Browse

UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM TERBATAS … didirikan dengan nama PT Gaya Abadi Sempurna, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 155 tertanggal

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1 JAKARTA 10710 KETERANGAN PERS Hasil Lelang Surat Utang Negara pada

English Page PENGUMUMAN BURSA Pencatatan Awal SURAT BERHARGA NEGARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (DJPU) No. Peng-HLS-00024/BEI.PP3/07-2023 SURAT BERHARGA NEGARA Merujuk Siaran Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian … Agustus 15 Februari REOPENING FR0096 2.050.000 142.664.000 Seri FR0096 2022 2033 Obligasi Negara 15 September Republik Indonesia REOPENING FR0098 3.100.000 15 Juni 2038 38.745.000 2022 Seri FR0098 Obligasi Negara

WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka … form DGT yang berfungsi untuk menunjukan bahwa wajib pajak luar negeri residen dari suatu negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “Form DGT”) atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari

Negara dan Perseroan Terbatas: 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan, PT TIMAH Tbk Head Office … www.timah.com 1 & Timah S Pawan Komisaris 8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 0O1/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate

STATUS PEMILIK TGL. REG JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN BUMN JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 13 JAKARTA 10110 NEGARA REPUBLIK INDONESIA … PEMILIKAN JUMLAH P.S. JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN JUMLAH P.S. JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── PEMODAL NASIONAL ════════════════ 1 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

JUMLAH SAHAM % PEMILIKAN ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN BUMN JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 13 JAKARTA 10110 5.080.509.840 70,000 % ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ T O T A L : 5.080.509.840 70,000 % ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 01/07/2023

Saham Bulan Saham Bulan Pengendali Afiliasi Sebelumnya Sebelumny Ini Ini a Negara Kementerian 5.080.509.840 70% 5.080.509.84 70% Republik BUMN 0 X Subakti Plaza Tol Direksi … Shares in Controller Affiliation Previous Previous Current Current Negara Kementerian 5,080,509,840 70% 5,080,509,84 70% Republik BUMN 0 X Subakti Plaza Tol Direksi

berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, perusahaan patungan (joint venture) TBS dengan PT Rekan Anak Bangsa, dikenal juga dengan … berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. 2 “Laporan Keuangan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun Konsolidasian

kembali membukukan ki- 2022 audited Januari hingga lah penumpang juga dise- pada negara, supaya negara nerja positif dengan men- Desember 2022 tercatat babkan ketersediaan prasa- tidak hanya mendapatkan cetak laba … WIDYANTO TAUFIQ PT. TASTY NINE INDONESIA (Dalam Likuidasi), maka dengan ini Kami selaku HAM Republik Indonesia, Likuidator memberitahukan kepada kreditur-kreditur untuk dapat segera mengajukan Para Pemegang Saham dalam Dewan

INDONESIA 4-Jul-23 No Security Code Security Name Quantity (Face Value) OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI 47,600,000,000.00 1 FR0081 FR0081 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI

Jakarta di bawah No. 1952 tertanggal 18 Mei 1977, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 1978, Tambahan No. 191. Anggaran dasar Perseroan mengalami … Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM

Putra Prima Tbk (“Perusahaan”) didirikan di PT Matahari Putra Prima Tbk (“the Company”) was Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1986 established in the Republic of Indonesia on berdasarkan … mana telah and was published in State Gazette No. 73 dated diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia September 10, 1991, supplement No. 2954. No. 73 tanggal 10 September 1991, Tambahan

milik Negara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Badan usaha milik Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Badan usaha milik Negara PT Taspen (Persero) Badan usaha milik Negara … Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Anggaran Dasar BRI telah

Pertama”): dan 2. PT Bukit Jonggol Asri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”). (Pihak Pertama dan Pihak Kedua … Perjanjian ini dan hak dan kewajiban Para Pihak diatur dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia. 6.2 Apabila terdapat perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini wajib diselesaikan secara

Surat Keputusan No. C-24350.HT.01.01.Th.93 tanggal 8 Juni 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 1993, Tambahan No. 3693. Anggaran dasar Perseroan telah … C2-17101.HT.01.01 Tahun 1995 tanggal 27 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 9 Desember 1997, Tambahan No. 5755. Anggaran dasar BJA telah mengalami

Surat Keputusan No. C-24350.HT.01.01.Th.93 tanggal 8 Juni 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 1993, Tambahan No. 3693. Anggaran dasar Perseroan telah … C2-17101.HT.01.01 Tahun 1995 tanggal 27 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 9 Desember 1997, Tambahan No. 5755. Anggaran dasar BJA telah mengalami

Surat Keputusan No. C-24350.HT.01.01.Th.93 tanggal 8 Juni 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 1993, Tambahan No. 3693. Nama Perusahaan telah mengalami … Keputusan No. C- 21373.HT.01.04.Th.2006 tanggal 20 Juli 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 25 April 2008, Tambahan No. 4949. Anggaran Dasar Perseroan terakhir

Kino Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang. A. PENDAHULUAN Keterbukaan informasi ini dibuat sehubungan dengan Transaksi

berikutnya. Jaminan Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau Perusahaan Anak atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan … tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obliogasi Subordinasi, termasuk tidak dijamin oleh negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan

Ciputra Bangun Prakarsa, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 5 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris … Citra Land Medika, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.127 tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa

Ciputra Bangun Prakarsa, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 5 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris … Citra Land Medika, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.127 tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa

Ciputra Bangun Prakarsa, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 5 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris … Citra Land Medika, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.127 tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa

Ciputra Bangun Prakarsa, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 5 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris … Citra Land Medika, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.127 tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa

Ciputra Bangun Prakarsa, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 5 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris … Citra Land Medika, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.127 tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa

penyetoran modal tersebut. Riwayat Singkat Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Perusahaan Pelajaran Samudera Samudera Indonesia disingkat PT Samudera … Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No.2835 tanggal 11 Oktober 1971 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1971, Tambahan No. 496. Perubahan Anggaran Dasar terakhir

penyetoran modal tersebut. Riwayat Singkat Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Perusahaan Pelajaran Samudera Samudera Indonesia disingkat PT Samudera … Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No.2835 tanggal 11 Oktober 1971 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1971, Tambahan No. 496. Perubahan Anggaran Dasar terakhir

penyetoran modal tersebut. Riwayat Singkat Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Perusahaan Pelajaran Samudera Samudera Indonesia disingkat PT Samudera … Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No.2835 tanggal 11 Oktober 1971 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1971, Tambahan No. 496. Perubahan Anggaran Dasar terakhir

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0456431 tanggal 4 Oktober 2021. Perseroan berdomisili di Sahid Sudirman Center … dunia akibat pandemi Covid-19 masih berpengaruh terhadap munculnya kebijakan baru di berbagai negara sehubungan dengan transaksi jual beli, lonjakan harga komoditas, dan gangguan supply chain sehingga menyebabkan inflasi barang

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0456431 tanggal 4 Oktober 2021. Perseroan berdomisili di Sahid Sudirman Center … dunia akibat pandemi Covid-19 masih berpengaruh terhadap munculnya kebijakan baru di berbagai negara sehubungan dengan transaksi jual beli, lonjakan harga komoditas, dan gangguan supply chain sehingga menyebabkan inflasi barang

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0456431 tanggal 4 Oktober 2021. Perseroan berdomisili di Sahid Sudirman Center … dunia akibat pandemi Covid-19 masih berpengaruh terhadap munculnya kebijakan baru di berbagai negara sehubungan dengan transaksi jual beli, lonjakan harga komoditas, dan gangguan supply chain sehingga menyebabkan inflasi barang

saat tanggal SA ditandatangani. • Hukum yang Berlaku Hukum yang berlaku berdasarkan SA adalah hukum negara Republik Filipina. I.C. Analisis atas Manfaat dan Risiko dari Transaksi Manfaat Transaksi adalah sebagai berikut … saat tanggal SA ditandatangani. • Hukum yang Berlaku Hukum yang berlaku berdasarkan SA adalah hukum negara Republik Filipina. 63 Lampiran E Analisis atas Laporan Penilaian 100,00% Saham MAPH KR, KJPP

saat tanggal SA ditandatangani. • Hukum yang Berlaku Hukum yang berlaku berdasarkan SA adalah hukum negara Republik Filipina. I.C. Analisis atas Manfaat dan Risiko dari Transaksi Manfaat Transaksi adalah sebagai berikut … saat tanggal SA ditandatangani. • Hukum yang Berlaku Hukum yang berlaku berdasarkan SA adalah hukum negara Republik Filipina. 63 Lampiran E Analisis atas Laporan Penilaian 100,00% Saham MAPH KR, KJPP

Indonesia dalam surat keputusan No. YA5/88/3 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 1982, Tambahan No. 771. Anggaran Dasar Perseroan telah

Indonesia dalam Surat Keputusan No. YA5/88/3 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 1982, Tambahan No. 771. Anggaran Dasar Perseroan telah

Perseroan” ! PT Acset Indonusa Tbk suatu perseroan terbuka yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. “Pinjaman" 1 Jumlah fasilitas pokok senilai Rp325.000.000.000,00 (tiga ratus … Keputusan No. C2- 3640.HT.01.01.TH'95 tanggal 22 Maret 1995, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7928. Anggaran Dasar Perseroan telah

antara : (a) PT UNITED TRACTORS Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Bekasi Km 22 Cakung, Jakarta Timur 13190, Indonesia (“Kreditur … ACSET INDONUSA Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Acset Building, Jl. Majapahit No.26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160, Indonesia ("Debitur"). (Kreditur

Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11.327 HT.01.01 TH.95 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1995, Tambahan No. 10238. Anggaran Dasar Perseroan telah … Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2- 7857 HT.01.01.Th.1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 16 April 1999, Tambahan No. 2258. Anggaran Dasar KKIN telah

terlihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita … Negeri Jakarta Barat No. 1947/1995 tanggal 18 Oktober 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Desember 1995 No. 99, tambahan No. 10238. Anggaran Dasar Perusahaan telah

REKAN PROPERTY VALUATION, BUSINESS VALUATION & ADVISORY Licence No. 2.17.0142, KMK 420/KM.1/2022, Wilayah Kerja Negara Republik Indonesia DSS&R P A R T N E R S A Valuation Firm Jakarta … Surat Keputusan No. C2-3460.HT.01.01.TH.95 tanggal 22 Maret 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan Berita Negara No. 7928. Anggaran Dasar

REKAN PROPERTY VALUATION, BUSINESS VALUATION & ADVISORY Licence No. 2.17.0142, KMK 420/KM.1/2022, Wilayah Kerja Negara Republik Indonesia DSS&R P A R T N E R S A Valuation Firm Jakarta … Surat Keputusan No. C2-3460.HT.01.01.TH.95 tanggal 22 Maret 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan Berita Negara No. 7928. Anggaran Dasar

REKAN PROPERTY VALUATION, BUSINESS VALUATION & ADVISORY Licence No. 2.17.0142, KMK 420/KM.1/2022, Wilayah Kerja Negara Republik Indonesia DSS&R P A R T N E R S A Valuation Firm Jakarta … Surat Keputusan No. C2-3460.HT.01.01.TH.95 tanggal 22 Maret 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan Berita Negara No. 7928. Anggaran Dasar

sepanjang dividen tersebut taxpayers who do not meet the diinvestasikan di wilayah Negara investment requirements as Kesatuan Republik Indonesia. Bagi mentioned above, the dividend WPOP DN yang tidak memenuhi received

Surat Keputusan No. C2-7967.HT.01.01.TH.87 tanggal 17 Desember 1987 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 30 April 1991, Tambahan No. 1213. Anggaran Dasar Perusahaan telah … Berusaha (“NIB”) dengan No. 8120009960872 yang diterbitkan oleh sistem Online Single Submission (OSS) Pemerintah Republik Indonesia. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.308.524.6-091.000. Ref. No.: 00934/2.0072-00/BS/01/0022/1/VI/2023 10 3. ANALISIS

Surat Keputusan No. C2-7967.HT.01.01.TH.87 tanggal 17 Desember 1987 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 30 April 1991, Tambahan No. 1213. Anggaran Dasar Perusahaan telah … Berusaha (“NIB”) dengan No. 8120009960872 yang diterbitkan oleh sistem Online Single Submission (OSS) Pemerintah Republik Indonesia. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.308.524.6-091.000. Ref. No.: 00934/2.0072-00/BS/01/0022/1/VI/2023 10 3. ANALISIS

Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan Bidang Jasa : Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia Izin Usaha KIPP No : 2.09.0018 LAPORAN RINGKAS PENDAPAT KEWAJARAN (FAIRNESS OPINION) ATAS RENCANA … Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan Bidang Jasa : Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia Izin Usaha KJPP No :2.09.0018 Jakarta, 30 Juni 2023 Kepada Yth. Direksi

Surat Keputusan No. C2-10099.HT.01.01.TH.89 tanggal 31 Oktober 1989 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 1989, Tambahan No. 3626. Pada tanggal 30 Juni … Surat Keputusan No.C2- 5992.HT.01.04.TH.97 tanggal 2 Juli 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 1997, Tambahan No. 5616. Perubahan Anggaran Dasar guna

Surat Keputusan No. C2-10099.HT.01.01.TH.89 tanggal 31 Oktober 1989 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 1989, Tambahan No. 3626. Pada tanggal 30 Juni … Surat Keputusan No.C2- 5992.HT.01.04.TH.97 tanggal 2 Juli 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 1997, Tambahan No. 5616. Perubahan Anggaran Dasar guna

Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan Bidang Jasa : Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia Izin Usaha KIPP No : 2.09.0018 LAPORAN RINGKAS PENDAPAT KEWAJARAN (FAIRNESS OPINION) ATAS RENCANA … Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan Bidang Jasa : Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia Izin Usaha KJPP No :2.09.0018 Jakarta, 30 Juni 2023 Kepada Yth. Direksi

Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan Bidang Jasa : Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia Izin Usaha KIPP No : 2.09.0018 LAPORAN RINGKAS PENDAPAT KEWAJARAN (FAIRNESS OPINION) ATAS RENCANA … Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan Bidang Jasa : Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia Izin Usaha KJPP No :2.09.0018 Jakarta, 30 Juni 2023 Kepada Yth. Direksi