Browse

tugas, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan tenaga kerja secara efektif. 6.3 Manajemen Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak tersebut merupakan hak hukum yang timbul … serta Kepala Bagian TI dan Infrastruktur Pasar Modal Bapepam periode 2001–2006. Berpendidikan Doktor (PhD) Manajemen Strategik Universitas Indonesia dan MBA University of Colorado Denver, serta pernah mewakili Indonesia pada

tugas, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan tenaga kerja secara efektif. 6.3 Manajemen Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak tersebut merupakan hak hukum yang timbul … serta Kepala Bagian TI dan Infrastruktur Pasar Modal Bapepam periode 2001–2006. Berpendidikan Doktor (PhD) Manajemen Strategik Universitas Indonesia dan MBA University of Colorado Denver, serta pernah mewakili Indonesia pada

tugas, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan tenaga kerja secara efektif. 6.3 Manajemen Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak tersebut merupakan hak hukum yang timbul … serta Kepala Bagian TI dan Infrastruktur Pasar Modal Bapepam periode 2001–2006. Berpendidikan Doktor (PhD) Manajemen Strategik Universitas Indonesia dan MBA University of Colorado Denver, serta pernah mewakili Indonesia pada

tugas, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan tenaga kerja secara efektif. 6.3 Manajemen Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak tersebut merupakan hak hukum yang timbul … serta Kepala Bagian TI dan Infrastruktur Pasar Modal Bapepam periode 2001–2006. Berpendidikan Doktor (PhD) Manajemen Strategik Universitas Indonesia dan MBA University of Colorado Denver, serta pernah mewakili Indonesia pada

tugas, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan tenaga kerja secara efektif. 6.3 Manajemen Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak tersebut merupakan hak hukum yang timbul … serta Kepala Bagian TI dan Infrastruktur Pasar Modal Bapepam periode 2001–2006. Berpendidikan Doktor (PhD) Manajemen Strategik Universitas Indonesia dan MBA University of Colorado Denver, serta pernah mewakili Indonesia pada

tugas, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan tenaga kerja secara efektif. 6.3 Manajemen Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak tersebut merupakan hak hukum yang timbul … serta Kepala Bagian TI dan Infrastruktur Pasar Modal Bapepam periode 2001–2006. Berpendidikan Doktor (PhD) Manajemen Strategik Universitas Indonesia dan MBA University of Colorado Denver, serta pernah mewakili Indonesia pada

tugas, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan tenaga kerja secara efektif. 6.3 Manajemen Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak tersebut merupakan hak hukum yang timbul … serta Kepala Bagian TI dan Infrastruktur Pasar Modal Bapepam periode 2001–2006. Berpendidikan Doktor (PhD) Manajemen Strategik Universitas Indonesia dan MBA University of Colorado Denver, serta pernah mewakili Indonesia pada

tugas, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan tenaga kerja secara efektif. 6.3 Manajemen Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak tersebut merupakan hak hukum yang timbul … serta Kepala Bagian TI dan Infrastruktur Pasar Modal Bapepam periode 2001–2006. Berpendidikan Doktor (PhD) Manajemen Strategik Universitas Indonesia dan MBA University of Colorado Denver, serta pernah mewakili Indonesia pada

tugas, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan tenaga kerja secara efektif. 6.3 Manajemen Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak tersebut merupakan hak hukum yang timbul … serta Kepala Bagian TI dan Infrastruktur Pasar Modal Bapepam periode 2001–2006. Berpendidikan Doktor (PhD) Manajemen Strategik Universitas Indonesia dan MBA University of Colorado Denver, serta pernah mewakili Indonesia pada

tugas, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan tenaga kerja secara efektif. 6.3 Manajemen Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak tersebut merupakan hak hukum yang timbul … serta Kepala Bagian TI dan Infrastruktur Pasar Modal Bapepam periode 2001–2006. Berpendidikan Doktor (PhD) Manajemen Strategik Universitas Indonesia dan MBA University of Colorado Denver, serta pernah mewakili Indonesia pada

Crea on into Law. Penggan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang … Undang-Undang Regula on in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Crea on Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi as Law. Undang-Undang. 2. Undang

Crea on into Law. Penggan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang … Undang-Undang Regula on in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Crea on Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi as Law. Undang-Undang. 2. Undang

Penyelenggara OSS berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan keterangan sebagai berikut … oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang 6 No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024 berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun

laws and regulations: 1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; Terbatas; 2. Undang-Undang No. 8 Tahun … tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 limited to Law Number 40 of 2007 concerning Limited tentang Perseroan Terbatas, Undang undang nomor 8 Liability Companies, Law Number

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang … melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan

mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasarnya yang perubahan seluruh Anggaran Dasar penyesuaian dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang … INDONESIA t. 62.21 294 10 709 f. 62.21 294 10 701 www.indoritel.co.id 1. Profesor Doktor Djisman S. Simandjuntak (dikenal juga dengan nama Djisman Simandjuntak), Swasta, lahir di Sipahutar, pada tanggal

mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasarnya yang perubahan seluruh Anggaran Dasar penyesuaian dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang … INDONESIA t. 62.21 294 10 709 f. 62.21 294 10701 www.indoritel.co.id 1. Profesor Doktor Djisman S. Simandjuntak (dikenal juga dengan nama Djisman Simandjuntak), Swasta, lahir di Sipahutar, pada tanggal

Indonesia pada tanggal 13 Februari 1974 dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 1970. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris … Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun

MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Jakarta Pusat -- yang perubahan Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang- ——— Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan -—- perubahan selanjutnya sebagaimana dimuat dalam: -—---—— akta tertanggal … puluh enam Juni dua ribu -——-——- sembilan) nomor 181, dibuat di hadapan Doktor IRAWAN -—-——- SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, pada waktu itu — Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang … Handari Adi Warsito, S.H. Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004 juncto Undang-undang No.2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang- undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah … Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang

Perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif … Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik

PERKASA -- tanggal 02 (dua) Desember 2019 (dua tp sembilan belas)- nomor 02, dibuat oleh Doktor CHATARINA ANGGIA IKA ------- HARIWATI DIAH KUSUMA WARDHANI Sarjana Hukum, Magister --- Humaniora tersebut : perubahan Anggaran Dasar … akan Mn En RE AU “Sesuai Pasal 102 ayat 1 huruf b Undang-Undang nomor 40- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas, Direksi wajib meminta persetujuan dari Rapat

Jose Dima Satria. Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang- Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang … Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor … seterusnya. onwards. Pada tanggal 7 Oktober 2021, diberlakukan Undang- On October 7, 2021, Undang-undang Harmonisasi Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang Peraturan Perpajakan was enacted which stipulates a menetapkan tarif

Significant Signifikan terhadap Perusahaan Impact on the Company Pada Oktober 2022, DPR mengesahkan Undang-Undang In October 2022, the DPR passed the Law on the Harmonization tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan … ongoing basis. Struktur & Mekanisme Tata Kelola Perseroan Corporate Governance Structure & Mechanism Sesuai Undang-undang No. 40 tahun 2007, Struktur Tata Kelola According to Law No. 40 of 2007, ICON

W.I.B: (sepuluh lewat empat belas menit--- Waktu Indonesia Bagian Barat) .----------------------——— -Hadir dihadapan saya, Doktor AGUNG IRIANTORO, ------ Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan dengan Wilayah Jabatan meliputi--- seluruh … RAMAYANA Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut, berdasar serta Hunduk pada ketentuan Undang-undang Negara Republik--------- Indonesia berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan-- Kebon Sirih Nomor 49, Jakarta Pusat

Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen … Indonesia No. 063931900705 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang

secara independen berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun … secara independen berdasarkan Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

tersebut terjadi karena dipersyaratkan oleh undang-undang; (2) apabila Perseroan menerima dana hasil penerbitan saham yang melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh undang-undang dan kelebihan tersebut lebih besar dari … Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang

tersebut terjadi karena dipersyaratkan oleh undang-undang; (2) apabila Perseroan menerima dana hasil penerbitan saham yang melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh undang-undang dan kelebihan tersebut lebih besar dari … Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang

terkait lainnya. Services Authority, and other relevant regulations. Undang-Undang Republik Indonesia Laws of the Republic of Indonesia 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun … implementation standards, as follows: berikut: 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. 1. Law Number 40 of 2007. 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 2. Law Number

Good Corporate with the principles of Good Corporate Governance (GCG), Governance (GCG), berdasarkan peraturan undang-undang based on laws and the best applicable GCG standards, serta standar GCG terbaik yang … undangan yang berlaku, khususnya in particular Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Disclosure and Financial Services Authority Regulation

telah memiliki infrastruktur GCG dengan The Company already has established the GCG berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun infrastructure based on Law Number 40 of 2007 2007 tentang Perseroan … akan Terealisasi disisihkan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Approved the use of the Company

Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pula melalui media telekonferensi ----------- adalah: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Tuan Doktor DAVID, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di Padang --- Sidempuan, pada tanggal 06-02-1964 (enam Pebruari … Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang 7 Perseroan Terbatas. --------------------------------------------------------------------------------------- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan

changed with the berlaku. Undang-undang tersebut telah diubah dengan Government Regulation as the Replacement of Law No. 3 Year Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2008, which … mana telah ditetapkan menjadi Undang-undang based on the Republic of Indonesia Law No. 7 Year 2009. sejak tanggal 13 Januari 2009 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun

telah memiliki infrastruktur GCG dengan The Company already has established the GCG berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun infrastructure based on Law Number 40 of 2007 2007 tentang Perseroan … akan Terealisasi disisihkan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Approved the use of the Company

liabilitas imbalan kerja yang tidak liability for employee benefits in accordance didanai menurut Undang-Undang with Labor Law No. 13/2003 dated Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal March … Tahun 2021 (PP 35/2021) Government Regulation No. 35 of 2021 masih melaksanakan Undang-Undang (PP 35/2021) still implement the Labor Law Ketenagakerjaan No. 13/2003, dan untuk masa kerja No. 13/2003

puluh tiga), bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, telah ----- dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar … kedua minuta akta tersebut dibuat oleh dan di - hadapan saya, Notaris, -bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (dua ribu tiga) ----- tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang

Deposito 735.835.310 1.570.037.255 Interest income and deposits interest Penyesuaian Tarif Pajak - - Tax Rate Adjustment Undang-Undang Cipta Kerja - 7.223.405 The Labor Law Pembulatan 42 213 Rounding difference Sub Jumlah … permohonan Jakarta. Decisions are made to follow up the tax amnesty pengampunan pajak sesuai undang-undang No. 11 tahun 2016, application in accordance with Law no. 11 of 2016, which

follows: Juni/June 2023 Desember/December 2022 Komisaris Utama Tn/Mr. Doktor Ibrahim Hasan Tn/Mr. Doktor Ibrahim Hasan President Commissioner Komisaris - Tn/Mr. Ferdinand Sutanto Commissioner Komisaris Independen Tn/Mr. Lim Beng Lin Tn/Mr … sesuai statutory reserve of 20% of Company’s net income of the dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. financial year of 2022 or amounting to Rp 76,421 million

kontrak pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. atau sukarela. Namun karena Undang-Undang Ketenagakerjaan However, since Labour Law No. 13 of 2003 requires an entity … accordance with the provisions in SFAS No. 24 “Employee fakta umum program pensiun berdasarkan Undang-Undang Benefit” following the general fact pattern of pension Cipta Kerja No. 11/2020 dan Peraturan

kontrak pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. atau sukarela. Namun karena Undang-Undang Ketenagakerjaan However, since Labour Law No. 13 of 2003 requires an entity … accordance with the provisions in SFAS No. 24 “Employee fakta umum program pensiun berdasarkan Undang-Undang Benefit” following the general fact pattern of pension Cipta Kerja No. 11/2020 dan Peraturan

follows: Juni/June 2023 Desember/December 2022 Komisaris Utama Tn/Mr. Doktor Ibrahim Hasan Tn/Mr. Doktor Ibrahim Hasan President Commissioner Komisaris - Tn/Mr. Ferdinand Sutanto Commissioner Komisaris Independen Tn/Mr. Lim Beng Lin Tn/Mr … sesuai statutory reserve of 20% of Company’s net income of the dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. financial year of 2022 or amounting to Rp 76,421 million

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang … yaitu: (i) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun

W.I.B (lima belas lewat tiga puluh menit--- Waktu Indonesia Bagian Barat);-------------------------- -Hadir dihadapan saya, Doktor AGUNG IRIANTORO, Sarjana-- Hukum, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Jakarta-- Selatan, dengan Wilayah Jabatan meliputi … INDONESIA Tbk, suatu perseroan-------------- terbatas yang didirikan menurut berdasar serta---------- tunduk pada ketentuan Undang-undang Negara-------------- Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat-------- yang anggaran dasar dan/atau akta pendiriannya---------- telah disesuaikan

Deposito 735.835.310 1.570.037.255 Interest income and deposits interest Penyesuaian Tarif Pajak - - Tax Rate Adjustment Undang-Undang Cipta Kerja - 7.223.405 The Labor Law Pembulatan 42 213 Rounding difference Sub Jumlah … permohonan Jakarta. Decisions are made to follow up the tax amnesty pengampunan pajak sesuai undang-undang No. 11 tahun 2016, application in accordance with Law no. 11 of 2016, which

disebut pada bagian akhir akta ini: -------- I. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: ------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tuan Doktor TJAHYA TJUGIARTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-11-1963 --------- (empat Nopember seribu sembilan ratus … HASKOJAYA ABADI, berkedudukan di------- Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan-------- Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas------------------- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan 2014, the Company implements policies to protect whistleblowers, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi including: dan Korban, Perseroan … concerning diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang the Second Amendment to Law no. 30 of 2002 concerning the Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 30 tahun

peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta … tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya (“Undang-undang No.30 Tahun 1999”). 130 XIII