Browse

saat tanggal SA ditandatangani. • Hukum yang Berlaku Hukum yang berlaku berdasarkan SA adalah hukum negara Republik Filipina. I.C. Analisis atas Manfaat dan Risiko dari Transaksi Manfaat Transaksi adalah sebagai berikut … saat tanggal SA ditandatangani. • Hukum yang Berlaku Hukum yang berlaku berdasarkan SA adalah hukum negara Republik Filipina. 63 Lampiran E Analisis atas Laporan Penilaian 100,00% Saham MAPH KR, KJPP

saat tanggal SA ditandatangani. • Hukum yang Berlaku Hukum yang berlaku berdasarkan SA adalah hukum negara Republik Filipina. I.C. Analisis atas Manfaat dan Risiko dari Transaksi Manfaat Transaksi adalah sebagai berikut … saat tanggal SA ditandatangani. • Hukum yang Berlaku Hukum yang berlaku berdasarkan SA adalah hukum negara Republik Filipina. 63 Lampiran E Analisis atas Laporan Penilaian 100,00% Saham MAPH KR, KJPP

Indonesia dalam surat keputusan No. YA5/88/3 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 1982, Tambahan No. 771. Anggaran Dasar Perseroan telah

Indonesia dalam Surat Keputusan No. YA5/88/3 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 1982, Tambahan No. 771. Anggaran Dasar Perseroan telah

Perseroan” ! PT Acset Indonusa Tbk suatu perseroan terbuka yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. “Pinjaman" 1 Jumlah fasilitas pokok senilai Rp325.000.000.000,00 (tiga ratus … Keputusan No. C2- 3640.HT.01.01.TH'95 tanggal 22 Maret 1995, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7928. Anggaran Dasar Perseroan telah

antara : (a) PT UNITED TRACTORS Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Bekasi Km 22 Cakung, Jakarta Timur 13190, Indonesia (“Kreditur … ACSET INDONUSA Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Acset Building, Jl. Majapahit No.26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160, Indonesia ("Debitur"). (Kreditur

Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11.327 HT.01.01 TH.95 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1995, Tambahan No. 10238. Anggaran Dasar Perseroan telah … Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2- 7857 HT.01.01.Th.1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 16 April 1999, Tambahan No. 2258. Anggaran Dasar KKIN telah

terlihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita … Negeri Jakarta Barat No. 1947/1995 tanggal 18 Oktober 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Desember 1995 No. 99, tambahan No. 10238. Anggaran Dasar Perusahaan telah

REKAN PROPERTY VALUATION, BUSINESS VALUATION & ADVISORY Licence No. 2.17.0142, KMK 420/KM.1/2022, Wilayah Kerja Negara Republik Indonesia DSS&R P A R T N E R S A Valuation Firm Jakarta … Surat Keputusan No. C2-3460.HT.01.01.TH.95 tanggal 22 Maret 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan Berita Negara No. 7928. Anggaran Dasar

REKAN PROPERTY VALUATION, BUSINESS VALUATION & ADVISORY Licence No. 2.17.0142, KMK 420/KM.1/2022, Wilayah Kerja Negara Republik Indonesia DSS&R P A R T N E R S A Valuation Firm Jakarta … Surat Keputusan No. C2-3460.HT.01.01.TH.95 tanggal 22 Maret 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan Berita Negara No. 7928. Anggaran Dasar

REKAN PROPERTY VALUATION, BUSINESS VALUATION & ADVISORY Licence No. 2.17.0142, KMK 420/KM.1/2022, Wilayah Kerja Negara Republik Indonesia DSS&R P A R T N E R S A Valuation Firm Jakarta … Surat Keputusan No. C2-3460.HT.01.01.TH.95 tanggal 22 Maret 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan Berita Negara No. 7928. Anggaran Dasar

sepanjang dividen tersebut taxpayers who do not meet the diinvestasikan di wilayah Negara investment requirements as Kesatuan Republik Indonesia. Bagi mentioned above, the dividend WPOP DN yang tidak memenuhi received

Surat Keputusan No. C2-7967.HT.01.01.TH.87 tanggal 17 Desember 1987 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 30 April 1991, Tambahan No. 1213. Anggaran Dasar Perusahaan telah … Berusaha (“NIB”) dengan No. 8120009960872 yang diterbitkan oleh sistem Online Single Submission (OSS) Pemerintah Republik Indonesia. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.308.524.6-091.000. Ref. No.: 00934/2.0072-00/BS/01/0022/1/VI/2023 10 3. ANALISIS

Surat Keputusan No. C2-7967.HT.01.01.TH.87 tanggal 17 Desember 1987 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 30 April 1991, Tambahan No. 1213. Anggaran Dasar Perusahaan telah … Berusaha (“NIB”) dengan No. 8120009960872 yang diterbitkan oleh sistem Online Single Submission (OSS) Pemerintah Republik Indonesia. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.308.524.6-091.000. Ref. No.: 00934/2.0072-00/BS/01/0022/1/VI/2023 10 3. ANALISIS

Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan Bidang Jasa : Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia Izin Usaha KIPP No : 2.09.0018 LAPORAN RINGKAS PENDAPAT KEWAJARAN (FAIRNESS OPINION) ATAS RENCANA … Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan Bidang Jasa : Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia Izin Usaha KJPP No :2.09.0018 Jakarta, 30 Juni 2023 Kepada Yth. Direksi

Surat Keputusan No. C2-10099.HT.01.01.TH.89 tanggal 31 Oktober 1989 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 1989, Tambahan No. 3626. Pada tanggal 30 Juni … Surat Keputusan No.C2- 5992.HT.01.04.TH.97 tanggal 2 Juli 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 1997, Tambahan No. 5616. Perubahan Anggaran Dasar guna

Surat Keputusan No. C2-10099.HT.01.01.TH.89 tanggal 31 Oktober 1989 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 1989, Tambahan No. 3626. Pada tanggal 30 Juni … Surat Keputusan No.C2- 5992.HT.01.04.TH.97 tanggal 2 Juli 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 1997, Tambahan No. 5616. Perubahan Anggaran Dasar guna

Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan Bidang Jasa : Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia Izin Usaha KIPP No : 2.09.0018 LAPORAN RINGKAS PENDAPAT KEWAJARAN (FAIRNESS OPINION) ATAS RENCANA … Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan Bidang Jasa : Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia Izin Usaha KJPP No :2.09.0018 Jakarta, 30 Juni 2023 Kepada Yth. Direksi

Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan Bidang Jasa : Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia Izin Usaha KIPP No : 2.09.0018 LAPORAN RINGKAS PENDAPAT KEWAJARAN (FAIRNESS OPINION) ATAS RENCANA … Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan Bidang Jasa : Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia Izin Usaha KJPP No :2.09.0018 Jakarta, 30 Juni 2023 Kepada Yth. Direksi

Surat Keputusan No. C2-10099.HT.01.01.TH.89 tanggal 31 Oktober 1989 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 1989, Tambahan No. 3626. Pada tanggal 30 Juni … Surat Keputusan No.C2- 5992.HT.01.04.TH.97 tanggal 2 Juli 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 1997, Tambahan No. 5616. Perubahan Anggaran Dasar guna

sepanjang Dividen the investment provisions as mentioned above, the Tunai tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Cash Dividend received by the DIT will be subject to Indonesia. Bagi WPOP … Support the Ease of Doing Business. DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 09 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. 5. Bagi Pemegang

Namun demikian, PDB di negara maju seperti Kanada mengalami pertumbuhan dengan presentase sebesar 8,70% sedangkan PDB di negara- negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan Mesir mengalami pertumbuhan dengan persentase … Tren penurunan tersebut dipicu oleh penurunan inflasi pada negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Pada negara-negara maju, penurunan inflasi terbesar diperkirakan terjadi di AS, Inggris, Kanada, dan Kawasan

Negeri (“WPLN”) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam Tax Treaty, wajib … benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani, serta telah telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara setempat (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence (COR) dalam Bahasa Inggris

penyetoran modal tersebut. Riwayat Singkat Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Perusahaan Pelajaran Samudera Samudera Indonesia disingkat PT Samudera … Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No.2835 tanggal 11 Oktober 1971 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1971, Tambahan No. 496. Perubahan Anggaran Dasar terakhir

penyetoran modal tersebut. Riwayat Singkat Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Perusahaan Pelajaran Samudera Samudera Indonesia disingkat PT Samudera … Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No.2835 tanggal 11 Oktober 1971 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1971, Tambahan No. 496. Perubahan Anggaran Dasar terakhir

Company’s Deed of Perseroan disahkan oleh Menteri Establishment was approved by the Kehakiman Republik Indonesia dalam Minister of Justice of the Republic of Surat Keputusan No. J.A.5/59/15 tanggal Indonesia … telah diumumkan No. J.A.5 /59/15 dated April 30, 1964 and dalam Berita Negara Republik Indonesia has been published in the State Gazette of No. 94 tanggal 24 November

Company’s Deed of Perseroan disahkan oleh Menteri Establishment was approved by the Kehakiman Republik Indonesia dalam Minister of Justice of the Republic of Surat Keputusan No. J.A.5/59/15 tanggal Indonesia … telah diumumkan No. J.A.5 /59/15 dated April 30, 1964 and dalam Berita Negara Republik Indonesia has been published in the State Gazette of No. 94 tanggal 24 November

Company’s Deed of Perseroan disahkan oleh Menteri Establishment was approved by the Kehakiman Republik Indonesia dalam Minister of Justice of the Republic of Surat Keputusan No. J.A.5/59/15 tanggal Indonesia … telah diumumkan No. J.A.5 /59/15 dated April 30, 1964 and dalam Berita Negara Republik Indonesia has been published in the State Gazette of No. 94 tanggal 24 November

MENGENAI PERSEROAN A. Sejarah Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Indonesia. Perseroan didirikan pada 19 Oktober … Indonesia berdasarkan Keputusannya No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357. Anggaran Dasar Perseroan telah

MENGENAI PERSEROAN A. Sejarah Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Indonesia. Perseroan didirikan pada 19 Oktober … Indonesia berdasarkan Keputusannya No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357. Anggaran Dasar Perseroan telah

suatu perseroan terbatas yang ALI is a limited liability company established didirikan berdasarkan hukum Negara Republik in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat … established in accordance with the laws of Administratif Khusus Hong Kong, negara Hong Kong Special Administrative Region, Republik Rakyat Tiongkok berkedudukan di People’s Republic of China, domiciled in Hong

charter period. . Pemilik dari Kapal tersebut — adalah Korindo, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di Wisma Korindo, Jalan MT Haryono Kav. 62. Jakarta 12780, bukan

sepanjang dividen tersebut taxpayers who do not meet the diinvestasikan di wilayah Negara investment requirements as Kesatuan Republik Indonesia. Bagi mentioned above, the dividend WPOP DN yang tidak memenuhi received

terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. 3 “POJK 17/2020” : Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang … Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka

terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. 3 “POJK 17/2020” : Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang … Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Menteri Hukum dan Hak Asasi of Law and Human Rights of the Republic Manusia Republik Indonesia dan telah of Indonesia and was accepted and diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal … TAHUN 2015 dan and was published in the State Gazette diumumkan dalam Berita Negara No. 98 No. 98, Supplement No. 43892 dated Tambahan No. 43892 tanggal 6 November November

SAHAM % PEMILIKAN ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 BIO FARMA (PERSERO), PT PASTEUR 28 BANDUNG 4.999.999.999 89,889 % 2 NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN BUMN JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 13 JAKARTA

PEMILIKAN JUMLAH P.S. JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN JUMLAH P.S. JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── PEMODAL NASIONAL ════════════════ 1 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pemegang FARMA 28 BANDUNG 9 X Saham > 5% NEGARA KEMENTERIAN 1 0% 1 0% REPUBLIK BUMN X PUBLIK - 562.381.237 10,11% 562.384.948 10,11% 0 0% 0 0% Masyarakat - Warkat … Ownership > FARMA 28 BANDUNG 9 X 5% NEGARA KEMENTERIAN 1 0% 1 0% REPUBLIK BUMN X PUBLIK - 562,381,237 10.11% 562,384,948 10.11% 0 0% 0 0% Masyarakat

Publik. Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur. WTR : PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas … yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. TJT : PT Trans Jabar

Utama dan Pemegang Saham Pengendali yang wajib dilaporkan oleh Perseroan, sesuai Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia NO.123/PMK,03/2020 Jakarta, 30 JUNI 2023 | sipeama gunita Wa g Ami efek HARTONO MANAJER … Tanggal : 30-06-2023 Saham yang diterbitkan 7,945,412, 700 No. NAMA ALAMAT NEGARA/ — TGL REGISTRASI JUMLAH SAHAM — PEMILIKAN(4) STATUS (A/I) 1. SUNTERRA INDONESIA, PT JL HM THAMRIN

dikarenakan mendapatkan tugas sebagai Direktur Komersial & Pengembangan di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Demikian surat pernyataan pengunduran ini saya sampaikan. Saya mengucapkan

jenis perijinan sebagai bagian landasan dasar untuk maju yang dipercayakan kepada kami dari Regulator Republik Indonesia. Secara garis besar, kami dapat menginformasikan akan adanya pertumbuhan usaha bagi kami dengan angka … fintech Indonesia, dengan Compounded Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 3996, tertinggi kedua di antara negara-negara G20 menunjukkan bahwa kita mampu menyikapi masa pandemi Covid-19 secara progresif sebagai momentum

30/06/2023 — Status Tanggal - No. Nama Alamat Kota IA) Registrasi Jumlah Saham Kepemilikan Yo 1 NEGARA REPUBLIK INDONESIA JL.MEDAN MERDEKA SELATAN NO.13 JAKARTA PUSAT Jakarta Pusat L 2710812023 3.161.947.836 51.00 Jumlah … Jumlah PE Jumlah Efek TKepemilikan — Jumlah PE Jumlah Efek TK Kepemilikan PEMODAL NASIONAL 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Sekarang Perubahan 47.660 47.308 352 Penerima Manfaat Akhir dari Kepemilikan Saham Nomor Nama 1 Negara Republik Indonesia Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, PP (Persero) Tbk Bakhtiyar Efendi Sekretaris Perusahaan … This Month Change 47.660 47.308 352 Final Beneficiaries of Share Ownership Number Name 1 Negara Republik Indonesia Thus to be informed accordingly. Respectfully, PP (Persero) Tbk Bakhtiyar Efendi Sekretaris Perusahaan

adalah : Para Pemegang Saham PT GAPURA ANGKASA, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan dimuat dalam Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn … Angkasa Pura II, suatu badan hukum Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang, dalam hat ini diwakili oleh Bapak Muhammad Awaluddin, dalam jabatannya sebagai Direktur

Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia masing-masing dan berturut-turut sebagai berikut :---------------——————. le | ' tertanggal dua puluh tiga Desember … puluh tiga (16-06-2023), Nomor : AHU- 0034000.AH.01.02.Tahun 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh Juni tahun dua ribu dua puluh tiga

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Juli 2023. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Cahyo Rahadian Muzhar … TANGGAL 04 Juli 2023 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

rdcahan -- I'lcnror: 387. - Berita Negara Republik fndonesj_a tertangqal Z5-07-20C4 ------ (duapuluh lina Juli dua ribu delapan) Irlcnor: 60, Tanbahan --- Noncr: 13046 - Berita Negara Republik rndonesia tertangga … iljrrla - ; oktober dua ribu sepuluh) l'lomor: 81, Tarnbehan }bnror: 2?885. -- - Berita Negara Republik indonesia tertanggal 26-04*20j3 --**-- (duapuluh enam April dua riJru tigaberas) Ncmor: 34, Tanrbahan