with an area of 1,581 m2 located in di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi, West Java Province, Bekasi Regency, South Kecamatan Cikarang Selatan, Desa Pasir

Lain) 36. IKATAN DAN PERJANJIAN Perjanjian Grup yang signifikan adalah sebagai berikut: a. Kebijakan pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan perkebunan untuk membangun perkebunan inti rakyat. Sehubungan dengan kebijakan tersebut … Persada Agung, berkedudukan di Jakarta Selatan, terletak di Kel. Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Propinsi Banten (sesuai sertifikat) setempat. Dari hasil lelang yang diterima oleh pihak BNI pada tanggal

Wahana Utama Karya (“WUK”) yang terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten (“Tanah WUK”) (selanjutnya properti yang diuraikan di atas secara keseluruhan disebut “Obyek Penilaian”), sesuai dengan … sumber data dan informasi yang digunakan diantaranya berasal dari: a. BI; b. Lembaga resmi pemerintah atau swasta yang mempublikasi data informasi terkait dengan Obyek Penilaian dan/atau aset lainnya yang relevan

milik/atas nama WUK yang terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten (“Tanah WUK”) 4 Inspeksi Objek Penilaian Peninjauan fisik atas Objek Penilaian dilakukan pada tanggal 20 November … disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP

signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan dari penerapan PSAK tersebut. 8. Perubahan Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Kebijakan Pemerintah, seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional … menetapkan lain, Perseroan wajib untuk: a) Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan; b) Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis

Kreditor yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit.  Mentaati semua UU, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari Pemerintah yang berlaku terhadap Debitor.  Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi … perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa; e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta No. 09.05.1.64.37895 tanggal 1 Maret 2016, masa berlaku ijin usaha sampai dengan

Danareksa (Persero) 89.999 89.999.000.000 59,99 Pemerintah Propinsi Sumatera 45.000 45.000.000.000 30,00 Pemerintah Kota Medan 15.000 15.000.000.000 10,00 Pemerintah Republik Indonesia 1 1.000.000 0,01 Jumlah Modal Ditempatkan … Danareksa (Persero) 76.838 76.838.000.000 85,86 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah 10.446 10.446.000.000 11,67 Pemerintah Kabupaten Cilacap 2.203 2.203.000.000 2,46 Pemerintah Republik Indonesia 1 1.000.000 0,01 Jumlah Modal

JEND. AHMAD YANI NO.2 MAKASSAR MAKASSAR SULAWESI SELATAN 4 PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN LOKAL 13,200,000 13,200,000 13.000 13.000 JL.URIP SUMOHARDJO NO.269 MAKASSAR MAKASSAR SULAWESI SELATAN

JEND. AHMAD YANI NO.2, MAKASSAR 6,600,000 6.50 6,600,000 6.50 PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN JL.URIP SUMOHARDJO NO.269, MAKASSAR 13,200,000 13.00 13,200,000 13.00 YAYASAN

Saham Bulan Saham Bulan Pengendali Afiliasi Sebelumnya Sebelumny Ini Ini a Pemerintah Jl. Urip 13.200.000 13% 13.200.000 13% Propinsi Sumohardjo No. 269, Makassar Yayasan Menara Karya … Shares in Controller Affiliation Previous Previous Current Current Pemerintah Jl. Urip 13,200,000 13% 13,200,000 13% Propinsi Sumohardjo No. 269, Makassar Yayasan Menara Karya

Sangasanga area, Kutai Kartanegara Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Regency, East Kalimantan. The company's Propinsi Kalimantan Timur. Adapun ketiga subsidiaries are: anak perusahaan Perseroan tersebut adalah: 1. PT Trisensa Mineral … potensi batubara yang tersedia, local government policy support. prospek pemasaran serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Pengusahaan pertambangan karena sifat Strive of the Mining business because of the kegiatannya pada dasarnya

minimum pension minimum yang diatur dalam Peraturan benefit as stipulated under Government Regulation Pemerintah No.35 Tahun 2021 (PP 35/2021) No.35 Year 2021 (“PP35/2021”) to implement untuk melaksanakan beberapa ketentuan certain … Maret 2020, Pemerintah On March 31, 2020, the Government of Republic of Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Indonesia issued Government Regulation in Lieu of Act Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 No.1

Kebijakan Pemerintah Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan- kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah … pelaksana, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (social

signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan dari penerapan PSAK tersebut. 8. Perubahan Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Kebijakan Pemerintah, seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional … menetapkan lain, Perseroan wajib untuk: a) Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan; b) Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis

Kebijakan Pemerintah Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan- kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah … pelaksana, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (social

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Probolinggo Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Bondowoso Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten … Pemerintah Kabupaten Kediri Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Lumajang Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Lamongan Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten

Avia Avian Tbk (Kode Saham: AVIA) berhasil menerima penghargaan kecelakaan nihil (zero accident) dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur. AVIA sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri cat, resin, kemasan kaleng

Malang Regency Pemerintah Kabupaten Jember Pemegang saham/Shareholder Penempatan dana/Fund placement Government of Jember Regency Pemerintah Kota Pasuruan Pemegang saham/Shareholder Penempatan dana/Fund placement Government of Pasuruan City Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Pemegang … Banyuwangi Regency Pemerintah Kabupaten Probolinggo Pemegang saham/Shareholder Penempatan dana/Fund placement Government of Probolinggo Regency Pemerintah Kabupaten Bondowoso Pemegang saham/Shareholder Penempatan dana/Fund placement Government of Bondowoso Regency Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pemegang

sesuai dengan target pemerintah. Bauran energi pada tahun 2030 diproyeksikan 59.4% batubara, 15,4% gas alam (termasuk LNG), 25% EBT dan 0.4% BBM sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan … Renewable Energy Company (Perseroan), The Best Environmental Management kategori Power Plant dari Pemerintah Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau (MEB), Penghargaan PROPER peringkat Hijau dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (PLTU Tanjung

Peraturan Pemerintah Mengingat kegiatan usaha Perseroan berhubungan dengan kepentingan umum, Pemerintah dapat senantiasa melakukan pengawasan secara ketat melalui berbagai peraturan. Munculnya peraturan- peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat menimbulkan … terkait Peraturan Pemerintah Mengingat kegiatan usaha Perseroan berhubungan dengan kepentingan umum, Pemerintah dapat senantiasa melakukan pengawasan secara ketat melalui berbagai peraturan. Risiko Kepatuhan terkait dengan Peraturan Pemerintah, khususnya terkait dengan

Serdang Pemerintah Kabupaten Regional Government of Simalungun 342.206.160 3,43 85.551.540.000 Simalungun Pemerintah Kota Medan 272.178.360 2,73 68.044.590.000 Muncipal Government of Medan Pemerintah Kabupaten Mandailing Regional Government of Natal … Pematang Siantar Pemerintah Kabupaten Nias 165.109.680 1,65 41.277.420.000 Regional Government of Nias Pemerintah Kota Sibolga 158.484.920 1,59 39.621.230.000 Minicipal Government of Sibolga Pemerintah Kabupaten Toba

considering the mempertimbangkan tingkat suku bunga discount rate of government’s bond which obligasi pemerintah yang didenominasi dalam denominated in benefit’s currency that will be mata uang imbalan yang … Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi 2. Risk of Changes in Government Policy, Political Ekonomi dan Sosial Politik. Economic and Social Politics. Kebijakan Pemerintah baik yang menyangkut Government policies concerning economic

pemerintah adalah entitas yang Entities related to the government are entities controlled, jointly dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. controlled, or influenced by the government. Government refers Pemerintah mengacu … pemerintah, instansi pemerintah, dan to governments, government agencies, and similar bodies either badan yang serupa baik lokal, nasional, maupun internasional. locally, nationally, or internationally. Entitas yang berelasi dengan pemerintah dapat

Malang Regency Pemerintah Kabupaten Jember Pemegang saham/Shareholder Penempatan dana/Fund placement Government of Jember Regency Pemerintah Kota Pasuruan Pemegang saham/Shareholder Penempatan dana/Fund placement Government of Pasuruan City Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Pemegang … Banyuwangi Regency Pemerintah Kabupaten Probolinggo Pemegang saham/Shareholder Penempatan dana/Fund placement Government of Probolinggo Regency Pemerintah Kabupaten Bondowoso Pemegang saham/Shareholder Penempatan dana/Fund placement Government of Bondowoso Regency Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pemegang

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Probolinggo Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Bondowoso Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten … Pemerintah Kabupaten Kediri Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Lumajang Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Lamongan Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pemegang saham Penempatan dana Pemerintah Kabupaten

Bangka BELITUNG 33214 - Propinsi Bangka Belitung 204 KCP PEKANBARU NANGKA Jl. Tuanku Tambusai No.199, Kel Labuh 076139541 076139549 RIAU Baru Timur , Kec Tampan, Kodya Pekanbaru 28291 - Propinsi Riau … umum yang In connection with the commercial bank dijamin oleh Program Penjaminan Pemerintah, obligations guaranteed by Government Pemerintah Republik Indonesia telah Guarantee Program, the Indonesian mendirikan, sebuah lembaga independen Government

Bangka BELITUNG 33214 - Propinsi Bangka Belitung 204 KCP PEKANBARU NANGKA Jl. Tuanku Tambusai No.199, Kel Labuh 076139541 076139549 RIAU Baru Timur , Kec Tampan, Kodya Pekanbaru 28291 - Propinsi Riau … umum yang In connection with the commercial bank dijamin oleh Program Penjaminan Pemerintah, obligations guaranteed by Government Pemerintah Republik Indonesia telah Guarantee Program, the Indonesian mendirikan, sebuah lembaga independen Government

JEND. AHMAD YANI NO.2 MAKASSAR MAKASSAR SULAWESI SELATAN 4 PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN LOKAL 13,200,000 132,000,000 13.000 13.000 JL.URIP SUMOHARDJO NO.269 MAKASSAR MAKASSAR SULAWESI SELATAN