Browse

undangan Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sisa imbalan ijarah : Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar keputusan, berlaku ketentuan … ratus enam puluh lima juta rupiah) Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta - Mengambil keputusan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad dimanapun mereka

INDONESIA 3-Jul-23 No Security Code Security Name Quantity (Face Value) OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI 47,600,000,000.00 1 FR0081 FR0081 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI

Surat Keputusan No. C2- 436.HT.01.01 tanggal 23 Januari 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 Tambahan No. 1268/1993 tanggal 23 Maret 1993. Anggaran dasar TPS telah … saham yang dikeluarkan SP). e. FKS Management Services FKS Management Services didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada 29 Juli 2015 dengan nama PT Futura Kenari Sejahtera dan berubah nama

Surat Keputusan No. C2- 436.HT.01.01 tanggal 23 Januari 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 Tambahan No. 1268/1993 tanggal 23 Maret 1993. Anggaran dasar TPS telah … saham yang dikeluarkan SP). e. FKS Management Services FKS Management Services didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada 29 Juli 2015 dengan nama PT Futura Kenari Sejahtera dan berubah nama

dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat Obligasi SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek … atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat Obligasi, transaksi KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, beserta peraturan- Penawaran Umum. Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal

Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.765.84 tanggal 01 November 1984 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1155 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November … Dasar No. C-UM.HT.01.10-362 tanggal 09 Oktober 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Berita Negara Republik Indonesia No.11017 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Jakarta di bawah No. 1952 tertanggal 18 Mei 1977, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 1978, Tambahan No. 191. Anggaran dasar Perseroan mengalami … Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM

Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 (“UU No. 4/2023”) Seluruh saham baru yang dikeluarkan akan dicatatkan … PMHMETD I Tahun 2023 – PT Wicaksana Overseas International Tbk “BNRI” : Singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia. “DPS” : Singkatan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat, disusun, dan diadministrasikan oleh

terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. SS : PT Sakalaguna Semesta, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas, yang didirikan … dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. HIB : PT Harmoni Insan Bersama, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Kintarwan Kintarwan Kusumo

operated dan dijalankan berdasarkan hukum by virtue of the law of the Republic Negara Republik Indonesia. of Indonesia. PT Harmoni Insan Bersama selaku PT Harmoni Insan Bersama, as pembeli merupakan … yang didirikan dan dijalankan Jakarta established and operated berdasarkan hukum Negara by virtue of the law of the Republic Republik Indonesia (“HIB”). of Indonesia (“HIB”) Kintarwan Kusumo selaku pembeli Kintarwan

Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023. 5. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Republik Indonesia: a. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-1/03/2023 tentang Penugasan Khusus … Otoritas Jasa Keuangan. Mata Acara Kelima Rapat: Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (“Permen BUMN”) sebagai berikut: 1. Permen BUMN Nomor PER-1/03/2023 tentang Penugasan

Setuju Peraturan Menteri 37.600 9% 37.600 Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia Hasil Keputusan Terlampir Agenda Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Keenam Pengurus Perseroan … Setuju Peraturan Menteri 37.600 9% 37.600 Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia Hasil Keputusan Attached Agenda Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Keenam Pengurus Perseroan

TJAHYADIKARTA selaku Direktur Utama b. HENDRY UTOMO selaku Direktur c. I NYOMAN TRI SURYA NEGARA LINGGA selaku Direktur d. ALEXANDER SHAIK selaku Komisaris Independen e. I GUSTI PUTU WISESA selaku … tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang

telah disahkan oleh TANG CHEUK YAN CLEMENT, Notaris di Hong Kong Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok, tanggal 15 Juni 2023 dan telah disahkan (apostille) oleh SIMON KWANG, pejabat Registrar … tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan

TJAHYADIKARTA selaku Direktur Utama b. HENDRY UTOMO selaku Direktur c. I NYOMAN TRI SURYA NEGARA LINGGA selaku Direktur d. ALEXANDER SHAIK selaku Komisaris Independen e. I GUSTI PUTU WISESA selaku … tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang

pada tanggal ---- 11-7-1965 (sebelas Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga ----- Negara Indonesia, Direktur Kepatuhan PT BANK BTPN Tbk, bertempat --- tinggal di Jakarta, Jalan Haji Samali nomor … Notaris di Jakarta dan telah memperoleh ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua ------ puluh sembilan Januari dua ribu delapan

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2023. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Cahyo Rahadian Muzhar … TANGGAL 27 Juni 2023 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Bank Negara Subsidiaries Management Division of PT Bank Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on Power of tertanggal 13 Juni 2023 nomor SSM/1/501. Attorney dated … Asasi has been notified to the Ministry of Law and Human Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2021 Rights of the Republic of Indonesia dated March 1, 2021 Nomor

Bank Negara Subsidiaries Management Division of PT Bank Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on Power of tertanggal 13 Juni 2023 nomor SSM/1/501. Attorney dated … Asasi has been notified to the Ministry of Law and Human Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2021 Rights of the Republic of Indonesia dated March 1, 2021 Nomor

Bank Negara Subsidiaries Management Division of PT Bank Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on Power of tertanggal 13 Juni 2023 nomor SSM/1/501. Attorney dated … Asasi has been notified to the Ministry of Law and Human Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2021 Rights of the Republic of Indonesia dated March 1, 2021 Nomor

pada tanggal ---- 11-7-1965 (sebelas Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga ----- Negara Indonesia, Direktur Kepatuhan PT BANK BTPN Tbk, bertempat --- tinggal di Jakarta, Jalan Haji Samali nomor … Notaris di Jakarta dan telah memperoleh ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua ------ puluh sembilan Januari dua ribu delapan

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2023. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Cahyo Rahadian Muzhar … TANGGAL 27 Juni 2023 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Decision tanggal 21 September 2005 serta diumumkan Letter No.C-26012.HT.01.01.TH.2005 dated dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 21 September 2005 and was published in tanggal 3 Oktober 2006, Tambahan … Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in relation sehubungan dengan pinjaman dari PT Bank Negara to the loans from PT Bank Negara Indonesia Indonesia (Persero

No.C- tanggal 21 September 2005 serta diumumkan 26012.HT.01.01.TH.2005 dated 21 September dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 2005 and was published in State Gazette No. tanggal 3 Oktober … pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Negara Indonesia (Persero) Tbk in relation to the sehubungan dengan pinjaman dari PT Bank Negara loans from PT Bank Negara Indonesia (Persero

memiliki Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, dan memantapkan langkahnya sebagai perusahaan manufaktur dengan visi untuk menjadi penyedia produk kosmetik … Utara No. 1477/BH 09.01/IX/2006, tanggal 27 September 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98, tanggal 8 Desember 2006, Tambahan No. 12916/2006. Sejak pendirian, Anggaran Dasar

Notaris Rudy Siswanto, S.H. yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0116454.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023, terjadi perubahan pasal 15 anggaran … pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih melambat dengan risiko resesi yang tinggi di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Perlambatan ekonomi global tersebut dipengaruhi oleh fragmentasi ekonomi, perdagangan

Publik. Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur. WTR : PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas … yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. TJT : PT Trans Jabar

Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 2.287.808 1.753.981 (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 1.634.702 865.617 (Persero … Lieu of Law of the Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Republic of Indonesia No. 1 Year 2020 regarding Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem State Financial Policy

kembali membukukan ki- 2022 audited Januari hingga lah penumpang juga dise- pada negara, supaya negara nerja positif dengan men- Desember 2022 tercatat babkan ketersediaan prasa- tidak hanya mendapatkan cetak laba … WIDYANTO TAUFIQ PT. TASTY NINE INDONESIA (Dalam Likuidasi), maka dengan ini Kami selaku HAM Republik Indonesia, Likuidator memberitahukan kepada kreditur-kreditur untuk dapat segera mengajukan Para Pemegang Saham dalam Dewan

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal … puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan rincian sebagai berikut: Rincian Keterangan

WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka

Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam Tax Treaty, wajib … benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani, serta telah telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara setempat (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence (COR) dalam Bahasa Inggris

Paper Mills, didirikan di Negara Republik Indonesia, merupakan entitas induk Perseroan. Entitas induk utama dari Perseroan adalah PT Purinusa Ekapersada, didirikan di Negara Republik Indonesia. 2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH … Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 12227.40.20.2014 tanggal 04 Desember 2014; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 30 Desember 2014 Tambahan Berita Negara

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 129 264 (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 7 7 (Persero) Tbk PT Bank Mandiri Taspen … Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 129 264 (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 7 7 (Persero) Tbk PT Bank Mandiri Taspen

Bandung pada tanggal 01-03-1970 (satu Maret seribu sembilan ratus tujuh ———- puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Salak L-8 Kalibata Indah, Rukun Tetangga … melakukan segala -—--—-- sesuatu yang diperlukan serta diharuskan oleh peraturan perundang- - undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk ---—- namun tidak terbatas pada tindakan untuk menyatakan kembali -—-- Keputusan Rapat tersebut dalam

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 Juli 2023. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Cahyo Rahadian Muzhar … TANGGAL 03 Juli 2023 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

tanggal 18 September 1984 dan diumumkan 5216.HT.01-01.TH.1984 dated 18 September dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1984 and was published in Supplement No. 95 1155 tanggal 27 November … Oktober 1997 dan Letter No. C2-10.430 HT.01.01.TH.1997 dated 6 diumumkan dalam Berita Negara Republik October 1997 and was published in State Indonesia No. 2 tanggal 5 Januari

kualitas yang Rupiah currency throughout the terjaga di seluruh wilayah Negara territory of the Unitary State of the Kesatuan Republik Indonesia Republic of Indonesia (NKRI). (NKRI). b. Maintaining the operational … internasional 9. Strengthening international dengan bank sentral dan otoritas cooperation with central banks and negara mitra lainnya, serta fasilitasi other partner country authorities, as penyelenggaraan promosi investasi well as facilitating

tanggal 18 September 1984 dan diumumkan 5216.HT.01-01.TH.1984 dated 18 September dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1984 and was published in Supplement No. 95 1155 tanggal 27 November … Oktober 1997 dan Letter No. C2-10.430 HT.01.01.TH.1997 dated 6 diumumkan dalam Berita Negara Republik October 1997 and was published in State Indonesia No. 2 tanggal 5 Januari

selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu … WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka

dihadapan Joni Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, Notaris di Jakarta yang disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3185 HT.01.01 TH.82 Tanggal 24 Desember 1982 dan telah didaftarkan … pada Panitia Pengadilan Negeri Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dengan No. 53/1983 serta dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 40/1990 tanggal 18 Mei 1990 tambah No. 1829/1990. Perseroan didirikan dalam

dihadapan Joni Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, Notaris di Jakarta yang disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3185 HT.01.01 TH.82 Tanggal 24 Desember 1982 dan telah didaftarkan … pada Panitia Pengadilan Negeri Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dengan No. 53/1983 serta dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 40/1990 tanggal 18 Mei 1990 tambah No. 1829/1990. Perseroan didirikan dalam

Juli 2023 Kepada Yth.: DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Sumitro Djojohadikusumo Departemen Keuangan Republik Indonesia Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4 Jakarta 10710 U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal … Sudjono ( Direktur by Tembusan Yth : - Direksi PT Bursa Efek Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (Wali Amanat) - Otoritas Jasa Keuangan IKNB 2B PT BFI Finance Indonesia

Jakarta di bawah No. 1952 tertanggal 18 Mei 1977, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 1978, Tambahan No. 191. Anggaran dasar Perseroan mengalami … Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM

atau Perseroan atau MLBI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdaasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Talavera Office Park, Lt. 20, Jl. Letjen … sebagai Pemberi Lisensi “Tiger”, HAPPL adalah suatu perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum di Negara Singapura. HAPPL merupakan perusahaan afiliasi Perseroan. Per 31 Desember 2022, HAPPL dimiliki oleh Heineken International

WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka … WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka

WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka

nomor: AHU-AH .01.03­ 0291423 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27­ 06-2019 (dua puluh tUjuh Juni dua nbu sembi Ian belas) nomor: 63, Tambahan nomor … September dua ribu dua puluh satu) nomor: AHU- AH.01.03-0451063 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-07-2022 (delapan Juli dua ribu dua puluh dua) nomor

negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia … Auditor pada Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan Republik Indonesia dan pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1985-1988. Anggota : Damar Warga Negara Indonesia, berumur 30 tahun, memiliki pengalaman

UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM TERBATAS … didirikan dengan nama PT Gaya Abadi Sempurna, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 155 tertanggal