Browse

Blok AA Pemerintah Kabupaten Sukuharjo Perseroan Kantor Cabang /Solo No.15. Sukoharjo No. 503/IMB/85/II/2011 Solo tanggal 02-02-2011 32. Surabaya Komplek Ruko Rajawali. Jl. Pemerintah Kotamadya Daerah Perseroan Kantor Cabang … akan meningkat terutama di daerah-daerah. - Kenaikan biaya transportasi umum merupakan salah satu faktor pemicu penggunaan sarana transportasi roda dua, selain itu belum semua daerah di Indonesia memiliki transportasi umum

Suwarna Arta Mandiri 1,337,254,738 5.46% 2,090,455 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi 973,250,000 3.98% 1,521,427 Gavin Arnold Caudle … Suwarna Arta Mandiri 1,347,254,738 5.51% 2,106,087 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi 973,250,000 3.98% 1,521,427 Gavin Arnold Caudle

Juni 2020, Peraturan Pemerintah No. 56/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan … DKI) 858.406 1.076.474 931.386 (Agent : PT Bank DKI) PT Bank KEB Hana Indonesia 454.167 330.278 237.778 PT Bank KEB Hana Indonesia PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

Swasakti Utama, Agreement between PT Bakrie Swasakti Utama, Entitas Anak, dengan Pemerintah Provinsi DKI a Subsidiary, and the DKI Jakarta Provincial Jakarta untuk pemanfaatan lahan di Gelanggang Government … times, with the latest on December 31 2021, mana BSU dan Pemerintah Provinsi DKI whereby BSU and the DKI Provincial menandatangani perjanjian tambahan Government signed an additional agreement (Addendum

sertifikat,” Pemerintah berkomit- memperkenalkan kekayaan pentingnya IKM untuk me- Tenun Gedhog Tuban,” jelas ujar Supratman. Q gro Momentum peringatan men memacu IKM batik batik dari berbagai daerah ngembangkan produk yang … bang dan memperluas batik Indonesia juga telah berbagai daerah agar se- berbagai program strategis, nar, dan talkshow. Selain itu, Prov. DKI Jakarta, telah menyetujui pasar. mampu menembus pasar makin dikenal

Local Government. Participating Interest kepada Pemerintah Daerah. Data room untuk 10% Participating Data room for 10% Participating Interest Interest kepada Pemerintah Daerah telah to the Local Government has been dilaksanakan … banding kepada Pengadilan Tinggi DKI DKI Jakarta High Court. Jakarta. Pada tanggal 21 Februari 2023, On February 21, 2023, the DKI Jakarta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah High Court issued

Selatan, Kelurahan Grogol Petamburan, Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and Professions Komisi yang … fungsional lainnya pada instansi/ 3. Structural and other functional positions in government lembaga pemerintah dan atau daerah; and or regional institutions/agencies; 4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan

Hidup (UKL-UPL) yang (three) months in accordance with Government telah disetujui oleh otoritas pemerintah daerah regulations. However, to comply with the principles setempat dan Izin Lingkungan Hidup. Untuk … Bank Shinhan Indonesia 13.633.401 9.951.399 PT Bank Shinhan Indonesia PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 24.965.893 16.302.536 Jawa Barat dan Banten Tbk Dolar

Asosiasi/Associate PT Bakrie Renewable Chemicals (BRC) DKI Jakarta, Indonesia/ Belum beroperasi/ 2.075.866 1.887.088 (langsung/direct ) DKI Jakarta, Indonesia 28,926 Not yet operational (melalui/through HIM) 0,003 12 PT BAKRIE SUMATERA … Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 396 247 Sumatera Barat PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu 312 273 Bengkulu

potensi logam diubah melalui Undang- peningkatan khasiat ber- lebih kuat bagi inovasi dan dan daerah penghasil. Menjawab kesenjangan (APBN), Bahlil memastikan tambang. Bahlil menegas- tanah jarang berada di Undang Nomor … Mineral Kritikal lakukan dengan memper- terkait yang sudah dike- “Kementerian Hukum malaria. Pagi sembuh, pemerintah. “Indonesia subsidi, berapa pun har- laborasi dengan pengusaha dari Unhas, saya dukung kuat kualitas

Palmerah, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11410 Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia dan memiliki kantor pendukung di 11410 Indonesia and its support offices … ahli ekonomi, analis prospects of the industries in which the Group’s keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, debtors operate, obtained from economic dan organisasi serupa lainnya, serta expert reports, financial

Jayakarta No.55 Lt 8, RT.1/RW.9, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730 b. Bidang usaha Bidang industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya … BURSA EFEK INDONESIA Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari

Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. √ √ √ Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau pejabat pemerintah daerah. √ √ √ Komite Audit telah mengadakan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu … tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok maupun kelompok pelanggan tertentu. Kontrak dengan Pemerintah Perseroan tidak memiliki kontrak dengan pemerintah sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan hanya memiliki kontrak sepenuhnya dengan pihak

Berakhir (M2) IMB/PBG/SLF Bangunan 2026 (Rp) diterangkan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Surabaya No.500.17/75 5/436.8.2/20 25 tanggal 16 Januari 2025 Wilayah Sumatera Selatan Kelurahan … huruf b Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan 202.063 PT Bank ICBC Indonesia 199.998 PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta 177.025 PT Bank Shinhan Indonesia 168.636 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah … guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bank dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara

media sosial untuk mempromosikan produk, dan juga dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokan. 4. Dukungan pemerintah: Pemerintah Indonesia terus mendorong pertumbuhan dan investasi dalam industri FMCG melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung … sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (social distancing), maka Perseroan

media sosial untuk mempromosikan produk, dan juga dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokan. 4. Dukungan pemerintah: Pemerintah Indonesia terus mendorong pertumbuhan dan investasi dalam industri FMCG melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung … sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (social distancing), maka Perseroan

pemerintah atau pejabat lainnya di Indonesia, yang tidak secara langsung menghalangi terlaksananya Perjanjian; ▪ Setiap tindakan atau tidak dilakukannya tindakan oleh pemerintah Indonesia atau setiap menteri, kementerian, pengadilan atau badan pemerintah … menetapkan lain, DEBITOR wajib untuk: 1. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR; 2. Segera memberitahukan kepada BCA secara

pemerintah atau pejabat lainnya di Indonesia, yang tidak secara langsung menghalangi terlaksananya Perjanjian;  Setiap tindakan atau tidak dilakukannya tindakan oleh pemerintah Indonesia atau setiap menteri, kementerian, pengadilan atau badan pemerintah … menetapkan lain, DEBITOR wajib untuk: 1. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR; 2. Segera memberitahukan kepada BCA secara

disita, Obligasi. PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk diambil alih, atau dinasionalisasi oleh otoritas pemerintah JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO baik dengan atau tanpa kompensasi, atau jika … pembatalan tersebut. Jakarta - Pemerintah Hal senada juga di- ta Ahmad dalam keteran- 4. Masa Penawaran Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan Provinsi DKI Jakarta me- ungkapkan

media sosial untuk mempromosikan produk, dan juga dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokan. 4. Dukungan pemerintah: Pemerintah Indonesia terus mendorong pertumbuhan dan investasi dalam industri FMCG melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung … sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (social distancing), maka Perseroan

SCBD Lot 28 Unit A, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. 3. Tujuan dan Maksud Penilaian Untuk memberikan opini Nilai Sewa Pasar atas objek properti … tanah, materai, coretan dan tanda yang pada dokumen tersebut adalah benar adanya; • Bahwa instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Pemberi

usaha dan operasional kinerja. Risiko Kebijakan Pemerintah Pemerintah merupakan regulator dari setiap industri yang ada di Indonesia. Setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat memberikan dampak baik secara langsung … dampak finansial lainnya. 10. Risiko Kebijakan Pemerintah Pemerintah merupakan regulator dari setiap industri yang ada di Indonesia. Setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat memberikan dampak baik secara langsung

usaha dan operasional kinerja. Risiko Kebijakan Pemerintah Pemerintah merupakan regulator dari setiap industri yang ada di Indonesia. Setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat memberikan dampak baik secara langsung … dampak finansial lainnya. 10. Risiko Kebijakan Pemerintah Pemerintah merupakan regulator dari setiap industri yang ada di Indonesia. Setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat memberikan dampak baik secara langsung

media sosial untuk mempromosikan produk, dan juga dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokan. 4. Dukungan pemerintah: Pemerintah Indonesia terus mendorong pertumbuhan dan investasi dalam industri FMCG melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung … sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (social distancing), maka Perseroan

produk-produk Perseroan. Dalam kerja sama ini, ada sekitar 140 outlet Kimia Farma di daerah Jawa sampai Bali yang menyediakan display khusus produk-produk PT Victoria Care Indonesia Tbk, seperti … disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan

dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp2.500.000. Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal … tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1/DP-040/ PD/1978 tanggal 27 Juni

Cabang Jakarta 16 15 MUFG Bank, Ltd.,Jakarta Branch PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 15 15 Jawa Barat and Banten … Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 27.389 41.555 Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Papua 20.622 31.289 PT Bank Pembangunan Daerah Papua

pemerintah atau pejabat lainnya di Indonesia, yang tidak secara langsung menghalangi terlaksananya Perjanjian;  Setiap tindakan atau tidak dilakukannya tindakan oleh pemerintah Indonesia atau setiap menteri, kementerian, pengadilan atau badan pemerintah … menetapkan lain, DEBITOR wajib untuk: 1. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR; 2. Segera memberitahukan kepada BCA secara

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Uji Tuntas (selanjutnya disebut “Izin-izin … Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 41.555 98.222 Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Papua 31.289 73.956 PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Kementerian Perhubungan dan subsidi transportasi antara lain dengan menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah. Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga pada level 3,36% (yoy), tetap berada dalam kisaran … Sementara itu, provinsi yang mengalami inflasi terendah adalah Maluku Utara, Papua Barat, dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yaitu masing-masing sebesar

Bank Indonesia akan terus memperkuat respons kebijakan moneter, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah guna memastikan penurunan dan terkendalinya inflasi tersebut. Prospek Industri Alat Berat Industri alat berat di Indonesia kini … Dilakukannya Rencana Transaksi Keuntungan Rencana Transaksi adalah: • Tanah yang akan dibeli Perseroan berada di daerah yang bebas gempa; • Adanya potensi mendapatkan capital gain seiring dengan potensi kenaikan harga tanah; • Adanya

Bank Indonesia akan terus memperkuat respons kebijakan moneter, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah guna memastikan penurunan dan terkendalinya inflasi tersebut. Prospek Industri Alat Berat Industri alat berat di Indonesia kini … Dilakukannya Rencana Transaksi Keuntungan Rencana Transaksi adalah: • Tanah yang akan dibeli Perseroan berada di daerah yang bebas gempa; • Adanya potensi mendapatkan capital gain seiring dengan potensi kenaikan harga tanah; • Adanya

Bank Indonesia akan terus memperkuat respons kebijakan moneter, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah guna memastikan penurunan dan terkendalinya inflasi tersebut. Prospek Industri Alat Berat Industri alat berat di Indonesia kini … Dilakukannya Rencana Transaksi Keuntungan Rencana Transaksi adalah: • Tanah yang akan dibeli Perseroan berada di daerah yang bebas gempa; • Adanya potensi mendapatkan capital gain seiring dengan potensi kenaikan harga tanah; • Adanya

obligations. Berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Based on the Decree of the DKI Jakarta Negara Cabang DKI Jakarta telah ditetapkan Branch Committee for State Receivable jumlah piutang yang harus dilunasi … negara termasuk Indonesia. Menanggapi including Indonesia. In response to COVID-19 pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia telah pandemic, the Government of Indonesia has mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa issued policies limiting

tidak terlalu signifikan dibandingkan kenaikan tingkat bunga aktual yang terjadi. 2. Terkait peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 50 tahun 2021 mengenai Jakarta sebagai Kawasan Berorientasi Transit, Perseroan melihat … melihat pengembangan IKN memiliki potensi yang sangat menarik. Saat ini Perseroan masih menunggu finalisasi Pemerintah terkait status tanah di IKN, yang akan mempengaruhi skema atau konsep pengembangan Perseroan

stabil dengan mempertimbangkan kemungkinan kenaikan suku bunga di masa mendatang. 10. KEBIJAKAN PEMERINTAH Kebijakan Pemerintah akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan operasional dan sumber pendapatan Perseroan, diantaranya … bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia. 2. Pemesanan Pembelian Obligasi Sehubungan dengan anjuran Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing

Play bergantung pada kebijakan pemerintah. MNC Play harus selalu mengikuti kebijakan pemerintah agar tetap dapat beroperasi dalam industri. Kegagalan dalam mentaati kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan dan kinerja MNC Play … usahanya, Vision+ sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Vision+ harus selalu mengikuti kebijakan pemerintah agar tetap dapat beroperasi dalam industri. Kegagalan dalam mentaati kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan kinerja

kami terima dari SNS, d. Kami berasumsi bahwa SNS mentaati semua peraturan yang ditetapkan Pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasi perusahaan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang … daerah pedesaan. Berbeda dengan di perkotaan, pangsa pengeluaran turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berarti mulai ada perubahan, Sedikit berbeda dengan pola pangsa pengeluaran pangan dari tahun 2017-2019, menurut daerah

dari PT SNS; d) Kami berasumsi bahwa PT SNS mentaati semua peraturan yang ditetapkan Pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasi perusahaan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang … daerah pedesaan. Berbeda dengan di perkotaan, pangsa pengeluaran turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berarti mulai ada perubahan. Sedikit berbeda dengan pola pangsa pengeluaran pangan dari tahun 2017-2019, menurut daerah

Ardi, Sukimto dan Rekan A.11 Jalan Kramat Raya No.7-9 Kramat - Senen, (Audit trust International) Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 No. STTD / STTD Number : STTD.AP-07/PM.22/2018 Tanggal STTD / STTD Date … pada saat terutang kepada karyawan. Imbalan Paskakerja Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal

5238/PAA/BERKALA/II/2023 tanggal 23 Kerja, dan Transmigrasi Provinsi DKI Februari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Jakarta. Kerja, Transmigrasi dan Energi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Rough Terrain Crane … Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara

tanggal 30 Juni 2023) - s I e "is A,1 Pemegang Saham Pendiri - Pemerintah Daerah DKI Jakata ( Seri A ) s - PT Pembangunan Jaya ( Seri … 000/o s00 Ie s i 1 0 0 1 0,000/o s00 - Pemerintah Daerah DKI Jakarta ( Seri C ) : 1,151,999,998 n 0 1,151,999,998 72,00o/o

Perubahan 1.937 1.906 31 Penerima Manfaat Akhir dari Kepemilikan Saham Nomor Nama 1 Pemerintah Daerah DKI Jakarta Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Pembangunan Jaya Ancol Tbk Agung Praptono Corporate Secretary … Month Change 1.937 1.906 31 Final Beneficiaries of Share Ownership Number Name 1 Pemerintah Daerah DKI Jakarta Thus to be informed accordingly. Respectfully, Pembangunan Jaya Ancol Tbk Agung Praptono Corporate

Persen Perubahan SAN MIGUEL MALAYSIA (L) PTE.LTD. 467.061.150 58.33 467.061.150 58.33 0 0.00 PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA 210.200.700 26.25 210.200.700 26.25 0 0.00 TOTAL

main geographic areas, namely Daerah Khusus lbukota Jakarta (DKI Jakarta) dan di luar the Special Region of Jakarta (DKI Jakarta) and outside DKI Jakarta. DKI Jakarta. Tabel berikut menjelaskan informasi … main geographic areas which Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) dan diluar consists of Special District of Jakarta (DKI Jakarta) and DKI Jakarta. outside DKI Jakarta. Berikut ini adalah informasi

Outsourcing, Working Time and Rest Pemutusan Hubungan Kerja; Time, and Termination of Employment; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 11. The Republic of Indonesia Government Regulation Tahun 2021 tentang Pengupahan … yang ditetapkan oleh all permanent employees’ wages are at the lowest masing-masing Pemerintah Daerah setempat. level above the UMP set by each local government. Selain memberikan remunerasi secara adil

Pemerintah Seperti halnya semua industri, kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap perubahan atas kebijakan atau peraturan Pemerintah tersebut … keperluan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian; 2. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur; 3. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis

tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah. Berdasarkan perjanjian Tower Sharing, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan- lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara … tersebut. Dokumen AMDAL dinilai dan disetujui oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Apabila pemerintah menyetujui dokumen AMDAL, maka pemerintah akan menerbitkan Persetujuan Lingkungan dalam bentuk Keputusan Kelayakan

Perseroan dengan PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi … Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Bank Nagari. Perseroan mendapatkan