Browse

HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk … terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan 3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah D. RISIKO BAGI INVESTOR 1. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau

dengan Obligasi Subordinasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 3 Hasil Pemeringkatan Sesuai dengan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi … dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan secara langsung melalui penyertaan modal Pemerintah sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan UUP2SK. Selain itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga tidak

hara di Indonesia, atau menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing … Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

protection and pension jaminan pensiun yang dikelola oleh protection to the Government administered Pemerintah, dengan dasar kewajiban. Grup pension insurance plans on a mandatory basis. tidak memiliki kewajiban membayar lebih … September 2021, Government of Indonesia issued the Governmental Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Regulation No. 96 of 2021 on the Implementation Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan of Mineral

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 e. Government Regulation No. 8 Year 2025 (“PP No. 8/2025”) (“GR No. 8/2025”) Pada tanggal 12 Juli 2023, Pemerintah On 12 July … konsolidasian. f. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025 f. Government Regulation No. 19 Year 2025 (“PP No. 19/2025”) (“GR No. 19/2025”) Pada tanggal 11 April 2025, Pemerintah On 11 April

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

Indonesian Development atau “OECD”), pada tanggal 31 Government implemented Pillar Two Desember 2024, Pemerintah Indonesia framework through Ministry of Finance menerapkan kerangka Pilar Dua melalui Regulation No. 136/2024 (PMK 136/2024 … Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden On October 29, 2021, the President of the Republik Indonesia menandatangani UU Republic of Indonesia signed UU No.7/2021 No.7/2021 tentang “Harmonisasi Peraturan regarding “Harmonization

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

tentang Cipta Kerja dan Peraturan Job Creation and Government Law No. 35 year 2021. Pemerintah No. 35 tahun 2021. Tidak ada pendanaan No funding has been made for the defined … inthe sistem administrasi badan Kementerian Hukum administrative system of the Ministry of Law of Republik Indonesia dengan Surat Keputusan the Republic of Indonesia by means of Decree No. AHU-0109331.AH.01.11.Tahun

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

Makro 2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing 3. Risiko Perubahan Hukum dan Peraturan Pemerintah 4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum 5. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Kerja Sama … berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 16 Oktober 2001, yang dibuat dihadapan Rakhmat Syamsul

libur nasional yang mewakili pemegang saham institusi; atau Kantor Pusat: ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari • fotokopi paspor yang masih berlaku milik direktur berkewarganegaraan Jl. R.E. Martadinata … Faksimili: +62 21 6910-926 tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Website: www.gunatimurraya.com (iii) bukti pemblokiran saham dalam rangka kepersertaan dalam Penawaran Tender “Hari Bursa” berarti setiap hari dimana

keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Email: corsec@gunatimurraya.com yang berhak mewakili pemegang saham institusi; atau Pemerintah Republik Indonesia. • fotokopi paspor yang masih berlaku milik direktur ³+DUL%XUVD´ EHUDUWL VHWLDS KDUL GLPDQD … QDVLRQDO\DQJ LY  GDODP KDO )376 GLWDQGDWDQJDQL ROHK NXDVD 3HPRKRQ PDND VXUDW ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan suatu hari PT Sucor Sekuritas kuasa yang dibuat dalam format yang dapat

tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik … dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. “KSEI” : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan

English Page PENGUMUMAN BURSA Pencatatan Awal SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No. Peng-P-00967/BEI.PP3/09-2026 SURAT BERHARGA NEGARA Merujuk Siaran Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian … didalam dokumen ini. Go To Indonesian Page EXCHANGE ANNOUNCEMENT Initial Listing of Government Bond/Sukuk PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No.Peng-P-00967/BEI.PP3/09-2026 GOVERNMENT BOND/SUKUK Referring to the press release from

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 021 – 3505052; FAKSIMILE 021 – 3846635; SITUS … Ritel Seri SR025 Mencapai Rp29,77 Triliun Jakarta, 21 September 2026 – Pada hari ini, Pemerintah telah melaksanakan Penetapan Hasil Penjualan Sukuk Ritel Seri SR025 sebesar Rp29.770.058.000.000, yang terdiri dari seri

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan … Jasa kehumasan mencakup layanan konsultasi komunikasi strategis, kelola krisis, hubungan investor, hubungan media, hubungan pemerintah, penyidikan dan pengawasan pemasaran, marketing intelligence, serta analisis. Komposisi Pendapatan Berdasarkan Segmen Usaha Tahun

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun … Juni 2020, Peraturan Pemerintah No. 56/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

Asasi Manusia Minister of Law and Human Rights of the Republic of Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Indonesia in its Decision Letter No. AHU- No. AHU-46918.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 46918.AH.01.01.Tahun … risiko berdasarkan suku bunga obligasi risk-free rate based on government bond rates; a pemerintah; penyesuaian risiko khusus negara; country-specific risk adjustment; a credit risk penyesuaian risiko kredit berdasarkan

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

Asasi Manusia The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0307818 Rights of the Republic of Indonesia … Group is computed on income that is final based on berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2022 tentang Government Regulation (PP) No. 9 Year 2022 concerning the Second Perubahan

maka surat kuasa harus (i) dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat atau (ii) diproses melalui sistem apostille yang dilaksanakan oleh pihak otoritas negara

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan … sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan

merupakan anak perusahaan dari WKI dan cucu perusahaan dari Perseroan, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur. Transaksi : Novasi Utang Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam … Terbatas Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang. PENDAHULUAN Keterbukaan

P2SK. UUPT : Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor … Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui keputusannya No. C2-6791 HT.01.01.Th.84 tanggal 28 November 1984 yang telah didaftarkan

English Page PENGUMUMAN BURSA Jatuh Tempo SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03260923 No. Peng-JTO-00052/BEI.PP3/09-2026 SURAT BERHARGA NEGARA Bersama ini diumumkan sebagai berikut … tertera didalam dokumen ini. Go To Indonesian Page EXCHANGE ANNOUNCEMENT Maturity of GOVERNMENT BOND PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03260923 No. Peng-JTO-00052/BEI.PP3/09-2026 GOVERNMENT BOND

English Page PENGUMUMAN BURSA Pencatatan Awal SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No. Peng-BBO-00002/BEI.PP3/09-2026 SURAT BERHARGA NEGARA Merujuk Siaran Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian … didalam dokumen ini. Go To Indonesian Page EXCHANGE ANNOUNCEMENT Initial Listing of Government Bond/Sukuk PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No.Peng-BBO-00002/BEI.PP3/09-2026 GOVERNMENT BOND/SUKUK Referring to the press release from

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053991.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 20 Februari 2026 oleh Menteri Hukum Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Akta No. 01/2 026") berdasarkan mana para pemegang saham telah menyetujui untuk … secara kumulatif pada semester I 2026. Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh peningkatan konsumsi pemerintah, aktivitas ekonomi pada sektor jasa, serta tetap terjaganya permintaan domestik. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar

lainnya, sebagai pemenuhan layanan perizinan dalam sistem Online Single Submission berdasarkan, antara lain, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tidak terdapat Pemegang

number of challenges, including lain adanya regulasi pemerintah daerah yang membatasi aktivitas regional government regulations that limited the activities of instansi pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan MICE, government agencies in organizing … penghasilan kena pajak. taxable income. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Pursuant to Government Regulation in Lieu of Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun Law of the Republic of Indonesia

baik, investasi akan gan sendirinya investasi da- ja sama bisnis (business lanjutan.Q gro NERACA Republik Indonesia (WPP- sah, KKP akan melakukan rumpon ilegal di seluruh NROI) atau laut lepas wajib … memanfaatkan kebija- Negeri, Perluasan Pasar sional, daya saing dunia us- gan, industrialisasi, penelit- bersama pemerintah daer- laut dilakukan dengan ke- ertiban ini merupakan Ipunk. kan Manajemen Perdaga- Ekspor, dan Dari

akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal … tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemundahan Berusaha. 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan

akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal … tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemundahan Berusaha. 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan

akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal … tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemundahan Berusaha. 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan

akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal … tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemundahan Berusaha. 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan

akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang … tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; 6. Pemegang Saham Perseroan dapat

jatuh tempo government of the dalam satu republic of tahun atas indonesia pinjaman dari pemerintah republik Indonesia Liabilitas jangka Current maturities panjang yang of subordinated jatuh tempo loans dalam satu … Long-term loans panjang atas from government pinjaman dari of the republic of pemerintah indonesia republik Indonesia Liabilitas jangka Long-term panjang atas subordinated pinjaman loans subordinasi Liabilitas jangka Long

Government of Pemerintah Republik Indonesia melalui Indonesia through Decree No. 09 K/10/ Keputusan Menteri Energi dan Sumber MEM/2019 from the Ministry of Energy Daya Mineral Republik Indonesia … Local Government. Participating Interest kepada Pemerintah Daerah. Data room untuk 10% Participating Data room for 10% Participating Interest Interest kepada Pemerintah Daerah telah to the Local Government has been dilaksanakan

kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional. Masyarakat berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara … atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK. Pemerintah berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. PMTHMETD berarti Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perseroan berarti

English Page PENGUMUMAN BURSA Pencatatan Awal SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No. Peng-BBO-00001/BEI.PP3/09-2026 SURAT BERHARGA NEGARA Merujuk Siaran Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian … didalam dokumen ini. Go To Indonesian Page EXCHANGE ANNOUNCEMENT Initial Listing of Government Bond/Sukuk PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No.Peng-BBO-00001/BEI.PP3/09-2026 GOVERNMENT BOND/SUKUK Referring to the press release from

akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang … tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; 6. Pemegang Saham Perseroan dapat

Number 6 of the Year 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- dated March 31, 2023, regarding the Stipulation of Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Government Regulation in Lieu … must be legalized by a setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah local public notary and the local official Republik Indonesia setempat; representative office of the Government of the Republic

ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat; iv. Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti

Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat. 3. Surat Kuasa diserahkan kepada BAE Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari … Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat. 3. Surat Kuasa diserahkan kepada BAE Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari

Annual Report used “Rupiah” or “Rp”, which refers to the pada mata uang resmi Republik Indonesia. Semua informasi Republic of Indonesia’s official currency. All financial information keuangan disajikan dalam … imbalan The Company determines its post-employment pascakerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah benefits liability based on Government Regulations Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 (“PP Number 35 Year 2021 (PP35/2021

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03 0197970 tanggal 06-12-2017 (enam Desember dua ribu tujuh belas). Pasal … Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja

Keuangan Tengah Tahunan Tidak wajib menyampaikan per 30 Juni 2026. 3 Laporan Keuangan b. Pemerintah Republik Indonesia yang mencatatkan Surat Utang Negara tidak wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan … BJLB01 PT EBA Syariah BRIMI Jakarta Lingkar Baratsatu Kelas A DJPPR 1. DJPU Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta