Browse

Ardi, Sukimto dan Rekan A.11 Jalan Kramat Raya No.7-9 Kramat - Senen, (Audit trust International) Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 No. STTD / STTD Number : STTD.AP-07/PM.22/2018 Tanggal STTD / STTD Date … pada saat terutang kepada karyawan. Imbalan Paskakerja Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal

5238/PAA/BERKALA/II/2023 tanggal 23 Kerja, dan Transmigrasi Provinsi DKI Februari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Jakarta. Kerja, Transmigrasi dan Energi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Rough Terrain Crane … Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara

tanggal 30 Juni 2023) - s I e "is A,1 Pemegang Saham Pendiri - Pemerintah Daerah DKI Jakata ( Seri A ) s - PT Pembangunan Jaya ( Seri … 000/o s00 Ie s i 1 0 0 1 0,000/o s00 - Pemerintah Daerah DKI Jakarta ( Seri C ) : 1,151,999,998 n 0 1,151,999,998 72,00o/o

Perubahan 1.937 1.906 31 Penerima Manfaat Akhir dari Kepemilikan Saham Nomor Nama 1 Pemerintah Daerah DKI Jakarta Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Pembangunan Jaya Ancol Tbk Agung Praptono Corporate Secretary … Month Change 1.937 1.906 31 Final Beneficiaries of Share Ownership Number Name 1 Pemerintah Daerah DKI Jakarta Thus to be informed accordingly. Respectfully, Pembangunan Jaya Ancol Tbk Agung Praptono Corporate

Persen Perubahan SAN MIGUEL MALAYSIA (L) PTE.LTD. 467.061.150 58.33 467.061.150 58.33 0 0.00 PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA 210.200.700 26.25 210.200.700 26.25 0 0.00 TOTAL

main geographic areas, namely Daerah Khusus lbukota Jakarta (DKI Jakarta) dan di luar the Special Region of Jakarta (DKI Jakarta) and outside DKI Jakarta. DKI Jakarta. Tabel berikut menjelaskan informasi … main geographic areas which Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) dan diluar consists of Special District of Jakarta (DKI Jakarta) and DKI Jakarta. outside DKI Jakarta. Berikut ini adalah informasi

Outsourcing, Working Time and Rest Pemutusan Hubungan Kerja; Time, and Termination of Employment; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 11. The Republic of Indonesia Government Regulation Tahun 2021 tentang Pengupahan … yang ditetapkan oleh all permanent employees’ wages are at the lowest masing-masing Pemerintah Daerah setempat. level above the UMP set by each local government. Selain memberikan remunerasi secara adil

Pemerintah Seperti halnya semua industri, kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap perubahan atas kebijakan atau peraturan Pemerintah tersebut … keperluan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian; 2. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur; 3. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis

tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah. Berdasarkan perjanjian Tower Sharing, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan- lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara … tersebut. Dokumen AMDAL dinilai dan disetujui oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Apabila pemerintah menyetujui dokumen AMDAL, maka pemerintah akan menerbitkan Persetujuan Lingkungan dalam bentuk Keputusan Kelayakan

Perseroan dengan PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi … Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Bank Nagari. Perseroan mendapatkan

menerus berusaha memperluas coverage area dengan terus membuka Jaringan Kantor Pelayanan baru untuk mencapai daerah-daerah yang belum terjangkau sebelumnya. Dengan demikian pelayanan kepada dealer dan monitoring penagihan kepada konsumen … TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH Sehubungan dengan anjuran pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari keramaian guna

Merak RT Merak RT 008/011, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 008/011, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI DKI Jakarta dengan hak legal berupa Sertifikat Jakarta with legal rights in the form … Merak Merak RT 008/011, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, RT 008/011, Kebon Jeruk, Jkarta Barat, DKI DKI Jakarta dengan hak legal berupa Sertifikat Hak Jakarta with legal rights in the form

Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten (dan izin dari otoritas pemerintah nasional maupun daerah sebagaimana diwajibkan dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah), tergantung … daerah. Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lingkungan hukum bagi Perseroan di Indonesia melalui desentralisasi kewenangan perundang-undangan, pajak dan kewenangan tertentu lainnya dari Pemerintah kepada pemerintah daerah

usaha dan operasional kinerja. Risiko Kebijakan Pemerintah Pemerintah merupakan regulator dari setiap industri yang ada di Indonesia. Setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat memberikan dampak baik secara langsung … dampak finansial lainnya. 10. Risiko Kebijakan Pemerintah Pemerintah merupakan regulator dari setiap industri yang ada di Indonesia. Setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat memberikan dampak baik secara langsung

baru, daerah dengan areas with high levels of infrastructure development, tourism tingkat pembangunan infrastruktur yang tinggi, daerah areas, active industrial areas and areas with high regional per pariwisata, daerah industri … Audit Committee. Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat Tidak Ada Tidak Ada pemerintah daerah. None None Serves as a member of political party, local government official. Rapat Komite Nominasi

Merak RT Merak RT 008/011, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 008/011, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI DKI Jakarta dengan hak legal berupa Sertifikat Jakarta with legal rights in the form … Merak Merak RT 008/011, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, RT 008/011, Kebon Jeruk, Jkarta Barat, DKI DKI Jakarta dengan hak legal berupa Sertifikat Hak Jakarta with legal rights in the form

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN, Uang Muka Beban Umum atas Biaya Retribusi Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk 114 03-Feb-23 MANDIRI 1220011559559 Pemasangan Utilitas Tahun … BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DKI JAKARTA - JAWA BARAT, Uang Muka Beban Umum atas Biaya Sewa Lahan Site Batuceper-001 (BPJN) Kota Tangerang Tahun

empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). - -Saya, HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, Sarjana Hukum, Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh - saksi-saksi … tidak -- bisa dihindari dikarenakan adanya kebijakan ------- pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan ------- Kegiatan Masyarakat (PPKM) demi menekan laju ------ penularan Covid-19. Selama tahun 2022 pemerintah -- mulai berangsur melonggarkan PPKM di beberapa ----- wilayah

Jenis Proyek Domisili Beroperasi 30 Juni 2023 30 Juni 2023 PT Master Print Perdagangan DKI Jakarta 2008 99% 68.039.611.424 Besar Mesin Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan membeli kepemilikan saham … pelaporan. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa

tersebut dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah pusat dan daerah, bahkan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan alokasi untuk pembangunan infrastruktur. Alokasi Pemerintah untuk infrastruktur sebagaimana tertuang dalam revisi … tersebut dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah pusat dan daerah, bahkan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan alokasi untuk pembangunan infrastruktur. Alokasi Pemerintah untuk infrastruktur sebagaimana tertuang dalam revisi

tersebut dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah pusat dan daerah, bahkan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan alokasi untuk pembangunan infrastruktur. Alokasi Pemerintah untuk infrastruktur sebagaimana tertuang dalam revisi … tersebut dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah pusat dan daerah, bahkan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan alokasi untuk pembangunan infrastruktur. Alokasi Pemerintah untuk infrastruktur sebagaimana tertuang dalam revisi

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Dengan perkembangan … erat dalam pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi inti

NOTARIS & PPAT MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn. M.Th. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA SK MENKUHAM RI NOMOR AHU-00010.AH.02.04. TAHUN 2014 TGL 05 JUNI 2014 NOTARIS PENUNJANG PASAR … Magister Kenotariatan, Magister Teologi, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya

BSSN. 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 1407230037432 Lampiran berikut ini memuat … Sudirman Kaveling 52-53, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12190 1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada: 1.Nama Pelaku Usaha : PT DANASUPRA ERAPACIFIC … kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Rencana Detail Tata Ruang

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - 474.600.000 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara - - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara PT Bank Pembangunan Daerah Bali … OCBC NISP 1.502.449.740 - PT OCBC NISP Bank Daerah 194.393.678 188.566.773 Bank Daerah Bank DKI 194.067.248 188.479.030 Bank DKI PT Bank BTPN 3.174.490.647 460.228.844 PT Bank BTPN PT Bank Pan Indonesia

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - 474.600.000 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara - - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara PT Bank Pembangunan Daerah Bali … OCBC NISP 1.502.449.740 - PT OCBC NISP Bank Daerah 194.393.678 188.566.773 Bank Daerah Bank DKI 194.067.248 188.479.030 Bank DKI PT Bank BTPN 3.174.490.647 460.228.844 PT Bank BTPN PT Bank Pan Indonesia

protocols in accordance with the kesehatan sesuai ketentuan Pemerintah Pusat dan provisions of the Central Government and DKI Jakarta Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Perseroan senantiasa Regional Government. The Company ensures … success menyimpan limbah B3 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta in obtaining permit to store B3 waste from the DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Provincial Government

Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Istimewa Yogyakarta … Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Pembangunan Daerah Nusa Tenggara

projects. In addition, the Pemerintah Indonesia juga telah merealisasikan pembiayaan Government of Indonesia has also realized non-debt financing non-utang melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan through Government Cooperation … with Government Pemerintah sejumlah Rp8,07 triliun. guarantee amounting to Rp8.07 trillion. 2. Fasilitas penerbitan surat utang dengan penjaminan 2. Debt issuance facilities with government guarantees with Pemerintah dengan plafond

Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta FR0086 6,00% 100.000 27 Juni/ 4 Juli/ 95.594 111 95.615 June 27, 2023 July 4, 2023 PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta FR0086 … Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta FR0086 6,00% 100.000 27 Juni/ 4 Juli/ 95.594 111 95.615 June 27, 2023 July 4, 2023 PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta FR0086

machine learning untuk pasar Indonesia,” katanya. Jakarta – Bank DKI turut produk digital Bank DKI ser- bankan digital kepada selu- Digital, Bank DKI mem- gatakan, untuk mencapai target laba tersebut, AMAR … korporasi. Ketiga, mendorong UMKM, menawarkan dua layanan pembiayaan melalui P2P rakat. Terbaru, bank daerah Pemerintah Provinsi DKI Pulau Pramuka menjadi Abank, JakOne Merchant perbankan digital untuk usaha kecil. lending, yaitu

Bank Nationalnobu Tbk 100.000 90.000 PT Bank Nationalnobu Tbk PT Bank DKI 310.000 - PT Bank DKI PT Bank China Construction PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk 156.182 173.304 Bank … Januari/ 50.000 50.000 January 2027 January 2026 3 Juli/ PT Bank DKI 200.000 - July 2023 - PT Bank DKI 24 September/ 24 September/ 250.000 250.000 September 2023 September 2023 16 Desember

only classified by geographical segment. geografis. 30 Juni/June 30, 2023 DKI Jakarta/ Luar DKI Jakarta/ DKI Jakarta Outside Jakarta Jumlah/ Total PENDAPATAN REVENUE Pendapatan bunga 19.748 202.666 222.414 Interest income … Jumlah liabilitas 1.050.041 4.837.191 5.887.232 Total liabilities 31 Desember / December 31, 2022 DKI Jakarta/ Luar DKI Jakarta/ DKI Jakarta Outside Jumlah/ Total Jakarta PENDAPATAN REVENUE Pendapatan bunga

Kredit No. 08, PT Bank Agreement No. 08, PT Bank Pembangunan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agreed Yogyakarta setuju untuk memberikan to provide additional working capital loan … Kredit No. 19, PT Bank Agreement No. 19, PT Bank Pembangunan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agreed Yogyakarta setuju untuk memberikan to provide additional working capital loan

Energi DKI Jakarta/ beroperasi/ Geothermal Seulawah Province of Not yet DKI Jakarta operating *) PGEL berganti nama menjadi PGEK efektif pada tanggal 4 Agustus 2022/PGEL has changed its name to PGEK … Pertambangan dan Energi. Sesuai dengan Minister of Mines and Energy. In accordance with Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003, Government Regulation No. 31 Year 2003, all rights segala

pemerintah Government securities Obligasi Negara PBS031 226.365 222.491 Government bonds PBS031 Obligasi Negara SR015 182.101 181.132 Government bonds SR015 Obligasi Pemerintah 017 134.777 134.089 Government bonds 017 Obligasi Pemerintah … hukum Banding melalui Pengadilan the Syndicate submitted an appeal to the Tinggi DKI Jakarta dengan register No. DKI Jakarta High Court registered by 880/Pdt/1999/PT.DKI yang pada tanggal Number 880/Pdt/1999/PT.DKI, then

oleh by the Ministry of Finance or Local Kementerian Keuangan atau Pemerintah Government that representing as the Daerah yang merupakan Pemegang Saham shareholders of the entity or an entity entitas … provisions contained in the Trustee Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Agreement, PT Bank Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Jawa Barat dan Banten Tbk has been appointed Tbk telah

salaries in accordance with berlaku bahkan lebih tinggi dari UMP DKI Jakarta. applicable regulations, even higher than the DKI Jakarta UMP. Selain upah, Perseroan memberikan remunerasi dan fasilitas In addition … Covid-19 d. Continuing the implementation of the Covid-19 health sesuai dengan peraturan pemerintah, dengan melakukan protocol in accordance with Government regulations, pemeriksaan suhu tubuh, menyediakan hand sanitizer

Shinhan Bank Indonesia PT Bank Pembangunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 1.788.656 2.868.656 Daerah Jawa Timur Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.488.564 2.588.564 PT Bank Mandiri (Persero … Kotamadya Kedoya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sesuai SHGB No. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta according SHGB No. 1158/Kedoya Selatan, atas nama Ko Puji yang

mempertimbangkan tingkat suku bunga atas maturity approximating the terms of the related Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh employee benefit liability at reporting date. tempo yang mendekati jangka waktu imbalan kerja … Niaga Tbk 423.104.495 611.762.600 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank DKI Tbk 323.733.723 218.132.953 PT Bank DKI Tbk PT Bank Central Asia Tbk 265.133.745 362.665.326 PT Bank Central Asia

sebesar Rp 21.500.000.000. Berdasarkan Surat No. 1105/-1.796.32 tanggal 23 Maret 2022 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perusahaan diminta untuk segera menerbitkan Surat Kerjasama … nilai proyek tersebut nilainya akan diverifikasi oleh pihak KJPP. (Manajemen Konstruksi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah). 32. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN Selain dari piutang usaha dan utang bank jangka

Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 3,593,650,518 1,184,783,586 Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank … December 31, 2022 Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 865,095,757 865,095,757 Jawa Barat dan Banten

pemerintah Government securities Obligasi Negara PBS031 226.365 222.491 Government bonds PBS031 Obligasi Negara SR015 182.101 181.132 Government bonds SR015 Obligasi Pemerintah 017 134.777 134.089 Government bonds 017 Obligasi Pemerintah … hukum Banding melalui Pengadilan the Syndicate submitted an appeal to the Tinggi DKI Jakarta dengan register No. DKI Jakarta High Court registered by 880/Pdt/1999/PT.DKI yang pada tanggal Number 880/Pdt/1999/PT.DKI, then

Allobank Indonesia Tbk - - PT Allobank Indonesia Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk - - Banten Tbk PT Bank Maspion Indonesia Tbk - - PT Bank Maspion Indonesia … DKI Jakarta. of appeal at the DKI Jakarta High Court. c. Gugatan No.663/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel jo. c. Lawsuit No.663/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel in conjunction with No.121/PDT/2021/PT DKI dimana Bank sebagai Turut Tergugat No.121/PDT/2021/PT DKI where

letters of Guarantees Jumlah/ Wilayah customers credit issued Total % Area DKI Jakarta 1.349.238.307.477 34.529.435.384 87.216.899.330 1.470.984.642.191 35,40% DKI Jakarta Jawa Barat 399.525.756.229 - - 399.525.756.229 9,62% West Java Jawa Tengah … letters of Guarantees Jumlah/ Wilayah customers credit issued Total % Area DKI Jakarta 1.350.379.392.270 32.571.656.384 86.625.025.562 1.469.576.074.216 40,41% DKI Jakarta Jawa Barat 437.498.123.372 - - 437.498.123.372 12,03% West Java Jawa Timur

Sosial dan Ekonomi: a) Bantuan keuangan kepada industri kecil/rakyat di daerah. b) Mempromosikan unit pengolahan limbah serat di daerah untuk membuka lapangan kerja mandiri bagi masyarakat setempat. c) Program “Jumat … pencegahan yang dilakukan oleh “Satgas APF Covid-19” juga mendapat apresiasi dan penghargaan dari pemerintah daerah baik di Karawang maupun Kaliwungu. Selain itu, sebagai warga korporat yang bertanggung jawab

Work (CoW) Karya dengan Pemerintah Indonesia. with the Government of Indonesia (GOI). In Berdasarkan Kontrak Karya tersebut, accordance with the CoW, the GOI designated Pemerintah Republik Indonesia menunjuk … dari Pemerintah telah Government has been obtained. Such export will diperoleh. Ekspor tersebut akan dikenakan bea be subject to progressive export duty as progresif yang diberlakukan oleh Pemerintah. imposed

Perseroan melakukan pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional/Upah Minimum Propinsi berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu Perseroan juga menyediakan program-program kesejahteraan lain di luar gaji pokok … Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero

sharia business unit PT Bank DKI unit usaha syariah 294 157 PT Bank DKI sharia business unit PT Bank DKI 641 441 PT Bank DKI PT Bank Muamalat Indonesia … Bank DKI - - PT Bank DKI PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. - 50,000 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank DKI unit usaha syariah - - PT Bank DKI sharia business unit