Browse

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 021 – 3505052 PSW 2203/2235; FAKSIMILE … Negara dan didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 khusus untuk menerbitkan SBSN. Informasi lebih lanjut: Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia

English Page PENGUMUMAN Rencana Lelang Surat Berharga Syariah Negara pada Hari Selasa, 22 September 2026 Emiten PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ( DJPU ) Papan Pencatatan No. Peng-LSB-00007/BEI.PP3/09-2026 X Lain-lain Rencana … Negara pada Hari Selasa, 22 September 2026 Informasi Lain Rencana Lelang Surat Berharga Syariah Negara pada Hari Selasa, 22 September 2026 Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, PT Bursa Efek Indonesia

Juni 1993 serta diumumkan dalam dated June 29, 1993 and were published in Berita Negara Republik Indonesia No. 3633 Supplement No. 64 of State Gazette No. 3633 tambahan … parties Rupiah: Rupiah: Nilai wajar melalui laba rugi Fair value through profit or loss Negara Republik Indonesia 1.066.515 613.866 275.000 Republic of Indonesia Government Premi yang belum diamortisasi

dalam Surat Keputusannya No. C2-8639.HT.01.01.TH.’96., tanggal 27 Agustus 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97, Tambahan No. 9518 pada tanggal 3 Desember 1996. Perusahaan bergerak dalam

dalam Surat Keputusan No. C2-8639.HT.01.01.TH.’96., tanggal 27 Agustus 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97, Tambahan No. 9518 pada tanggal 3 Desember 1996. Anggaran Dasar Perseroan

Notary in Sukabumi, dan diumumkan dalam Berita Sukabumi, and announced in the State Gazette Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 3 of the Republic of Indonesia No. 97 dated Desember … berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Regency and established under didirikan berdasarkan hukum negara Republik the laws of the Republic of Indonesia as stated Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah … Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142); 2. Undang

Para Pihak 1. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas terbuka, dengan komposisi kepemilikan saham terdiri atas Pemerintah Republik Indonesia sebesar 0,64% (nol koma enam puluh empat … Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan BUMN yang kepemilikan sahamnya juga dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan PT Danantara Asset Management. Dengan demikian diantara

Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut

territory of the dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republic of Indonesia in the form of an Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investment that has been determined and within … Double Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan Taxation Agreement (“DTA”) or Tax Treaty may Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif benefit from a lower rate of withholding tax (at pemotongan pajak

Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.765.84 tanggal 01 November 1984 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1155 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November … Dasar No. C-UM.HT.01.10-362 tanggal 09 Oktober 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Berita Negara Republik Indonesia No.11017 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia, tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor … Perseroan No. AHU- 0028007.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 1 April 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik lndonesia No. 72 tanggal 8 September 2013, Tambahan No. 90008 ('Akta Pendirian

anggaran dasar Perseroan. Perubahan ini telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0015381.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022. Sesuai dengan … Depresiasi nilai tukar Rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara lain di kawasan, seperti Tiongkok 8,96% (ytd) dan India 10,24% (ytd). Ke depan

Surat Keputusan No. AHU-0064267.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 Tambahan No. 000795 tanggal 7 Januari 2022. Anggaran Dasar IHSG telah … Surat Keputusan No. AHU-0103804.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 Tambahan No. 000794 tanggal 7 Januari 2022. b) Kegiatan Usaha Sesuai

territory of the dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republic of Indonesia in the form of an investment Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk that has been determined and within … Double Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan Taxation Agreement (“DTA”) or Tax Treaty may Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif benefit from a lower rate of withholding tax (at pemotongan pajak

Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.765.84 tanggal 01 November 1984 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1155 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November … Dasar No. C-UM.HT.01.10-362 tanggal 09 Oktober 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Berita Negara Republik Indonesia No.11017 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

GXVLD GDQ GLNRRUGLQDVLNDQ GHQJDQ berikut: $+7DKXQWDQJJDO6HSWHPEHUGDQWHODKGLXPXPNDQGDODP%HULWD kepemilikan negara Republik Indonesia. L $SDELOD SHUXEDKDQ 3HUMDQMLDQ 3HUZDOLDPDQDWDQ GLODNXNDQ VHEHOXP 3HUQ\DWDDQ 1HJDUD5HSXEOLN,QGRQHVLD … Performing memiliki peringkat 1R$+8$+7$+81 WDQJJDO  -XQL  GDQ WHODK GLXPXPNDQ berlaku di Negara Republik Indonesia; melalui email para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini: SUHIHUHQ GDODP

Jakarta Pusat di bawah No. 1959/1986 tanggal 26 September 1986 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 1989, Tambahan Berita Negara No. 389. Perubahan Anggaran … terdapat sisa Saham Baru Seri C porsi Pemegang Saham baru atau Pemegang HMETD selain Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya cukup disebut dengan “Sisa Saham”), maka Pembeli Siaga akan mengambil bagian

negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia … Auditor pada Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan Republik Indonesia dan pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1985-1988. Anggota : Damar Warga Negara Indonesia, berumur 30 tahun, memiliki pengalaman

UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM TERBATAS … didirikan dengan nama PT Gaya Abadi Sempurna, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 155 tertanggal

UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM TERBATAS … didirikan dengan nama PT Gaya Abadi Sempurna, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 155 tertanggal

negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia … Auditor pada Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan Republik Indonesia dan pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1985-1988. Anggota : Damar Warga Negara Indonesia, berumur 30 tahun, memiliki pengalaman

tanggal 20 Januari dated 20 January 1987, Supplements No. 66, 1987, Tambahan Berita Negara Republik 67, 68 and 69, and in State Gazette No. 54 Indonesia … Juli 1989, and the latest in the State Gazette No. 50 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dated 22 June 1999, Supplement No. 3686. No. 1258, dan terakhir di Berita Negara

tanggal 20 Januari dated 20 January 1987, Supplements No. 66, 1987, Tambahan Berita Negara Republik 67, 68 and 69, and in State Gazette No. 54 Indonesia … Juli 1989, and the latest in the State Gazette No. 50 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dated 22 June 1999, Supplement No. 3686. No. 1258, dan terakhir di Berita Negara

KJPP-WJR dimaksud telah memiliki perizinan dan terdaftar sebagai Penilai di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan izin usaha No. 2.15.0133 dan Otoritas Jasa Keuangan dengan STTD No. STTD.PB-55/PM.223/2022 … internasional. Sumber data tersebut antara lain: - Bank Indonesia, - Bursa Efek Indonesia atau bursa efek negara lain, - Biro Pusat Statistik, - Data riset dari lembaga independen: - Informasi dari media massa elektronik. DASAR

untuk melakukan segala tindakan yang — diperlukan sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. - . — — —— 2. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: —anaaa 1. Mengangkat kembali susunan Dewan Komisaris perseroan … untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai ——- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. —-——- Bandung, 26 Juni 2023 4 | 118/N-EK/VU/2023

untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai denga pertauran perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Agenda 2 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Kembali Susuan … untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. X Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode

Produsen Batubara: a. PT Baramulti Sugih Sentosa, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Grha Baramulti, Komplek Harmoni Plaza Blok A - 8, JI. Suryopranoto … Produsen Batubara: (1) PT Baramulti Sugih Sentosa, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Grha Baramulti, Komplek Harmoni Plaza Blok A – 8, Jl. Suryopranoto

hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 November 2021 No.93, Tambahan No. 36227. b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan … hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 November 2021 No.93, Tambahan No. 36228. b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 November 2021 No.93, Tambahan No. 36227. b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan … hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 November 2021 No.93, Tambahan No. 36228. b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

Manusia Republik Indonesia No. C2-9243.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 6 Oktober 1995, Tambahan No.8287. Anggaran dasar MAPI telah mengalami beberapa … dengan No. AHU-AH.01.03-0456432 tertanggal 4 Oktober 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 November 2021, Tambahan No. 36228. I.A.2.b. Manajemen Susunan Dewan

Manusia Republik Indonesia No. C2-9243.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 6 Oktober 1995, Tambahan No.8287. Anggaran dasar MAPI telah mengalami beberapa … dengan No. AHU-AH.01.03-0456432 tertanggal 4 Oktober 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 November 2021, Tambahan No. 36228. I.A.2.b. Manajemen Susunan Dewan

Manusia Republik Indonesia No. C2-9243.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 6 Oktober 1995, Tambahan No.8287. Anggaran dasar MAPI telah mengalami beberapa … dengan No. AHU-AH.01.03-0456432 tertanggal 4 Oktober 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 November 2021, Tambahan No. 36228. I.A.2.b. Manajemen Susunan Dewan

hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 November 2021 No.93, Tambahan No. 36227. b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan … hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 November 2021 No.93, Tambahan No. 36228. b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen. Mengingat: - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015

Indo Kabel Tbk. Akta ini telah MOJ in Decision Letter disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik No.C-2138.HT.01.04.TH.99 dated January 29, Indonesia dalam Surat Keputusan 1999 and published in State Gazette … Januari 1999 dan telah diumumkan dalam 1435 dated March 2, 1999. Berita Negara No. 18, Tambahan No. 1435 tanggal 2 Maret 1999. Anggaran Dasar Perusahaan telah The Company’s Articles

langsung oleh pemesan yang bersangkutan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada Penjamin Emisi Obligasi/Sukuk Mudharabah dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda … telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Sektor Keuangan berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan payment) pada saat tanggal jatuh tempo

Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.765.84 tanggal 01 November 1984 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1155 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November … Dasar No. C-UM.HT.01.10-362 tanggal 09 Oktober 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Berita Negara Republik Indonesia No.11017 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-4475.HT.01.01.TH.86 tanggal 24 Juni 1986 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.79 tanggal 3 Oktober 2006, Tambahan No.10611. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham … Perusahaan pada tanggal 25 Agustus 2006 di bawah No. 27/BH.17.01/VIII/2006, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.102 tanggal 22 Desember 2006, Tambahan No. 13246. Dalam rangka Penawaran Umum Saham

Dasar PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk. (“Perseroan”), suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas … Republik Indonesia No. C2-17.065.HT.01.01.Th.95, tanggal 26 Desember 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tambahan Nomor 3127 tanggal 26 Maret 1996 telah mengalami beberapa kali

Dasar PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk. (“Perseroan”), suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas … Republik Indonesia No. C2-17.065.HT.01.01.Th.95, tanggal 26 Desember 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tambahan Nomor 3127 tanggal 26 Maret 1996 telah mengalami beberapa kali

antara . 1. PT INDOBAJA PRIMAMURNI, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan di bawah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gresik dengan alamat Jalan Mayjend Sungkono No. 90 Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas … JATIM TAMAN STEEL MANUFACTURING, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan di bawah hiikum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sidoarjo dengan alamat Jalan Raya Taman No. 01 RT 14 RW 03 Kelurahan

saham Perseroan, yaitu : ['I MEDCO POWER INTERNASIONAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang *--**- berdomisili di Gedung The Energy Lantai 53, SCBD Lot 11A, Jalan --*-- lenderal … Perseroani----*- I'T MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK SUATU PCISETOAN tCTbAtAS yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berdomisili di Gedung The Energy Lantai 52-55, SCBD Lot 11A, Jalan

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 13 Mei 2023. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Cahyo Rahadian Muzhar … TANGGAL 13 Mei 2023 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

kami melaporkan pendirian PT Agung Surya Gemerlap, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, melalui salah satu Entitas Anak PT Pantai Indah Kapuk Dua, Tbk (dahulu

dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/27/4, tanggal 16 Maret 1982, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40, tanggal 20 Mei 1986, Tambahan No. 690. Berdasarkan Akta Berita Acara … Surat Keputusan No. C-27044.HT.01.04.TH.2003, tanggal 12 November 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5984, Tambahan No. 50, tanggal 22 Juni 2004. Anggaran Dasar Perseroan telah

Februari 2011 (dua ribu sebelas) nomor AHU-09070.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah - diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas) nomor 61, Tambahan … serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ---- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan - Anggaran tertanggal 04 (empat) Oktober 2021 (dua ribu

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut … Negara lain selain Negara Indonesia atau peraturan internasional yang sudah diadopsi oleh regulator Indonesia, berpotensi memberikan dampak terhadap kinerja Perseroan. Sebaliknya ketidakmampuan atau keterlambatan perusahaan dalam beradaptasi dengan ketentuan negara

Risiko Perekonomian secara Makro dan Global 2. Risiko Kebijakan Pemerintah 3. Risiko Ketentuan Negara Lain dan Peraturan Internasional D. RISIKO BAGI INVESTOR 1. Risiko terkait kurang aktifnya perdagangan saham Perseroan … pada saat itu Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.Y.A.5/117/22 tanggal 4 April 1974 dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut … Negara lain selain Negara Indonesia atau peraturan internasional yang sudah diadopsi oleh regulator Indonesia, berpotensi memberikan dampak terhadap kinerja Perseroan. Sebaliknya ketidakmampuan atau keterlambatan perusahaan dalam beradaptasi dengan ketentuan negara