Browse

kebijakan pemerintah. 2. Risiko fluktuasi harga saham Perseroan. Fluktuasi harga saham Perseroan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: • Kinerja perusahaan tidak sesuai dengan harapan investor; • Peraturan Pemerintah yang dapat … wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPh No.36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009); 2. Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan 3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah D. RISIKO BAGI INVESTOR 1. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau … Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.09-0054247 tanggal 13 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0181488.AH.01.11.TAHUN

pascakerja sesuai dengan The Group determines its post-employment benefits liability based on Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021 … kontrak pendasar yang merugi - - - - onerous underlying contracts Perubahan dalam FCF dari RI yang Changes in the FCF of RI dimiliki jika entitas menerapkan held if entity applies PAA PAA untuk

pascakerja sesuai dengan The Group determines its post-employment benefits liability based on Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021 … kontrak pendasar yang merugi - - - - onerous underlying contracts Perubahan dalam FCF dari RI yang Changes in the FCF of RI dimiliki jika entitas menerapkan held if entity applies PAA PAA untuk

pengendalian melalui Pemerintah - Pendapatan sewa operasi/Operating lease Pusat RI/ income Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia PT Pertamina International Hubungan pengendalian melalui Pemerintah - Piutang sewa … pengendalian melalui Pemerintah - Pendapatan sewa operasi/Operating lease Pusat RI/ income Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia PT Reasuransi Indonesia Hubungan pengendalian melalui Pemerintah - Pendapatan sewa

tetap the Base Rate of 3-year Indonesian government bonds sebesar Base Rate obligasi pemerintah RI tenor + 2.40% per annum, as well as a commitment fee of 3 tahun … with a fixed interest rate of the Base Rate of 3-year Rate obligasi pemerintah RI tenor 3 tahun + 2,40% per Indonesian government bonds + 2.40% per annum, as tahun

baru, apakah ada dengan skema RI ? setelah perubahan inject aset atau apakah ada skema RI pengendali dengan MTO? PT ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk – Property & Real Estate Developer Sona Topas Tower … hampir tiga kali lipat, tetapi pendapatan pastinya memanfaatkan kebijakan turun 16%, dan bagaimana perseroan pemerintah dan meberikan KPR namun memanfaatkan kebijakan pemerintah dan dikarenakan keadaan perekonomian yang KPR agar rugi

Capital Reduction from the Government of the Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. Repub lic of Indonesia b ased on Government 86 Tahun 2012 Tanggal 20 Oktober 2012 terkait Regulation … otherwise stated) Pihak-pihak Berelasi/ Hubungan/ Jenis Transaksi/ Related Parties Relationship Type of Transactions Pemerintah RI Entitas Induk Utama/Ultimate Shareholder Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/Accounts Receivab le, Revenues PT Danantara Asset

Keputusan Menteri Articles of Association and recognized by the Decree of Hukum dan HAM RI No. AHU-0257267.AH.01.11. 2025 Tahun the Minister of Law and Human Rights of the Republic … Perseroan berkomitmen penuh dalam mendukung The Company is fully committed to supporting the visi pemerintah Indonesia untuk memperkuat industri Indonesian government's vision to strengthen the pelayaran nasional dan menjadikan

Keputusan Menteri Articles of Association and recognized by the Decree of Hukum dan HAM RI No. AHU-0257267.AH.01.11. 2025 Tahun the Minister of Law and Human Rights of the Republic … Perseroan berkomitmen penuh dalam mendukung The Company is fully committed to supporting the visi pemerintah Indonesia untuk memperkuat industri Indonesian government's vision to strengthen the pelayaran nasional dan menjadikan

Keputusan Menteri Articles of Association and recognized by the Decree of Hukum dan HAM RI No. AHU-0257267.AH.01.11. 2025 Tahun the Minister of Law and Human Rights of the Republic … Perseroan berkomitmen penuh dalam mendukung The Company is fully committed to supporting the visi pemerintah Indonesia untuk memperkuat industri Indonesian government's vision to strengthen the pelayaran nasional dan menjadikan

Keputusan Menteri Articles of Association and recognized by the Decree of Hukum dan HAM RI No. AHU-0257267.AH.01.11. 2025 Tahun the Minister of Law and Human Rights of the Republic … Perseroan berkomitmen penuh dalam mendukung The Company is fully committed to supporting the visi pemerintah Indonesia untuk memperkuat industri Indonesian government's vision to strengthen the pelayaran nasional dan menjadikan

bahan Ri ngkas i ni di t erbi t kan di Jakart a pada t a nggal 13 Sept em ber 2019 . JADWAL Tanggal Efektif : 29 Juni 2018 Masa Penawaran … dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; 8 g. Rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan

Mineral and Coal Mining Law and Government Batubara dan Peraturan Pemerintah Regulations Pada tanggal 19 Maret 2025, Pemerintah On March 19, 2025, the Government of the Republik Indonesia mengeluarkan Republic … Mining Law, the Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Government of the Republic of Indonesia beberapa Peraturan Pemerintah, di antaranya issued several Government Regulation, among Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun

Agung RI Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak” (ii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor … Agung RI Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak” (ii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Tempat Kerja dengan Kategori GOLD - Kementerian Ketenagakerjaan RI • Penghargaan Kecelakaan Nihil - Kementerian Ketenagakerjaan RI • Penghargaan Proklim - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 2022 • Anugerah Bisnis Indonesia Social Responsibility Award (BISRA … tidak memiliki tunggakan pajak. Fasilitas Pajak Penghasilan Pada tanggal 2 Januari 2007, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2007 tentang “Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal

Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis da ri Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat … penyewaan dan rasio kolokasi; (iii) beban bunga; (iv) belanja modal; (v) perpajakan; (vi) regulasi Pemerintah; dan (vii) perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru. Hasil kegiatan operasional Periode 6 (enam

Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis da ri Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat … penyewaan dan rasio kolokasi; (iii) beban bunga; (iv) belanja modal; (v) perpajakan; (vi) regulasi Pemerintah; dan (vii) perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru. Hasil kegiatan operasional Periode 6 (enam

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik … tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 4. Keputusan Presiden RI Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah

Perkasa Tbk (SCNP), hari ini menerima kunjungan resmi pejabat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI). Rombongan yang dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen … pasar domestik. Kehadiran pejabat Kemendag menjadi sinyal kuat pengawasan pemerintah. Pemerintah melalui Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kemendag RI sangat tegas mengawal pemenuhan hak dan kepastian layanan bagi konsumen dari beragam brand

penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang lain- uncollectible other receivables. lain. Piutang Pemerintah merupakan piutang terhadap Pemerintah Government receivables represent receivables from the atas dana talangan pembebasan tanah. government … Supreme Court 3) Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI 3) Judicial review to the Supreme Court Upaya hukum yang diajukan oleh Pemerintah c.q. Menteri The legal actions filed

masih memberikan ruang bagi kegiatan investasi, sementara pengembangan PSEL secara nasional didukung oleh kebijakan pemerintah dan target pembangunan di berbagai wilayah. Perseroan juga telah memiliki basis investasi melalui AEA pada … peluang investasi baru, serta pengembangan jejaring dan mitra strategis. Dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kebijakan pemerintah, perkembangan portofolio investasi, dan peluang pengembangan usaha, aspek pasar rencana kegiatan perusahaan induk/holding dinilai memiliki

ekonomi yang baik, menjawab kebutuhan sosial yang nyata, dan kepastian bisnis yang didukung oleh Pemerintah melalui perlindungan konsesi secara jangka panjang. Penambahan kegiatan usaha tersebut diharapkan dapat mendukung diversifikasi kegiatan … yang dapat diatribusikan kepada rencana dimaksud. Proyeksi disusun atas skenario sebagai berikut: • Skenario Sebelum RI, yaitu kondisi Perseroan tanpa pelaksanaan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha; dan 24 • Skenario Setelah RI, yaitu

ekonomi yang baik, menjawab kebutuhan sosial yang nyata, dan kepastian bisnis yang didukung oleh Pemerintah melalui perlindungan konsesi secara jangka panjang. Penambahan kegiatan usaha tersebut diharapkan dapat mendukung diversifikasi kegiatan … yang dapat diatribusikan kepada rencana dimaksud. Proyeksi disusun atas skenario sebagai berikut: • Skenario Sebelum RI, yaitu kondisi Perseroan tanpa pelaksanaan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha; dan 24 • Skenario Setelah RI, yaitu

masih memberikan ruang bagi kegiatan investasi, sementara pengembangan PSEL secara nasional didukung oleh kebijakan pemerintah dan target pembangunan di berbagai wilayah. Perseroan juga telah memiliki basis investasi melalui AEA pada … peluang investasi baru, serta pengembangan jejaring dan mitra strategis. Dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kebijakan pemerintah, perkembangan portofolio investasi, dan peluang pengembangan usaha, aspek pasar rencana kegiatan perusahaan induk/holding dinilai memiliki

masih memberikan ruang bagi kegiatan investasi, sementara pengembangan PSEL secara nasional didukung oleh kebijakan pemerintah dan target pembangunan di berbagai wilayah. Perseroan juga telah memiliki basis investasi melalui AEA pada … peluang investasi baru, serta pengembangan jejaring dan mitra strategis. Dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kebijakan pemerintah, perkembangan portofolio investasi, dan peluang pengembangan usaha, aspek pasar rencana kegiatan perusahaan induk/holding dinilai memiliki

masih memberikan ruang bagi kegiatan investasi, sementara pengembangan PSEL secara nasional didukung oleh kebijakan pemerintah dan target pembangunan di berbagai wilayah. Perseroan juga telah memiliki basis investasi melalui AEA pada … peluang investasi baru, serta pengembangan jejaring dan mitra strategis. Dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kebijakan pemerintah, perkembangan portofolio investasi, dan peluang pengembangan usaha, aspek pasar rencana kegiatan perusahaan induk/holding dinilai memiliki

Risk Free Rate = Sebesar 7,26% yang bersumber dari tingkat yield 30 tahun obligasi pemerintah Indonesia PHEI dengan per tanggal 30 Juni 2026. - Default Spread = Sebesar 1,81% yang bersumber … Rugi Perseroan Sebelum Dilakukan Penambahan Kegiatan Usaha” dengan angka pada kolom “Before” dan “After RI” di tabel Analisis Inkremental KBLI 64210, untuk tahun proyeksi 2026, sebagai berikut: 1) Penjualan

masih memberikan ruang bagi kegiatan investasi, sementara pengembangan PSEL secara nasional didukung oleh kebijakan pemerintah dan target pembangunan di berbagai wilayah. Perseroan juga telah memiliki basis investasi melalui AEA pada … peluang investasi baru, serta pengembangan jejaring dan mitra strategis. Dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kebijakan pemerintah, perkembangan portofolio investasi, dan peluang pengembangan usaha, aspek pasar rencana kegiatan perusahaan induk/holding dinilai memiliki

Mineral and Coal Mining Law and Government Batubara dan Peraturan Pemerintah Regulations Pada tanggal 19 Maret 2025, Pemerintah On March 19, 2025, the Government of Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang … implement the Mining Law, the Government of Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan the Republic of Indonesia issued several beberapa Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya: Government Regulation (GR), including

berperedaran nasional pada hari Selasa, tanggal selain berguna bagi akti- Bahkan waktu itu menga- Pemerintah Provinsi Jawa 13 Oktober 2026. 13 Oktober 2026. vitas MPR, juga menarik takan kepada kami … yang akan melakukan Jawa Barat. Menurut Ketua MPR renovasi," kata Muzani da- Muzani mengatakan RI Ahmad Muzani yang lam peresmian Mess MPR dirinya sempat meninjau PT WIJAYA KARYA (PERSERO

rupiah) yang dijamin tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat ditarik kembali (irrevocable) oleh oleh Pemerintah (Government Guarantee) dan berlaku untuk periode 24 September 2026 sampai dengan 1 Oktober 2026. Peringkat … data yang dimaksud. Keakuratan dan kebenaran informasi dan data menjadi tanggung jawab sepenuhnya da ri pihak yang memberikan informasi dan data yang dimaksud. Peringkat bisa berubah di masa depan karena

Futura Energi Global Tbk F U RI R 18 Floor Graha Parama, Pure is THE FuTURE JI. KH Achmad Dahlan no. 69 A-B, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Jakarta … bersih. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Istilah “infrastruktur air minum” dalam siaran

Rupiah- pada Obligasi Rupiah Pemerintah Republik Indonesia. denominated Government Bonds of the Republic of Investasi tersebut melipu Obligasi Rupiah Pemerintah Indonesia. These investments comprise Government RI Seri FR0076,FR0092,FR0097 … Batuah Abadi Lines, serta Obligasi Rupiah subsidiary, PT Batuah Abadi Lines (BAL), and Government Pemerintah RI Seri FR0076 yang dimiliki oleh Perseroan Bond Series FR0076 held by the Company with

Rupiah- pada Obligasi Rupiah Pemerintah Republik Indonesia. denominated Government Bonds of the Republic of Investasi tersebut melipu Obligasi Rupiah Pemerintah Indonesia. These investments comprise Government RI Seri FR0076,FR0092,FR0097 … Batuah Abadi Lines, serta Obligasi Rupiah subsidiary, PT Batuah Abadi Lines (BAL), and Government Pemerintah RI Seri FR0076 yang dimiliki oleh Perseroan Bond Series FR0076 held by the Company with

sekitar 5%. • Belanja negara harus menghasilkan multiplier terhadap investasi, produksi, produktivitas, dan lapangan kerja. • Pemerintah komit jaga kebijakan fiskal 2027 tetap ekspansif sekaligus kredibel hadapi dinamika perekonomian global. ANTARA/ASPRILLA … bruto (PDB). De- SETUJUI RUU APBN 2027: Suasana rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Perencanaan ihfa@mediaindonesia.com ngan pendapatan Rp3.435,1 triliun

pensiun gka tersebut dinilai masih membutuhkan kolaborasi an- HILIRISASI AYAM relatif rendah dibanding tara pemerintah, OJK, pemberi banyak sektor jasa keuan- kerja dan pekerja, asosiasi, serta Direktur Utama PTPN … produknya dukungan beberapa aspek Email: corsec@gunatimurraya.com hingga tingkat global. seperti makanan halal, pari- Tekstil RI Unjuk Gigi di Arab Saudi Perusahaan Efek yang ditunjuk: "Potensinya memang san- wisata halal

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan 3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah D. RISIKO BAGI INVESTOR 1. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau … Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.09-0054247 tanggal 13 September 2022 dan telah didaftarkan 23 dalam Daftar Perseroan

Gaji dan tunjangan karyawan (406.281) (352.867) (790.297) (799.877) Premi program penjaminan pemerintah (59.830) (54.353) (111.886) (82.152) Total beban operasional lainnya (878.660) (836.927) (2.134.761) (1.989.190) RUGI OPERASIONAL … bawah No.524/A.HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993 serta telah diumumkan dalam Tambahan No.64 Berita Negara RI No. 3633 (“Akta Pendirian”). Struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian sebagai

Sunyaragi. Pemerintah kota Cirebon No. Perseroan Kantor Cabang Cirebon 623 Tahun 2005 tanggal 13- Cirebon 10-2005 14. Denpasar Jl. Gatot Subroto No.18D. Pemerintah Kotamadya Perseroan Pos Kapal Denpasar Daerah … Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun

Juni 2020, Peraturan Pemerintah No. 56/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan … processs serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat

tujuan Perseroan dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari … hadapan Eliza Pondaag, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan keputusannya No. Y.A.5/63/7 tanggal 6 Juni 1980, serta telah diumumkan dalam BNRI

waktu dan kepuasan pelanggan. Sa Bon K3 ka SPPNAA PT SEMACOM INTEGRATED Tbk 8. RI 001/06 A HYUNDAI fiperhome ” MB Huawei | PT SEMACOM INTEGRATED Tbk | Providing ewable Energy Solution Rencana … perubahan harga bahan baku, nilai tukar, suku bunga, kondisi rantai pasok, serta perkembangan kebijakan pemerintah dan industri. Perseroan akan terus melakukan penyesuaian strategi sesuai dengan perkembangan pasar dan kondisi industri

kepentingan untuk berbagai sektor strategis, antara lain pada manufaktur. Sejumlah pelu- tinggi, dan pemerintah da- peluang untuk meningkat- 4.0 agar pemanfaatan tek- hadap berbagai bencana berbagi peran dan berko- industri … hanya berperan dalam miliki dasar ekonomi yang Akses Industri Internasional Industrial Park. Sebaliknya, dagangan RI Budi Santoso mentasinya diarahkan un- pun pemulihan pascaben- vatif diantaranya Tech- memenuhi kebutuhan pa- terus

pihak-pihak yang terkait,” ujar kata dia. bentuk Panitia Kerja (Pan- Wakil Ketua DPR RI Saan Mus- ja) Revisi Undang-Undang topa di kompleks parlemen, JANGAN TIMBULKAN Pemilihan Umum … awal Oktober 2026. Pem- BELUM RESMI DIPUTUS DPR: Mendagri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan laporan pemerintah kepada Ketua DPR Puan sebut menuturkan bahwa DPR Ketua Umum Partai NasDem bentukan panja menjadi

pihak-pihak yang terkait,” ujar kata dia. bentuk Panitia Kerja (Pan- Wakil Ketua DPR RI Saan Mus- ja) Revisi Undang-Undang topa di kompleks parlemen, JANGAN TIMBULKAN Pemilihan Umum … awal Oktober 2026. Pem- BELUM RESMI DIPUTUS DPR: Mendagri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan laporan pemerintah kepada Ketua DPR Puan sebut menuturkan bahwa DPR Ketua Umum Partai NasDem bentukan panja menjadi

NVESTOR PEM BELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK M UDHARABAH M EM I LI KI RI SIKO ATAS TI DAK LIKUI DNYA OBLI GASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DI TAW ARKAN DALAM … secara kumulatif pada semester I 2026. Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh peningkatan konsumsi pemerintah, aktivitas ekonomi pada sektor jasa, serta tetap terjaganya permintaan domestik. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar

kelestarian sumber daya menyebutkan bahwa pen- groho Saksono atau biasa lam menjaga kelestarian gangan RI Budi Santoso prioritas Kemendag, yaitu kan keseimbangan yang strategis tanpa menjadi ikan. Sebanyak 37 rumpon … memanfaatkan kebija- Negeri, Perluasan Pasar sional, daya saing dunia us- gan, industrialisasi, penelit- bersama pemerintah daer- laut dilakukan dengan ke- ertiban ini merupakan Ipunk. kan Manajemen Perdaga- Ekspor, dan Dari

English Page PENGUMUMAN BURSA Pencatatan Awal SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No. Peng-BBO-00001/BEI.PP3/09-2026 SURAT BERHARGA NEGARA Merujuk Siaran Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian … Total Nama Seri Jenis Pencatatan Kode Efek Tanggal Terbit (Juta) Tempo (Juta) Obligasi Negara RI 25 Januari BUYBACK FR0042 232.349 15 Juli 2027 14.019.751 Seri FR0042 2007 Obligasi Negara RI

supported oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, berlanjutnya investasi by strong household consumption, continued government pemerintah, serta kontribusi ekspor yang tetap memberikan investment, and export contributions that remained the main penopang … more gradually compared to the adjustments in the BI Rate. Dari perspektif fiskal, kebijakan pemerintah berjalan secara From a fiscal standpoint, government policy remained ekspansif namun tetap terukur, dengan fokus