Browse

perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa; e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta No. 09.05.1.64.37895 tanggal 1 Maret 2016, masa berlaku ijin usaha sampai dengan … PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (sosial distancing

Perseroan senantiasa menjaga ketepatan pengiriman. 24 _________________________________________________________________________________________________________ • Perubahan Kebijakan Pemerintah Peraturan-peraturan pemerintah dapat memberi dampak ke industri plastik kantongan dan kemasan. Pemerintah saat ini masih membahas mekanisme yang tepat dalam … yang material. 7. KEBIJAKAN PEMERINTAH Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut : Kebijakan moneter Pemerintah dalam hal perubahan suku bunga

laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah. Regulasi Pemerintah Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian sites menara. Sebagian besar … OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing

pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (dead rent); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang … OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (physical distancing

dasar 32 54 120 + XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing … oleh Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini termasuk Pemerintah Daerah, Kementrian Keuangan, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Hukum dan HAM, serta badan-badan atau instansi-instansi Pemerintah lainnya, sehubungan

JEND. AHMAD YANI NO.2, MAKASSAR 6,600,000 6.50 6,600,000 6.50 PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN JL.URIP SUMOHARDJO NO.269, MAKASSAR 13,200,000 13.00 13,200,000 13.00 YAYASAN

JEND. AHMAD YANI NO.2 MAKASSAR MAKASSAR SULAWESI SELATAN 4 PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN LOKAL 13,200,000 13,200,000 13.000 13.000 JL.URIP SUMOHARDJO NO.269 MAKASSAR MAKASSAR SULAWESI SELATAN

Pemegang Kota Yani No.2, Saham > 5% Makassar Pemerintah Jl. Urip 13.200.000 13% 13.200.000 13% Propinsi Sumohardjo No. 269, Makassar Yayasan Menara Karya 6.600.000 6,5% 6.600.000 6,5% Partisipasi … Share Kota Yani No.2, Ownership > Makassar Pemerintah Jl. Urip 13,200,000 13% 13,200,000 13% 5% Propinsi Sumohardjo No. 269, Makassar Yayasan Menara Karya

Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Kilometer 22,5 Cileungsi Sub-District, Bogor Regency, Propinsi Jawa Barat. West Java Province. 1.b. Penawaran Umum Efek Perusahaan 1.b. The Company’s Public … calculated Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 (“UUK”), based on Indonesian Law No.11/2020 (“UUK”), Peraturan Pemerintah No.35/2021 (“PP35”) dan Government Regulations No.35/2021 (“PP35”) and Peraturan Perusahaan (“PP”). the Company’s Regulation

disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini. 32 Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan … disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini. Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan

Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan activities of the Company in order to comply with Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Government Regulation No. 24 Year 2018 regarding Perizinan Berusaha … konsultasi pariwisata berdasarkan Surat Keputusan consulting based on decision letter of the Government Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 25/JP/1/1.758.37 of the Province of DKI Jakarta No. 25/JP/1/1.758.37 tanggal

production, is bahwa Pemerintah sangat mendorong evidence that the government aggressively perkembangan industri aluminium. Dengan adanya supports the growth of the aluminium sector. With kebijakan pemerintah tersebut, sektor propertI … Bogor, Desa Klapanunggal, Achmad located in Kabupaten Bogor, Desa Kecamatan Klapanunggal, Propinsi Jawa Barat. Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Propinsi Jawa Barat. b. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Desa

Sinergi Solusi Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat -- -- 5,231 Pesisir Barat District Government Pemerintah Kabupaten Dharmasraya -- -- 4,891 Dharmasraya District Government Pemerintah Kabupaten Kotabaru -- -- 4,077 Kotabaru District Government … berdasarkan Peraturan with the Government Regulation No 77 year 2009. Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009. Setoran modal Pemerintah Republik Indonesia yang Deposit the Government the Republic of Indonesia dialokasikan dari

PERUM) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dan dasar hukum Perum Pegadaian adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia … Mudharabah Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (physical distancing

berikut: protection: 1. Selama regulasi Pemerintah atas COVID-19 membatasi 1. During government regulations on COVID-19 limit mobilitas masyarakat pada tahun 2022, Pemerintah people’s mobility … employment Benefits Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah On February 2, 2021, the Government mengundangkan dan memberlakukan Peraturan promulgated and enforced Government Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) Regulation

Pada tanggal 2 Februari 2022, Pemerintah On February 2, 2022, the Government promulgated mengundangkan dan memberlakukan Peraturan and enforced Government Regulation Number 35 of Pemerintah Nomor 35 Tahun … Pajak Tax Rate Changes Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah On March 31, 2020, the Government issued menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 terkait Government Regulation No. 1/2020 relating to state

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Ketenagakerjaan”), Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai … dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan juga akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana atas UU Cipta Kerja

Jawa Barat owed by BC consisting of a block no: Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat milik 1. H11 No 1 & 2 BC yang terdiri dari blok … Income tax (Continued) Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan In 31 March 2020, the Government issued a Government Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Regulation in lieu

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bank telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960, Pemerintah … TOTAL DALAM PERSENTASE SAHAM DITEMPATKAN RUPIAH (jutaan KEPEMILIKAN DAN DISETOR PENUH Rupiah) A PEMERINTAH DAERAH 1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Saham Seri A 3,756,415,785 939,104 Saham

tanggal 11 Januari 2052 yang terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, seluas 9.016,00 m². Luas keseluruhan Tanah WUK sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut adalah … sumber data dan informasi yang digunakan diantaranya berasal dari: a. BI; b. Lembaga resmi pemerintah atau swasta yang mempublikasi data informasi terkait dengan Obyek Penilaian dan/atau aset lainnya yang relevan

milik/atas nama “WUK yang terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten (“Tanah WUK”) Inspeksi Objek Penilaian Peninjauan fisik atas Objek Penilaian dilakukan pada tanggal 22 September … disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP

milik/atas nama “WUK yang terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten (“Tanah WUK”) Inspeksi Objek Penilaian Peninjauan fisik atas Objek Penilaian dilakukan pada tanggal 22 September … disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP

tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret … Total Pemegang Saham Saham Ditempatkan (Dalam Jutaan Rupiah) Dan Disetor Penuh Kepemilikan A PEMERINTAH DAERAH 1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Saham Seri A 3,756,415,785 939,104 Saham

tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret … Total Pemegang Saham Saham Ditempatkan (Dalam Jutaan Rupiah) Dan Disetor Penuh Kepemilikan A PEMERINTAH DAERAH 1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Saham Seri A 3,756,415,785 939,104 Saham

tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret … Total Pemegang Saham Saham Ditempatkan (Dalam Jutaan Rupiah) Dan Disetor Penuh Kepemilikan A PEMERINTAH DAERAH 1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Saham Seri A 3,756,415,785 939,104 Saham

penurunan pendapatan dan prospek usaha Perseroan. 5. Risiko Kebijakan Pemerintah Perubahan terhadap kebijakan baik Pemerintah Pusat Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah (dengan diberlakukannya Otonomi Daerah), seperti memberhentikan proyek produksi minyak … Kebijakan Pemerintah Risk Due to Government Policies Perubahan terhadap kebijakan baik Pemerintah Pusat Republik Indonesia Changes in policies by Central Government of the Republic of Indonesia and maupun Pemerintah Daerah

JEND. AHMAD YANI NO.2, MAKASSAR 6,600,000 6.50 6,600,000 6.50 PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN JL.URIP SUMOHARDJO NO.269, MAKASSAR 13,200,000 13.00 13,200,000 13.00 YAYASAN

JEND. AHMAD YANI NO.2 MAKASSAR MAKASSAR SULAWESI SELATAN 4 PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN LOKAL 13,200,000 13,200,000 13.000 13.000 JL.URIP SUMOHARDJO NO.269 MAKASSAR MAKASSAR SULAWESI SELATAN

Pemegang Kota Yani No.2, Saham > 5% Makassar Pemerintah Jl. Urip 13.200.000 13% 13.200.000 13% Propinsi Sumohardjo No. 269, Makassar Yayasan Menara Karya 6.600.000 6,5% 6.600.000 6,5% Partisipasi … Share Kota Yani No.2, Ownership > Makassar Pemerintah Jl. Urip 13,200,000 13% 13,200,000 13% 5% Propinsi Sumohardjo No. 269, Makassar Yayasan Menara Karya

diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Sleman dan berkantor di Jalan Kaliurang … 11/508-B, Rukun Tetangga 050, Rukun Warga 013, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3471012810610002.--------------------nn-nanannnnnnnnnnnnnavanuan Dalam melakukan perbuatan hukum

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bank telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960, Pemerintah … PEMEGANG SAHAM PERSENTASE SAHAM DITEMPATKAN RUPIAH (jutaan KEPEMILIKAN DAN DISETOR PENUH Rupiah) A PEMERINTAH DAERAH 1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Saham Seri A 3,756,415,785 939,104 Saham

Sangasanga area, Kutai Kartanegara Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Regency, East Kalimantan. The company's Propinsi Kalimantan Timur. Adapun ketiga subsidiaries are: anak perusahaan Perseroan tersebut adalah: 1. PT Trisensa Mineral … potensi batubara yang tersedia, local government policy support. prospek pemasaran serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Pengusahaan pertambangan karena sifat Strive of the Mining business because of the kegiatannya pada dasarnya

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Ketenagakerjaan”), Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai … dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan juga akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana atas UU Cipta Kerja

dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1276/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dengan luas 316 Ha, yang kemudian diperpanjang dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 995/-1.794.2 tanggal … fluktuasi nilai tukar mata uang asing tersebut. 2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik. Kebijakan Pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik

ditetapkan oleh pemerintah, seperti pengenaan denda maupun pencabutan ijin. Pemerintah akan mengambil tindakan terhadap Perseroan jika gagal untuk mematuhi undang-undang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti pengenaan denda … mendukung program Pemerintah Kabupaten Serang yaitu program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), bekerjasama dengan Pemerintah Serang. Penerima bantuan Rutilahu merupakan keluarga miskin yang direkomendasikan pemerintah. Tim CSR Indah Kiat

Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik … didefinisikan dalam UUPM. 69 X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, maka Perseroan dan Penjamin Emisi

tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret … PERSENTASE TOTAL DALAM RUPIAH SAHAM DITEMPATKAN KEPEMILIKAN (jutaan Rupiah) DAN DISETOR PENUH A PEMERINTAH DAERAH 1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Saham Seri A 3,756,415,785 939,104 Saham

guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara … pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat 183 (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta

diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Sleman dan berkantor di Jalan Kaliurang … 11/508-B, Rukun Tetangga 050, Rukun Warga 013, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3471012810610002.--------------------nn-nanannnnnnnnnnnnnavanuan Dalam melakukan perbuatan hukum

diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Sleman dan berkantor di Jalan Kaliurang … 11/508-B, Rukun Tetangga 050, Rukun Warga 013, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3471012810610002.--------------------nn-nanannnnnnnnnnnnnavanuan Dalam melakukan perbuatan hukum

Parman, Rt. 001, Rw. 04, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta. Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Maret … faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar obligasi, benchmark terhadap obligasi Pemerintah, dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi). 113 IX. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

pemberi pinjaman dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai penerima pinjaman (“Pinjaman ADB”), yang kemudian diteruskan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada SMI berdasarkan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah RI sebagai pemberi … Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (physical distancing

Pajak) telah Amnesty Law) was passed and ratified by the disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah Government of Indonesia which is effective Republik Indonesia yang berlaku efektif pada July … amortization Pembayaran (577.758.757) (56.836.787.741) Payment Saldo akhir 46.343.366.198 26.570.798.434 Ending balance Kebijakan pemerintah Indonesia mewajibkan The Indonesian government policy requires the perusahaan perkebunan untuk membangun area plantations companies to develop

pelaporan. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa … yang berlokasi Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Madya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama PT Mitra Pack Tbk.  Sertifikat Hak-guna Bangunan dengan

Pengusahaan Angkutan Sewa No. 3453/-1.811.32 tanggal 19 November 2001 dan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3453/IU/WST/Dishub/I/2003 tanggal 2 Januari 2003. Perusahaan juga memperoleh izin usaha … terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi. Pada tanggal 2 Februari 2021, pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 (PP35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal

Pengembangan (lanjutan) d. Area Of Exploration and Exploitation / Development (continued) Berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Propinsi Kalimantan Based on the decision of the Regent Officer of Bulungan Timur No.147/K-III/540/2007 tanggal … Hektar untuk dikembalikan kepada was changed from 1,995.003 Hectares to be 710 Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Hectares and the deduction of 1,285.003 Hectares was returned to the local

memenuhi persyaratan trading in the Indonesia stock exchanges and tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, meet certain requirements in accordance with the dapat memeroleh tarif sebesar 3% lebih rendah government regulations … atas. lower than tariff as stated in point a above. Selain itu, Pemerintah menetapkan kenaikan tarif In addition, the Government has set the increase in the Pajak Pertambahan Nilai

develop mengembangkan perkebunan plasma plantations as required by the Indonesian sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah government. Indonesia. Piutang plasma yang disajikan dalam laporan The plasma receivables presented in the posisi keuangan … Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003), Law No. 13 of 2003), Government Regulation No. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan 35 of 2021 and PSAK 24 2016 concerning PSAK

Kerja No. 11 Tahun 2020 (2020: Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003), Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan PSAK 24 2016 tentang Imbalan Kerja.Bunga neto dihitung dengan menerapkan … berikut bangunan, sarana dan prasana yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Fasilitas ini diangsur dalam periode 3 (tiga) bulanan/ triwulan setiap tanggal 23 di akhir triwulan tahun

instruments traded in the money market and stock pasar modal. exchanges. Obligasi Pemerintah terdiri dari Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah Government Bonds consist of Government Recapitalization Bonds yang diterbitkan kepada Bank … respect to the recapitalization program rekapitalisasi Pemerintah dan obligasi lainnya yang program of the Government and other bonds issued by the diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan negara lainnya yang Government