Browse

Polowijo Gosari Pupuk Indonesia Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20,124 -- -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat 9,642 -- -- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif … Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 1,274 -- -- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Ventura Bersama Abipraya - Bodiacs -- -- 5,063 JV Abipraya - Bodiacs Lain-lain (masing-masing

berikut: protection: 1. Selama regulasi Pemerintah atas COVID-19 membatasi 1. During government regulations on COVID-19 limit mobilitas masyarakat pada tahun 2022, Pemerintah people’s mobility … employment Benefits Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah On February 2, 2021, the Government mengundangkan dan memberlakukan Peraturan promulgated and enforced Government Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) Regulation

tahun 2020 dan 2019 dan Peraturan Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) that Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang implement the provisions of Article 81 and Article … against the impact of Covid-19, the 19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan government of the Republic of Indonesia announced Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Government Regulation in Lieu of Acts

konsesi) merupakan entitas arrangement (the grantor) is a public sector sektor publik, termasuk badan pemerintah, entity, including a governmental body, or a atau entitas sektor swasta yang telah private sector … atas tanah Management believes that the existing landrights yang ada akan diperpanjang oleh Pemerintah will be renewed by the Government of Indonesia Indonesia pada saat jatuh tempo, karena upon expiration

Pada tanggal 2 Februari 2022, Pemerintah On February 2, 2022, the Government promulgated mengundangkan dan memberlakukan Peraturan and enforced Government Regulation Number 35 of Pemerintah Nomor 35 Tahun … Pajak Tax Rate Changes Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah On March 31, 2020, the Government issued menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 terkait Government Regulation No. 1/2020 relating to state

paksaan pemerintah, (ii) tidak membayar denda administratif, (iii) tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah, (iv) tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, dan/atau … asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan ketentuan Pasal

pemerintah adalah entitas yang A government-related entity is an entity that is controlled, dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh jointly controlled or significant influence by a government. pemerintah. Pemerintah … Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Provinsi Jawa Timur 1,009,448,649 Provinsi Jawa Timur Yayasan Buddha Tzu Chi Medika Indonesia

kota? Jawaban: Sampai dengan bulan Desember 2022, Perseroan telah membuka 157 gerai di: - 14 Provinsi di Indonesia (Jawa Barat, Bali, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur … untuk memberdayakan produk kosmetik lokal? Jawaban: Inisiatif yang dilakukan Watsons dalam upaya mendukung visi pemerintah dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dengan

masing 50,05% dan 54,53%. 5) Berdasarkan Wilayah Pemesanan, SR019 kembali menjangkau seluruh provinsi di wilayah Indonesia. Baik SR019T3 maupun SR019T5, pemesanan didominasi wilayah Indonesia Bagian Barat (selain … volume pemesanan Rp6,60 T. Penerbitan Instrumen SBN Ritel tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk memperdalam pasar keuangan domestik serta memperluas basis investor, khususnya investor ritel serta mendukung peralihan

masing 50,05% dan 54,53%. 5) Berdasarkan Wilayah Pemesanan, SR019 kembali menjangkau seluruh provinsi di wilayah Indonesia. Baik SR019T3 maupun SR019T5, pemesanan didominasi wilayah Indonesia Bagian Barat (selain … volume pemesanan Rp6,60 T. Penerbitan Instrumen SBN Ritel tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk memperdalam pasar keuangan domestik serta memperluas basis investor, khususnya investor ritel serta mendukung peralihan

achieve 51% local ownership mencapai 51% kepemilikan lokal kepada to Central Government, Local Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Government, state/regional owned BUMN/BUMD, dan/atau badan usaha enterprises, and/or national private swasta nasional … Desember Government issued the Government Regulation in 2022, Pemerintah mengundangkan Peraturan Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 (“Perppu 2/2022”) which

follows: berikut: - Peralihan wewenang dari Pemerintah Daerah - Transfer of authority from Local Government (ie (gubernur, walikota atau bupati) ke Pemerintah the governor, mayor or regent) to Central Pusat (Kementerian Energi … local ownership to mencapai 51% kepemilikan lokal kepada Central Government, Local Government, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, state/regional owned enterprises, and/or BUMN/BUMD, dan/atau badan usaha national private entities. swasta nasional

Dinas Penanaman Modal POJK.04/2017 Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tanah Aksi Korporasi Secara Elektronik minyak merah kelapa sawit (red palm oil) dan/atau aktivitas … hasil pertanian termasuk Piutang plasma 29.711.998.411 28.279.024.245 29.437.156.098 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Rancangan : Rancangan Penggabungan Usaha ini sebagaimana kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan Kalimantan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Office of the Government of Tanah Bumbu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tanah Regency. Bumbu. j. Izin Lingkungan atas Kegiatan Perkebunan j. Environmental Permit for Palm … Gadung, Simpang Empat Sub- Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu district, Tanah Bumbu Regency, South Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Kalimantan Province as referred to in the dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala

PAJAK PENGHASILAN TERKAIT - - DESEMBER 2021 - Electronic Data Capture (Kartu Debit) DESEMBER 2022 1 PEMERINTAH PROVINSI NTT 25,98 1 CH. AMOS CORPUTTY 0,05 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN - - - Mobile

PAJAK PENGHASILAN TERKAIT - - DESEMBER 2021 - Electronic Data Capture (Kartu Debit) DESEMBER 2022 1 PEMERINTAH PROVINSI NTT 25,98 1 CH. AMOS CORPUTTY 0,05 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN - - - Mobile

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Office of the Government of Tanah Bumbu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tanah Regency. Bumbu. j. Izin Lingkungan atas Kegiatan Perkebunan j. Environmental Permit for Palm … Gadung, Simpang Empat Sub- Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu district, Tanah Bumbu Regency, South Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Kalimantan Province as referred to in the dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala

pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan Uang muka dan biaya dibayar Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Terbuka penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah dimuka … sawit (red palm oil) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Pembeli Siaga : PT Eshan Agro Sentosa pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah

Dinas Penanaman Modal POJK.04/2017 Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tanah Aksi Korporasi Secara Elektronik minyak merah kelapa sawit (red palm oil) dan/atau aktivitas … hasil pertanian termasuk Piutang plasma 29.711.998.411 28.279.024.245 29.437.156.098 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Rancangan : Rancangan Penggabungan Usaha ini sebagaimana kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan Kalimantan

Alamat Kantor : Jln. Jababeka 2 Blok C/11-D, Kawasan Industri : Office Address Jababeka, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Jln. Prisma II Blok B II/22 RT. 006 RW.007 : Kebon Jeruk Alamat Domisili … defined employee kepada karyawannya sesuai dengan Peraturan benefits to their employees in accordance with Pemerintah (“PP”) No. 35 tahun 2021 yang Government Regulation (“PP”) No. 35 of 2021 merupakan peraturan

Creation Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Law and based on its implementing regulation, Pemerintah No. 35 Tahun 2022 tentang Perjanjian Government Regulation No. 35 of 2022 on Fixed Kerja Waktu … Modal dan Investment and One Stop Integrated Service Agency Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi (DPMPTSP) of West Sulawesi Provinces, the Sulawesi Barat, Permohonan Wilayah Izin Usaha Application

Creation Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Law and based on its implementing regulation, Pemerintah No. 35 Tahun 2022 tentang Perjanjian Government Regulation No. 35 of 2022 on Fixed Kerja Waktu … Modal dan Investment and One Stop Integrated Service Agency Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi (DPMPTSP) of West Sulawesi Provinces, the Sulawesi Barat, Permohonan Wilayah Izin Usaha Application

Berdasarkan efek pemerintah dan bukan pemerintah e. By government and non-government securities 30 Juni / 31 Desember/ June 30 , December 31, 2023 2022 Pemerintah Government Obligasi pemerintah 544.876.000.000 999.876.000.000 Government … Series A shares are shares that can only be owned by the Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. provincial government, municipal government and district Saham seri A mempunyai

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Ketenagakerjaan”), Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai … dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan juga akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana atas UU Cipta Kerja

pemerintah A government-related entity is an entity adalah entitas yang dikendalikan, that is controlled, jointly controlled or dikendalikan bersama atau dipengaruhi significant influence by a government. oleh pemerintah. Pemerintah … kepada pemerintah, instansi pemerintah government agencies and similar bodies dan badan yang serupa baik lokal, whether local, national or international. nasional maupun internasional. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government related

dengan The present value of the defined benefits obligation is menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah yang berlaku calculated using the interest rate of government bond pada periode perhitungan. Penurunan suku … Income tax (Continued) Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan In 31 March 2020, the Government issued a Government Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Regulation in lieu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Government Regulation in Lieu of Law No. 1 undang No. 1 Tahun 2020 (”Perppu-1”) Year 2020 (“Perppu-1”) Pada tanggal 30 Juni 2020, Pemerintah … plantation stage 2 with an area of 2,000 ha 2.000 Ha di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan in Berau, East Kalimantan province with cost of Timur, dengan cost of project sebesar

necessary approvals from Vietnamese tahun 2023, setelah menerima persetujuan- Government. persetujuan yang diperlukan dari pemerintah Vietnam. 204 The original interim consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language … follows: 30 Juni 2023/ 31 Desember 2022/ June 30, 2023 December 31, 2022 Obligasi pemerintah 47 % 43 % Government bonds Deposito berjangka 35 % 37 % Time deposits Obligasi perusahaan 18 % 20 % Corporate

Chevron selaku pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di daerah Way Ratai, Provinsi Lampung. Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Julfi Hadi menyampaikan "konsorsium ini telah bekerja … kuat dan kerangka kerja komersial yang dapat diterima oleh pihak-pihak dalam konsorsium dan pemerintah Indonesia, serta juga sejalan dengan peraturan-peraturan terkait." Chevron Indonesia Country Manager Wahyu Budiarto menambahkan

undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 yang telah disahkan dengan Undang-Undang … menggunakan Tanah. Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia. Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Serang, Provinsi Banten. iv. Nilai Transaksi Nilai Transaksi ini adalah tidak melebihi Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus

DISETOR PENUH Rupiah) A PEMERINTAH DAERAH 1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Saham Seri A 3,756,415,785 939,104 Saham Seri B - 38.18% - Total Provinsi Jawa Barat … juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat

Jawa Barat, sehingga kapasitas terpasang keseluruhan Perseroan menjadi 437MW. - Pada tanggal 17 September 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 yang menegaskan keabsahan kuasa pengusahaan Perseroan selama … Kerja Panas Bumi (WKP) Way Ratai, KabupatenTanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. - Perseroan melakukan menandatanganani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Africa Geothermal International No. 1 Limited

yang terletak di Jalan Raya Perning KM. 39, Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Bentuk kepemilikan atas objek penilaian adalah kepemilikan parsial. Penilaian properti ini tidak mencakup … hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada dipihak pemberi tugas

berdiri dan melekat di atasnya, yang terletak di Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur antara PT Indo Oil Perkasa, Tbk. dengan PT Mandalindo Tata Perkasa yang merupakan … disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan aksi korporasi yang dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan. 16 2) Pendapat Kewajaran

berdiri dan melekat di atasnya, yang terletak di Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur antara PT Indo Oil Perkasa, Tbk. dengan PT Mandalindo Tata Perkasa yang merupakan … disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan aksi korporasi yang dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan. 16 2) Pendapat Kewajaran

inspeksi atas Tanah dan Bangunan, yang terletak di Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, BDR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa … disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan. 6 Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran

dengan luas sebesar 3.310 m2 yang berlokasi di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan SHGB No. 00071/Lemo (selanjutnya disebut “Tanah WUK 4”) dari WUK dengan nilai transaksi … disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran

dengan luas sebesar 3.310 m2 yang berlokasi di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan SHGB No. 00071/Lemo dari WUK dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,28 miliar … disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP

dengan luas sebesar 3.310 m2 yang berlokasi di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan SHGB No. 00071/Lemo dari WUK dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,28 miliar … disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP

ditetapkan menjadi salah satu Pemegang Saham Pengendali bank Maluku Malut, bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku yang juga tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali. Untuk nominal penyertaan modalnya sendiri akan dilakukan … Provinsi dengan Bank Bengkulu. Struktur kepemilikan bank bjb saat ini adalah dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan kepemilikan sebesar 38,52% yang juga bertindak selaku Pemegang Saham Pengendali

ATAU LEBIH PER 30 SEPTEMBER 2023 NO NAMA ALAMAT JUMLAH SAHAM % KEPEMILIKAN 1 Pemda Provinsi Jawa Timur Jl Pahlawan 110 Surabaya 7.676.913.648 51,127 KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BANK JATIM … Keuangan ULTIMATE BENEFICIAL OWNERSHIP HUBUNGAN NO NAMA SAHAM % STATUS KEPEMILIKAN SAHAM Provinsi Jawa 1 7.676.913.648 51,127 PENGENDALI PEMERINTAH DAERAH Timur BANK JATIM SHARE OWNERSHIP WHICH ACHIEVE 5% OR MORE

Kecamatan Jl. KM7 Student Army Center, Sariharjo Village, Ngaglik District, Sleman Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Regency, Yogyakarta Special Region Province. b. Penawaran Umum Perdana Saham b. Public … September 2016. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan On March 31, 2020, the Indonesia Government issued a Government Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 ("Perpu

Pemerintah Provinsi Banten Saham Seri A 520,589,856 130,147 Saham Seri B - 4.95% - Total Provinsi Banten 520,589,856 130,147 4 Pemerintah Kota & Kab. Se-Banten Kota … juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Banten Saham Seri A 520,589,856 130,147 Saham Seri B - 4.95% - Total Provinsi Banten 520,589,856 130,147 4 Pemerintah Kota & Kab. Se-Banten Kota … juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Banten Saham Seri A 520,589,856 130,147 Saham Seri B - 4.95% - Total Provinsi Banten 520,589,856 130,147 4 Pemerintah Kota & Kab. Se-Banten Kota … juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat

penurunan pendapatan dan prospek usaha Perseroan. 5. Risiko Kebijakan Pemerintah Perubahan terhadap kebijakan baik Pemerintah Pusat Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah (dengan diberlakukannya Otonomi Daerah), seperti memberhentikan proyek produksi minyak … Kebijakan Pemerintah Risk Due to Government Policies Perubahan terhadap kebijakan baik Pemerintah Pusat Republik Indonesia Changes in policies by Central Government of the Republic of Indonesia and maupun Pemerintah Daerah

Exchange Alamat/Address : GEDUNG DEUTSCHE BANK LANTAI 13, JALAN IMAM BONJOL NO. 80 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10310 Telepon/Telephone : : 021-39831376 Website : : www.ocap.co.id Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary : : Mauritius … added value or memberikan nilai tambah atau manfaat benefir to employees, governments, kepada karyawan, pemerintah, shareholders, and all stakeholders. pemegang saham dan seluruh stakeholders. 2. Menjadi sarana yang nyaman bagi

tersebar di Telp: (62 21) 521 2288, 521 2300 ; Faks: (62 21) 521 1995 provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Website: www.bankmayapada.com Yogyakarta, Sumatra Utara, Sumatra … dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (social distancing), maka Perseroan

tersebar di Telp: (62 21) 521 2288, 521 2300 ; Faks: (62 21) 521 1995 provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Website: www.bankmayapada.com Yogyakarta, Sumatra Utara, Sumatra … dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (social distancing), maka Perseroan

Unit I, District 8 Lot. 28 SCBD, Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 4. Objek Penilaian dan Kepemilikan Objek … hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak klien